TEBINGTINGGI-Inisumut.id
Hutang atas penerimaan restribusi pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Tebing Tinggi setiap tahun terus meningkat.
Hal ini terlihat dari website BPKPD Kota Tebing Tinggi pada penerimaan restribusi daerah.
Baca juga : Jelang Lebaran, Harga dan Stok Kebutuhan Pokok di Sergai Stabil
Target retribusi parkir khusus pada pasar sebesar Rp 30.000.000, dua tahun berturut-turut (2022 dan 2023) tidak tercapai, padahal pada tahun 2021 target restribusi ini tercapai 100% atau senilai Rp 30.000.000
Seperti tahun 2022, penerimaan restribusi parkir ini hanya disetorkan sebesar Rp 500.000, sedangkan pada tahun 2023, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM ini sama sekali tidak menyetorkan restribusi parkir nya atau Rp 0.
Saat redaksi inisumut.id konfirmasi via chat whatsapp kepada Kepala Disdako UMKM, Zahidin MPd, Rabu (3/4/2024) sore, alasan penyebab terjadinya penurunan penerimaan restribusi parkir khusus ini, hingga saat ini masih memilih bungkam.
Pada pemberitaan sebelumnya disebutkan bahwa hutang restribusi pelayanan pasar pada Disdako UMKM Kota Tebing Tinggi mencapai Rp 3,812 miliar lebih.
Atas adanya hutang restribusi yang merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tebing Tinggi per 31 Desember 2022 ini, Kepala Dinas dan Kepala UPTD Pasar saling tuding.
Hutang Dinas Perdagangan, UMKM dan Koperasi terus meningkat setiap tahunnya, dikarenakan tidak terjalinnya hubungan baik antara atasan dengan bawahan.
Informasi yang diterima, Zahidin MPd menjabat sebagai Kepala Disdako UMKM Kota Tebing Tinggi sejak pertengahan tahun 2021.
Atas terjadinya penurunan restribusi parkir khusus di pasar ini, Zahidin selaku Kepala Dinas harus bertanggungjawab atas kerugian keuangan negara ini.
Pj Walikota Tebing Tinggi bersama Pj Sekdako diminta untuk melakukan evaluasi jabatan dan aparat penegak hukum diminta untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan penggelapan penerimaan restribusi parkir tersebut. (*)
Penulis/ Editor : Redaksi
Komentar