MEDAN-Inisumut
DPRD Sumatera Utara (Sumut) melalui Komisi A yang menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) atas kasus pengrusakan lahan tanaman sawit milik Ponirin yang terletak di Desa Kwala Tanjung di Gedung Rapat DPRD Sumut di Medan, Jumat (5/2/2021) lalu
Dalam RDP yang dipimpin Thomas Dachi, Partogi Sirait, Taripar Hutabarat dan Wakil Ketua DPRD Sumut Harun Mustafa Nasution, DPRD Sumut meminta Polres Batubara mencabut plang dari lahan sawit milik Ponirin. Pencabutan plank ini bertujuan untuk menghindari terjadinya konflik antar-warga sebelum persoalan sengketa lahm tersebut benar-benar tuntas.
“Sebelum masalah terkait adanya tindak pidana atas pengrusakan lahan milik Ponirin ini benar-benar tuntas, kita minta Polres Batubara mencabut plang yang berdiri di lahan sengketa tersebut,” ujar pimpinan.
Demikian disampaikan partner lawyer Ponirin Cs, Paris Sitohang SH, MH kepada Inisumut com melalui Whatsapp, Selasa (9/2/2021) sore.
Disampaikan Paris, dalam rapat yang dihadiri langsung pemilik lahan Ponirin didampingi BBH PDI Perjuangan Sumut Sarma Hutajulu SH dan Jimmy Chaniago dan politisi FPDI Perjuangan Sugianto Makmur, Komisi A juga menskors rapat dan menjadwalkan ulang Rapat Dengar Pendapat berikutnya, dengan ‘memanggil’ pihak Poldasu.
Sebelumnya, dalam rapat tersebut, pengacara Ponirin menjelaskan riwayat kepemilikan tanah dan kronologi peristiwa adanya tindak pidana secara bersama-sama dengan melakukan pengrusakan terhadap lahan klien kami (milik Ponirin.
Lahan/ tanah milik Ponirin dibeli dari Cipto Darminto tahun 2010. Setelah membeli kedua bidang tanah, Ponirin menguasai dan mengelola kedua bidang tanah dengan menanam kelapa sawit sebanyak 500 pokok dan telah menikmati hasilnya selama 7 tahun.
“ Sejak awal, tanah Ponirin berbatasan dengan tanah Alfonso Simanjuntak dengan bersepakat membuat patok sempadan. Selama puluhan tahun antara Ponirin dan Alfonso Simanjuntak saling menghormati, tetapi dirusak M Simanjuntak (anak Alfonso) yang berprofesi Polwan,” ujarnya.
Pada april 2020, ungkapnya lagi, M Simanjuntak dan suaminya beserta kelompok orang membawa parang dan menggunakan alat berat (excavator) merusak tanaman sawit di lahan Ponirin. Tindakan pengrusakan itu langsung dilaporkan ke Polres Batubara dengan kerugian Rp 30 juta.
Selanjutnya pihak Polres Batubara memetakan permasalahan dan memasang police line agar tempat kejadian perkara (TKP) steril, namun M Simanjuntak tidak menghargai dengan memasang plang merek di areal tanah yang di police line.
Berselang 6 hari Ponirin melaporkan M Simanjuntak cs ke Polres Batubara, M Simanjuntak juga melaporkan Ponirin dengan laporan tentang pemalsuan surat ke Poldasu. Kemudian Ponirin juga melaporkan M Simanjuntak ke Poldasu atas tindakan merusak police line.
Anehnya, dalam pemeriksaan sebagai pelapor, Ponirin sudah diperiksa penyidik sebanyak 3 kali. Sampai BAP terakhir Oktober 2020, pemeriksaannya yang dikejar penyidik hanya bukti kepemilikan tanah Ponirin, bukan peristiwa tindak pidana pengrusakan dilakukan M Simanjuntak Cs,” ungkapnya.
Atas adanya dugaan kejanggalan dalam pemeriksaan, tambah kuasa hukumnya, Ponirin telah menyurati dan memohon perlindungan serta kepastian hukum ke Poldasu guna mengambil alih kasus laporan Ponirin tertanggal 12 April 2020 dengan harapan di tangan Poldasu kasus tersebut bisa cepat tuntas.
Menurut kuasa hukumnya, dari rangkaian perbuatan yang dilakukan, M Simanjuntak Cs sudah memenuhi unsur ke 2 pasal KUHP, karena dengan sengaja melakukan tindak pidana pengrusakan.
Dengan menggunakan alat berat dan membawa segerombolan orang dengan menggunakan parang, M Simanjuntak sudah merusak lahan Ponirin dan membuat keributan, padahal hal ini sudah dilarang kepala dusun tetapi tidak digubris.
Hingga saat ini, kami masih tetap berpikir positip terhadap pihak kepolisian, tapi ada sedikit kejanggalan, karena penyidik hanya menitik beratkan pemeriksaan alat bukti surat kepemilikan.
Sementara kasus yang dilaporkan Ponirin sebelumnya adalah kasus pengrusakan, bukan kasus sengketa kepemilikan,” tandas kuas hukumnya seraya berharap melalui RDP Komisi A dengan kepolisian bisa membongkar secara tuntas kendala dan hambatan, apa yang membuat kasus laporan Ponirin sampai saat ini belum memiliki kepastian hukum. (Prs/Red)
Komentar