Hal tersebut terjadi setelah vendor atas nama PT Duta Agung Group mengajukan protes atas sikap anak perusahaan PT Angkasa Pura Indonesia itu yang diduga secara sepihak membatalkan hasil tender, setelah perusahaan tersebut berhasil memenangkan proyek.

Belakangan terendus aroma ‘main mata’ antara PT Angkasa Pura Aviasi dengan PT IAS Support, anak perusahaan dari PT Integrasi Aviasi Solusi (IAS) yang merupakan bagian dari grup Injourney.

Baca Juga: Terima Audiensi Panitia Natal Oikumene Tebing Tinggi 2025, Wali Kota Tegaskan Komitmen Kebersamaan Umat

Berdasarkan investigasi, paket proyek tersebut selama ini selalu diperoleh IAS Support. Namun belakangan diketahui, sebagai perusahaan penyedia jasa pengamanan, IAS Support diduga tidak memiliki SIO (BUJP) alias ilegal. Kendati demikian, meski hal itu masuk dalam kategori pelanggaran hukum, pihak Angkasa Pura Aviasi disinyalir tetap menggunakan jasa pengamanan dari perusahaan tersebut karena sesama plat merah.

Gejolak pun akhirnya muncul di tengah proses tender. Informasinya pihak IAS Support mendadak kasak kusuk untuk mengurus izin operasional jasa pengamanan sesuai rekomendasi BUJP di Ditbinmas Polda Sumut.

Padahal, ketika pengurusan itu dilakukan, pihak IAS Support telah kalah atau gugur di tender Avsec Kualanamu karena tidak memiliki izin operasional BUJP untuk wilayah hukum Polda Sumut.

Baca Juga: Kapolres Jhon Sitepu Hadiri Silaturahmi dan Perkenalan Kajari Sergai Yang Baru

Anehnya, di tengah proses pengurusan izin operasional BUJP untuk PT IAS Support, pihak Angkasa Pura Aviasi secara sepihak membatalkan hasil tender yang sebelumnya telah dimenangkan PT Duta Agung Group.

Menyikapi kejadian itu, Direktur PT Duta Group Sukdeep Ibrahim Shah langsung angkat bicara. Ia menduga bahwa pembatalan tender ini berkaitan dengan pengurusan izin operasional (BUJP) rekomendasi polda sumut oleh PT IAS Support Indonesia.

“Awalnya hasilnya ditunda selama hampir 4 bulan lalu kemudian mendadak dibatalkan tendernya padahal hanya satu PT yang lolos kualifikasi,” ungkapnya kesal saat dikonfirmasi, Kamis (6/11/2025).

Baca Juga: Kapolres Sergai Pimpin Apel Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi

“Kami menduga kuat, kebijakan itu diambil untuk memuluskan anak perusahaan memegang proyek itu (PT IAS Suport indonesia) karena pada awalnya perusahaan itu tidak lolos evaluasi administrasi dan teknis sehingga diumumkanlah yang lolos kualifikasi administrasi dan teknis hanya satu PT yaitu PT Duta Agung Grup,” bebernya lagi.

Namun ketika menjelang penetapan pemenang, tender tersebut dibatalkan dengan alasan penawaran sudah kedaluarsa. Padahal di dokumen tender penawaran diminta hanya 60 hari.

“Bagaimana tidak kedaluarsa, kan dari pihak PT Angkasa Pura Aviasi yang menunda sampai 4 bulan. Ternyata usut punya usut, anak perusahaan PT Angkasa Pura Indonesia yakni PT IAS Support indonesia yang saat ini kontrak terhadap pekerjaan itu sedang mengurus izin BUJP di Binmas Polda Sumut, karena awalnya ada dugaan mereka tidak punya izin operasional jasa pengamanan (BUJP). Jadi tidak berlebihan rasanya ada indikasi tender ini dibatalkan untuk memuluskan langkah PT IAS Support Indonesia,” kecamnya.

Baca Juga: Tak Ingin Ada Yang Tertinggal, Pemprov DKI Jakarta Jemput Bola Pendaftaran Pedagang Eks Barito

Untuk itu, jika tidak ada klarifikasi PT Angkasa Pura Aviasi yang masuk akal bagi mereka, Sukdeep menegaskan pihaknya terpaksa menempuh jalur hukum.

“Tidak tertutup kemungkinan masalah ini akan kami pidanakan, apalagi selama ini PT AP Aviasi menggunakan anak perusahaan secara ilegal untuk proyek jasa keamanan yang telah berlangsung bertahun-tahun,” pungkasnya.

Plt Direktur Utama PT Angkasa Pura Aviasi Yosrizal Syamsuri yang dikonfirmasi melalui pesan singkat ke nomor pribadinya, hingga kini belum merespons.

Baca Juga: Ditangkap di Pos Jaga Perumahan Villa Amanda, Warga Syech Beringin Tebing Tinggi Kedapatan Miliki 1,44 Gram Sabu

Sedangkan Direktur Human Capital AP Aviasi Haris, melempar permasalahan tersebut kepada bidang legal perusahaan.

“Nanti Team legal kita yang memberikan keterangan secara resmi. Nanti kami update yah pak. Komunikasi ke publik melalui Corporate secretary & Legal pak sesuai sop di perusahaan,” ujarnya melalui via WhatsApp, Kamis (6/11/2025).

Sementara, pihak Legal PT AP Aviasi, Hikmat juga memberi jawaban yang tidak pasti atas kejadian yang memicu gejolak tersebut.

Baca Juga: Bupati Sergai Ikuti KPPD Angkatan II Tahun 2025 Lemhannas RI

“Mohon ijin Pak saat ini kami masih proses pengecekan prosedur dan regulasi,” kilahnya.

Ketika disinggung indikasi main mata AP Aviasi dengan IAS Support sehingga dibatalkan hasil lelang bang dan soal IAS Support selama ini tidak memiliki SIO (BUJP) dari Ditbinmas Polda Sumut, Hikmat tidak lagi merespons.

Duta Agung Grup Layangkan Protes

Berikut petikan surat keberatan yang ditangani Direktur PT Duta Agung Grup di Medan pada 3 November 2025.

Baca Juga: Mobil Xenia Parkir Raib Digondol Maling, Pelaku Berhasil Ditangkap Polisi di Kecamatan Galang

“Sehubungan dengan surat dari PT Angkasa Pura Aviasi Nomor AVI.03.02.02/24/10/2025/A.3163
Tanggal 30 Oktober 2025 perihal Hasil Tindak Lanjut Proses Lelang Umum (E-Tender) Pekerjaan Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Outsourcing Fungsi Pengamanan dan Airport Rescue & Fire Fighting di Bandara Internasional Kualanamu yang pada pokoknya membatalkan proses lelang umum (E-tender dengan dasar tidak tercapainya negosiasi dan telah berakhirnya masa berlaku penawaran dan PENGUMUMAN LELANG UMUM (E-TENDER) ULANG BATAL Nomor: PEN.AVI.03.02.02/24/10/2025/A.0080 pada point 2 menyatakan proses pelelangan tidak dapat dilanjutkan karena masa berlaku penawaran peserta yang disampaikan sudah tidak berlaku lagi (kadaluarsa) maka dari itu PT Duta Agung Group menyampaikan Tanggapan resmi atas hal tesebut dengan pernyataan sebagai berikut:

1. Bahwa pernyataan tidak tercapai kesepakatan harga antara kedua belah pihak, dalam surat tersebut disampaikan bahwa Panitia Pengadaan mengusulkan penurunan Management Fee di bawah 5%, sedangkan PT Duta Agung Group hanya dapat menurunkan menjadi 8%.

Dengan ini kami sampaikan bahwa fakta yang terjadi adalah PT Duta Agung Group diminta oleh PT AVI agar menerima penawaran negosiasi dari PT AVI dengan management fee sebesar 2,27%, yang menurut kami sangat tidak realistis karena Management fee Perusahaan existing yang berkontrak terhadap pekerjaan tersebut adalah sebesar 9.8% (tetap di amandemen hingga saat ini) yang dimana PT Duta Agung Group hanya menawarkan pada penawaran resmi yakni management fee sebesar 8,2% dan telah diturunkan menjadi 8.0% pada tahap negosiasi sehingga harga tersebut menjadi sangat wajar dan tidak timpang, selanjutanya dapat difaktakan bahwa jumlah penawaran PT Duta Agung Group telah di bawah HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang di umumkan PT AVI pada RKS/dokumen tender Nomor: RE-EKS.008/04/2025 yakni
sebesar Rp32.274.519.946. sedangkan penawaran PT Duta Agung Group hanya sebesar Rp31.540.842.931, yang berarti harga PT Duta Agung Group telah turun sebesar Rp. 763.519.946 dari anggaran /HPS PT AVI sehingga tidak ada dasar PT Duta Agung Group untuk menerima usul
PT AVI dengan management fee sebesar 2.27% karena pada dokumen tender/RKS Nomor : REEKS.008/04/2025 pada halaman 24 Huruf F Nomor 27 point c telah diatur dengan jelas bahwa Negosiasi dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Baca Juga: Kapolres Tebing Tinggi Pimpin Apel Kesiapan Tanggap Darurat Siaga Hadapi Bencana

(1) Apabila dalam penawaran terdapat harga satuan yang melebihi HPS, maka negosiasi
dilakukan terhadap harga satuan yang lebih tinggi dari harga satuan HPS.
(2) Apabila dalam penawaran seluruh harga satuan di bawah HPS, maka negosiasi dilakukan terhadap harga satuan yang paling mendekati HPS. Sedangkan seluruh harga satuan yang ditawarkan oleh PT Duta Agung Group telah di bawah HPS sehingga menjadi sangat wajar jika PT Duta Agung Group menurunkan harga management fee yang semula 8,2% menjadi 8,0% agar tidak terjadinya ketimpangan harga dan kewajaran harga serta harus di garis bawahi penawaran PT Duta Agung Group melalui Surat Penawaran Nomor:
30.b/PT.DAG-Mdn/AP/PH/2025 Tanggal 21 Juli 2025 dan Jaminan Penawaran Nomor: BG60425364175 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri tanggal 18 Juli 2025 telah dijamin keabsahannya;

2. Bahwa mengingat besarnya modal untuk membayar hak normatif tenaga kerja outsourching yang meliputi gaji, tunjangan, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan lainnya serta besarnya operasional dan suku bunga bank, perpajakan (PPH) serta termasuk biaya perizinan Perusahaan yang lengkap sesuai dengan permintaan PT AVI di RKS/Dokumen Tender yang salah satunya adalah SIO (Surat Izin Operasional) / BUJP Jasa pengamanan, maka sangat tidak realistis untuk di tawar oleh PT AVI dengan harga management fee sebesar 2.27% karena tidak berdasar dan tidak sesuai dengan dokumen tender/RKS Nomor: RE-EKS.008/04/2025.

Baca: Di Bawah Pengaruh Narkoba, Pria di Asahan Tabrak Motor Petugas Saat Patroli Bersama Tim Paus

3. Bahwa karena PT Duta Agung Group tidak sepakat untuk mengikuti permintaan sepihak PT AVI untuk dilakukan negosiasi dengan management fee sebesar 2,27%, PT Duta Agung Group diminta untuk menyerahkan surat pernyataan tidak sanggup (secara lisan maupun tulisan media elektronik WA) sedangkan PT Duta Agung Group menyanggupi penawaran yang ditawarkan oleh PT Duta Agung Group yang telah dibuktikan dengan dijaminnya Penawaran Harga PT Duta Agung Group dengan bank garansi (jaminan penawaran) yang faktanya PT Duta Agung Group tidak pernah tidak menyanggupi penawaran yang kami ajukan, PT AVI yang tidak menyanggupi penawaran PT Duta Agung Group dibuktikan dengan ditawarnya management fee dari 8,2% menjadi 2,27% (tidak berdasar) yang dapat menyebabkan timpangnya harga penawaran PT Duta Agung Group yang berpotensi mempengaruhi kualitas pekerjaan dan dapat berpotensi menjadi persaingan usaha yang tidak sehat antara Perusahaan outsourching yang notabene selama ini PT AVI menyanggupi kontrak dengan perusahaan existing terhadap pekerjaan outsourching Avsec dan ARFF dengan management fee 9,8% (lebih besar dari penawaran PT Duta Agung Group)

4. Bahwa berdasarkan Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis Nomor:
PEN.AVI.03.02.02/24/09/2025/A.0070 menyatakan bahwa peserta yang dinyatakan lulus/memenuhi syarat hanya PT Duta Agung Group pada Proses Lelang Umum (E-Tender) Pekerjaan Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Outsourcing Fungsi Pengamanan dan Airport Rescue & Fire Fighting di Bandara Internasional Kualanamu. Tidak ada peserta lain yang memenuhi syarat Lelang sesuai dengan yang telah di atur pada dokumen tender/ RKS PT AVI termasuk perusahaan existing yang juga sebagai peserta tender/Lelang yang saat ini berkontrak dengan PT AVI terhadap Pekerjaan Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Outsourcing Fungsi Pengamanan dan Airport Rescue & Fire Fighting di Bandara Internasional Kualanamu yang sampai dengan saat ini
masih berkontrak dan tetap diamandemen walaupun dengan management fee 9.8% dan perizinan yang tidak sesuai kriteria PT AVI (dibuktikan dengan tidak lulus pada tahap evaluasi administrasi dan teknis)

5. Bahwa masa berlaku Surat Penawaran dan Jaminan Penawaran telah disesuaikan dengan Dokumen tender/RKS Nomor: RE-EKS.008/04/2025 dan telah diperpanjang sesuai dengan permintaan resmi dari PT Angkasa Pura Aviasi, sebagaimana tercantum dalam Surat Nomor
AVI.03.02.02/24/09/2025/A.2684 tanggal 18 September 2025 yang berisi permintaan untuk memperpanjang masa berlaku Surat Penawaran dan Jaminan Penawaran hingga 19 Oktober 2025.

Baca Juga: Banjir Rob Rendam Desa Bagan Kuala Sergai, Pemdes Harap Pembangunan Pemecah Ombak Segera Terwujud

Oleh karena itu, masa berlaku tersebut tidak dapat dijadikan dasar pembatalan tender, karena masa berlaku penawaran telah mengikuti dokumen tender/RKS Nomor: REEKS.008/04/2025 serta berdasarkan permintaan dan arahan resmi PT Angkasa Pura Aviasi dan pada faktanya PT Duta Agung Group dengan itikad baik tetap melakukan follow-up setiap waktunya baik secara lisan maupun tulisan (Media Eletronik/Pesan WA) mengenai tindak lanjut proses lelang E-tender tersebut serta faktanya proses pada PT AVI yang tidak mengumumkan hasil lelang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan pada dokumen tender/RKS sehingga masa berlaku penawaran tersebut habis walaupun telah diperpanjang sesuai dengan permintaan PT AVI yang tertuang pada Surat PT AVI dengan Nomor AVI.03.02.02/24/09/2025/A.2684 setelah dilakukan pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis oleh PT AVI pada tanggal 18 September 2025 berdasarkan Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis Nomor: PEN.AVI.03.02.02/24/09/2025/A.0070.

6. Bahwa pada faktanya Proses Lelang Umum (E-Tender) Pekerjaan Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Outsourcing Fungsi Pengamanan dan Airport Rescue & Fire Fighting di Bandara Internasional Kualanamu telah dimulai sejak 1 Juli 2025 sesuai dengan PENGUMUMAN LELANG UMUM ULANG NOMOR: PEN.AVI.03.02.02/24/07/2025/A.0034 tanggal 1 Juli 2025 yang sampai dengan Hasil Tindak Lanjut Proses Lelang Umum (E-Tender) Pekerjaan Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Outsourcing Fungsi Pengamanan dan Airport Rescue & Fire Fighting di Bandara Internasional Kualanamu Nomor AVI.03.02.02/24/10/2025/A.3163 yang dikeluarkan pada tanggal 30 oktober 2025 telah memakan waktu sebanyak 122 hari kalender sedangkan pada dokumen tender/RKS Nomor: RE-EKS.008/04/2025 BAB I RINGKASAN UMUM POINT NO 18
HALAMAN 4, menyatakan dengan jelas bahwa masa berlaku penawaran adalah 60 hari kalender sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran yang pada faktanya PT Duta Agung Group telah membuat masa berlaku penawaran dan jaminan penawaran sesuai dengan dokumen tender/RKS yakni selama 60 hari kalender sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran, dengan Surat Penawaran Nomor: 30.b/PT.DAG-Mdn/AP/PH/2025 dan Jaminan Penawaran Nomor: BG60425364175 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri tanggal 18 Juli 2025 serta Surat Perpanjangan Masa Berlaku Penawaran Nomor: 29/PT.DAGMdn/AP/PMBPH/2025 dan Jaminan Penawaran Nomor: GBDZO709USUB25 yang dikeluarkan oleh Bank BNI Pada tanggal 22 September 2025 sesuai dengan permintaan PT AVI melalui surat Nomor: AVI.03.02.02/24/09/2025/A.2684.

7. Bahwa proses negosiasi yang dilakukan tidak wajar, tidak profesional dan tidak berdasar karena nilai penawaran negosiasi yang diminta sudah berada di luar batas kewajaran operasional, di bawah suku bunga bank dan perpajakan (PPH). Dalam RKS juga disebutkan bahwa negosiasi hanya dilakukan apabila terdapat harga timpang atau harga di atas HPS, sedangkan PT Duta Agung Group telah melakukan penawaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca Juga: LSM STRATEGI Monitor Laporan Dugaan Korupsi Dinas Perdagangan, Kasi Intel : Masih Diproses Seksi Pidsus

8. Oleh karena itu, apabila pembatalan proses lelang ini didasarkan pada tidak tercapainya kesepakatan negosiasi harga antara kedua belah pihak, maka patut diduga terdapat dugaan penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan dan Berita Acara Penjelasan, serta adanya indikasi penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat dan/atau Staf Unit Pengadaan maupun Pejabat yang Berwenang. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sebagaimana diatur dalam regulasi pengadaan barang dan jasa.

Pihak PT Duta Agung Group meminta agar proses lelang ini dievaluasi ulang secara menyeluruh dan obyektif sesuai dengan ketentuan peraturan pengadaan barang dan jasa serta dokumen RKS yang berlaku, sebelum PT Duta Agung Group menempuh Upaya hukum yang seluas luasnya termasuk Pidana maupun Perdata serta PTUN untuk mendapatkan keadilan.

Apabila tidak terdapat tindak lanjut atau klarifikasi yang sesuai dengan ketentuan hukum, maka PT Duta Agung Group akan menempuh upaya hukum termasuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membatalkan surat pembatalan E-Tender ini secara hukum, serta melaporkan dugaan penyimpangan ini kepada aparat penegak hukum, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia), dan pemegang saham mayoritas PT Angkasa Pura Indonesia untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.

Baca Juga: Oknum Polres Sergai Diduga Aniaya dan Ancam Warga, Kasat Reskrim : Tidak Ada Kendala, Kasus Tetap Diproses

Demikian surat tanggapan ini kami sampaikan sebagai bentuk klarifikasi dan komitmen kami terhadap pelaksanaan proses pengadaan yang profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih. (*)

Penulis/Editor: Redaksi.

Artikel Batalkan Hasil Tender di KNIA Setelah Diduga ‘Main Mata’ dengan IAS Support, PT Duta Agung Siap Pidanakan AP Aviasi pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Kegiatan rapat kerja yang dilaksanakan Kamis (3/7/2025) ini digelar di Sekretariat Jalan Sultan Serdang, Pasar 8, Dusun IV, Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang.

Dalam arahannya, Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Wartawan Online Sumatera Utara (PW IWO Sumut), Amri Abdi, S.I.Kom, menekankan pentingnya menjaga profesionalisme dan menjaga independensi bagi wartawan di tengah dinamika politik dan sosial.

Baca Juga: Arman dan Amin Ditangkap Polres Tebing Tinggi, Ternyata Residivis Kasus Narkoba

“Kawan-kawan PD IWO Deli Serdang harus terus jadi pelopor wartawan yang berintegritas. Jangan terpancing pada polarisasi kepentingan. Tetap berdiri di jalur kebenaran,” ujar Amri Abdi, S.I.Kom.

Lebih lanjut Amri berharap, rakerda kali ini bisa menghasilkan berbagai ide dan masukan, yang menjadi bekal penting menjalankan arah organisasi ke depan.

“Rakerda ini menjadi tonggak awal untuk menjadikan PD IWO Deli Serdang sebagai wadah wartawan profesional, independen, dan berdaya saing, sekaligus menjunjung tinggi etika jurnalistik dalam menyampaikan informasi yang akurat dan bertanggungjawab kepada publik,” harapnya.

Baca Juga: Cegah Penangkapan Ikan Ilegal, Sat Pol Airud Polres Sergai Gencar Patroli Perairan Laut

Sementara itu, Ketua PD IWO Deli Serdang, Rio Syahdian Lubis, menyampaikan bahwa, rakerda ini akan difokuskan pada penyusunan program kerja organisasi, penguatan peran wartawan online, peningkatan kapasitas SDM anggota, serta upaya mendorong kolaborasi strategis dengan berbagai pihak, baik pemerintah, swasta maupun lembaga sosial masyarakat.

“Kita harus mampu menjadi organisasi yang tidak hanya kritis, tapi juga solutif dan konstruktif. IWO Deli Serdang harus menjadi mitra strategis bagi pembangunan daerah,” ujar Rio.

Penegasan yang sama juga disampaikan Wakil Sekretaris PD IWO Deli Serdang, yang menyampaikan pentingnya semangat kolektifitas dan loyalitas terhadap marwah organisasi.

Tangkap Tersangka Terduga Korupsi, Staf Kejaksaan Meninggal Dunia Akibat Terbawa Arus Sungai

“Raker ini bukan sekadar agenda tahunan, tetapi momentum konsolidasi dan evaluasi agar PD IWO Deli Serdang mampu menjawab tantangan zaman dan menjaga integritas profesi,” tegas Wakil Sekretaris PD IWO Deli Serdang, R. Anggi Syaputra.

Rapat kerja daerah PD IWO Deli Serdang berlangsung dalam suasana kekeluargaan dan dinamis, dengan partisipasi aktif seluruh anggota yang hadir.

Tak hanya anggota dan pengurus PD IWO Deli Serdang, Rakerda kali ini juga dihadiri oleh unsur PW IWO Sumut, seperti Dannil Sitorus Pane, SE (Sekretaris), Bartlomeus Sihotang, ST (Wakil Ketua I), Reviza Putra Syarif, M.I.Kom (Wakil Sekretaris I), Roy (Kabid OKK) dan Manan Siregar (Kabid SDM), yang menjadi bentuk dukungan dan penguatan terhadap eksistensi IWO di Kabupaten/Kota. (***)

Penulis/Editor: Ril/Redaksi.

Artikel Perkuat Konsolidasi dan Program, PD IWO Deli Serdang Gelar Rakerda pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Terbukti, bisnis ilegal ini sudah bertahun-tahun beroperasi. Namun hingga kini, pihak kepolisian Resort Kota (Polresta) Deli Serdang terkesan tidak bernyali untuk melakukan penindakan.

Baca Juga: Sat Resnarkoba Polres Nias Berhasil Amankan Terduga Pengedar Sabu

Bisnis merek DM milik Opung yang disebut-sebut sebagai anggota dewan ini berkembang cukup pesat. Berpusat di Kota Lubuk Pakam, dan mengakar di sebagian besar di kecamatan wilayah Kabupaten Deli Serdang.

“Bisnis judi togel milik Opung ini sudah bertahun-tahun beroperasi, tapi tak pernah tersentuh hukum. Bahkan sudah berapa banyak Kapolres gonta ganti, tak juga berani menindaknya. Padahal aktifitasnya dilakukan secara terang-terangan,” ucap warga yang mengaku bernama Ali di Deli Serdang, Kamis (6/3/2025).

Baca Juga: Polres Sergai Cek Lokasi Temuan Mayat di Aliran Sungai Desa Silau Rakyat

Menurut informasi, disebutkan Ali peredaran judi togel merek DM milik Opung beroperasi di Desa Pantai Labu, Desa Denai Lama, Denai Kuala, Desa Durian, Desa Ramunia I, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang.

Bahkan, beroperasi juga di Kecamatan Beringin seperti di Desa Sidoarjo II Ramunia, Desa Serdang, Desa Sidourip, Desa Sidodadi Ramunia, Desa Araskabu, Desa Tumpatan, Kabupaten Deli Serdang.

Baca Juga: Dilaporkan Warga, Polres Tebing Tinggi Tangkap Diduga Pengedar Sabu

Kemudian, Kecamatan Pagar Merbau di Desa Sukamandi Hilir, Sukamandi Hulu, Desa Sumber Rejo, Desa Jati Baru, Kabupaten Deli Serdang.

Dan yang paling parah di Kecamatan Lubuk Pakam, hampir di setiap desa atau kelurahan. Seluruh omset penjualan judi togel itu diduga disetor ke Opung, bos di Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. (*)

Penulis: Tim.
Editor: Redaksi.

Artikel Polisi Tidak Bernyali, Judi Togel Merek DM Kuasai Deli Serdang dan Sergai pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Baca juga : DPRD Sergai Sahkan Dua Ranperda Menjadi Perda

Mohon informasi apakah kerugian keuangan daerah/negara atas penggunaan dana SosPer TA 2022 dan TA 2023 ini sudah ditindaklanjuti atau belum ??

Demikian ditanyakan redaksi inisumut id kepada Sekretaris Dewan (Sekwan) ini melalui chat whatsapp, Kamis (01/08/2024) pagi.

Hingga berita ini diturunkan, Sekwan yang dilantik oleh Bupati Deli Serdang pada 24 Maret 2023 yang lalu tidak bersedia memberi tanggapan.

Sebelumnya diberitakan bahwa secara berturut, TA 2022 dan TA 2023, kegiatan SosPer DPRD di Deli Serdang ini menjadi temuan BPK RI.

Dalam dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) RI Provinsi Sumut, tanggal 28 Desember 2023.No 99/LHP/XVIII.MDN/12/2023 disebutkan terdapat kegiatan Sosialisasi Perda oleh DPRD yang tidak sesuai ketentuan hingga miliar rupiah.

Hingga akhir pemeriksaan, kerugian keuangan negara/daerah atas kegiatan Sosper tersebut baru sebagian yang dibayar oleh salah seorang anggota DPRD. pada 15 Desember 2023.

Begitu juga pada TA 2022, ditemukan kegiatan Sosialisasi Perda oleh DPRD yang tidak sesuai ketentuan ratusan juta rupiah dan baru dikembalikan sebagian. (*)

Penulis/ Editor : Redaksi

Artikel Dikonfirmasi Terkait Temuan BPK RI, Sekwan Deli Serdang Bungkam pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Secara berturut, TA 2022 dan TA 2023, kegiatan SosPer DPRD di Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara ini menjadi temuan BPK RI.

Baca juga ; Undercover, Satnarkoba Polres Tebing Tinggi Tangkap EH Dan Temukan 2 Paket Sabu

Anehnya, walau BPK RI sudah merekomendasikan Sekretaris DPRD untuk memproses kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke kas daerah dengan nilai yang sudah ditentukan oleh pihak BPK RI, namun temuan ini diduga belum dikembalikan seluruhnya. Tetapi hanya sebagian saja.

Terbukti, dalam buku Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI pada TA 2022 dan TA 2023 ini, hanya sebagian saja temuan BPK RI Tagihan Ganti Rugi (TGR) ini yang dikembalikan setiap tahunnya. Padahal temuan kegiatan ini setiap tahunnya mencapai ratusan juta hingga milliar rupiah.

Untuk mengetahui tanggapan Sekretaris DPRD Kabupaten Deli Serdang dalam menindaklanjuti pengembalian kerugian keuangan negara ini, redaksi insumut.id mencoba konfirmasi kepada Setwan DPRD Deli Serdang, Binsar Sitanggang di no Hp 0812-64xx xxx melalui chat whatsapp dan telpon langsung, Rabu (31/7/2024) pagi.

Dalam konfirmasi tersebut, redaksi inisumut id mempertanyakan, mohon informasi apakah temuan BPK RI atas kegiatan Sosper DPRD pada TA 2022 dan TA 2023 sudah dikembalikan atau belum ke kas daerah. Bila sudah dikembalikan, mohon diberikan waktu untuk melihat bukti pengembaliannya.

Walau sudah dibaca dengan tanda centang biru dua dan ditelpon langsung, Setwan Deli Serdang ini tidak bersedia memberi jawaban. (*)

Penulis/ Editor : Redaksi

Artikel Dua Tahun Berturut, SosPer DPRD Kabupaten Deli Serdang Jadi Temuan BPK pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Tak tanggung-tanggung, ratusan netizen yang diduga komunitas cosplay menghujat, memaki dan melontarkan kalimat tak senonoh terhadapnya, setelah pihak RBC CosRent memosting wajah remaja yang masih duduk di bangku kelas VII itu di sosial media Instagram dan facebook.

Akibatnya, remaja berusia 12 tahun yang masih duduk di bangku kelas VII di salah satu SMP Negeri di Deliserdang itu, sempat tak masuk sekolah beberapa hari karena ketakutan dan mengalami drop mental hingga jatuh sakit.

Tak hanya itu, pelaku yang diduga berkomplot itu juga melakukan teror terhadap ibu korban berinisial YA lewat medsos dan whatsapp dengan nomor tak dikenal, yang mengirim pesan berisi makian dan ratusan stiker porno. Bahkan jumlah pesan yang masuk dengan ucapan senada mencapai ribuan.

Baca Juga: Polres Tebingtinggi Gandeng KPU Adakan Simulasi Pengamanan TPS

Ternyata, perbuatan korban yang membuat keduanya stres hanya gegara korban dituduh tidak membayar denda sewa baju cosplay anime dari penyedia baju yang berada di kawasan Medan Sunggal, karena ia terlambat mengembalikan.

“Semua berawal di awal Januari saat anak aku menyewa baju cosplay anime Nahida kesukaannya di kawasan Sunggal. Saya juga tidak ngerti kok belakangan setelah dikembalikan katanya anak saya dikenakan denda Rp.140.000, dan itu setelah pakaiannya dikembalikan lewat paket pengiriman”, terangnya, Kamis (01/02/2024).

Dan yang lebih parahnya, lanjut YA, hal itu tidak disampaikan pihak penyewa secara baik-baik, tapi dengan pesan singkat whatsapp berisi umpatan dan makian.

“Belum lagi saya minta klarifikasi dari anak saya, tiba-tiba foto saya dan anak saya serta isi chat saya dengan si penyewa diposting di akun FB dan di IG dia. Isinya makian dan ucapan tidak pantas. Mungkin sengaja mau mempermalukan”, sesalnya.

Wanita berusia 38 tahun ini mengaku coba menahan diri dan sabar atas apa yang sudah menimpa dia dan putri sulungnya itu. Namun pelaku terus menjadi-jadi dan terus menerornya lewat WA dengan kata-kata kasar dan tidak pantas.

Baca Juga: Polres Tebingtinggi Gagalkan Peredaran 10 Kg Sabu Serta 30.000 Pil Ekstasi

“Sebenarnya mau saya bayar duit itu kalau memang dia berbuat tak aneh-aneh. Tapi ini sengaja dia permalukan saya dan menyebar nomor WA saya kemana-mana. Dan puncaknya saat anak saya diteror oleh 7 orang kakak kelasnya yang duduk di kelas IX. Mereka datang ke kelas, meski anak saya tidak datang karena sakit, stres dan takut karena perbuatan mereka yang memajang fotonya di medsos”, ujar YA.

*Laporkan Polisi*

Atas sikap si penyewa pakaian cosplay itu, YA mengaku sangat terpukul dan tidak bisa menerimanya.

“Anak saya masih kecil, masih di bawah umur. Tidak paham dia dengan hal begini, kalau mau serang dan hina, cukup saya saja, jangan ke anak saya. Sekarang sudah rusak psikisnya dan mentalnya. Dia juga malu sekolah dan ketemu orang juga takut. Saya akan menuntut perlindungan terhadap anak saya sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak”, ungkap YA dengan mata berkaca-kaca.

Untuk itu, sebagai bentuk kekecewaan itu, rencananya YA sebagai korban akan melaporkan peristiwa tersebut ke Polda Sumatera Utara.

“Saya sudah siapkan seluruh bukti untuk pelaporan pidana umum ataupun pidana khusus terkait UU ITE, termasuk chat pelaku yang menghina polisi dengan mengatakan saya tidak bisa melapor karena saya orang miskin, karena melapor polisi harus pakai duit”, pungkasnya. (*)

Penulis/Editor: Redaksi.

Artikel Dituduh Tak Bayar Denda Sewa Baju Cosplay, Gadis Cilik Dibully Dan Ibunya Diteror pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Baca juga : Sakit Hati, Yahya Nekat Bakar Rumah Orang Tua Mantan Istri Siri

Lokasi lahan tanah eks gudang pengeringan tembakau tersebut tidak jauh dari kantor Camat Percut Sei Tuan. Diduga Camat Percut Sei Tuan menerima setoran dari masyarakat penggarap. Dari pantauan, lahan tersebut sedang proses pembangunan rumah toko (ruko).

Saat dikonfirmasi, Sabtu (29/07/2023), Camat Percut Sei Tuan A Fitriyan Syukri S.STP MSi tidak menjawab.

Terpisah dikonfirmasi, Kasi Trantib Kecamatan Percut Sei Tuan Harun Lubis S.STP menyebutkan akan meninjau lokasi tersebut, hari ini, Senin (31/07/2023).

“Senin (31/07/2023) kita cek ke lokasi,” ungkap Harun menjawab konfirmasi via telepon seluler, Sabtu (29/07/2023).

Namun sangat disayangkan, pantauan di lapangan, Senin (31/07/2023), proses pengerjaan ruko diatas lahan negara tersebut, masih berjalan aktifitas pembangunan.

Terpisah, Komisioner Dewan Pimpinan Wilayah Serikat Kerakyatan Indonesia (DPW SAKTI) Sumatera Utara (Sumut) Zahendra ST menyayangkan sikap dan tindakan pembiaran yang dilakukan aparatur kecamatan Percut Sei Tuan terhadap diokupasinya lahan tersebut oleh masyarakat.

“Bupati Deli Serdang diharapkan peka terhadap hal yang berdampak dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Camat dan Kasi Trantib Kecamatan Percut Sei Tuan. Sudah seharusnya Bupati Deli Serdang mencopot jabatan dua pejabat Kecamatan Percut Sei Tuan tersebut. Diduga, Camat dan Kasi Trantib Kecamatan Percut Sei Tuan menerima setoran, sehingga tidak ada upaya melakukan tindakan penghentian proses pembangunan diatas lahan PTPN 2 Kebun Bandar Khalippa, Kecamatan Percut Sei Tuan,” tegasnya. (*)

Penulis : Hendra
Editor : Ridwan Hans

Artikel Aset Tanah Negara Digarap Masyarakat, Camat Percut Sei Tuan Diduga Terima Setoran pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Baca juga : Rangkaian Peringatan HBA, Kejati Sumut Gelar Seminar Nasional

Bantuan dalam bentuk kebutuhan pokok tersebut terdiri dari beras, minyak goreng, gula dan mie instan. BKM Istiqomah menyalurkan kepada 103 orang masyarakat kurang mampu yang tinggal di Dusun IX, Jalan Rambungan II, Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.

“Paket sembako ini diperoleh dari kutipan dana masyarakat Dusun IX, Jalan Rambungan II, Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan yang di datangi pengurus BKM Istiqomah ke rumah masyarakat. Jumlahnya tidak dipatokan,” ungkap Ketua BKM Istiqomah Samsul didampingi Sekretaris BKM Arwansyah SH
Ketua Panitia penyaluran bantuan M Ridwan.

Disebutkan, bakti sosial BKM Istiqomah ini merupakan program jangka panjang. “BKM Istiqomah mengaktifkan sarana mengaji untuk anak-anak di mesjid Istiqomah. Dan sudah direncanakan untuk lantai dua masjid segera diaktifkan madrasah,” terangnya.

Samsul mengungkapkan, karena berkat kerja sama seluruh pengurus dan dukungan masyarakat Dusun IX, Jalan Rambungan II, Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, alhamdulillah program BKM Istiqomah ini bisa berjalan.

Samsul mengatakan, BKM Istiqomah tidak membatasi umur bagi siapa saja yang ingin belajar mengaji. “Tidak untuk anak-anak saja, remaja dan yang tua mau belajar mengaji kita terima. Ayo jangan malu malu. Manfaatkan umur sebelum dikubur. Semua gratis,” imbuhnya.(*)

Penulis : Hendra
Editor : Hans

Artikel BKM Istiqomah Bandar Klippa Salurkan Bantuan Sembako Kepada Masyarakat Miskin pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Baca juga ; Kecewa Atas Kinerja BNNK Tebing Tinggi, Masyarakat Kirimi Papan Bunga Ucapan Berduka

Kedatangan tim Penkum ke Kecamatan Kutalimbaru disambut Camat Kutalimbaru Avro Wibowo, S.STP dan 14 Kepala Desa yang ada di Kecamatan Kutalimbaru.

Dalam sambutannya, Camat Kutalimbaru Avro Wibowo, menyambut baik program Kejaksaan dalam memberikan penerangan hukum kepada masyarakat yang dalam hal ini kepada kepala desa yang ada di Kecamatan Kutalimbaru.

“Berkaitan dengan masalah stunting atau gizi buruk, di Kabupaten Deli Serdang tahun ini mengalami peningkatan yang dulunya 12,5 persen, tahun ini meningkat menjadi sekitar 13,9 persen berarti ada peningkatan sekitar 1,5 persen lebih. Dalam percepatan penurunan stunting sebagai program prioritas nasional yang melibatkan lintas sektor, di Pemkab Deli Serdang harus lebih efektif, emergency dan terintegrasi dalam penurunan stunting ini, termasuk di Kecamatan Kutalimbaru,” kata Avro Wibowo.

Untuk pendataan anak stunting, lanjut Avro Wibowo seluruh stakeholder dilibatkan agar diperoleh angka real. Mulai dari Camat, Lurah, Kepala Desa, bidan, perawat di Puskesmas serta masyarakat lainnya yang menemukan anak stunting agar segera melaporkannya untuk segera dilakukan penanganannya.

“Dengan adanya penerangan hukum terkait pengggunaan dana desa untuk mengatasi masalah stunting kiranya dapat mencerahkan para kepala desa, agar ke depan tidak salah arah dalam memanfaatkan dana desa,” tandasnya.

Kasi Penkum Yos A Tarigan dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemanfaatan dana desa akan berjalan sesuai harapan dengan memedomani 3 hal penting ini, pertama tertib administrasi dimana dalam perencanaanya diawali dengan musyawarah tingkat desa, kedua adalah tertib pelaksanaan, jangan nantinya yang direncanakan A tapi yang dilaksanakan B, ini sudah menyimpang pelaksanaannya. Dan, yang ketiga adalah kemanfaatan. Yang artinya, apa yang dilaksanakan berdasarkan perencanaan dan hasilnya benar-benar bermanfaat bagi masyarakat banyak.

“Apabila Kepala Desa dan aparat desa menjalankan 3 hal ini dengan benar, maka akan terhindar dari perbuatan melawan hukum atau korupsi,” tandas Yos.

Lebih lanjut Yos menyampaikan bahwa selama ini kita sangat berfokus pada masalah pembangunan phisik dan melupakan pembangunan sumber daya manusia. Sekarang saatnya kita harus membangkitkan kepedulian dalam membangun generasi penerus bangsa ini ke depan. Salah satunya adalah mengatasi masalah stunting.

“Manfaatkan dana desa untuk stunting dengan memasukkaannya dalam perencanaan, mengatasi masalah stunting ini sangat penting dalam mengatasi masalah anak kurang gizi, jangan sampai negara ini kehilangan generasi cerdas hanya karena kita lalai dalam memberi perhatian kepada anak-anak stunting. Siapa tau dari anak stunting itu muncul pemimpin yang cerdas,” tandas Yos.

Selanjutnya, Koordinator Nanang Dwi Priharyadi menyampaikan bahwa dalam menjalankan program pembangunan di desa, para Kepala Desa harus memegang dan memahami aturan yang ada. Paling tinggi adalah Undang-Undang, kemudian ada turunannya sampai ke peraturan pemerintah.

“Kalau bapak/ibu benar-benar melaksanakan program pembangunan berdasarkan aturan yang ada, maka bapak dan ibu akan terbebas dari masalah hukum, karena payung hukumnya sudah jelas dalam pemanfaatan dana desa,” tandasnya.

Kemudian beberapa kepala desa menyampaikan beberapa pertanyaan dan dijawab oleh Nanang dan Yos A Tarigan terkait pengelolaan dan pemanfaatan dana desa.

Penulis : Hendra/ril
Editor : Ridwan Hans

Artikel Kejati Sumut Ajak Kepala Desa Manfaatkan Dana Desa Atasi Masalah Stunting di Kutalimbaru pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Menurut Kuasa hukum PTPN2 Sastra SH, MKn, pembersihan lahan HGU No. 152 Kebun Sampali sampai sejauh ini alhamdulillah, masyarakat yang menduduki/mengusahai lahan HGU No.152/Sampali sudah mengerti dan menyadari bahwa lahan tersebut milik PTPN2.

“Terbukti sudah 94 rumah yang bersedia mengosongkan dari 144 rumah. Itu artinya lebih kurang sudah 70%. Juga masih ada pihak yang belum bersedia mengosongkan. Saya kira itu masalah waktu, karena cepat atau lambat pihak kami akan melakukan pengosongan,” tegas Sastra.

Disinggung adanya oknum penggarap yang masih bersikeras tidak ingin mengosongkan bangunan yang dijadikan cafe, Sastra menyebutkan kami sudah bertemu dua kali dengan pemilik bangunan atas nama Widodo.

Baca Juga: DI Alias Iwan Ditangkap, Polisi Sita 14 Paket Diduga Sabu

“Alhamdulillah dialog kami berjalan lancar penuh kekeluargaan. Pada kesempatan ini saya selaku Kuasa Hukum PTPN2/PT.NDP mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung program Pemerintah pembangunan Kota Deli Megapolitan. Karena pembangunan Kota Deli Megapolitan ini akan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar Sampali dengan membuka lapangan kerja. Bagi Pemerintah Daerah akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari perolehan pajak,” ungkap Sastra.

“Bahwa kami bekerja mengedepankan persuasif secara kekeluargaan dengan cara win-win solusi. Mudah-mudahan pekerjaan pengosongan lahan dari bangunan tanpa izin ini bisa selesai tepat waktu sesuai program Perusahaan,” harap Sastra.

Sementara Humas PT NDP Sutan BS Panjaitan menambahkan, ada kendala untuk membebaskan rumah-rumah dinas yang masih ditempati keluarga pensiunan. Mereka meminta ganti rugi dengan nilai yang belum dapat dipenuhi. Padahal mereka tahu, rumah yang ditempati itu adalah rumah dinas PTPN2 dan berada di lahan HGU.

Baca Juga: Ditangkap di Kediamannya Udin Alias Godek Terbukti Simpan 39 Paket Sabu

“Kita tetap bekerja dan terus berusaha untuk memberikan pengertian agar mereka paham persoalan sebenarnya,” sebut Sutan.

Dikatakan Sutan, masyarakat dan pensiunan yang diminta untuk mengosongkan bangunan diberikan tali asih.

“Para pensiunan karyawan juga menerima dana santunan hari tua (SHT) yang berhak mendapatkannya jika bersedia meninggalkan rumah dinas,” ungkap Sutan.

Saat ini, tambah Sutan, pihak SDM PTPN2 yang membawahi para pensiunan karyawan juga sudah mengirimkan surat perintah pengosongan rumah-rumah dinas tersebut. (*)

Penulis : Hendra.
Editor : Ridwan Siahaan.

Artikel Alat Berat PTPN2 Ratakan Lahan HGU Sampali Dari Penggarap pertama kali tampil pada Ini Sumut.