TEBINGTINGGI-Inisumut.id
Meski ditemukan adanya pelanggaran pada pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 di Kota Tebingtinggi Sumatera Utara, namun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Kota Tebingtinggi tidak akan melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).
“Meski ada laporan dugaan pelanggaran yang direkomendasikan oleh Panitia Pengawas (Panwas) Kota Tebingtinggi, namun KPU tidak akan melakukan PSU di Kota Tebingtinggi,” ujar Ketua KPU Kota Tebingtinggi Emil Sofyan, saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Senin (26/02/2024).
Dalam kesempatan tersebut Emil juga membenarkan, pada kegiatan rekapitulasi kecamatan, Panwas telah merekomendasikan agar dilakukan PSU.
Baca Juga: Sat Lantas Polres Tebingtinggi Sosialisasi Tertib Berlalu Lintas di SMA Djuanda
“Menurut kajian mereka (Panwas-red) ada persoalan, misalnya di Kecamatan Padang Hulu di TPS 002 dan TPS 005 Padang Merbau. Kemudian di Kecamatan Bajenis di TPS 006 Pinang Mancung dan di Kecamatan Rambutan di TPS 02 Sri Padang, akan tetapi sudah diselesaikan. Ada surat suara yang lebih dari pada daftar pemilih tetap (DPT) 2 kelebihan dan sudah ketemu,” paparnya.
“Yang dua ini sudah ketemu orangnya. Satu lagi Ketua KPPS lupa dia menekenkan absen waktu mencoblos di TPS itu. Jadi sudah clear walaupun surat rekomendasinya masih tetap masuk,” tambahnya lagi.
Didalam aturan, lanjut Emil, Undang-Undang 7 tahun 2017 Pasal 373 menjelaskan bahwa PSU itu di rekomendasikan oleh Panwas ke PPK, selanjutnya PPK meneruskan ke KPU, dan rentan waktunya 10 hari setelah pemungutan suara.
Baca Juga: Polres Tebingtinggi Ringkus 3 Pria Pelaku Penganiayaan Hingga Tewas
“Berarti dari tanggal 14 Februari berakhir sampai tanggal 24 Februari 2024. Nah, rekomendasi Panwas itu masuk ke kami tanggal 22 Februari sore dan satu lagi ada kecamatan yang lainnya lagi masuk tanggal 23 sore,” ungkapnya.
Lebih lanjut disampaikan Emil, Berdasarkan surat KPU nomor 369 dijelaskan, bahwa dalam hasil tindak lanjut sebagai mana dimaksud, diperoleh kesimpulan bahwa PSU tidak memungkinkan untuk diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Pasal 372 dan Pasal 373 Tahun 2017 tentang Pemilu. Maka KPU Kabupaten/Kota menerbitkan surat dinas ke Bawaslu Kota bahwa rekomendasi tersebut tidak memungkinkan di keluarkan. Sebagaimana pernah menjadi pertimbangan hukum putusan MK dalam PKPU tahun 2019.
“Jadi karena limitnya sudah selesai, maka tidak memungkinkan kita lakukan PSU. Hampir semua pelanggaran yang direkomendasi oleh Panwas, menurut hemat adalah kesalahan administrasi di TPS, tidak ada pelanggaran pidana disitu,” pungkasnya mengakhiri. (*)
Penulis/Editor: Redaksi.
Komentar