Duduk perkara kasus tersebut hingga kini belum jelas muaranya, sehingga publik sangat berharap adanya tindakan tegas atas dugaan korupsi di wilayah Bumi Tegar Beriman ini.

Penyelidikan secara menyeluruh menjadi bagian penting untuk memastikan kewenangan KPK menangani perkara tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang KPK.

Baca Juga: Peringati Hari Pramuka ke-65, Kwarran Meranti Usung Tema Swasembada Pangan

Plt. Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menjelaskan bahwa kewenangan lembaga antirasuah dalam menangani perkara korupsi bersifat limitatif, meliputi perkara yang melibatkan penyelenggara negara, kerugian negara di atas Rp1 miliar, maupun perkara yang penanganannya berlarut-larut di aparat penegak hukum.

”Ya karena sesuai dengan Pasal 11, kewenangan KPK untuk menangani perkara itu ada limitatifnya. Perkara yang melibatkan penyelenggara negara, kerugian negara di atas Rp1 miliar, kemudian yang berlarut-larut yang ditangani di APH. Sehingga ini memang nanti akan dilihat seperti apa di proses penyidikan ini,” ungkapnya dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Terkait perkara di Bapenda Bogor, lanjut Achmad Taufik, penyidik akan menelusuri lebih jauh apakah terdapat penyelenggara negara yang terlibat dalam dugaan pemotongan upah pungut tersebut, meski belum mengungkap identitas pihak-pihak yang diduga terlibat.

Baca Juga: Peringati Maulid Nabi, Polres Sergai Tekankan Penguatan Moral dan Kepedulian Sosial

Perkara tersebut baru memasuki tahap awal penyidikan dan masih menggunakan surat perintah penyidikan umum, sehingga KPK belum menetapkan tersangka.

Kendati belum ada penetapan tersangka, Achmad Taufik memastikan perkara tersebut telah memenuhi indikasi awal sebagai tindak pidana korupsi, hal inilah yang menjadi dasar KPK meningkatkan penanganannya dari tahap penyelidikan ke penyidikan.

Hasil pendalaman nantinya akan menentukan langkah hukum berikutnya, termasuk kemungkinan penetapan tersangka apabila penyidik memperoleh kecukupan alat bukti.

Baca Juga: LSM STRATEGI Pertanyakan Mutu Beton Proyek Pengendalian Banjir Sungai Sibarau

Diketahui KPK telah menyita uang sekitar Rp1,5 miliar yang sebelumnya ditemukan dalam rangkaian penyelidikan perkara tersebut.

Achmad Taufik menyebut uang itu baru dapat disita setelah perkara resmi ditingkatkan ke tahap penyidikan, mengingat tindakan penyitaan merupakan kewenangan yang dilakukan dalam proses penyidikan.

Namun, KPK belum membeberkan dari siapa uang Rp1,5 miliar tersebut disita maupun keterkaitannya dengan dugaan pemotongan upah pungut pegawai Bapenda Kabupaten Bogor.

Baca Juga: Bekuk Dua Pria Pemilik Narkotika, Polres Tebing Tinggi Sita Barang Bukti 2,42 Gram Sabu

Menurutnya, informasi tersebut masih menjadi bagian dari strategi penyidikan yang belum dapat dibuka kepada publik.

KPK akan menyampaikan perkembangan perkara setelah penyidik memperoleh temuan yang dapat dipublikasikan, termasuk mengenai kecukupan alat bukti untuk menetapkan tersangka maupun hasil pendalaman terkait kewenangan KPK berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Sementara itu, hingga saat ini Bupati Bogor Rudi Susmanto belum dapat dikonfirmasi terkait adanya kasus di Kabupaten Bogor yang sedang ditangani KPK tersebut.

Baca Juga: Usai Menjadi Sorotan Foto Syur, Oknum Guru SMAN 1 Tebing Tinggi Kini Dilaporkan Dugaan Perselingkuhan

Belakangan berhembus kabar bahwa pada saat KPK beraksi di lapangan, sang bupati dikabarkan melarikan diri meninggalkan Indonesia.

Jejak perjalanannya pun terendus. Berdasarkan manifest penerbangan yang beredar di kalangan wartawan, pada tanggal 20 Agustus 2026 pukul 18.58, Rudi terbang ke Amsterdam, Belanda, dari Bandara Soekarno-Hatta.

Kemudian pria berusia 41 tahun itu terbang ke Malaysia, hingga akhirnya pesawat yang membawanya kembali ke tanah air, namun bukan ke Jakarta, melainkan mendarat di Bandara Internasional Yogyakarta, Kulon Progo, pada tanggal 24 Agustus 2026 pukul 10.38 WIB. (*)

Penulis/Editor: Redaksi.

Artikel KPK Dalami Kasus ‘Sunat’ Upah Pungut Bapenda Bogor, Sita Rp1,5 Miliar, Jejak Bupati Terendus ke Amsterdam dan Malaysia pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Aksi ini digelar sebagai buntut skandal penistaan agama pada acara The Sounds Project di Jakarta, berupa tantangan hafalan Surah Ad-Duha dengan hadiah minuman beralkohol.

Massa menilai penggunaan ayat Al-Qur’an dalam kegiatan tersebut tidak dapat dibenarkan dan meminta produksi minuman beralkohol di pabrik tersebut dihentikan.

Baca Juga: 2.904 Siswa di Kota Tebing Tinggi Terima Bantuan Sosial, Wali Kota Serahkan SK PIP Kepada Kepala SD dan SMP

Koordinator aksi Ustaz Fauzi menyampaikan keprihatinannya karena Al-Qur’an dijadikan bagian dari tantangan yang hadiahnya berupa minuman beralkohol.

Ia menegaskan pihaknya tidak mempersoalkan produksi minuman halal, namun meminta penghentian produksi minuman beralkohol.

Habib Bahar bin Smith yang turut berorasi menyatakan minuman beralkohol membawa dampak buruk bagi masyarakat.

Baca Juga: Kisaran Barat Raih Juara 1 Kecamatan Terbaik Tingkat Kabupaten Asahan Tahun 2026

Kedatangan massa bukan hanya menyikapi polemik sebelumnya, melainkan juga bentuk kepedulian melindungi generasi muda dari bahaya minuman beralkohol.

“Kalau pabrik miras ini tidak tutup, maka insyaallah saya yang akan membatalkan pabrik miras ini. Kalau mereka meminta waktu tujuh hari, oke, tujuh hari kita beri waktu untuk menghentikan produksi dan seluruh produk minuman keras dari OT maupun produk lainnya harus dihentikan,” tegas Habib Bahar.

Perwakilan demonstran diterima pihak perusahaan untuk berdialog. Direksi PT Inti Tirta Sari Makmur, Ahmad, menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi.

Baca Juga: Kontingen Kwarcab Asahan Rayakan Kemerdekaan Dengan Ragam Budaya Nusantara di Jamnas XII

Ia menegaskan kejadian tersebut tidak dapat ditoleransi dan proses hukum terhadap pihak terkait telah berjalan.

“Empat tersangka sudah ditetapkan di Polda Metro Jaya. Mari kita hormati dan ikuti proses hukum yang sedang berlangsung sampai tuntas,” ujar Ahmad.

Pihaknya juga akan mengawal proses hukum untuk mengetahui kejadian dan alasan tindakan tersebut secara jelas.

Baca Juga: Kapolres Tebing Tinggi Hadiri Ramah Tamah dan Saksikan Upacara HUT ke-81 RI Secara Daring di Rumdin Wali Kota

Hasil musyawarah, kedua belah pihak menyepakati penghentian produksi selama tujuh hari. Dalam masa tersebut, perusahaan akan membahas masukan dari para habaib, kiai, dan tokoh masyarakat sebelum menentukan langkah selanjutnya.

“Selama proses tersebut berlangsung, kita akan menghentikan produksi,” janji Ahmad. (*)

Penulis/Editor: Redaksi.

Artikel Buntut Skandal Penistaan Agama, Pabrik Miras di Bogor Didemo dan Sepakat Berhenti Beroperasi 7 Hari pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Selain indikasi praktik prostitusi terselubung, hiburan malam ilegal, dan peredaran minuman keras, lokasi ini juga diduga menjadi pusat pencurian listrik secara masif yang merugikan negara hingga puluhan miliar rupiah.

Berdasarkan hasil investigasi sejak Januari 2026, sedikitnya terdapat 21 tempat hiburan malam atau KTV yang beroperasi lebih dari lima tahun tanpa menggunakan kWh meter resmi.

Baca Juga: BNNK Sergai Razia Tempat Hiburan Malam, 50 Dinyatakan Positif

Ironisnya, kondisi ini terjadi bertepatan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian ESDM yang menekankan pentingnya efisiensi energi.

“24 jam listrik ilegal mereka gunakan tanpa kWh meter, artinya tidak ada pemasukan untuk negara. Berapa kerugian negara selama 5 tahun? Padahal lokasi ini beroperasi tak kenal waktu,” ujar sumber, Selasa (21/4/2026).

Yang menjadi pertanyaan besar, hingga saat ini tidak ada tindakan tegas maupun razia yang dilakukan oleh pihak PLN Bogor.

Baca Juga: Kejaksaan Tebing Tinggi Tetapkan Dua Tersangka Korupsi Dinas LH, Kerugian Capai Rp 863 Juta

Hal ini memicu dugaan kuat adanya keterlibatan oknum atau “beking” tertentu yang membuat pembiaran ini terus terjadi, bahkan berpotensi mengarah pada tindak pidana korupsi.

“Memang selama ini tidak sekalipun ada orang PLN melakukan penindakan. Wajar kalau ada asumsi ada yang membekingi dan ada setoran, sehingga negara dibiarkan terus dirugikan,” tambahnya.

Kasus ini sebenarnya sudah dilaporkan langsung kepada Manajer PLN UP3 Bogor, Grahaita Gumelar, namun hingga kini belum ada tindak lanjut yang signifikan.

Baca Juga: Respons Laporan Call Center 110, Polres Tebing Tinggi Bubarkan Kerumunan Remaja Diduga Hendak Balap Liar

Padahal, pembiaran pencurian listrik ini jelas bertentangan dengan strategi ketahanan energi nasional yang sedang digalakkan pemerintah pusat.

Selain kerugian dari sektor kelistrikan, kerugian juga dialami Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor. Hal ini terkait pengelolaan lahan parkir yang diduga dikuasai secara tidak resmi dengan omzet yang sangat besar, serta dugaan pembiaran oleh aparat penegak peraturan daerah seperti Satpol PP yang disebut-sebut tidak bertindak maksimal.

Masyarakat berharap penegak hukum dapat turun tangan secara objektif dan transparan untuk mengungkap kasus ini, demi mengembalikan fungsi kawasan tersebut sebagai pusat ekonomi rakyat yang legal dan aman. (*)

Penulis/Editor: Redaksi.

Artikel PLN Bogor Diduga Biarkan Pencurian Listrik Massal di Lokasi Hiburan Ilegal, Negara Rugi Puluhan Miliar pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Memang kejadian yang sangat langka. Karena bukannya memberikan layanan medis, oknum dokter tersebut justru diduga hendak membacok pasien menggunakan sebilah golok hanya karena persoalan sepele terkait penggunaan alas kaki (sandal).

Peristiwa bermula pada Jumat (13/3/26) saat korban berinisial PBN mendatangi klinik untuk berobat. Setelah menunggu giliran, korban diminta masuk ke ruang pemeriksaan dengan nada kasar oleh oknum dokter tersebut.

Baca Juga: Kendaraan Bermasalah di Jalan Lintas Timur Banyuasin Sebabkan Kemacetan, Arus Keluar Tol Palembang-Betung Juga Tersendat

“Eh, lepaskan sandal kamu,” ungkap korban menirukan bentakan dokter tersebut.

Karena melihat sang dokter sendiri tetap menggunakan sandal di dalam ruangan, korban melontarkan teguran ringan dengan nada bercanda.

“Abang juga pakai sandal,” ucapnya.

Baca Juga: Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 1 Dibuka Fungsional, Siap Dukung Akses Mudik Lebaran 2026

Namun niat bercanda tersebut justru menyulut emosi si dokter secara berlebihan. Dengan nada arogan, dokter tersebut mengusir korban dari ruangan.

“Kamu enggak terima? Ini rumah saya, keluar kamu. Ini rumah saya, yang punya aturan saya, keluar kamu,” hardik sang dokter sebagaimana dituturkan korban.

Situasi semakin mencekam ketika oknum dokter tersebut mengambil sebilah golok dari dapur dan seketika itu mengayunkannya ke arah PBN.

Baca Juga: Bom Molotov Sasar Rumah Warga Yang Suarakan Dugaan Penimbunan Bantuan, IWO Minta Polisi Kejar Aktor Intelektualnya

Meski korban sudah berupaya meminta maaf, tindakan agresif sang dokter tidak kunjung mereda, bahkan ia menantang korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian.

Ironisnya, aksi tersebut dilakukan di depan mata putri korban yang baru berusia 10 tahun. Bocah malang itu dilaporkan lari ketakutan keluar ruangan dan kini mengalami trauma berat akibat melihat orang tuanya diancam dengan senjata tajam.

Merasa keselamatan nyawanya terancam, PBN langsung menyambangi Polres Bogor untuk menempuh jalur hukum dengan didampingi kuasa hukumnya James Sitorus, SH dari kantor hukum James Sitorus & Partners.

Baca Juga: Tempat Pijat Plus Terang-terangan Buka di Ramadhan, Tokoh Pemuda Tuding Pemkab dan Pihak Keamanan Tak Punya Nyali

Laporan tersebut kini telah resmi diterima oleh pihak kepolisian dengan nomor registrasi: LP/B/626/III/2026/SPKT/Polres Bogor/Polda Jawa Barat.

Kasus ini pun seketika menjadi sorotan publik mengingat profesi dokter seharusnya mengedepankan nilai kemanusiaan dan etika, bukan tindakan premanisme terhadap pasien yang tengah membutuhkan pertolongan medis.

“Kami berharap apa yang dilaporkan klien kami bisa diproses secepatnya oleh pihak Polres Bogor dan pelaku bisa ditangkap, agar hal ini bisa menjadi efek jera bagi siapapun yang berprofesi sebagai pelayan masyarakat,” tegas James Sitorus, Sabtu (14/3/2026) malam.

Baca Juga: Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat 2026 Secara Nasional di Kota Tebing Tinggi, Tanpa Kehadiran Unsur DPRD

Sejumlah wartawan terus berupaya untuk melakukan konfirmasi kepada oknum dokter. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada jawaban atau keterangan resmi dari oknum dokter tersebut. (*)

Penulis/Editor: Redaksi.

Artikel Persoalan Sandal Jadi Pemicu, Dokter di Bogor Diduga Ancam Pasien Dengan Golok pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Sorotan utama tertuju pada simpang siurnya informasi jumlah korban jiwa serta dugaan adanya fakta yang masih ditutup rapat oleh pihak-pihak berwenang di kawasan tambang emas yang disebut memiliki potensi produksi hingga 1 ton per tahun tersebut.

Peristiwa yang terjadi pada Selasa dini hari (13/1/2026) itu semakin menimbulkan kejanggalan setelah Bupati Bogor Rudy Susmanto secara mendadak membantah informasi yang ramai beredar di media sosial mengenai dugaan 700 korban tewas dari kalangan penambang liar atau yang biasa disebut gurandil.

Baca Juga: Resmikan Pasar Inpres, Wali Kota Pastikan Pembagian Kios/ Stand Secara Transparan dan Tepat Sasaran

Sehari setelah kejadian, Rudy Susmanto menyampaikan bahwa pihaknya langsung menggelar rapat bersama pimpinan Antam dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Nanggung guna memperoleh informasi yang akurat.

“Pihak Antam menjelaskan bahwa sumber asap berasal dari salah satu lubang tambang sekitar pukul 00.30 WIB dini hari. Dipastikan pada saat kejadian tidak ada aktivitas operasional penambangan Antam di lokasi,” ujarnya, Rabu (14/1/2026).

Rudy juga menegaskan bahwa isu adanya 700 korban jiwa telah diklarifikasi dan dinyatakan tidak benar. Menurutnya, istilah “level 700” merujuk pada penamaan lubang tambang, bukan jumlah korban.

Baca Juga: Polisi Amankan Pemuda 18 Tahun Terduga Pelaku Tawuran Berdarah di Jalan Yong Panah Hijau Medan Labuhan

“Antam telah memverifikasi bahwa tidak ada aktivitas penambangan dan tidak ada korban dari pihak pekerja Antam saat kejadian,” tegasnya.

Penjelasan serupa disampaikan Humas PT Antam, Farid, yang membantah keras informasi terkait dugaan ledakan tambang dan klaim adanya 700 korban jiwa di Tambang Pongkor.

“Antam menegaskan tidak terjadi ledakan, tidak ada kebocoran gas berbahaya, serta tidak terdapat korban jiwa maupun pekerja yang terjebak. Isu 700 korban merupakan kesalahpahaman yang merujuk pada Portal L.700 Ciurug yang saat ini sudah tidak digunakan untuk aktivitas penambangan,” jelas Farid.

Baca Juga: Polres Pelabuhan Belawan Amankan Pelaku Pungli di Jalan Raya Pelabuhan, Ternyata Positif Narkoba

Ia menambahkan, video yang viral di media sosial merupakan dokumentasi penanganan teknis akibat munculnya asap di tambang bawah tanah L.600 Ciurug pada 13 Januari 2026 dini hari.

“Asap diduga berasal dari terbakarnya kayu penyangga yang menyebabkan peningkatan kadar gas karbon monoksida (CO) di atas ambang aman. Sesuai prosedur keselamatan, Antam menghentikan sementara aktivitas, menyesuaikan sistem ventilasi, serta mengisolasi area terdampak hingga kondisi dinyatakan aman,” imbuhnya.

Namun demikian, Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO) sekaligus Ketua Umum Forum Masyarakat Pemantau Negara (Formapera), Teuku Yudhistira, menilai terdapat indikasi extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa dalam peristiwa tersebut.

Baca Juga: Curi Perlengkapan Ibadah di Gereja St. Joseph Siantar, Pria Warga Simalungun Diamankan Polisi

“Berdasarkan investigasi dan pendalaman yang pernah kami lakukan, terdapat praktik jual beli ‘jam’ dalam aktivitas tambang ilegal di kawasan PT Antam. Pada jam-jam tertentu, terutama tengah malam saat tidak ada aktivitas Antam, diduga kuat gurandil masuk ke area tambang. Saat ini kami masih menelusuri siapa oknum yang menjual jam tersebut dan kepada siapa gurandil menyetor,” tegas Yudhistira, Senin (29/1/2026).

Pria yang akrab disapa Yudhis itu juga menyebutkan bahwa beberapa pihak telah teridentifikasi terlibat dalam praktik jual beli jam tambang ilegal, salah satunya berinisial HE, pemilik tambang emas ilegal di Kampung Malasari, Kecamatan Nanggung, yang lubang tambangnya diduga tembus hingga kawasan Tambang Pongkor milik PT Antam.

“Dari hasil analisis kami, masih banyak hal yang ditutupi dalam kasus ini. Kami mendesak Antam dan Pemkab Bogor untuk transparan. Pernyataan Antam terkesan bertujuan meminimalkan perhatian publik terhadap isu hoaks 700 korban jiwa, sekaligus meredam opini terkait aktivitas tambang ilegal di kawasan Pongkor,” ujarnya.

Baca Juga: Wujud Empati Pemko Tebing Tinggi Kepada Masyarakat, Wali Kota Kunjungi Keluarga Lindon Malau dan Ibu Suliyem

Yudhis juga menilai bantahan Bupati Bogor yang menyatakan tidak ada korban jiwa di hari yang sama dengan kejadian terkesan terburu-buru dan bukan menjadi ranah kepala daerah.

“Seharusnya penyelidikan diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Ada apa? Karena diduga masih ada korban jiwa yang berada di dalam lubang tambang dan belum dievakuasi. Istilah level 700 memang benar, namun tetap perlu dipertanyakan apakah benar tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut,” tandasnya.

Atas dasar itu, Yudhis menyatakan bahwa atas nama IWO dan Formapera, pihaknya mendesak PT Antam untuk mengusut tuntas dugaan permainan oknum internal serta bersikap transparan terhadap perkembangan kasus tersebut. (*)

Penulis/Editor: Redaksi.

Artikel Isu Jual Beli “Jam Tambang” di Kawasan Antam Pongkor Mencuat, Misteri Jumlah Korban Asap Beracun Masih Dipertanyakan pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Dikutip dari Divisi Humas Polri Rabu (26/11/2025), kegiatan yang dilaksanakan Senin (24/11) ini diikuti 631 peserta yang terdiri atas pejabat utama Mabes Polri, para kapolda, karo ops, dan seluruh kapolres se-Indonesia.

Hadir pula Tim Transformasi Reformasi Polri serta atase kepolisian dari negara sahabat, seperti Australia, Amerika Serikat, China, Filipina, Jepang, Malaysia, dan Prancis.

Baca Juga: Wartawan Metro TV Fery Matondang Resmi Polisikan Akun Penyebar Fitnah Bernuansa SARA di Asahan

Mengusung tema “Transformasi Polri yang Profesional untuk Masyarakat”, apel tahun ini dikemas dengan konsep khusus.

Para kapolda dan kapolres mengikuti kegiatan perkemahan selama tiga hari di tenda sebagai langkah memperkuat soliditas dan kekompakan internal.

Kapolri menegaskan bahwa apel ini menjadi momentum untuk kembali mengingatkan seluruh personel akan hakikat tugas Polri, yaitu menjaga kamtibmas, menegakkan hukum, serta melindungi dan melayani masyarakat.

Baca Juga: Polres Tanah Karo Ringkus Warga Berastagi Pemilik 0,15 Gram Sabu di Jalan Jamin Ginting

Dalam kesempatan tersebut, Kapolri juga meluncurkan seragam Pamapta (Pelayanan Pengamanan Masyarakat dan Pelaporan) sebagai simbol komitmen Polri dalam meningkatkan kecepatan respons terhadap pengaduan masyarakat.

Peluncuran seragam ini dibarengi dengan penguatan layanan digital Call Center 110 agar anggota Polri dapat segera turun ke lapangan saat menerima laporan.

Selain itu, modernisasi sarana dan prasarana turut dilakukan, termasuk peningkatan perlengkapan serta kendaraan operasional untuk daerah dengan karakteristik wilayah berat seperti Papua, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Barat.

Baca Juga: Ketum IWO Desak Presiden Tutup Bandara Ilegal di Morowali dan Usut Pejabat Negara Yang Terlibat

“Sehingga saat ada pengaduan, Polri bisa segera turun, termasuk bagaimana kita menguatkan interaksi pelayanan kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat. Supaya masyarakat lebih mudah dapatkan pelayanan,” ujar Kapolri. (*)

Penulis/Editor: Redaksi.
Sumber: Divisi Humas Polri.

Artikel Kapolri Pimpin Apel Kasatwil 2025, Luncurkan Seragam Pamapta dan Tegaskan Penguatan Layanan Publik pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Indikasi itu terungkap setelah 20 orang Tim Gabungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor berjumlah 20 orang, melakukan inspeksi mendadak ke kawasan pertambangan Quarry Hambalang milik PT Indocement pada Rabu, 12 November 2025 kemarin.

Berdasarkan data yang dihimpun, dalam sidak di bawah pimpinan Kabid Subko Penegakan Hukum Lingkungan DLH Kabupaten Bogor, Agustina Lubis, S.Si, M.Pd tersebut, turut dilakukan pengecekan sumber pencemaran air aliran Sungai Cijere oleh Tim Sidak Program Pengendalian Pencemaran Sub Daerah Aliran Sungai (DAS).

Baca Juga: Kapolda Sumut Resmikan Aula Tathya Dharaka dan Dapur SPPG Polres Sergai

Hadir dalam sidak itu diantaranya Ketua Tim Subko Penegakan Hukum Lingkungan DLH. Kabupaten Bogor, Uli Tiarma Sinaga, ST, perwakilan Dansubdenpom III/1-3 Cibinong, Serda Restu Nuralamsyah, Perumda Tirta Kahuripan (PDAM) Kabupaten Bogor, Pelaksana DLH Kabupaten Bogor, Kasi Trantib Satpol PP Citererup, Joko Widi Utomo, Tim HSE PT. Indocement dan Satpol PP Kecamatan Citeureup.

“Sidak ini dilakukan setelah pada hari Selasa, 11 November 2025, beredar sebuah video viral di media sosial TikTok yang menayangkan kondisi Sungai Cijere dalam keadaan tercemar. Dalam video tersebut tampak bahwa air sungai berwarna putih keruh, dan diduga kuat sumber pencemaran berasal dari aktivitas pertambangan milik PT. Indocement di area Quarry H, Desa Tajur, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor. Namun video tersebut sudah di “Take Down” oleh pengunggahnya,” ungkap Kabid Subko Penegakan Hukum Lingkungan DLH Kabupaten Bogor, Agustina Lubis.

Menindaklanjuti informasi tersebut pula, sambungnya, Tim Pengendalian Pencemaran Sub DAS melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi yang diduga menjadi sumber pencemaran untuk memastikan kebenaran informasi serta mengidentifikasi penyebab terjadinya pencemaran.

Baca Juga: Wujud Peduli Lingkungan, Satlantas dan DLH Tebing Tinggi Laksanakan Uji Emisi Kendaraan

“Sejumlah langkah yang kami ambil diantaranya pengecekan langsung ke kawasan pertambangan PT. Indocement yang diduga menjadi titik awal terjadinya pencemaran. Kemudian, berdasarkan hasil pengamatan lapangan, di lokasi tersebut sedang berlangsung kegiatan pengerukan batu sebagai bahan baku semen. Dari hasil peninjauan awal, diduga kuat aktivitas pertambangan di lokasi tersebut berkontribusi terhadap pencemaran air Sungai Cijere,” bebernya.

Selanjutnya, tim kemudian melanjutkan peninjauan ke lokasi Sungai Cijere yang menerima aliran dari kawasan pertambangan tersebut. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa warna air sungai masih dalam kondisi tercemar, berwarna putih keruh, yang mengindikasikan adanya kontaminasi material dari kegiatan di hulu sungai.

Atas temuan itu, DLH Kabupaten Bogor memerintahkan PT. Indocement untuk segera membuat tanggul pembatas air di area kegiatan pertambangan. Tanggul ini berfungsi untuk mencegah air yang masih terkontaminasi material dari kegiatan pertambangan di hulu agar tidak mengalir langsung ke aliran Sungai Cijere.

Baca Juga: Dikeroyok Empat Pria, HF Balas Tikam Salah Satu Hingga Luka Parah, Kini HF Jadi Tersangka

DLH Kabupaten Bogor juga memerintahkan PT. Indocement untuk membangun kolam endapan/penampungan air yang berfungsi menampung air yang masih terkontaminasi material tambang sebelum dialirkan ke sungai.

“Air hasil penampungan hanya dapat dialirkan ke lingkungan apabila telah melalui proses pengendapan dan berada dalam kondisi jernih serta bebas endapan,” ungkap DLH Kabupaten Bogor melalui laporannya.

Kemudian, DLH Kabupaten Bogor memberikan peringatan keras kepada PT. Indocement atas kelalaian dalam pengelolaan lingkungan yang menyebabkan terjadinya pencemaran pada aliran Sungai Cijere.

Baca Juga: Wabup Adlin : Pemkab Sergai Sinergi Dengan Polri Dalam Program Pelayanan Publik

“Perusahaan diminta untuk segera melakukan perbaikan sistem pengelolaan air limbah dan pemantauan rutin kualitas air guna mencegah terulangnya kejadian serupa,” sebutnya.

Di samping itu, untuk memastikan sumber dan kadar pencemaran, diperlukan analisis laboratorium lanjutan. PT. Indocement juga diperintahkan segera memperbaiki sistem pengelolaan air limbah melalui pembangunan tanggul pembatas dan kolam endapan sebagaimana diperintahkan DLH Kabupaten Bogor.

Terkait hal ini, Dirut PT Indocement Christian Kartawaijaya yang dikonfirmasi sejak Kamis, 13 November 2025 kemarin melalui pesan singkat WhatsApp, hingga kini tak kunjung meresponsnya.

Baca Juga: Polres Asahan Gagalkan Peredaran 76 Kg Sabu di Silau Laut, Dua Pengedar Ditangkap Melalui Aksi Dramatis

Sementara itu, pada Agustus 2025 lalu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat juga menyatakan PT Indocement bersalah dan melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP) hingga menyebabkan terjadinya hujan abu di wilayah Kampung Cigeger, Citeureup Kabupaten Bogor beberapa waktu lalu.

Kepala DLH Jabar Ai Saadiyah Dwidaningsih mengatakan berdasarkan hasil evaluasi di lapangan, peristiwa ini berawal pada 10 Agustus 2025 lalu sekitar pukul 08.40 WIB, dimana saat itu indikator operasional proses suspension preheater terbaca tekanan tinggi.

“Kondisi ini diindikasikan adanya hambatan pada cyclone (mesin produksi), sehingga dilakukan stop unit P5, dilanjutkan stop kiln pada pukul 13.00 WIB,” katanya, Selasa (19/8/2025).

Baca Juga: Komisi Reformasi Polri Diuji, Ungkap Isu Negatif Dibalik RJ Aksi Brutal Bersajam Diduga Dilakukan Oknum EVP PLN Terhadap Jukir di Cinere

Selanjutnya, setelah mesin dingin sekitar pukul 15.00 WIB, petugas langsung melakukan pengecekan melalui check pipe ukuran dua pada setiap cyclone dari unit bawah hingga unit atas. Setelah itu pada cyclone 4.2 di antai 6,5 ditemukan clogging dan sebagian material dikeluarkan dan diletakkan di platform

Pada saat itu angin kencang berhembus sehingga material yang ada di atas platform terbawa angin sehingga mengakibatkan terjadinya hujan debu di Kampung Cigeger Desa Citeureup yang berjarak kurang lebih 300 meter selama sekitar 30 menit,” kata Ai.

Menurut Ai, warga langsung melaporkan kepada perwakilan perusahaan, dan mereka juga sudah menemui aparat dan tokoh masyarakat untuk menyampaikan permohonan maaf dan berkoordinasi untuk penanggulangan.

Baca Juga: Jejak Culas Proyek di Bandara Kualanamu! Usai Dirut Kunjungi Kantor PT IAS Support, AP Aviasi Batalkan Tender

Kondisi ini kemudian membaik karena di malam hari setelah kejadian, hujan turun sehingga sisa-sisa debu sudah terbawa aliran limpasan air hujan,” ucapnya. Dengan kondisi itu, DLH Provinsi Jawa Barat memastikan, PT Indocement sudah melakukan pelanggaran SOP hingga mengakibatkan abu dari mesin berterbangan hingga berdampak ke masyarakat.

“Di mana check hole sebagai lubang untuk pengecekan namun digunakan untuk mengeluarkan coating (bahan baku semen berupa powder) yang ditempatkan di area platform yang terbuka sehingga ketika ada angin akan otomatis terbawa ke lingkungan,” katanya.

Pemprov Jabar menurutnya akan merekomendasikan surat sanksi administratif kepada Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk kemudian ditindaklanjuti dan diberikan denda akibat peristiwa ini.

Baca Juga: Hutama Karya Paparkan Progres JTTS dan Kesiapan Layanan Nataru 2025/2026 di Sumatera Bagian Selatan

“Karena kewenangan KLH, DLH Jabar akan menyampaikan surat rekomendasi untuk pengenaan sanksi administrasi dan denda serta fasilitasi sengketa kerugian akibat adanya pencemaran lingkungan. Jenis Sanksi dan besaran denda maupun biaya kerugian lingkungan akan dibahas lebih lanjut dengan tim KLH,” katanya. (***)

Penulis/Editor: Redaksi.

Artikel Usai Picu Hujan Abu, Limbah PT Indocement Kini Diduga Cemari Sungai Cijere Bogor pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Baca juga : Ditangkap KPK, Rektor Unila Diduga Terima Suap PMB Jalur Mandiri

Indikasi itulah yang dinilai dilakukan oleh Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad yang sempat berkomentar di media. Persoalan ini diungkap Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Forum Masyarakat Pemantau Negara (Formapera), Teuku Yudhistira.

Menurut pria yang akrab disapa Yudis ini, komentar yang dikemukakan Dasco di Detik.com dan media lainnya pada Senin, 11 Juli 2022 atau tepat pertama kali kasus ini muncul ke publik, sudah jelas bentuk menghalangi proses hukum atau obstruction of justice secara politis.

Apalagi saat itu Sufmi Dasco seolah secara terang-terangan mematahkan usulan Indonesia Police Watch (IPW) kepada Kapolri untuk menonaktifkan Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo dengan mengatakan bahwa langkah itu tidak ada relevansinya dan menyebut Ferdy Sambo sebagai korban.

“Ini yang jadi pertanyaan, kenapa seorang Pimpinan DPR RI melontarkan pernyataan seperti itu? Lantas begitu Irsus bentukan Kapolri menemukan fakta dan akhirnya menetapkan Ferdy Sambo, istrinya dan 3 orang kepercayaanya yang lain jadi tersangka pembunuhan Brigadir J, kenapa dia (Dasco) tidak mengklarifikasi pernyataan awalnya. Mengapa malah setelah Sambo jadi tersangka dia seakan menjadi pendukung Kapolri untuk menetapkan ketersangkaan Sambo tersebut ,” tegas Yudis dalam keterangannya kepada wartawan di Bogor, Jawa Barat, Minggu (21/8/2022).

Karena itu, dengan fakta yang ada, lanjut Yudis, Irsus Polri yang menangani kasus ini sudah sepatutnya harus turut juga memeriksa Sufmi Dasco.

“Saya rasa penyidik dan seluruh rakyat Indonesia perlu mengetahui apa sebenarnya motif Sufmi Dasco melontarkan statement yang saya nilai sebagai upaya menghalang-halangi penyelidikan sehingga kasus ini menjadi sangat panjang durasi pengungkapannya,” ucap dia.

Selain itu, Yudis juga meminta Badan Kehormatan DPR RI untuk sesegera memanggil dan memeriksa Sufmi Dasco atas ucapan yang telah dilontarkannya.

“BK DPR RI saya rasa juga harus tau apa kapasitas Dasco menilai seperti itu sehingga pernyataannya terlihat membela Ferdy Sambo dan perlu juga ditelisik apa hubungan dia dengan Sambo. Di samping itu, Formapera juga meminta Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto untuk melakukan pemeriksaan secara internal atas ulah anak buahnya ini,” ujarnya.

Pria asal Kota Medan ini juga mengaku khawatir jika hal ini tidak cepat ditindaklanjuti, justru akan berpengaruh buruk kepada independensi DPR RI yang tupoksinya sebagai wakil rakyat. Apalagi Dasco juga turut mengomentari kinerja Komnas HAM di media.

“Karena pernyataan Dasco itu seolah-olah parlemen itu ada untuk membela para penguasa. Ini jelas sudah salah kaprah dan perlu ditinjau lagi. Apalagi jelang pesta demokrasi seperti ini, Prabowo saya harap lebih bijak. Jangan sampai elektabilitasnya yang sekarang bagus malah hancur akibat anak buah yang berkomentar seenaknya,” imbuh Yudis.

Lelaki berkaca mata itu juga mengaku menjadi paham langkah-langkah pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD yang menyentil DPR.

“Pantas saja pak Mahfud sempat melontarkan keheranannya terhadap DPR. Pernyataan Dasco itu bisa menjadi salah satu komponen penilaian Menkopolhukam. Jadi DPR jangan kebakaran jenggot jika seperti itu penilaian publik”, tutupnya.

Seperti diketahui, sebelumnya Pimpinan DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku tak sependapat soal usulan penonaktifan Irjen Ferdy Sambo.

“Usulan untuk menonaktifkan Ferdy Sambo tidak ada relevansinya menurut saya,” kata Dasco kepada wartawan, Senin (11/7/2022).

Polri menyatakan penembakan sesama polisi di rumah dinas Ferdy Sambo karena Brigadir Yosua tepergok melecehkan istri Ferdy. Menurut Dasco, hal ini membuat usulan penonaktifan Ferdy Sambo menjadi tidak relevan.

Dasco mengatakan pembentukan tim selain dari Propam Polri untuk mengusut kasus ini bukanlah masalah. Namun dia menekankan penonaktifan Irjen Sambo tidak relevan.

Kemudian di media Beritasatu.com pada 31 Juli 2022, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad juga mengingatkan Komnas HAM yang sedang menyelidiki kasus kematian Brigadir J alias Nopriansyah Yosua Hutabarat di rumah Kadiv Propam Polri nonaktif Irjen Ferdy Sambo di area Duren Tiga, Jakarta Selatan, 8 Juli yang lalu. Dasco minta Komnas HAM bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Dasco, Komnas HAM seharusnya fokus menyusun kesimpulan akhir dari penyelidikan yang dilakukan dan menyusun rekomendasi yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh Pemerintah.

“Kesimpulan akhir dari penyelidikan atas kejadian kematian brigadir J itu yang ditunggu publik. Apakah ada dugaan pelanggaran HAM atas kejadian tersebut dan siapa yang diduga melakukan pelanggaran HAM. Kemudian, apa rekomendasi Komnas HAM untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah,” ujar Dasco kepada wartawan, Minggu (31/7/2022).

Kesimpulan akhir dari penyelidikan atas kejadian kematian brigadir J itu yang ditunggu publik. Apakah ada dugaan pelanggaran HAM atas kejadian tersebut dan siapa yang diduga melakukan pelanggaran HAM. Kemudian, apa rekomendasi Komnas HAM untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah,” ujar Dasco. (yud/red)

Artikel Formapera : Usut Obstruction Of Justice Lain di Kasus Sambo, Irsus dan BK DPR Diminta Periksa Sufmi Dasco pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Ade ditetapkan tersangka bersama Sekdis Dinas PUPR Kab. Bogor Maulana Adam, Kasubid Kas Daerah BPKAD Kab. Bogor Ihsan Ayatullah, dan PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor Rizki Taufik.

Baca juga : KBPP Polri Bagikan 100 Paket Sembako Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Tebing Tinggi

Selain itu, KPK juga menetapkan empat pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat yang menjadi tim auditor pemeriksa laporan keuangan Pemkab Bogor.

Mereka adalah Anthon Merdiansyah selaku Pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Kasub Auditorat Jabar III/Pengendali Teknis, Arko Mulawan selaku pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Ketua Tim Audit Interim Kab. Bogor, Hendra Nur Rahmatullah Karwita selaku pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Pemeriksa, Gerri Ginajar Trie Rahmatullah selaku pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Pemeriksa.

“Tersangka sebagai pemberi AY (Ade Yasin) Bupati Kabupaten Bogor 2018-2023,” ujar Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (28/4/2022) dini hari.

Firli membeberkan peran Bupati Bogor Ade Yasin dalam kasus suap ini. Adapun kasus ini bermula dari keinginan Ade agar laporan keuangan Pemkab Bogor kembali meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).

Ade sebelumnya mendapatkan laporan bahwa laporan keuangan Pemkab Bogor jelek dan bisa berdampak pada kesimpulan disclaimer.

Ade pun meminta agar diupakan Pemkab Bogor kembali meraih predikat WTP. Hal ini kemudian membuat anak buah Ade bergerak melakukan kongkalikong dengan auditor BPK Perwakilan Jawa Barat untuk memuluskan predikat WTP itu.

Tim audtor sejak awal disusun dan dikondisikan hanya untuk memeriksa SKPD tertentu yang tak membuat laporan keuangan Pemkab Bogor jelek.

Namun, dalam pelaksanaan audit itu, SKPD yang diperiksa auditor BPK juga menemukan adanya kejanggalan dalam proyek pembangunan jalan di kawasan Pakansari senilai Rp 96,4 miliar di Dinas PUPR.

Kesepakatan pun dibuat. Uang pelicin bagi para auditor BPK disiapkan. KPK memperkirakan nilai suap mencapai Rp 1,9 miliar dengan adanya pemberian uang mingguan selama proses pemeriksaan berlangsung dari bulan Februari-April 2022.

Sebelumnya, Ade diamankan KPK bersama 11 orang lainnya dalam kegiatan tangkap tangan di wilayah Jawa Barat pada Selasa (26/4/2022) malam hingga Rabu (27/4/2022) pagi.

KPK mengamankan Rp 1,24 miliar dalam kegiatan tangkap tangan selama 2 hari tersebut.

Untuk kepentingan proses penyidikan para tersangka ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak hari ini, sampai dengan 26 Mei 2022. (koc/red)

Artikel Suap Auditor BPK, KPK Tetapkan Bupati Bogor Sebagai Tersangka pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Baca juga : Raih Juara 1 IRMS Nasional, Kapolres Lhokseumawe Beri Penghargaan ke Satlantas Dan Jasa Raharja

Atas perbuatan pungli tersebut, polisi berpangkat Bripka ini diancam sanksi pemberhentian.

“Bahwa sejak Informasi yang beredar di media sosial pada Sabtu, 23 April 2022, jajaran Propam merespons dengan serius dan cepat untuk melaksanakan penyelidikan dan mengumpulkan bukti-bukti awal,” kata Susatyo pada Senin 25 April 2022.

Susatyo mengatakan Bripka SAS ditangkap di kediamannya pada Sabtu, 23 April 2022, pukul 23.30 WIB. Pada Minggu, 24 April 2022 pukul 07.00 WIB Bripka SAS langsung ditahan dalam rangka proses sidang Kode Etik dengan ancaman pemecatan sebagai anggota Polri.

Kronologi kemudian dijelaskan Susatyo. Bripka melakukan perbuatan tersebut pada hari sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 04.00 WIB pada saat pulang menuju kediamannya di sekitar Jalan Padjajaran Kota Bogor. Bripka SAS menemukan ada pengendara sepeda motor (septor) yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan dan surat surat kendaraan kemudian dimintai sejumlah uang.

“Motifnya melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan pribadi,” kata Susatyo.

Atas perbuatannya, Bripka SAS melanggar Pasal 3 huruf C, pasal 6 huruf F, pasal 6 huruf W, Perkap no 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi polri. Yang menyatakan bahwa setiap anggota polri dilarang menyalah gunakan wewenang dan wajib menjunjung tinggi kehormatan dan martabat pemerintah dan Polri.

“Dalam waktu dekat segera akan dilakukan persidangan kode etik Polri dengan ancaman sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (pemecatan),” tegas Kapolresta. (vv/red)

Artikel Pungli di Subuh Hari, Bripka SAS Terancam Dipecat pertama kali tampil pada Ini Sumut.