LABUHANBATU-Inisumut.id
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu dalam waktu dekat, tanggal 16 Oktober 2023 akan melaunching Program “Bupati Sapa Desa”. Hal ini disampaikan Sekdakab Labuhanbatu Ir. Hasan Heri Rambe diruang Bupati kala gelar rapat dengan para pimpinan OPD pada Selasa (10/10/2023) lalu.
Menanggapi “Bupati Sapa Desa” sebagai program andalan akhir tahun 2023 Bupati Labuhanbatu dr. H. Erik Adtrada Ritonga, MKM dan Wakil Bupati H. Ellya Rosa Siregar, S.Pd, MM, sejumlah warga yang berdiam diri di 75 desa di daerah Labuhanbatu, khususnya di daerah pesisir Pantai Timur angkat bicara terkait program ini.
Dimana sebagian warga ada yang merasa pesimis dan optimis dalam menanggapi program Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu ini, bahkan sebagian warga siap mensukseskan program tersebut. Sebab tujuan program dimaksud untuk menyerap kebutuhan dan aspirasi di desa yang merupakan salah satu inovasi pemerintah saat ini.
Namun program dimaksud akan didukung warga setempat apabila puluhan perangkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi perpanjangan tangan Bupati Labuhanbatu harus pro aktif serta jemput bola guna menyahuti aspirasi, keresahan bahkan rencana warga di daerah petro dollar itu, bukan malah pasif, bahkan ketika dikonfirmasi wartawan pun enggan untuk menjawab.
Sebaliknya, bila perangkat OPD tidak pro aktif dan tidak jemput bola, maka apa yang direncanakan hanya tinggal teori saja dan akan menjadi kenangan, sekaligus menjadi catatan sejarah buruk yang akan diingat warganya dalam kurun waktu tertentu.
Baca Juga: Polres Tebing Tinggi Peringati Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 H 2023 M
Sebab selama ini warga setempat sudah merasa pesimis akan situasi yang ada, bukan tidak beralasan, sejak tahun 2000 lalu, pejabat bupati sudah berganti entah berapa kali dengan berbagai slogan dan janji manis mengalahkan madu kala kampanye, namun situasi perekonomian warga tetap mengalami stagnan (jalan ditempat).
Hal ini diungkapkan Arman Wong Lio, salah seorang aktivis yang berdiam di Kecamatan Bilah Hilir saat berbincang di salah satu tongkrongan, Kamis (12/10/2023) sore.
Dicontohkan Arman, beberapa waktu yang lalu sejumlah media massa dan media online di Labuhanbatu ada memberitakan terkait upah belasan buruh tahun 2021 yang belum dibayar oleh PT. Bilah Platindo, namun hingga kini respon OPD yang ada nihil. Lalu 23 warga yang menderita gatal-gatal dan kurap di Negerilama akibat mengkonsumsi Air Sei Kalundang direspon lambat oleh OPD.
“Seharusnya OPD harus siap turun, namun dikonfirmasi wartawan aja sulit, jangan habiskan anggaran saja, Jangan permalukan pimpinanmu,” ungkapnya pesimis.
Walau demikian dirinya tetap menghargai dan menghormati program orang nomor satu di daerah ini, siapa tahu nasib warga pesisir yang sering dianggap minus dapat berubah menjadi plus, dari pesimis menjadi optimis, dan dari stagnan menjadi ada lompatan kehidupan.
Salah seorang warga Ajamu Kecamatan Panai Hulu, Syarifudin Pohan ketika dimintai tanggapan terkait program Bupati Labuhanbatu ini mengatakan pihaknya akan menghormati program dimaksud dimana tujuannya untuk membenahi perekonomian warga pesisir.
“Kita hormati dan kita pantau, semoga berjalan dengan baik,” pungkasnya.
Salah seorang Tokoh Pemuda Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir, Budi Saragih ketika dimintai tanggapannya kepada wartawan mengatakan program Bupati Sapa Desa disambut baik serta implementasinya akan dipantau di lapangan, sehingga tidak hanya menjadi angin sorga saja.
Baca Juga: Bermain di Perlintasan Bocah 8 Tahun Tewas Tertabrak Kereta Api
Untuk itu Budi Saragih berharap warga Sei Berombang akan dapat mengikuti perkembangan desa yang lebih maju ditempat lain, sebab problema warga di daerah ini dari tahun ketahun itu-itu saja.
Dicontohkan Budi, penghasilan nelayan menangkap ikan di laut tidak bisa maksimal disebabkan terikat dengan tengkulak setempat. Kemudian nelayan dan warga lainnya kesulitan untuk mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi disebabkan tak ada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di daerah tersebut.
Selain itu, harga sawit tak mampu bersaing dengan daerah lain disebabkan hancurnya jalan provinsi. Kemudian harga padi usai panen dari sawah tidak dapat maksimal karena sudah terikat dengan para tengkulak.
“Kita tunggu keseriusannya saja,” pungkas Budi Saragih mengakhiri. (*)
Penulis: Fiktor Situmorang.
Editor: Ronald Pasaribu.








Komentar