Gugatan tersebut dinilai berpotensi mengancam kemerdekaan pers dan bertentangan dengan mekanisme penyelesaian sengketa pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Baca juga : Diduga Selewengkan Dana Ketahanan Pangan, Rekomendasi Bebas Temuan Kades Petahana Serdang Dipertanyakan

Gugatan dengan nomor perkara 958/Pdt.G/2026/PN Dps didaftarkan pada 12 Juli 2026 oleh pengacara Togar Situmorang, berkaitan dengan pemberitaan mengenai penetapan dirinya sebagai tersangka dalam dugaan penggelapan dana klien sebesar Rp1,8 miliar.

Empat perusahaan media yang menjadi tergugat dalam perkara perdata ini yakni, PT Bali Intermedia Digital, PT Artha Media Fajar Bali Utama Press, PT Bali Warta Kencana, dan PT Mangupura Inter Media.

Baca juga : Kelangkaan BBM Resahkan Warga Sumut, Polisi Harus Periksa Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut

Dalam konsolidasi SJB di Denpasar, Selasa (14/07/2026), salah satu anggota SJB yang juga Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Bali, Emanuel Dewata Oja, menegaskan gugatan tersebut salah alamat, karena sengketa yang berkaitan dengan produk jurnalistik seharusnya diselesaikan melalui mekanisme Dewan Pers.

“Sengketa pemberitaan seharusnya diselesaikan melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Pers, yakni melalui hak jawab, hak koreksi, atau mediasi di Dewan Pers,” ujarnya.

Ia menilai apabila gugatan tersebut diterima hingga dimenangkan di pengadilan, maka akan menjadi preseden buruk bagi kebebasan pers di Indonesia. Terlebih, rekomendasi Dewan Pers terkait pemberitaan yang dipersoalkan disebut telah dipenuhi oleh perusahaan media yang digugat.

Di kesempatan yang sama, Ketua Pena NTT, Agustinus Apollonaris Klasa Daton, mengajak seluruh media dan jurnalis di Bali untuk menunjukkan solidaritas terhadap empat perusahaan media tersebut.

Menurutnya, perkara ini bukan hanya menyangkut kepentingan media yang digugat, tetapi juga menyangkut masa depan kebebasan pers.

“Jangan sampai gugatan ini menjadi yuris prudensi yang berdampak pada kebebasan pers di kemudian hari,” katanya.

Sementara itu, perwakilan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Bali, Ambros Boli Berasi, mengusulkan agar dilakukan audiensi dengan PN Denpasar guna memberikan pemahaman bahwa sengketa pers semestinya diselesaikan melalui Dewan Pers, bukan peradilan umum.

Sedangan Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Denpasar, Ni Kadek Novi Febriani, meminta majelis hakim untuk membatalkan gugatan tersebut melalui putusan sela karena pokok persoalan telah ditangani Dewan Pers.

Ia menilai gugatan tersebut merupakan bentuk Unjustified Lawsuit Against Press (ULAP) dan Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) yang berpotensi menciptakan chilling effect terhadap kerja jurnalistik.

Menurutnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145 turut mempertegas jaminan perlindungan hukum bagi insan pers dalam menjalankan tugas jurnalistik sesuai amanat Undang-Undang Pers.

Di sisi lain, Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Bali, I Ketut Adi Sutrisna, menegaskan apabila objek yang dipersoalkan merupakan produk jurnalistik, maka penyelesaiannya harus melalui mekanisme Dewan Pers.

Ia juga mendorong perusahaan pers terus meningkatkan kualitas verifikasi faktual, administrasi, serta tata kelola redaksi.

Hal senada juga disampaikan Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Bali, Nyoman Adi Irawan yang berharap Mahkamah Agung melalui PN Denpasar dapat membangun kesamaan persepsi dengan Dewan Pers sebagaimana kerja sama yang telah dilakukan Kejaksaan Agung dan Polri.

Menurutnya, langkah tersebut penting agar setiap laporan maupun gugatan yang berkaitan dengan karya jurnalistik dapat ditangani sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Pers dan tidak langsung diproses melalui jalur peradilan umum.

Di sela-sela pertemuan, Ketua IWO Bali, Tri Widiyanti, menyatakan bahwa IWO Bali menghormati hak setiap warga negara untuk menempuh jalur hukum. Namun, apabila perkara yang dipersoalkan berkaitan dengan produk jurnalistik, maka penyelesaiannya harus mengacu pada mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, termasuk melalui hak jawab, hak koreksi, dan Dewan Pers.

“Kemerdekaan pers merupakan pilar demokrasi yang dijamin konstitusi. Gugatan perdata dengan nilai fantastis terhadap perusahaan pers berpotensi menimbulkan rasa takut (chilling effect) bagi media dalam menjalankan fungsi kontrol sosial. Kondisi seperti ini harus menjadi perhatian bersama agar tidak menghambat kerja jurnalistik yang profesional dan bertanggung jawab,” ujar Tri Widiyanti.

Menurutnya, IWO Bali mendukung penyelesaian sengketa pers melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Pers sehingga tercipta kepastian hukum sekaligus menjaga keseimbangan antara perlindungan hak setiap warga negara dan kebebasan pers.

“Kami mengajak seluruh insan pers untuk tetap memegang teguh Kode Etik Jurnalistik, melakukan verifikasi secara ketat, serta mengedepankan akurasi dalam setiap pemberitaan. Di sisi lain, semua pihak juga perlu menghormati mekanisme penyelesaian sengketa pers yang telah diatur oleh negara agar tidak tercipta preseden yang dapat mengancam kemerdekaan pers di Indonesia,” tegasnya.(*)

Penulis/ Editor : Redaksi

Artikel Empat Perusahaan Media di Bali Digugat Perdata Rp25 Miliar, Solidaritas Jurnalis Desak Pengadilan Negeri Denpasar Selesaikan Melalui Dewan Pers pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Penetapan ini dilakukan setelah rangkaian penyidikan mendalam oleh pihak kepolisian.

Dalam proses penyelidikan, aparat memeriksa 24 orang saksi, mempelajari rekaman CCTV, serta mengamankan sejumlah barang bukti.

Baca Juga: Polres Tebing Tinggi Ungkap Kronologi Tawuran Remaja Berujung Kematian

Dari hasil tersebut, polisi memastikan keterlibatan para pelaku yang terdiri atas 10 orang dewasa dan 4 anak di bawah umur.

Para tersangka terbukti melakukan berbagai aksi anarkis, mulai dari merusak fasilitas di Mapolda dan Ditreskrimsus, menyerang personel kepolisian, hingga merusak serta menjarah kendaraan dinas.

Tidak hanya itu, para pelaku juga menguasai amunisi gas air mata dan bahkan merakit bom molotov.

Baca Juga: Polsek Air Batu Polres Asahan Amankan Dua Pelaku Curanmor

Akibat peristiwa ini, sebanyak 13 personel Polda Bali mengalami luka serius. Mereka terpaksa mendapatkan perawatan intensif di RS Bhayangkara dan RS Prof. Ngoerah Sanglah.

Kondisi ini menunjukkan betapa fatal dampak aksi anarkis tersebut terhadap aparat keamanan.

Terkait status hukum, seluruh tersangka dewasa saat ini ditahan di Rumah Tahanan Polda Bali.

Baca Juga: Coba Melarikan Diri, Akhirnya Polsek Tebing Tinggi Berhasil Bekuk Pelaku Curas

Sementara itu, empat tersangka anak di bawah umur dikembalikan ke orang tua mereka untuk menjalani proses diversi sesuai dengan sistem peradilan anak.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan atau pengrusakan, pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, serta pasal 1 ayat 1 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Selain itu, mereka juga dikenai pasal 187 bis KUHP terkait tindakan yang membahayakan keamanan umum.

Kapolda Bali Irjen Pol. Daniel Adityajaya, S.H., S.I.K., M.Si., dalam keterangan yang dikutip Rabu (17/9), menyampaikan penyesalan mendalam atas insiden ini.

Baca Juga: Warga Heboh, Ada Kerangka Manusia di Batang Pohon Aren

Ia mengimbau seluruh masyarakat Bali untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban, serta mengarahkan generasi muda agar tidak mudah terprovokasi dalam menghadapi situasi apa pun.

Dengan kejadian ini, Polda Bali menegaskan komitmennya untuk menindak tegas segala bentuk tindakan anarkis yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan di Pulau Dewata. (*)

Penulis/Editor: Redaksi.
Sumber: Divisi Humas Polri.

Artikel Polda Bali Tetapkan 14 Tersangka Aksi Anarkis di Depan Mapolda dan DPRD pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Baca juga : Sidang Lanjutan Gugatan Nama dan Logo IWO di PN Medan, Majelis Hakim Pertanyakan Alamat PWO

Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Bali telah mengamankan setidaknya 3 orang oknum polisi untuk dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi. 3 orang oknum tersebut diperiksa atas dugaan intimidasi terhadap jurnalis Bali Topik, Rovin Bou saat peliputan aksi di Polda Bali.

Diketahui, Rovin Bou adalah Pengurus Wilayah (PW) Ikatan Wartawan Online (IWO) Bali dan juga anggota Persatuan Jurnalis (PENA) NTT Bali.

Kuasa Hukum IWO Bali, Endang Hastuty Bunga, S.H., yang mendampingi proses hukum intimidasi terhadap jurnalis Rovin Bou mengatakan telah mendapat laporan dari Bid Propam Polda Bali bahwa 3 orang oknum polisi telah dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi.

“Ketiga anggota oknum yang diduga mengintimidasi Rovin sudah dipanggil dan sudah diperiksa terkait insiden tersebut,” kata Endang Hastuty Bunga di Denpasar, Rabu (3/9/2025).

Endang Bunga mengapresiasi inisiatif dan gerakan cepat (gercep) Bid Propam Polda Bali dalam menangani kasus intimidasi terhadap jurnalis tersebut.

Bahwa pada saat klasifikasi yang dilakukan Rovin Bou di Propam Polda Bali pada 1 September 2025 lalu, pihak Propam Polda Bali memastikan akan mengidentifikasi para terduga pelaku intimidasi terhadap jurnalis dalam waktu 1 × 48 jam.

“Semalam saya mendapat telepon dari teman-teman di Bid Propam Polda Bali bahwa ada 3 orang yang sudah dipanggil untuk dimintai klarifikasi. Kita apresiasi itu, ini artinya ada harapan untuk kawan-kawan pers menuntut keadilan,” ucap Endang.

Sementara Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Ariasandy, saat dikonfirmasi mengatakan kasus tersebut sedang didalami.

“Masih pendalaman,” kata Ariasandy singkat melalui percakapan WhatsApp.

Ketua PW IWO Bali, Tri Widiyanti, mendesak agar kasus ini diusut secara tuntas dan transparan. Sebab kata dia, jurnalis dalam melakukan pekerjaannya dilindungi undang-undang.

“Jurnalis bekerja untuk kepentingan publik, bukan musuh aparat. Kami mendesak aparat lebih memahami fungsi pers agar kejadian serupa tidak terulang lagi,” tegasnya. (*)

Penulis / Editor : Redaksi

Artikel Intimidasi Wartawan, Bidang Propam Polda Bali Periksa 3 Oknum Polisi pertama kali tampil pada Ini Sumut.