DELISERDANG-inisumut.id
Sebanyak 101 orang pensiunan eks PTPN II yang kini beralih nama menjadi PTPN I Regional 1 Tanjungmorawa menggugat pihak direksi perusahaan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Medan. Gugatan ini mewakili sekitar 1.000 pensiunan yang merasa hak-haknya tidak dipenuhi.
Hal tersebut disampaikan oleh perwakilan pensiunan, Irianto selaku Ketua dan Firman Nasution selaku Sekretaris, Rabu (15/4/2026).
Dalam upaya hukum ini, para pensiunan memberikan kuasa penuh kepada Kantor Pengacara Dr. Ibnu Affan, SH, MHum & Partners yang beralamat di Jalan Emas No. 1-A Lt. 2 Pasar Timah Sei Rengas II, Medan Area.
Baca Juga: Polres Sergai Gelar Rekonstruksi Pembunuhan Irfan Barus di Silinda, Pelaku Peragakan 10 Adegan
“Kami percayakan gugatan ini kepada beliau karena paling menguasai permasalahan ketenagakerjaan. Disamping dikenal sebagai pakar, beliau juga mantan Hakim Ad-Hoc PHI, sehingga kapasitasnya tidak perlu diragukan,” ujar Firman Nasution.
Dr. Ibnu Affan membenarkan hal tersebut dan menyatakan bahwa gugatan telah terdaftar dengan nomor perkara 161/Pdt.Sus-PHI/2026/PN.Mdn, tanggal 6 April 2026. Sidang perdana rencananya akan digelar pada Kamis, 16 April 2026.
Ada tiga tuntutan utama yang diajukan dalam gugatan tersebut, diantaranya meminta pembayaran tunjangan uang beras untuk pensiunan Golongan IA s/d II D yang belum dibayar sejak tahun 2008 hingga saat ini, kemudian kekurangan bayar uang medali jubelium masa kerja 25 tahun yang nilainya dinilai tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Pasal 56 Point 2.3, dan penyesuaian Manfaat Pensiunan (MP) yang saat ini masih menggunakan dasar Gaji Pokok tahun 2002.
Baca Juga: Polres Tebing Tinggi Buru Pelaku Penikaman IRT yang Tewas di Perumahan BTN Purnawirawan
“Kami berharap pengadilan dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan hati nurani dan mengedepankan rasa keadilan masyarakat,” kata Ibnu Affan.
Menurutnya, kondisi para pensiunan saat ini sangat memprihatinkan. Mereka hanya mengandalkan gaji pensiun yang nilainya tidak sebanding dengan kebutuhan hidup, sementara hak-hak lain seperti jatah beras justru dihapuskan secara sepihak.
“Seharusnya pihak PTPN sebagai BUMN lebih memperhatikan nasib karyawannya, sesuai slogan Presiden Prabowo Subianto ‘Jangan Biarkan Rakyat Kecil Menangis’,” tegasnya.
Adapun pengurus kelompok pensiunan ini diketuai oleh Irianto, Sekretaris Firman Nasution, dan Bendahara Muchtar. (*)
Penulis: Hendra.
Editor: Ronald Pasaribu.
Komentar