Baca juga : Songsong Indonesia Emas 2045, Sebanyak 1.081 Mahasiswa UDA dan APP DA Resmi Diwisuda

Penyuluhan hukum menghadirkan narasumber Kajati Sumut Idianto, SH,MH, Aspidsus Muttaqin Harahap, SH,MH dan Asintel Andri Ridwan, SH,MH dengan peserta gabungan dari pegawai Bank Mandiri, Bank BNI, Bank Sumut, Pelindo, Inalum, Perkebunan, PLN serta BUMN lainnya.

Dalam sambutannya Kajati Sumut Idianto menyampaikan bahwa tema Hari Antikorupsi Sedunia tahun ini, “Bersama Melawan Korupsi untuk Indonesia yang Lebih Baik,” menjadi pengingat akan pentingnya sinergi di antara seluruh elemen masyarakat dalam menghadapi salah satu ancaman terbesar bangsa kita, yaitu korupsi.

Idianto menegaskan bahwa korupsi adalah persoalan yang sangat kompleks. Bukan hanya soal pelanggaran hukum, tetapi juga terkait moralitas, budaya, dan sistem tata kelola yang belum sempurna. Karena itu, pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi.

“Pada kesempatan ini, saya menggarisbawahi peran dunia usaha dalam mencegah dan memberantas korupsi. Keberadaan perusahaan-perusahaan besar seperti PT. Inalum, PT. Pelindo, PTPN III, PTPN IV, PLN, BNI, Bank Mandiri, dan Bank Sumut merupakan bagian integral dari upaya ini,” tandasnya.

Dunia usaha memegang peran strategis sebagai motor penggerak perekonomian. Namun, jika praktik korupsi terjadi dalam proses bisnis, dampaknya dapat merugikan tidak hanya perusahaan tetapi juga masyarakat luas. Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan bahwa prinsip good corporate governance (tata Kelola perusahaan yang baik) diterapkan dengan baik.

“Saya mengapresiasi perusahaan-perusahaan yang telah menunjukkan komitmen dalam menerapkan standar integritas tinggi di lingkup internal mereka. Namun, perjalanan ini masih panjang. Kita harus terus bersama-sama memperkuat budaya antikorupsi di lingkungan kerja, salah satunya melalui kegiatan penyuluhan hukum seperti hari ini,” kata mantan Kajati Bali ini.

Selanjutnya, Aspidsus Kejati Sumut Muttaqin Harahap dalam materinya menyampaikan bahwa perkembangan korupsi terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat, serta modus operandinya semakin canggih.

“Korupsi juga berdampak pada diri sendiri, masyarakat, negara, lingkungan dan termasuk pada politik (menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi),” kata Muttaqin Harahap.

Dalam kesempatan itu, mantan Kajari Medan ini menjelaskan tren penindakan kasus korupsi tahun 2019-2023, potensi kerugian keuangan negara tahun 2019-2023. Khusus untuk Kejati Sumut sudah melaksanakan penyelidikan sebanyak 61 perkara, penyidikan sebanyak 42 perkara dan penuntutan 26 perkara. Dalam tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi (UP) Kejati Sumut telah berhasil menyelamatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp32.995.724.235.

“Khusus untuk perkara yang melibatkan BUMN dan BUMD ada 9 perkara dengan 16 orang tersangka,” tandasnya.

Perlu diketahui, lanjut Muttaqin Harahap faktor penyebab korupsi meliputi aspek perilaku individu, aspek organisasi, aspek masyarakat dan aspek peraturan perundang-undangan. Upaya penegakan hukum dalam mencegah tindak pidana korupsi bisa dilakukan lewat upaya preventif, detektif dan represif.

“Pencegahan sejak dini bisa dilakukan lewat mengenali perbuatan korupsi, komitmen dari diri sendiri untuk tidak melakukan korupsi serta membiasakan diri melakukan yang benar,” tegasnya.

Sementara Asintel Kejati Sumut Andri Ridwan mengusung topik Pengamanan Pembangunan Strategis pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Pengamanan pembangunan adalah bagian dari tugas Intelijen Penegakan Hukum melalui serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah dan/atau melawan upaya, pekerjaan, kegiatan intelijen, dan/atau pihak lawan yang merugikan kepentingan penegakan hukum, serta ketertiban dan ketentraman umum dan Pembangunan Strategis.

Dalam paparannya, Andri Ridwan juga menjelaskan syarat untuk mengajukan pengamanan pembangunan strategis. Persyaratan pelaksanaan PPS adalah Surat Permohonan Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ditandatangani oleh Pejabat Tinggi Madya atau pimpinan BUMN.

“Data Kelengkapan Proyek (dasar hukum dan rincian proyek) serta Deskripsi Ancaman,Gangguan, Hambatan dan Tantangan,” tandasnya.

Berakhirnya pengamanan PPS menurut Andri Ridwan apabila terindikasi pidana, pemohon tidak kooperatif, pemohon mencabut permohonan PPS, adanya tindakan lain dari pemohon atau ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan (AGHT) sudah teratasi.

Pada sesi tanya jawab, beberapa peserta menyampaikan pertanyaan dan dijawab oleh narasumber secara bergantian. Kegiatan penyuluhan hukum diakhiri dengan pemberian cenderamata kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Idianto, dan kepada kedua pemateri Aspidsus dan Asintel.(*)

Penulis : Hendra/ril
Editor : Redaksi

Artikel Peringati Hakordia, Kajati Sumut Ajak Peserta Memperkuat Budaya Antikorupsi pertama kali tampil pada Ini Sumut.

PLN Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (UIP KLT) melalui Unit Pelaksana Proyek Kalimantan Bagian Timur 3 (UPP KLT 3) tengah fokus menyelesaikan komisioning GI 150 kV Talisayan agar segera dapat menyalurkan energi listrik melalui SUTT Maloy – Talisayan.

Komsioning sendiri merupakan serangkaian proses pengujian, pengaturan, dan persiapan yang dilakukan sebelum sebuah gardu induk baru atau yang telah mengalami perbaikan dapat dioperasikan dan mendapatkan rekomendasi laik bertegangan (RLB).

Baca Juga: Jumat Berkah, Kapolsek Rambutan Bagikan Nasi Kotak Kepada Warga

Pelaksanaan komisioning yang dilakukan pada Rabu 7 November 2024, yang berlangsung di Gardu Induk 150 kV Talisayan dilakukan oleh PLN UPP KLT 3 bersama dengan PLN Pusertif dan PLN ULTG Berau. Kegiatan ini diawasi langsung Tim dari PLN UPP KLT 3 yakni Larasati dan Maharani yang merupakan para srikandi PLN.

Ridho Muntaha selaku Manajer PLN UPP KLT 3, menyampaikan bahwa tujuan dari pengujian ini adalah untuk memastikan bahwa semua peralatan dan sistem bekerja dengan baik dan siap untuk beroperasi.

“Sejalan dengan semangat Hari Pahlawan, PLN terus mengupayakan yang terbaik dalam rangka mewujudkan penyediaan listrik yang makin andal. Tidak tanggung-tanggung PLN menurunkan seluruh tim termasuk para srikandi PLN yang turut semangat mengawal berjalannya proses komisioning ini dengan baik dan lancar. Proses ini sangat penting untuk menjamin bahwa Gardu Induk dapat berfungsi dengan optimal serta nantinya dapat mendukung stabilitas pasokan listrik di wilayah tersebut,” terang Ridho.

Baca Juga: Tingkatkan Transparansi dan Akuntabilitas, Pemkab Sergai Gelar Bimtek Pengawasan Penataan Aset Desa

Pengujian dilakukan mulai dari High Voltage (HV) Equipment, Relay, dan Substation Automation System (SAS) baik di bagian 150 kV maupun 20 kV. Tim memastikan bahwa semua peralatan sesuai dengan standar dan pengujian menunjukkan hasil yang baik serta berjalan dengan aman.

Pada tempat yang berbeda, General Manager PLN UIP KLT, Raja Muda Siregar, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu langkah strategis dalam meningkatkan keandalan sistem kelistrikan.

“Pengujian ini sangat krusial untuk memastikan bahwa sistem kelistrikan di Talisayan siap beroperasi dengan baik dan mendukung pasokan listrik yang stabil,” ujarnya.

Baca Juga: Pj Wali Kota Tinjau Kondisi Keluarga Yang Tinggal di Kolong Jembatan Pasar Sakti

Dengan semangat Hari Pahlawan, PLN UIP KLT berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan infrastruktur kelistrikan yang andal dan berkelanjutan, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan memajukan wilayah Kalimantan Timur. (*)

Penulis/Editor: Redaksi.

Artikel Srikandi PLN Turut Berperan Dalam Komisioning GI 150 kV Talisayan Sebagai Wujud Semangat Hari Pahlawan pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Saat ini di wilayah Kalimantan Timur sudah tersambung SUTT 150 kV dari daerah Balikpapan – Samarinda – Bontang – Sangatta – Maloy, kemudian di daerah Kalimantan Utara sudah tersambung dari Tanjung Redeb – Tanjung Selor dan Tidang Pale – Malinau.

General Manager Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (UIP KLT) menuturkan bahwa dalam mewujudkan sistem interkoneksi ini sedang dikerjakan beberapa proyek pembangunan SUTT dan GI, semua dilakukan dalam rangka meningkatkan keandalan pasokan listrik untuk kebutuhan masyarakat serta beberapa perusahaan yang memerlukan tenaga listrik yang cukup besar.

“Sistem interkoneksi dari Kalimantan Timur sampai ke Kalimantan Utara sangat diperlukan agar pasokan listrik menjadi lebih terjaga dan stabil dimana jika terjadi gangguan pada salah satu pembangkit, beban listrik dapat dialihkan ke pembangkit lainnya yang masih beroperasi sehingga meminimalisir risiko pemadaman. Pembangunan untuk mendukung interkoneksi ini terdiri dari beberapa SUTT dan GI,” jelas Raja.

Baca Juga: Polisi Selidiki Penemuan Mayat Wanita Lansia di Bandar Utama Tebing Tinggi

Diketahui bahwa proyek pembangunan yang sedang berlangsung proses pembangunannya diantaranya SUTT 150 kV Maloy – Talisayan, SUTT 150 kV Redeb – Talisayan dan SUTT 150 kV Tanjung Selor – Tidang Pale.

Kemudian di sela kegiatan peringatan Hari Listrik Nasional (HLN) di Balikpapan, Raja Muda Siregar menyampaikan bahwa pihaknya selalu bertekad untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat sebagai pelanggan utama PLN.

Beragam tantangan dan hambatan yang ada mulai dari masalah sosial, teknis dan non teknis dapat diselesaikan satu per satu dengan melibatkan banyak pihak. Mulai dari fase pra konstruksi Pemerintah Setempat baik Desa, Kelurahan, Kecamatan hingga Pemerintah Daerah, Tokoh Adat turut membantu dalam hal kesiapan lahan untuk pembangunan.

Para aparat penegak hukum (TNI, Polri, Kejaksaan, BIN) juga mendukung dalam hal pengawalan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Baca Juga: Polsek Dolok Masihul Ringkus Tiga Pelaku Pengedar Sabu

”Selanjutnya kami akan menyelesaikan beberapa Proyek Strategis Nasional dalam rangka penyambungan interkoneksi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara serta perkuatan dengan skema looping jaringan di Kalimantan Timur hingga Kalimantan Selatan, seluruhnya bertujuan untuk meningkatkan keandalan sistem kelistrikan dan memberikan jaminan pemerataan konsumsi listrik kepada seluruh masyarakat di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara dan Kalimantan Selatan,” ucap Raja.

Senada dengan apa yang disampaikan Raja, General Manager Unit Induk Distribusi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (UID Kaltimra) Agung Murdifi menyampaikan bahwa PLN berkomitmen untuk terus all out menjaga pasokan listrik dan menghadirkan pelayanan yang prima pada pelanggan di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

“Tentunya seluruh pekerjaan yang dilakukan oleh PLN bertujuan untuk memastikan seluruh pelanggan mendapatkan pelayanan kelistrikan yang andal dan berkualitas,” ujar Agung.

Agung juga menambahkan, seperti saat ini pertumbuhan kebutuhan listrik di daerah Berau mengalami peningkatan yang signifikan. Maka tentunya kehadiran keandalan listrik yang cukup juga menjadi kebutuhan utama.

Baca Juga: Petani di Sergai Mengeluh, Harga Upah Panen Padi Melonjak Tinggi

“Untuk itu selain pembangunan infrastruktur kelistrikan untuk sistem interkoneksi dari Balikpapan sampai ke Berau dalam rangka meningkatkan pasokan listrik, PLN juga melakukan berbagai langkah strategis di sistem Tanjung Redeb mulai dari percepatan penambahan kapasitas mesin pembangkit hingga menjaga keandalan kelistrikan dengan memastikan kebersihan di sekitar jaringan listrik,” ungkap Agung.

Agung juga berharap bahwa apa yang dilakukan PLN mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak dan seluruh elemen masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan prosperity masyarakat. (*)

Penulis/Editor: Redaksi.

Artikel Tingkatkan Kualitas Layanan, PLN Kebut Penyelesaian Infrastruktur Sistem Interkoneksi Kaltim – Kaltara pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen PLN dalam memastikan bahwa proses pembangunan infrastruktur kelistrikan berjalan dengan lancar, sesuai peraturan, dan memperhatikan hak-hak masyarakat yang terdampak. Kompensasi tersebut diberikan kepada para pemilik lahan yang berada di bawah jalur hak pengoperasian (Right of Way/ROW) SUTT 150 kV Tanjung Redeb – Talisayan.

Kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Berau bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses penilaian dan pembayaran kompensasi dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hasil dari tindak lanjut kegiatan tersebut adalah penandatanganan berkas pembayaran penyelesaian teknis ROW.

Baca Juga: Pjs. Bupati Pantau Penyaluran Bantuan Beras Bulog 10 Kg di Desa Kota Pari

Pada kesempatan lain di Balikpapan, General Manager PLN UIP KLT Raja Muda Siregar, menyampaikan bahwa proses pemberian kompensasi ini merupakan wujud tanggung jawab PLN terhadap masyarakat yang lahannya digunakan dalam Proyek Strategis Nasional ini.

“Kami memastikan bahwa setiap tahapan, mulai dari pendataan hingga penyerahan kompensasi, dilakukan dengan sebaik-baiknya sesuai prosedur dan tanpa ada pihak yang dirugikan,” tutur Raja.

Raja juga menambahkan turut mengapresiasi sinergi ini sebagai langkah nyata dalam mengedepankan kepastian hukum dan kepentingan masyarakat. Melalui pendampingan ini, diharapkan pembangunan infrastruktur kelistrikan dapat berjalan lancar dan tanpa hambatan sosial atau hukum.

Baca Juga: Polres Tebing Tinggi Tangkap Warga Simalungun Pemilik 1,60 Gram Sabu

“Kami turut mengapresiasi sinergi ini sebagai langkah nyata dalam mengedepankan kepastian hukum dan kepentingan masyarakat. Melalui pendampingan ini, diharapkan pembangunan infrastruktur kelistrikan dapat berjalan lancar tanpa hambatan sosial atau hukum. Pembangunan ini kita kawal bersama agar segera bermanfaat untuk kepentingan masyarakat luas dan peningkatan ekonomi daerah. Kolaborasi ini menjadi bukti bahwa kepentingan masyarakat dan negara selalu menjadi prioritas utama dalam setiap proses pembangunan,” tambah Raja.

Proyek SUTT Tanjung Redeb-Talisayan sendiri merupakan salah satu proyek penting untuk menyambung sistem kelistrikan Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, yang nantinya akan mendukung peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

“PLN berharap, dengan rampungnya proses pemberian kompensasi ini, pembangunan SUTT dapat segera diselesaikan dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat luas. PLN juga membutuhkan dukungan serta berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan berbagai pihak, baik pemerintah daerah, aparat hukum, maupun masyarakat lokal, guna memastikan bahwa setiap proses pembangunan infrastruktur kelistrikan berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi semua pihak,” tutup Raja. (*)

Penulis/Editor: Redaksi.

Artikel Langkah Maju PLN UIP KLT Elektrifikasi Kalimantan di Momen HLN 79, Segera Selesaikan Kompensasi Lahan SUTT 150 kV pertama kali tampil pada Ini Sumut.