SERGAI-Inisumut
Kejaksaaan Negeri (Kejari) Serdang Bedagai (Sergai) menetapkan seorang oknum PNS di Dinas Pertanian Sergai berinisial PRN (56), sebagai tersangka atas dugaan mark-up Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).
Baca juga ; Pengurus Granita Malayati Partai Nasdem Sumut Dilantik
“Pada hari ini kami telah menahan PRN atas tindak pidana korupsi dugaan mark-up AUTP Tahun 2020, yang dibayarkan oleh Asuransi PT. Jasindo,” ungkap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sergai, Muhammad Amin saat menggelar press conference di Aula Kejari Sergai, Senin (25/7/2022).
Selain menahan PR Nasution, Kejaksaan juga telah memeriksa 60 orang saksi lainya dalam kasus dugaan mark-up AUTP Tahun 2020 dilingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Sergai.
Amin menyebutkan, dalam perkara itu pihaknya menemukan kelebihan pembayaran klaim asuransi usaha tani pada pada 12 kelompok tani yang ada di Kabupaten Sergai. Dalam hal ini, Kejaksaan menemukan kerugian uang negara lebih dari Rp 500 juta.
Tersangka, lanjut Amin, diketahui melanggar peraturan yang telah ditetapkan dalam pengelolaan Sumber Dana Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementrian Pertanian Republik Indonesia kepada para kelompok tani.
“Yang mendaftar sebanyak 108 yang berasal dari 6 Gapoktan serta 102 kelompok tani. Petani penggarap lahan sawah dan melakukan budidaya tanaman padi paling luas 2 Ha per musim tanam,” terangnya.
Disebutkan Kajari, bahwa premi asuransi yang dibayarkan kepada Jasindo sebesar Rp180.000 namun pada realisasi lapangan ditemukan ketidaksesuaian antara laporan dengan yang klaim areal pertanian,” lanjut Amin.
Tak hanya itu, tersangka PRN juga diketahui tidak pernah melakukan sosialisasi kepada kelompok petani yang menerima AUTP.
“Selain itu, tersangka juga menerima sejumlah uang dari dana AUTP TA 2020 yang lalu, dimana dana tersebut diperuntukkan kepada kelompok petani,” tandasnya.
Atas kasus itu, tersangka dikenakan pasal pasal 2 ayat (1) Jo.Pasal 18ayat(2),(3) UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
“Atas tindakan pelaku dijerat pasal korupsi dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara,” tutup Kajari. (Pujianto)
Komentar