oleh

Bareskrim Polri dan BGN Selidiki Dugaan Keracunan Program Makanan Bergizi Gratis

JAKARTA-inisumut.id
Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri turut turun tangan mengasistensi penyelidikan kasus dugaan keracunan dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di beberapa wilayah.

Meski begitu, penanganan utama tetap berada di bawah kewenangan Polda dan Polres di masing-masing daerah terdampak.

Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Helfi Assegaf, S.H., S.I.K., M.H., dalam keterangannya yang dikutip Senin (29/9/2025), menjelaskan bahwa asistensi ini difokuskan pada pendalaman aspek pengamanan makanan, mulai dari proses produksi (hulu) hingga distribusi dan konsumsi (hilir).

Baca Juga: Polres Pelabuhan Belawan Ringkus Pengedar Sabu di Kelurahan Terjun Kota Medan

Tujuannya adalah memastikan standar keamanan pangan benar-benar diterapkan dalam pelaksanaan program MBG.

Brigjen Helfi menambahkan bahwa hasil dari proses asistensi ini akan dirumuskan sebagai rekomendasi resmi kepada pemerintah, khususnya kepada instansi penyelenggara program Makanan Bergizi Gratis.

Rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi agar insiden serupa tidak terulang di masa depan.

Baca Juga: Tim Operasi Damai Cartenz 2025 Evakuasi Dua Warga Pendulang Emas Yang Dibunuh di Yahukimo

Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) juga mengambil langkah cepat dengan membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus serupa. Tim ini dibentuk guna memberikan second opinion yang obyektif dan ilmiah atas insiden yang terjadi.

BGN menilai pentingnya informasi yang kredibel agar publik tidak terpengaruh oleh isu atau kabar yang menyesatkan.

Penyelidikan oleh tim khusus BGN ini juga akan memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus.

Baca Juga: Pria Ini Ditangkap Polres Tebing Tinggi di Kos-Kosan, Tiga Paket Sabu Turut Disita

Upaya bersama antara aparat kepolisian dan lembaga gizi ini diharapkan mampu memberikan kejelasan atas penyebab dugaan keracunan serta memperbaiki mekanisme pelaksanaan program MBG ke depan.

Pemerintah pun diminta untuk segera merespons hasil penyelidikan dan rekomendasi yang disampaikan. (*)

Penulis/Editor: Redaksi.
Sumber: Divisi Humas Polri.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *