Kasus ini bermula saat penyidik menetapkan dua orang sebagai tersangka, yaitu pembeli kayu dalam bentuk stim dan balok, beserta sopir truk pengangkutnya. Namun, publik mendesak polisi mengusut lebih jauh kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Sorotan itu mengarah kepada seorang pria berinisial IB, yang disebut-sebut sebagai anak Wakil Bupati Aceh Singkil, serta lima orang lainnya yang sebelumnya ditangkap namun kemudian dibebaskan tanpa penjelasan yang transparan.

Baca Juga: Transaksi Sabu di Kawasan Perumahan Adolina Digagalkan Polres Sergai, Dua Diamankan, Satu Pelaku Masih Diburu

Kuasa Hukum tersangka M, Muhammad Ishak, S.H., M.H., meminta Satreskrim Polres Aceh Singkil menelusuri seluruh informasi terkait asal-usul kayu, lokasi pengambilan, hingga pihak-pihak yang diduga berkaitan dengan aktivitas pengolahan dan pengangkutannya.

Menurut Ishak, pengusutan perkara tidak boleh hanya berfokus pada orang-orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Penyidik harus turut mendalami keterangan para saksi untuk memastikan apakah terdapat pihak lain yang berkaitan dengan perkara ini. Jangan sampai penegakan hukum terkesan tebang pilih. Semua pihak yang keterangannya berkaitan dengan perkara ini harus diperiksa secara objektif,” tegasnya kepada wartawan, Kamis (22/10/2026).

Baca Juga: Bakar Rumah dan Tempat Fotokopi, Ridho Prayoga Jalani Sidang Perdana di PN Sei Rampah, Kerugian Capai Rp30 Juta

Jika ditemukan bukti yang cukup dan syarat hukum terpenuhi, Ishak meminta pihak terkait diproses tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

Secara khusus, Ishak meminta penyidik mengklarifikasi informasi mengenai pria berinisial IB. Berdasarkan keterangan yang diperoleh, pria tersebut disebut berkaitan dengan lokasi pengambilan maupun tempat pengolahan kayu.

“Sekali lagi kami tegaskan, kami mendesak Polres Aceh Singkil segera menetapkan IB sebagai tersangka utama. Karena berdasarkan pemeriksaan tersangka M dan keterangan saksi lainnya, ditegaskan bahwa areal hutan tersebut merupakan kepemilikan saudara IB yang merupakan anak Wakil Bupati Aceh Singkil. Hal ini harus segera ditindaklanjuti agar tidak ada kesan tebang pilih dalam perkara ini,” ungkapnya.

Baca Juga: Tingkatkan Layanan Kesehatan, Pemko Tebing Tinggi Studi Tiru ke Pemkab Wonosobo

Ishak juga menegaskan batas waktu bagi penyidik. Apabila dalam waktu 3×24 jam IB tidak ditetapkan sebagai tersangka, pihaknya akan melaporkan kasus ini ke Mabes Polri.

“Profesionalisme Polres Aceh Singkil sedang diuji. Jangan hanya rakyat biasa yang ditangkap, sementara anak wakil bupati dibiarkan bebas seolah kebal hukum. Tangkap IB!” pungkasnya. (*)

Penulis/Editor: Redaksi.

Artikel 2 Orang Masyarakat Jadi Tersangka Kasus Kayu Ilegal, Pemiliknya Yang Diduga Anak Wakil Bupati Aceh Singkil Kebal Hukum? pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Kegiatan ini dilakukan oleh PT Hutama Karya (Persero) bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, dan Korlantas Polri.

Sebelumnya, ruas ini telah dioperasikan secara fungsional guna mendukung upaya pemulihan pascabencana di Provinsi Aceh. Kini, ULFO bertujuan memastikan kesiapan infrastruktur, kelengkapan jalan, serta pemenuhan aspek keselamatan sebelum dioperasikan secara resmi dan dimanfaatkan masyarakat luas.

Baca Juga: Diduga Keracunan MBG, Puluhan Siswa MTsN 2 Kisaran Dilarikan ke Rumah Sakit

Pelaksanaan ULFO tidak sekadar memastikan terpenuhinya standar laik fungsi dan operasi, melainkan juga mencakup penilaian keselamatan jalan melalui pendekatan Star Rating atau pemeringkatan bintang – metode berstandar internasional yang menilai tingkat keselamatan infrastruktur secara komprehensif.

Penilaian dilakukan secara terperinci, mencakup desain geometrik jalan, jarak pandang, pencahayaan, marka dan rambu, hingga kualitas serta penempatan perangkat pengaman jalan. Semakin tinggi peringkat yang diraih, semakin baik pula kemampuan infrastruktur dalam meminimalkan risiko kecelakaan fatal.

Penerapan pendekatan ini menjadi bukti komitmen Hutama Karya menghadirkan jalan tol yang tidak hanya memenuhi standar teknis, tetapi juga mengedepankan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna.

Baca Juga: PN Sei Rampah Tolak Gugatan Pra Peradilan Tersangka Dugaan Cabul Terhadap Anak

Executive Vice President Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Hamdani, menyatakan pelaksanaan ULFO ini merupakan tahapan krusial dalam rangkaian pembangunan Jalan Tol Sibanceh.

“Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya untuk memastikan terpenuhinya standar teknis serta persyaratan laik fungsi dan operasi, tetapi juga untuk menilai aspek keselamatan dan kualitas jalan tol,” ujar Hamdani.

Ia menambahkan, tersambungnya Jalan Tol Sigli-Banda Aceh secara penuh akan memberi dampak positif bagi konektivitas dan perekonomian Aceh. Dengan selesainya ULFO pada Seksi 1, pembangunan Tol Sibanceh sepanjang 74 kilometer memasuki tahapan akhir untuk dapat beroperasi secara menyeluruh.

Baca Juga: Gerebek Sarang Narkoba di Kota Pari, Sat Narkoba Polres Sergai Amankan Pengedar dan Pengguna

“Kehadiran jalan tol ini diharapkan semakin memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi logistik, mendukung pertumbuhan pariwisata, serta menghadirkan akses antarwilayah yang lebih cepat dan efisien,” lanjutnya.

Sebagai bagian dari jaringan Jalan Tol Trans Sumatera, Tol Sibanceh akan memperkuat konektivitas dari Sigli menuju Banda Aceh selaku pusat pemerintahan Provinsi Aceh. Transportasi yang lebih cepat, aman, dan efisien diproyeksikan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Pelaksanaan ULFO ini menandai semakin dekatnya penyelesaian pembangunan. Setelah seluruh syarat terpenuhi dan Sertifikat Laik Operasi diterbitkan, ruas ini akan beroperasi tanpa tarif terlebih dahulu sebelum pungutan resmi diberlakukan. (*)

Penulis/Editor: Redaksi.

Artikel Tahap Akhir Wujudkan Konektivitas Penuh, Hutama Karya Gelar ULFO Seksi 1 Tol Sigli-Banda Aceh pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Penutupan sementara ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan Uji Laik Fungsi dan Operasi (ULFO) pada Seksi 1 yang saat ini masih dioperasikan secara fungsional. ULFO bertujuan memastikan spesifikasi teknis, perlengkapan jalan, serta kualitas dan keamanan ruas tol telah memenuhi standar keselamatan sebelum dibuka untuk umum.

Pelaksanaan ULFO melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri, dan instansi terkait lainnya. Setelah seluruh rangkaian pengujian selesai, ruas tol akan mendapatkan sertifikat laik operasi.

Baca Juga: Bawa 25 Paket Sabu Siap Edar, Pengedar di Teluk Mengkudu Berhasil Dibekuk Polres Sergai

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Hamdani, menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin timbul akibat penutupan sementara tersebut serta mengimbau pengguna jalan untuk memperhatikan informasi perjalanan dan mengikuti rambu serta arahan petugas di lapangan.

“Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Pengguna jalan yang akan melintasi Seksi Padang Tiji–Seulimeum selama periode penutupan diharapkan dapat menggunakan jalur alternatif yang tersedia dan mengatur kembali waktu perjalanannya,” ujar Hamdani.

Sebagai jalur alternatif selama penutupan, pengguna jalan dari arah Banda Aceh menuju Medan maupun sebaliknya dapat menggunakan Jalur Nasional melalui Saree. Pengguna jalan diimbau untuk tetap mengikuti rambu-rambu dan arahan petugas di lokasi.

Baca Juga: Sat Resnarkoba Polres Tebing Tinggi Ungkap Peredaran Sabu 257,18 Gram, Dua Pelaku Turut Diamankan

Hutama Karya juga mengimbau seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi ketentuan dan tata tertib berlalu lintas, berkendara dalam kondisi prima, tidak mengemudi dalam keadaan mengantuk, serta memastikan kendaraan dalam kondisi layak jalan.

Informasi terkini mengenai pengoperasian jalan tol dapat dipantau melalui akun media sosial resmi @HutamaKaryaTollRoad maupun aplikasi Mozy.

Sekilas Tentang Hutama Karya

PT Hutama Karya (Persero), bagian dari Danantara, adalah BUMN yang dipercaya menggarap proyek-proyek infrastruktur strategis nasional.

Baca Juga: Pengadaan Soal Ujian Terpusat di Asahan, Kepsek SMP Mengaku Terima ‘Fee’ Rp4 Ribu per Siswa

Dengan visi menjadi Leading Sustainable Construction Enterprise and Infrastructure Developer, perusahaan berpengalaman membangun dan mengelola jalan tol, jembatan, gedung, hingga kawasan, termasuk proyek berskala besar seperti Jalan Tol Trans-Sumatra.

Hutama Karya didukung enam anak perusahaan, HKI (konstruksi), HKA dan HMW (operasi dan pemeliharaan jalan tol), HKR (properti), serta HMTP dan HPSL (jalan dan jembatan di Papua dan Sumatra Barat).

Perusahaan menjalankan setiap proyek dengan tata kelola yang baik, standar keselamatan tinggi, serta perhatian pada kelestarian lingkungan, wujud komitmen membangun infrastruktur yang bermanfaat bagi generasi mendatang dan mendukung Asta Cita Pemerintah. (*)

Penulis/Editor: Rilis/Redaksi.

Artikel Hutama Karya Tutup Sementara Pengoperasian Seksi 1 Tol Sigli–Banda Aceh Mulai 9 September 2026 pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperluas manfaat Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), tidak hanya dalam meningkatkan konektivitas dan efisiensi perjalanan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional.

Seiring beroperasinya Tol Sibanceh, terjadi perubahan pola perjalanan masyarakat yang sebelumnya menggunakan Jalan Nasional Banda Aceh–Medan melalui kawasan Saree. Hal ini menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan Hutama Karya, khususnya dalam menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi dan UMKM setempat.

Baca Juga: Polemik Iuran Lomba 17 Agustus Tuntas Lewat Mediasi, Semua Pihak di Desa Kuta Baru Sepakat Saling Memaafkan

Salah seorang pedagang di Saree, Zainal Abidin, mengakui arus kendaraan yang melintasi kawasan tersebut menurun setelah beroperasinya jalan tol, yang turut memengaruhi aktivitas usaha yang selama ini bergantung pada pengguna jalan yang singgah.

Sebagai tindak lanjut, Hutama Karya melalui Regional Sumatera Bagian Utara berkoordinasi dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Diskopukmdag) Kabupaten Aceh Besar pada Jumat (21/8/2026).

Pertemuan dihadiri Section Head Keuangan Regional Sumatera Bagian Utara Yunus Fitriawan, Section Manager Tol Sibanceh Bima Cahyo Gavian, serta Kepala Diskopukmdag Kabupaten Aceh Besar Drs. Sulaimi, M.Si., beserta jajaran.

Baca Juga: Jamnas XII 2026 Resmi Ditutup, Kontingen Asahan Bersiap Pulang Membawa Pengalaman Berharga

Kepala Regional Sumatera Bagian Utara Hutama Karya, Taufiq Hidayat, menyatakan pembangunan Tol Sibanceh bertujuan meningkatkan konektivitas, keselamatan, dan efisiensi perjalanan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.

“Perubahan pola perjalanan adalah hal yang wajar seiring hadirnya infrastruktur baru. Yang penting, peningkatan konektivitas ini juga membuka peluang ekonomi baru. Karena itu, kami terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan agar manfaat Tol Sibanceh dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” ujarnya.

Hutama Karya tengah menyiapkan skema agar pelaku UMKM Saree dapat memanfaatkan ruang usaha di rest area tol.

Baca Juga: Tebing Tinggi Peringati HIM, Wali Kota Ajak Pelajar Menabung Sejak Dini

“Kami membuka peluang bagi pelaku UMKM, termasuk dari kawasan Saree, untuk berusaha di rest area Tol Sibanceh. Salah satu skema yang disiapkan adalah alokasi 30% kios atau sekitar tiga kios di setiap rest area yang dapat difasilitasi tanpa biaya sewa melalui kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar,” jelas Taufiq.

Selain itu, disiapkan pula alternatif keringanan biaya sewa 50% selama satu tahun bagi tenant UMKM lainnya sesuai ketentuan pengelolaan rest area.

Hutama Karya juga mendorong keterlibatan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan Dekranasda agar produk unggulan daerah — kuliner maupun kerajinan khas Aceh — semakin banyak hadir di rest area dan dikenal pengguna jalan tol.

Baca Juga: Hutama Karya Salurkan Bantuan Tanggap Darurat Gempa NTT, Dukung Kebutuhan Pokok Hingga Pemulihan Infrastruktur

“Rest area diharapkan bukan sekadar tempat istirahat, melainkan etalase produk dan potensi daerah. Kami ingin membuka ruang kolaborasi agar UMKM lokal mendapatkan pasar baru dari pengguna Tol Sibanceh,” tambahnya.

Selanjutnya akan disusun rencana pelaksanaan, tata letak, rancangan kerja sama, serta mekanisme yang dikoordinasikan bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

Kepala Diskopukmdag Aceh Besar, Drs. Sulaimi, M.Si., menyambut positif inisiatif tersebut. Ia menyampaikan kondisi pelaku usaha di kawasan Saree juga telah menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten dan DPRK Aceh Besar.

Baca Juga: Kenang Pengorbanan Pahlawan, Polres Sergai Gelar Upacara Peringatan Hari Juang Polri

“Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Aceh Besar sangat mendukung dan berterima kasih atas perhatian Hutama Karya terhadap pengembangan UMKM dan ekonomi masyarakat,” ujar Sulaimi.

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar terlebih dahulu akan melakukan pendataan pelaku usaha dan UMKM di kawasan Saree agar program berjalan tepat sasaran, mengingat pelaku usaha di kawasan tersebut berasal dari berbagai wilayah.

Rencana ini kemudian akan dilaporkan kepada Bupati Aceh Besar untuk selanjutnya difasilitasi pembahasan mekanisme serta aspek teknis pelaksanaannya bersama Hutama Karya. (*)

Penulis/Editor: Redaksi.

Artikel Hutama Karya Buka Peluang UMKM Saree Berusaha di Rest Area Tol Sigli-Banda Aceh pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Kunjungan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah dalam memastikan percepatan penyelesaian infrastruktur strategis yang menjadi akses utama masyarakat pada ruas jalan nasional Takengon–Isé-Isé.

Pada peninjauan tersebut, Wakil Presiden turut didampingi oleh Bupati Aceh Tengah Haili Yoga, Wakil Bupati Aceh Tengah Muchsin Hasan, Ketua DPRK Aceh Tengah Fitriana Mugie, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 3.3 BPJN Aceh, Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III BPJN Aceh, dan Project Manager Penanganan Tanggap Darurat Aceh Ruas Simpang Uning (Batas Kota Takengon) Batas Aceh Tengah/Gayo Lues dari Hutama karya, Azhar Mustafa.

Baca Juga: Lansia 69 Tahun Dibacok Parang di Silau Rakyat, Pelaku Berhasil Diringkus Sehari Usai Kejadian

Selama kunjungan berlangsung, Wakil Presiden menerima paparan mengenai progres rehabilitasi Jembatan Lumut sekaligus meninjau langsung pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Dalam paparan tersebut dijelaskan bahwa rehabilitasi dilakukan melalui metode jacking, yaitu peninggian struktur jembatan setinggi 1,5 meter menggunakan hydraulic jack, yang dilengkapi dengan pekerjaan perbaikan struktur, rehabilitasi railing, serta pengecatan ulang struktur baja. Hingga saat ini, progres pekerjaan telah mencapai 40%.

Jembatan Lumut merupakan jembatan rangka baja dengan bentang 30 meter dan lebar 7 meter pada ruas jalan nasional Takengon–Isé-Isé yang memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, distribusi logistik, serta aktivitas ekonomi di wilayah Aceh Tengah dan sekitarnya.

Baca Juga: Kurang Dari 6 Jam Usai Beraksi, Pencuri Honda Vario di Silindak Sergai Langsung Diringkus Polsek Kotarih

Infrastruktur ini terdampak banjir akibat meluapnya Sungai Lumut pada awal tahun 2025. Sebagai bagian dari upaya pemulihan sekaligus peningkatan ketahanan infrastruktur terhadap potensi banjir di masa mendatang, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh menugaskan Hutama Karya untuk melaksanakan rehabilitasi jembatan sesuai spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.

Plt. Executive Vice President Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Hamdani menyampaikan bahwa dukungan pemerintah melalui kunjungan Wakil Presiden menjadi motivasi bagi seluruh tim proyek untuk terus menjaga kualitas dan mempercepat penyelesaian pekerjaan.

“Kunjungan Wakil Presiden menjadi wujud perhatian pemerintah terhadap percepatan peningkatan kualitas infrastruktur yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Hutama Karya berkomitmen menyelesaikan rehabilitasi Jembatan Lumut sesuai spesifikasi teknis dengan tetap mengedepankan kualitas konstruksi, keselamatan kerja, dan ketepatan waktu sehingga jembatan dapat kembali berfungsi secara optimal dalam mendukung konektivitas masyarakat,” ujar Hamdani.

Baca Juga: Perayaan HUT ke-14, PP IWO Bagikan Beasiswa Untuk 8 Siswa SD Muhammadiyah 16 Jaksel

Melalui rehabilitasi tersebut, Jembatan Lumut diharapkan memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap potensi banjir, meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, serta memperkuat konektivitas pada ruas nasional Takengon–Isé-Isé sehingga mendukung kelancaran mobilitas masyarakat, distribusi logistik, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Aceh Tengah dan sekitarnya.

Hutama Karya akan terus memperkuat koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, BPJN Aceh, dan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan penyelesaian proyek berjalan sesuai target.

Melalui kolaborasi yang erat, Hutama Karya optimistis rehabilitasi Jembatan Lumut dapat segera dituntaskan sehingga memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat serta memperkuat konektivitas nasional.

Baca Juga: Kuatkan Ikatan Lintas Lembaga, Polres Sergai dan Pengadilan Agama Sei Rampah Gelar Latihan Menembak

Upaya ini sejalan dengan pelaksanaan Asta Cita Pemerintah Republik Indonesia, khususnya dalam mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas, memperkuat konektivitas antar wilayah, serta mendorong pemerataan pembangunan sebagai fondasi peningkatan daya saing nasional, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Sekilas Tentang Hutama Karya

PT Hutama Karya (Persero), bagian dari Danantara, adalah BUMN yang dipercaya menggarap proyek-proyek infrastruktur strategis nasional.

Dengan visi menjadi Leading Sustainable Construction Enterprise and Infrastructure Developer, perusahaan berpengalaman membangun dan mengelola jalan tol, jembatan, gedung, hingga kawasan—dengan rekam jejak pada proyek berskala besar seperti Jalan Tol Trans-Sumatra.

Baca Juga: Tim Jatanras Polres Asahan Amankan Terduga Pelaku Penganiayaan Yang Berujung Kematian

Hutama Karya bekerja bersama enam anak perusahaan, HKI (konstruksi), HKA dan HMW (operasi dan pemeliharaan jalan tol), HKR (properti), serta HMTP dan HPSL (jalan dan jembatan di Papua dan Sumatra Barat).

Perusahaan menjalankan setiap proyek dengan tata kelola yang baik, standar keselamatan tinggi, dan perhatian pada kelestarian lingkungan sebagai wujud komitmen membangun infrastruktur yang bermanfaat bagi generasi mendatang dan mendukung Asta Cita Pemerintah. (*)

Penulis/Editor: Rilis/Redaksi.

Artikel Wakil Presiden RI Tinjau Proses Rehabilitasi Jembatan Lumut, Dorong Penguatan Konektivitas di Aceh pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Aktivitas ini tidak hanya membuat pendapatan 2.400 pekerja turun drastis, tetapi juga menyebabkan kerugian negara mencapai puluhan miliar rupiah.

Kebun milik PTPN IV Regional 6 ini menjadi sasaran okupasi paksa dan penjarahan oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai warga setempat. Aksi ini muncul karena masa Hak Guna Usaha (HGU) kebun tersebut akan berakhir.

Baca Juga: Padam Berkali-kali dan Manipulasi Data: Darmawan Prasodjo Jadi Dirut PLN Terburuk dalam 20 Tahun Terakhir

Penjarahan yang disertai kekerasan sejak September 2025 ini telah mempengaruhi langsung pendapatan pekerja yang selama ini menggantungkan hidup dari kebun tersebut.

Penjarahan Tandan Buah Segar (TBS) tidak hanya menghilangkan hasil panen, tetapi juga menggerus premi (insentif panen) yang biasanya menjadi bagian penting dari pendapatan bulanan mereka.

Rusli Cut Ali, seorang pekerja kebun, mengaku kepada awak media bahwa kondisi ini telah memberatkan keluarganya.

Baca Juga: Desak Usut Dugaan Fee Proyek 21 Persen, Ratusan Mahasiswa Gelar Aksi di DPRD Simalungun

“Dulu, premi yang besarnya Rp 2-5 juta per bulan menjadi harapan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Namun, sejak akhir tahun lalu, kami tidak lagi menerima premi,” ucap Rusli, Kamis (18/06/2026).

“Anak-anak tetap harus sekolah, dan kita harus tetap bisa makan, sementara penghasilan yang kita andalkan sudah tidak ada. Kami hanya berharap penjarahan ini segera berakhir agar kehidupan kami bisa kembali normal,” harapnya, dimana menurutnya, hal ini sangat mengganggu kesehariannya.

Region Head PTPN IV Regional 6, Yudi Cahyadi, dalam siaran persnya menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan upaya maksimal untuk mencegah penjarahan, termasuk dalam menyelesaikan proses perpanjangan HGU yang menjadi akar masalah.

Baca Juga: Tim Elang Sakti Polres Tebing Tinggi Tangkap Pelaku Pengeroyokan di Lokasi Dugaan Laga Ayam

“Kami telah melakukan upaya pengamanan dan koordinasi dengan aparat terkait, serta melaporkan ke Polisi berkali-kali. Kita juga sudah mengadu ke pemerintah hingga DPR. Proses perpanjangan HGU juga sudah sesuai aturan. Namun, aksi penjarahan oleh warga pendatang ini terus berlanjut,” ungkapnya.

Yudi juga menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi pekerja, keluarga, dan masyarakat sekitar yang sebagian besar hidup dari perkebunan sawit BUMN ini.

“Kita sangat prihatin. Kita berharap tidak terjadi konflik sosial antara pekerja yang telah menjadi warga Cot Girek selama puluhan tahun dengan warga pendatang yang melakukan penjarahan ini,” ujarnya.

Baca Juga: Dukung Ketahanan Pangan Nasional, Lapas Labuhan Ruku Gelar Panen Raya Jagung di Lahan Air Joman

Untuk itu, pihaknya berharap negara melalui semua pihak terkait dapat membantu menyelesaikan tindakan kriminal ini yang telah berdampak signifikan, baik bagi pekerja maupun bagi negara yang mengalami kerugian keuangan.

Luas areal yang diokupasi dan dijarah mencapai sekitar 3.200 hektare, yang menyebabkan kerugian akibat hilangnya produksi hingga puluhan miliar.

“Sampai awal Juni 2026, perhitungan kerugian mencapai Rp 62,6 miliar, tidak termasuk kerusakan tanaman yang nilainya hampir Rp 1 miliar,” terang Yudi.

Baca Juga: Dari Pengembangan Kasus Etomidate, Polres Asahan Ungkap Ratusan Gram Sabu dan Ekstasi di Kisaran

“Kami mohon bantuan semua pihak untuk menyelesaikan masalah ini. Semakin banyak hasil panen yang hilang, semakin besar kerugian negara, dan yang terpenting, semakin besar dampaknya terhadap pendapatan masyarakat yang bergantung pada perkebunan,” jelasnya.

Yudi menambahkan bahwa manajemen PTPN akan terus berjuang untuk melindungi aset negara, hak-hak pekerja sawit, dan masyarakat yang bergantung padanya.

“Kebijakan manajemen akan selalu sejalan dengan harapan semua pekerja dan masyarakat, yaitu masalah ini bisa diselesaikan tanpa konflik fisik dan negara tidak perlu lagi merugi. Kita ingin kebun yang aman, produksi yang normal, karena di balik setiap tandan buah sawit yang hilang, terdapat hak dan kesejahteraan masyarakat yang terampas,” imbuhnya. (*)

Penulis: Hendra/Ril.
Editor: Ronald Pasaribu.

Artikel Kebun PTPN Cot Girek Diokupasi dan Dijarah, 2.400 Pekerja Kehilangan Pendapatan, Negara Merugi Rp 63 Miliar pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Salah satu ruas strategis yang menjadi kebanggaan masyarakat setempat adalah Jalan Tol Sigli-Banda Aceh (Sibanceh), yang tercatat sebagai ruas tol pertama yang beroperasi di wilayah paling barat Indonesia.

Membentang sepanjang 74,2 kilometer, jalur infrastruktur ini menghubungkan wilayah Padang Tiji di Kabupaten Pidie hingga ke Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar.

Baca Juga: Tolak Politisasi Jabatan, Elemen Masyarakat Gelar Aksi Dukung Erwin Suheri Jabat Sekda Tebing Tinggi

Meskipun konektivitas penuh yang menyambungkan Aceh dengan Sumatera Utara (Sumut) masih dalam tahap pengembangan, keberadaan jalan tol ini telah memberikan dampak besar bagi masyarakat.

Waktu tempuh perjalanan dari Banda Aceh menuju Sigli yang dulunya memakan waktu sekitar tiga jam, kini memangkas durasi tersebut menjadi hanya sekitar satu jam perjalanan saja.

Menyambut datangnya momentum libur panjang dan cuti bersama perayaan Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi, yang berdekatan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026, Hutama Karya memproyeksikan akan terjadi peningkatan jumlah kendaraan yang cukup signifikan melintasi jalur strategis ini.

Baca Juga: Warga Apresiasi Gerak Cepat Camat Kisaran Barat Bantu Warga Lansia Penderita Stroke

“Idul Adha merupakan salah satu hari besar yang biasanya disambut sangat meriah oleh masyarakat Aceh, sehingga potensi peningkatan trafik diperkirakan cukup tinggi,” ungkap Kepala Regional Sumatera Bagian Utara Hutama Karya, Taufiq Hidayat, saat ditemui awak media pada Kamis (21/5/2026).

Guna mendukung kelancaran dan kenyamanan arus lalu lintas selama masa liburan, Hutama Karya memastikan keenam seksi ruas Tol Sibanceh beroperasi dengan rincian sebagai berikut:

Seksi 1 (Padang Tiji – Seulimeum): Beroperasi secara fungsional, bebas biaya, dan berlaku pada periode tertentu seperti libur nasional maupun saat mendukung pemulihan bencana.

Baca Juga: LSM Strategi Minta Kejari Sergai Terbuka Usut Dugaan Korupsi Retribusi Parkir Dinas Perhubungan

Seksi 2 (Seulimeum – Jantho): Beroperasi penuh sepanjang 6,35 km. Seksi 3 (Jantho – Indrapuri): Beroperasi penuh sepanjang 16 km. Seksi 4 (Indrapuri – Blang Bintang): Beroperasi penuh. Seksi 5 (Blang Bintang – Kutabaro): Beroperasi pada bagian jalur utama (mainroad). Seksi 6 (Kutabaro – Baitussalam): Beroperasi secara penuh.

Taufiq menjelaskan bahwa pengoperasian fungsional pada Seksi 1 Padang Tiji-Seulimeum sejatinya telah dimulai sejak terjadinya bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025 lalu, yang bertujuan untuk memperlancar distribusi bantuan kemanusiaan. Hingga saat ini, ruas tersebut masih terus difungsikan demi kemudahan akses masyarakat.

Ia menambahkan, perpanjangan masa operasional fungsional tersebut telah dikoordinasikan secara matang bersama para pemangku kepentingan, antara lain Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Kepolisian Daerah Aceh, serta instansi terkait lainnya. Hal ini dilakukan untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Baca Juga: Marak Peredaran Narkoba, Polres Tebing Tinggi Ringkus Lima Pemilik Sabu di Kelurahan Mentos

“Hutama Karya berupaya memastikan layanan tetap tersedia secara optimal agar arus trafik selama libur Idul Adha dan cuti bersama dapat berjalan lancar, dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan selama masa pengoperasian fungsional berlangsung,” tegasnya.

Mendapat Sambutan Positif Berbagai Pihak

Keberadaan Jalan Tol Sibanceh yang berstatus beragam antara operasional penuh dan fungsional ini, mendapatkan respon positif serta beragam masukan konstruktif dari para pemangku kepentingan, termasuk tokoh masyarakat dan anggota legislatif Aceh.

Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Drh. Nurdiansyah Alasta, M.Kes, menilai kehadiran jalan tol ini sebagai wujud percepatan konektivitas yang sangat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa pembangunan tidak hanya berhenti pada fisik semata.

Baca Juga: Kampanyekan Germas dan Pencegahan TBC, Pemko Tebing Tinggi Luncurkan Inovasi Pintu Radiasi

“Pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya selesai pada aspek fisik, tetapi juga harus memastikan aksesibilitas dan keselamatan masyarakat. Saya berharap Hutama Karya tidak hanya fokus pada penyelesaian proyek, tetapi juga aktif membangun komunikasi serta edukasi kepada masyarakat sekitar,” harapnya.

Terkait fenomena masih adanya sepeda motor yang melintas di jalur tol, politisi yang membidangi urusan pembangunan dan infrastruktur ini menjelaskan bahwa hal tersebut umumnya terjadi pada ruas fungsional Seksi 1 Padang Tiji-Seulimeum yang hingga kini masih dalam tahap penyempurnaan.

Salah satu penyebab utamanya adalah belum selesainya pembangunan akses atau jalur alternatif pengganti bagi warga yang terdampak pembangunan. Oleh sebab itu, sosialisasi, pengamanan lapangan, serta penyediaan akses pendukung dinilai perlu terus ditingkatkan secara bertahap dan menyeluruh.

Baca Juga: Tak Jera Meski Pernah Terjerat Hukum, Residivis Narkoba Kembali Diamankan Polisi Bersama 0,87 Gram Sabu

“Jalan tol adalah jalur dengan standar keselamatan tinggi. Karena itu, edukasi kepada masyarakat harus dilakukan secara masif, humanis, dan berkelanjutan. Mulai dari pemasangan rambu yang jelas, penerangan yang cukup, pengawasan di titik rawan, hingga penyediaan akses alternatif yang memadai bagi warga sekitar. Kami juga berharap Hutama Karya lebih responsif terhadap masukan masyarakat dan pemerintah daerah, agar pembangunan tol di Aceh benar-benar menjadi simbol kemajuan yang aman dan berpihak pada kepentingan rakyat,” ungkap Nurdiansyah.

Hal senada juga disampaikan oleh Tokoh Muda Aceh, Dedi Sumardi Nurdin. Baginya, pembangunan Tol Sigli-Banda Aceh merupakan langkah strategis yang sangat krusial bagi kemajuan daerah serta keberlanjutan jaringan JTTS secara keseluruhan.

“Sebagai masyarakat Aceh, saya memandang kehadiran Tol Sibanceh bukan hanya sekadar pembangunan infrastruktur, tetapi juga sebagai simbol kemajuan, konektivitas, dan harapan baru bagi pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar alumni pemantapan pimpinan nasional (P3N) Angkatan XXVI Lemhannas RI ini.

Baca Juga: Hutama Karya: Lebih Dari 600 Ribu Kendaraan Lalui JTTS Saat Libur Kenaikan Yesus Kristus 2026, Naik 16,41%

Ia pun memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintah atas terbangunnya jalan tol ini yang terbukti membawa banyak kemudahan. Menurutnya, infrastruktur ini telah berhasil memangkas waktu tempuh secara signifikan, meningkatkan rasa aman dan nyaman dalam bepergian, serta mempermudah akses ke berbagai fasilitas antarwilayah. Dampaknya terasa luas, mulai dari kelancaran aktivitas warga, distribusi barang, perdagangan, pariwisata, hingga pelayanan sosial yang menjadi lebih cepat dan efisien.

“Pembangunan tol ini juga memberikan dampak positif yang nyata terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dengan konektivitas yang semakin baik, peluang investasi dan pengembangan usaha di Aceh menjadi semakin terbuka lebar. Hal ini tentu sangat penting untuk mendukung daya saing Aceh dalam jangka panjang,” tambahnya.

Pria yang akrab disapa Dedi Lamra ini juga menyampaikan informasi bahwa progres pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol ruas Pangkalan Brandan hingga Langsa telah mencapai angka sekitar 99 persen.

Baca Juga: Hujan Peluru di Kebun Sawit, 2 Satpam PT BSP Tbk Kisaran di Tinggi Raja Asahan Ditembak Saat Patroli

“Oleh karena itu, kami berharap kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto agar dapat memberikan perhatian khusus dalam melanjutkan pembangunan konektivitas jalan tol yang menyambungkan Sumatera Utara dan Aceh. Hal ini penting guna mempercepat pemulihan ekonomi Aceh pascabencana serta memperkuat integrasi ekonomi kawasan barat Indonesia,” ucapnya.

“Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan pembangunan yang telah diberikan kepada Aceh. Semoga pembangunan infrastruktur jalan tol ini terus berlanjut demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Aceh di masa depan,” tutup Dedi mengakhiri pernyataannya. (*)

Penulis/Editor: Redaksi.

Artikel Hutama Karya Maksimalkan Jalan Tol Banda Aceh-Sigli, Siap Layani Lonjakan Kendaraan Saat Libur Idul Adha 1447 H pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Komitmen ini ditandai dengan penyerahan Surat Kesediaan Bantuan Keuangan dalam Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Raker Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Banda Aceh, Senin (20/04/2026).

Baca juga : Pelaku Curas Beraksi Seorang Diri di Pematang Siantar Diamankan Polisi

Pemerintah Daerah (Pemda) di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) telah menyepakati pemberian dana hibah sebesar Rp 260 miliar, yang merupakan alokasi dari sebagian dana Transfer Ke Daerah (TKD) yang diterima.

Ada delapan pemda, dua di antaranya Pemerintah Kota (Pemko) yang telah sepakat yakni, Pemko Pematang Siantar menyepakati Rp25 miliar untuk Kabupaten Bener Meriah dan Pemko Medan Rp50 miliar untuk Kabupaten Aceh Tamiang.

Enam pemda lainnya, yaitu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang Rp50 miliar untuk Kabupaten Aceh Timur, Pemkab Simalungun Rp30 miliar untuk Kabupaten Aceh Utara, Pemkab Asahan Rp30 miliar untuk Kabupaten Bireuen, Pemkab Serdang Bedagai Rp25 miliar untuk Kabupaten Pidie Jaya, Pemkab Labuhanbatu Selatan (Labusel) Rp25 miliar untuk Kabupaten Aceh Tengah dan Pemkab Labuhanbatu Rp25 miliar untuk Kabupaten Gayo Lues.

Dalam sambutan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan apresiasi atas solidaritas yang ditunjukkan para kepala daerah di Sumut, di tengah kondisi fiskal daerah penerima yang terbatas. (*)

Penulis : Mario
Editor : Redaks

Artikel Wali Kota Pematang Siantar Serahkan Surat Kesediaan Hibah Rp25 M Dari TKD Untuk Kabupaten Bener Meriah pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Rapat Kerja ini bertujuan untuk merumuskan langkah strategis pembangunan kota yang akan dibawa ke tingkat nasional.

Baca juga ; Kurir Shopee Dibegal di Sergai, Luka Bacok Saat Pulang Antar Paket

Acara yang berlangsung selama empat hari, mulai Minggu (19/04/2026) hingga Rabu (22//04/2026) ini, dihadiri oleh Mendagri Tito Karnavian, Wakil Gubernur Aceh H. Fadhlullah, Unsur Pengarah Profesional Dirhamsyah mewakili Kepala BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), Direktur Eksekutif APEKSI Pusat Alwis Rustam, Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal, Wakil Wali Kota Banda Aceh Afdhal Khalilullah, para wali kota anggota Komisariat Wilayah I APEKSI, Ketua DPRK Banda Aceh Irwansyah, Unsur Forkopimda, dan pimpinan Perangkat Daerah Banda Aceh.

Dalam konferensi persnya, Ketua Komwil I APEKSI sekaligus Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, memaparkan sejumlah poin rekomendasi utama yang akan disampaikan pada Rakernas APEKSI di Medan, Juni 2026 mendatang.

Dua isu utama yang mencuat adalah ketangguhan bencana dan kemandirian fiskal.

“Isu ketangguhan bencana menjadi prioritas karena kota, khususnya ibu kota provinsi, memiliki peran vital dalam perekonomian. Jika terjadi bencana di satu kota, dampaknya bisa meluas ke daerah sekitar dan mengganggu aktivitas ekonomi. Ini menjadi perhatian utama yang harus disampaikan ke pemerintah pusat,” ujar Ketua Komwil I Sumatera APEKSI.

Selain bencana, APEKSI mendorong inovasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai bentuk ketahanan fiskal. Salah satu model yang ditawarkan adalah penerapan sistem pembayaran pajak restoran berbasis QRIS dengan metode split payment yang telah sukses diterapkan di Kota Medan.

“Melalui sistem split payment, pajak langsung terbagi otomatis antara pelaku usaha dan kas daerah, sehingga lebih transparan dan akuntabel dibandingkan metode pelaporan manual. Ini memudahkan pengawasan dan pertanggungjawaban. Skema ini ingin kami bagikan ke kota lain, termasuk Banda Aceh,” tambahnya.

Tak hanya isu fiskal dan bencana, Raker Komwil I juga merumuskan poin penting lainnya, seperti penguatan kawasan konservasi dan lingkungan hidup, percepatan pembangunan infrastruktur, serta evaluasi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Rekomendasi lainnya yaitu terkait penyempurnaan sistem Online Single Submission (OSS) dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), penguatan ekonomi dan layanan publik, perlindungan sosial dan kesehatan, serta dukungan pemerintah pusat bagi pengembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah).

APEKSI juga mengusulkan agar pembayaran gaji PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) melalui APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), serta perubahan skema pajak seperti Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) supaya menggunakan pola opsen.

Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, selaku tuan rumah menekankan pentingnya kesiapsiagaan bencana dan kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi risiko bencana, khususnya Kota Banda Aceh, yang termasuk daerah rawan gempa karena berada di sekitar patahan aktif.

“Melalui penguatan sistem tanggap bencana lintas sektor, mulai dari OPD hingga tingkat gampong (desa), pasar, masjid, dan rumah sakit, kami berharap masyarakat semakin sadar dan tangguh dalam menghadapi risiko bencana,” kata Wali Kota Banda Aceh.

Hadir mendampingi Wali Kota H. Iman Irdian Saragih dalam forum strategis ini, sejumlah jajaran pejabat Pemko Tebing Tinggi diantaranya Sekdako Erwin Suheri Damanik, Kepala BPKPD Sri Imbang Jaya Putra, Kabag Pemerintahan Setdako Rizky Saftri, Kabag Ekosda Setdako Safaruddin, Kabag Administrasi Pembangunan Setdako Afridayanti Damanik, Kabag Prokopim Setdako Faisal Ahmad dan Ketua TP PKK Kota Ny. Hj. Susmira Wanti Iman Irdian Saragih.

Partisipasi aktif Pemko Tebing Tinggi dalam Raker ini diharapkan mampu membawa inovasi baru, terutama dalam tata kelola keuangan daerah dan sistem mitigasi bencana yang lebih modern untuk diaplikasikan di Kota Tebing Tinggi. (*)

Penulis/ Editor : Redaksi

Artikel Wali Kota Tebing Tinggi Hadiri Rapat Kerja Komwil I APEKSI di Banda Aceh pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Saat ini, ruas tersebut telah beroperasi pada Seksi 2 hingga Seksi 6, yakni Seksi 2 (Seulimeum–Jantho) sepanjang 6 km, Seksi 3 (Jantho-Indrapuri) sepanjang 16 km, Seksi 4 (Indrapuri-Blang Bintang) sepanjang 14 km, Seksi 5 (Blang Bintang-Kuto Baro) sepanjang 8 km, dan Seksi 6 (Kuto Baro-Baitussalam) sepanjang 5 km, dengan total panjang 49 km yang telah melayani masyarakat.

Adapun ruas yang dibuka secara fungsional adalah Seksi 1, yaitu dari IC Padang Tiji (STA 01+725) hingga STA 25+680 sepanjang 23,955 km. Jalur fungsional ini dibuka untuk dua jalur kendaraan (jalur A dan B) dengan dua arah lalu lintas, yakni Padang Tiji-Seulimeum dan sebaliknya.

Baca Juga: Kodim 0208 Asahan Gelar Buka Puasa Bersama Perkuat Hubungan Dengan Masyarakat dan Insan Pers

Seksi 1 ini sendiri telah dibuka secara fungsional sejak 7 Desember 2025 untuk membantu akses bantuan di Provinsi Aceh sekaligus mendukung kelancaran periode Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Hingga saat ini, keberadaan jalur fungsional tersebut terus dimanfaatkan untuk menunjang mobilitas masyarakat dan distribusi logistik, termasuk dalam penanganan bencana alam di wilayah Aceh Tamiang, sehingga akses perjalanan menjadi lebih cepat dan efisien.

Secara operasional, Seksi 2 hingga Seksi 6 (Seulimeum-Baitussalam) tetap beroperasi secara bertarif. Sementara itu, jalur fungsional Seksi 1 (Padang Tiji-Seulimeum) telah terintegrasi melalui Interchange Seulimeum. Pengguna jalan yang melanjutkan perjalanan menuju Padang Tiji maupun sebaliknya wajib melakukan transaksi di Gerbang Tol (GT) Padang Tiji.

Baca Juga: Bom Molotov Sasar Rumah Warga Yang Suarakan Dugaan Penimbunan Bantuan, IWO Minta Polisi Kejar Aktor Intelektualnya

Sebagai bagian dari tahapan menuju pengoperasian penuh, pada Seksi 1 juga telah dilaksanakan Pra Uji Laik Fungsi (Pra-ULF) guna memastikan seluruh aspek teknis dan keselamatan memenuhi standar yang ditetapkan sehingga proses penyelesaiannya dapat segera direalisasikan.

Untuk memastikan keamanan dan kenyamanan selama masa fungsional, Hutama Karya telah menyiapkan kelengkapan rambu lalu lintas, marka jalan, delineator, serta perlengkapan keselamatan lainnya.

Sejumlah kendaraan operasional juga disiagakan, antara lain ambulans, derek 10 ton, derek towing, derek 25 ton, kendaraan rescue, kendaraan patroli, serta kendaraan Patroli Jalan Raya (PJR), termasuk kesiapan personel di lapangan.

Baca Juga: Air Kolam Renang Sempat Berwarna Hijau, Ini Penjelasan Kadispora Tebing Tinggi !!

Plh. Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Hamdani, menyampaikan, Pembukaan fungsional Jalan Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 1 ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung kelancaran mobilitas masyarakat pada periode Lebaran sekaligus memastikan distribusi logistik, termasuk bantuan bencana di Aceh Tamiang, dapat berjalan lebih cepat dan efisien.

Lebih lanjut, Hamdani menambahkan bahwa dengan terintegrasinya seluruh seksi yang telah beroperasi dan jalur fungsional ini, waktu tempuh dari Sigli menuju Banda Aceh dapat dipersingkat dari sekitar satu jam melalui jalan nasional menjadi kurang lebih 30 menit melalui jalan tol.

“Kami mengimbau seluruh pengguna jalan untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas, menjaga batas kecepatan, serta mengikuti arahan petugas demi keselamatan bersama,” ujarnya.

Baca Juga: Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat 2026 Secara Nasional di Kota Tebing Tinggi, Tanpa Kehadiran Unsur DPRD

“Dibukanya jalur fungsional ini diharapkan dapat mengurai kepadatan lalu lintas di jalan nasional serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Aceh dalam meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah,” tutup Hamdani. (*)

Penulis/Editor: Redaksi.

Artikel Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 1 Dibuka Fungsional, Siap Dukung Akses Mudik Lebaran 2026 pertama kali tampil pada Ini Sumut.