TEBINGTINGGI-Inisumut
Walikota Tebing Tinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi Dalam Pelayanan Publik yang diadakan di Aula Tengku Rizal Nurdin Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara Jalan Jenderal Sudirman No 41 Kota Medan, Sabtu (20/2/2021).
Dalam kegiatan tersebut, Walikota Tebing Tinggi H Umar Zunaidi Hasibuan turut dampingi oleh Kadis Kesehatan Tebing Tinggi dr Nanang Fitra Aulia, Kadis Capil M Fahri, Kepala BKD Saiful Fahri, Kepala BPKPAD Jefri Sembiring, Kadis Pendidikan Idham Khalid, Kadis DPMPST Surya Darma dan Kadis Kominfo Dedi Parulian Siagian.
Baca Juga: Walikota: Prinsip Good dan Clean Goverment Adalah Prinsip Yang Tidak Bisa Diabaikan
Kepala Ombudsman RI perwakilan Provinsi Sumatera Utara Abyadi Siregar dalam sambutannya mengatakan agar setiap pemerintah kabupaten/kota dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang Prima, Cepat, Profesional dan Berkeadilan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara memenuhi standar pelayanan publik sesuai dengan pasal 21 UU No 25 Tahun 2009.
“Pemerintah kabupaten/kota beserta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus dapat meningkatkan ruang lingkup pelayanan publik yang terdiri dari ruang lingkup pelayanan administrasi, pelayanan barang dan pelayanan jasa,” terang Kepala Ombudsman RI Sumut Abyadi Siregar.
Sementara Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi dalam kesempatan tersebut menekankan pentingnya pelayanan publik yang prima bagi semua OPD pemerintah provinsi (Pemprov) Sumut dan pemerintah kabupaten/kota. Sebab pelayanan publik yang prima merupakan bentuk hadirnya pemerintah di tengah-tengah masyarakat.
Senada dengan Gubsu, Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) I KPK RI Didik Agung Widjanarko mengatakan untuk mencapai layanan publik yang prima, pelayan publik harus sadar dan selalu diawasi. Dengan begitu pejabat pelayan publik tidak mendekati hal-hal yang berbau korupsi.
Didik Agung Widjanarko lebih jauh juga mengingatkan dampak ketika seorang pejabat terjerat kasus korupsi. Dan selama Tahun 2020 KPK telah menindak 19 orang Eselon I, II dan III, 21 Anggota DPR dan DPRD, 4 Kepala Kementerian/Lembaga, 31 Swasta, 3 Politikus, 12 BUMN, dan 10 Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
Dan berdasarkan presentasi Direktur Korsup KPK RI bahwa hasil penilaian oleh KPK, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Monitoring Control for Prevention (MCP) Tahun 2020 Pemerintah Kota Tebing Tinggi mendapatkan nilai 100 poin untuk PTSP dengan predikat sangat baik dan nilai 90, 83 poin untuk MCP dengan predikat baik.
“Dengan rapat koordinasi ini, sinergitas antara KPK, ombudsman dan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Utara dapat semakin baik dalam pelayanan publik dan pencegahan tindakan korupsi,” imbuh Didik Agung Widjanarko.
Kegiatan ini turut dihadiri Kasatgas Korsup KPK RI Wilayah I Maruli Tua Manurung, Wakil Ketua DPRD Sumut Harun Mustafa, Sekdaprov Sumut R Sabrina, Walikota Pematangsiantar Hefriansyah Noor, Bupati Kabupaten Karo Terkelin Brahmana, Bupati Deliserdang Ashari Tambunan, dan Bupati Langkat Syah Affandin, serta OPD terkait. Sementara kepala daerah lainnya hadir secara virtual. (Rbt/Red)
Komentar