DELISERDANG-Inisumut.id
Sejumlah masyarakat Kabupaten Deliserdang yang tergabung dalam wadah organisasi LSM, KNPI dan Organisasi Kemahasiswaan menggelar aksi damai terkait penerapan dan pengimplementasian Perda No 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021-2041 di depan Kantor DPRD Deliserdang bertempat di Tanjung Garbus Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deliserdang Provinsi Sumatera Utara, Senin (20/5/2024) pagi yang lalu.
Baca juga : Dinilai Lamban Tangani Kasus Penganiayaan, Kinerja Polsek Kotarih Disorot
Turut hadir dalam aksi tersebut, Depanus Anwar Tarigan, Kortim 2 Intelijen Investigasi DPP LSM STRATEGI Sumut, Ketua KNPI Kecamatan Namo Rambe Mhd Reza Pahlevi, Sekretaris Gerakan Mahasiswa dan Pemuda (Gempa Sumut) H Lubis, Sekretaris Pemuda Peduli Lingkungan Sumut (PPL SU) Angga dan Ketua Garda BMI Deli Serdang Fauzi Barus.
Dalam orasinya, massa menuntut Bupati Deliserdang untuk mengkaji ulang Perda No 1 Tahun 2021 tersebut. Perda tersebut dinilai merugikan masyarakat karena diduga tidak diimplementasikan dengan baik sehingga membuat banyak perusahaan yang melanggar Peraturan dan Perundangan-Undangan hingga saat ini masih beroperasi di Kecamatan Namo Rambe.
Seperti usaha ternak ayam, pabrik buah, pabrik plastik dan pabrik pengolahan kayu serta usaha ternak penangkaran buaya yang dekat dengan pemukiman warga. Semuanya beroperasi tanpa mengindahkan keselamatan warga sekitar.
“Mengapa masyarakat tidak pernah mendapatkan hasil dari penyaluran dana CSR hingga puluhan tahun, padahal masyarakat yang langsung terkena imbas dan dampak atas berdirinya sejumlah usaha ini. Tetapi para DPRD Kabupaten Deliserdang seolah-olah terkesan tutup mata,” ungkap Panus Anwar.
Disampaikan Depanus Anwar, dalam poin H Perda Kabupaten Deliserdang No 1 Tahun 2021 menyatakan Kecamatan Namo Rambe berfungsi sebagai perdagangan dan jasa lokal, perumahan, pemukiman, pertanian dan pariwisata.
Namun pada kenyataannya masih banyak perusahaan yang berdiri dan beroperasi dengan melanggar Peraturan dan Perundangan-Undangan yang berlaku.
Apabila tuntutan kami tidak di indahkan maka kami akan melakukan aksi yang lebih besar lagi dan akan melaporkan ke jenjang yang lebih tinggi,” tandas Kortim 2 Inteligen dan Investigasi DPP LSM STRATEGI ini.
Usai melakukan aksi sekitar 30 menit, perwakilan anggota DPRD kabupaten Deliaerdang dari Komisi 3, Irwan dan Imran Obos, staf dan Kasubag menemui aksi massa dan memperbolehkan perwakilan dari LSM dan ormas masuk ke ruangan Komisi 3.
Dalam pertemuan itu, anggota DPRD Kabupaten Deliserdang berjanji akan menerima aspirasi masyarakat dan akan memanggil pihak pengusaha yang ada di Kecamatan Namo Rambe untuk melakukan mediasi.
“Kami akan panggil para pengusaha yang memiliki usaha di Kecamatan Namo Rambe untuk duduk bersama mendengarkan aspirasi warga,” ucap Imran Obos singkat.
Kepada awak media melalui chat whatsapp, Kamis (23/5/2034) siang, Depanus Anwar mengemukakan aksi yang dilakukan agar Pemerintah Kabupaten Deliserdang melalui Bupati dan DPRD Deliserdang memerintahkan para pengusaha untuk merealisasikan dana CSR yang notabenenya merupakan kewajiban pengusaha.
Kami tidak tahu apa penyebab tidak terealisasinya dana CSR selama ini. Kami juga menduga ada pejabat Deliserdang yang telah bermain mata dengan pihak perusahaan yang ada di Kecamatan Namo Rambe ini.
“Kami berharap Perda No 1 Tahun 2021 ini segera diterapkan dan diimplementasikan, sehingga masyarakat Kecamatan Namo Rambe dapat merasakan hadirnya Pemerintah Kabupaten Deliserdang,” tegasnya. (*)
Penulis : Rustam Effendy
Editor : Redaksi
Komentar