Pengadilan Negeri Taput Diduga Gagap Hadapi Gugatan Warga

TAPUT-Inisumut.id
Sudah hampir tujuh bulan gugatan warga terhadap PT. Angkasa Pura II hingga saat ini belum menemui titik terang. Dari pantauan awak media, selama ini sidang yang diadakan di Pengadilan Negeri Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) telah enam kali gagal tanpa penjelasan apa penyebab gagalnya sidang tersebut.

Warga masyarakat yang telah mengajukan gugatan diwakili S. Silaban, yang juga mewakili ahli waris Keluarga Besar Silaban menyatakan, sejak diajukannya gugatan terhadap PT. Angkasa Pura II pada bulan Desember 2023 lalu hingga sekarang, yang sudah berjalan selama tujuh bulan, belum ada menemukan titik terang.

Sepertinya Pengadilan Negeri Tarutung gagap atau memang tidak mau membuka kasus ini ke publik, karena kasus kerjasama pihak ketiga Pemkab Taput dengan pihak PT. Angkasa Pura II pasti melibatkan banyak pihak, terutama oknum pejabat daerah dan pihak terkait lainnya, misalnya PT. TPL.

S. Silaban juga menuturkan selama proses kerja sama pihak ketiga, Pemkab Taput tidak pernah melibatkan masyarakat, pada hal pemerintah seharusnya mengetahui bahwa Kabupaten Tapanuli secara umum merupakan tanah wulayat marga-marga yang telah dikuasai dan diusahai secara turun temurun, walaupun saat ini sudah banyak yang ditinggal karena telah banyak warga yang merantau.

Sikap dan kesombongan Pemerintah Tapanuli inilah yang berbuntut adanya gugatan dari warga dan pewaris keluarga besar marga Silaban berinisial S. Silaban. Adapun kronologi laporan S. Silaban itu muncul akibat lahan warisan keluarga besar Silaban yang terletak di daerah Siborong-borong tidak lagi bisa dikuasai dan diusahai oleh pihak keluarga beberapa tahun belakangan ini.

Dimana setelah ditelusuri, ternyata penyebabnya adalah adanya kerjasama Pemkab Taput dengan pihak Angkasa Pura dalam pembangunan Bandara Silangit, yang kini dinamai menjadi Bandara Sisingamangaraja, tanpa pernah melibatkan warga, hingga akhirnya warga mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Taput diwakili oleh S. Silaban, yang merasa dirugikan atas pembangunan bandara tersebut.

Proses sidang lapangan tertanggal 28 juni, yang dihadiri Hakim Pengadilan Negeri, Jaksa merangkap sebagai Kuasa Hukum pihak PT. Angkasa Pura II dan Kuasa Hukum Pemkab Taput, Kepala Desa Siborong-borong, wakil dari PT. TPL, warga masyarakat dan Kuasa Hukum Penggugat, untuk melakukan cek titik koordinat patok lahan warisan keluarga Silaban, telah dilakukan dan berjalan tanpa ada kendala.

Namun proses hukum atas gugatan tersebut belum juga mendapatkan putusan. Dimana kinerja Pengadilan Negeri Taput dalam melakukan proses hukum atas gugatannya itu dinilai S. Silaban sangat lamban, sebab hampir tujuh bulan lamanya Pengadilan Negeri Taput belum juga mampu memberikan putusan hukum terkait gugatan itu.

Pantauan awak media, pihak pengadilan sudah berulang kali melakukan penundaan sidang atas kasus ini. Penundaan sidang juga dilakukan pada tanggal 8 Juli 2024. Alasan penundaan sidang itu pun dikritik oleh kuasa hukum penggugat, sebab penundaan sidang sudah sering dilakukan tanpa koordinasi, hingga kuasa hukum penggugat merasa kesal karena dirinya berdomisili di luar daerah yang jauh dari Kabupaten Taput.

Bahkan alasan penundaan sidang pengadilan tanggal 8 Juli ini menjadi sorotan Insan Pers, hingga memunculkan asumsi bahwa pihak pengadilan diduga sering dan sengaja melakukan penundaan sidang, dan diduga enggan membuat keputusan, sebab gugatan itu mengarah pada pihak Pemkab Taput, pihak PT. Angkasa Pura II dan pihak PT. TPL, yang menjadi tergugat.

Lambannya pihak Pengadilan Negeri Taput dan penundaan sidang seperti ini mestinya menjadi perhatian Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebab Ketua Mahkamah Agung selalu mewacanakan bahwa proses pengadilan selalu mengedepankan tata kelola pengadilan yang transparan dan akuntabel. (*)

Penulis: Dalom Sinambela.
Editor: Redaksi.