Sebelumnya rombongan Mendag Budi Santoso bersama Forkompinda Tebing Tinggi, mewakil Kapolda Sumut, Satgas Pangan Sumut dan pengimpor makanan ringan Muhamad Yunus memantau langsung harga kebutuhan bahan pokok di Pasar Gambir dan Irian Supermarket di bulan Ramadhan hingga Idul Fitri 1447 H/2026 sekaligus berinteraksi langsung dengan para pedagang.

Baca juga : Kunjungi Kota Tebing Tinggi, Mendag Budi Santoso Pantau Harga Kebutuhan Pokok

Ia memastikan harga bahan pokok masih stabil dan stok komoditas barang masih mencukupi hingga Idul Fitri ini.

Di kesempatan yang sama, Mendag RI juga melihat produk UMKM lokal Tebing Tinggi sekalgus meresmikan Pusat Konveksi di Pasar Kain.

Mendag Budi Santoso dalam sambutannya menyampaikan kunjungan ini untuk memastikan harga bahan pokok di Kota Tebing Tinggi di bulan Ramadhan dan persiapan pada Idul Fitri.

“Sesuai dengan informasi bapak Wali Kota dan hasil pantauan, semua harga masih normal dan stok komoditas mencukupi,” sebutnya.

Lanjutnya, tadi kita juga meninjau sekaligus meresmikan Pusat Konveksi di Pasar Kain. Kita sudah lihat produknya dan layak untuk dipasarkan.

Ia berharap agar semua masyarakat bisa menggunakan produk lokal untuk menghidupkan UMKM di daerah masing-masing.

Mendag menjelaskan bahwa tahun 2025 Kementeriam Perdagangan sudah memfasilitasi 1200 produk UMKM dalam negeri yang sudah bertransaksi jual beli.

Untuk itu, jangan hanya keripik pisang saja yang di ekspor, namun masih banyak produk UMKM lain yang dapat menembus pasar di luar negeri.

“Kami siap memfasilitasinya, dengan mengundang Pemko Tebing Tinggi untuk mengikuti pameran seperti grand expo. Karena kita akan membawa buyer luar negeri, seperti yang lalu sampai 8.000 buyer,” sebutnya.

Sebelumnya Wali Kota Tebing Tinggi H. Iman Irdian Saragih menyampaikan bahwa Kota Tebing Tinggi merupakan kota dengan wilayah relatif kecil dan kemampuan keuangan daerah yang terbatas, namun memiliki posisi strategis sebagai pusat aktivitas ekonomi bagi daerah sekitar.

Meski memiliki luas wilayah sekitar 38,44 kilometer persegi dengan jumlah penduduk kurang lebih 183 ribu jiwa yang tersebar di lima kecamatan dan 35 kelurahan, Kota Tebing Tinggi menjadi pusat transaksi ekonomi bagi sejumlah daerah penyangga seperti Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Simalungun, dan Kabupaten Batubara.

“Bahkan sekitar 10 kecamatan dari wilayah sekitar masih melakukan aktivitas perdagangan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan di kota ini,” ucapnya.

Menurut Wali Kota, harga sembako di Tebing Tinggi masih berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Stabilitas harga tersebut tidak terlepas dari upaya pemerintah daerah yang rutin mengikuti rapat Tim Pengendalian Inflasi serta menggelar pasar murah setiap minggu dan setiap bulan untuk membantu masyarakat,” cetusnya.

Dikemukakan Wali Kota, dalam kegiatan ini pemerintah kota juga meresmikan pusat konveksi di Pasar Kain yang sebelumnya kurang aktif selama beberapa tahun sejak dibangun pada 2018.

Revitalisasi pasar tersebut bertujuan menjadikan Pasar Kain ini l sebagai sentra konveksi bagi pelaku UMKM lokal.

“Untuk itu, Pemerintah Kota Tebing Tinggi berharap sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dapat terus diperkuat sehingga sektor pangan, industri olahan, serta UMKM dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kami berharap Kota Tebing Tinggi terus dapat berkembang menjadi pusat kuliner dan perdagangan di Sumatera Utara,” pungkas Wali Kota Tebing Tinggi.

Hal senada disampaikan Wakil Gubernur Sumut, H Surya yang mengungkapkan bahwa tahun 2025 perekonomian di Sumatera Utara tumbuh sebesar 4,53%. Pertumbuhan perekonomian ini ditopang oleh sektor pertanian, industri dan pengolahan serta perdagangan besar/eceran.

Sektor pertanian, masih menjadi salah satu tulang punggung ekonomi daerah khususnya komoditas holtikultura dan perkebunan

Menurutnya, ekspor bukan hanya mengirim barang ke luar negeri, namun tantangan jaga kualitas, produksi, standar mutu dan kepercayaan mitra dagang.

“Untuk itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus mendorong hilirisasi sektor pertanian agar nilai tambah tidak berhenti pada produk mentah tetapi berkembang menjadi produk olahan yang bernilai ekonomi lebih tinggi,” tandasnya.

Lanjutnya, peresmian pusat konveksi bukan sekedar pembukaan fasilitas, tetapi merupakan langkah strategis dalam membangun sentra ekonomi rakyat berbasis tekstil dan garment.

Sinergi antara sektor pertanian dan industri kecil mencerminkan arah pembangunan ekonomi Provinsi Sumatera Utara yang bertumbuh pada penguatan ekonomi kerakyatan.

Ia meminta Pemko Tebing Tinggi untuk terus mendorong pengembangan sentra konveksi berbasis kawasan agar lebih terintegrasi dan dapat berdaya saing.

“Kami berharap momentum ini menjadi langkah awal semakin memperkuat posisi Sumatera Utara sebagai daerah berpenghasilan produk pertanian,” terangnya. (*)

Penulis/ Editor : Redaksi

Artikel Wali Kota Bersama Mendag RI Lepas Ekspor Keripik Pisang Tebing Tinggi ke Malaysia pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Kedatangan Mendag Budi di Pasar Gambir sekitar pukul 10.30 WIB, disambut Wakil Gubernur H Surya dan Wali Kota Tebing Tinggi Iman Irdian Saragih serta Forkopimda Kota Tebing Tinggi.

Baca juga : Diduga Memaksa Saat Meminta-minta, Perempuan Paruh Baya di Asahan Jadi Sorotan Warga

Di Pasar Gambir, rombongan memantau harga kebutuhan pokok yang dijual sejumlah pedagang untuk mengetahui ketersediaan sembako jelang Idul Fitri 1447H.

Mendag Budi Santoso memantau penjualan Minyak Kita, Beras Bersubsidi SPHP, telur, cabai, bawang merah dan putih, gula, tepung, hingga daging sapi. Ia juga berinteraksi langsung dengan para pedagang.

“Selama bulan Ramadhan harga normal saja. Soal harga tidak ada kenaikan yang tinggi, semua normal aja,” ujar Mangatur Silitonga, salah seorang pedagang sayur di Pasar Gambir.

Disela kunjungan, Mendag Budi Santoso membagikan beras dan minyak kita yang disediakan oleh Toko Sembako AJ kepada warga sekitar dan pedagang.

Usai dari Pasar Gambir, rombongan Mendag ke Irian Supermarket untuk memantau harga bahan pokok dan stolk bahan komoditas yang sama.

Budi menyampaikan bahwa pasokan sembako di Kota Tebing Tinggi tidak ada kendala dan ketersediaannya terjamin sampai perayaan hari raya Idul Fitri 1447

“Semua harga-harga kebutuhan pokok disini relatif stabil, pasokan juga stabil dan kita bandingkan di pasar maupun di super market, harga-harga juga relatif sama,” kata Mendag Budi.

Usai dari kedua lokasi ini, Mendag Budi mengunjungi Pusat Konveksi Pasar Kain sekaligus meresmikannya dan melakukan pelepasan Ekspor Pisang Kepok Keling ke Malaysia di lokasi depan Pasar Gambir Jalan Letjend MT Haryono.

Kota Tebing Tnggi merupakan daerah kecil dengan luas wilayah 38,44 km2 meliputi 5 Kecamatan dan 35 Kelurahan dengan jumlah penduduk 180.000 jiwa.

Kota Tebing Tinggi diapit oleh Kabupaten Serdang Bedagai, Batubara dan Simalungun, sehingga menjadi tempat perbelanjaan dan pendidikan bagi masyarakat yang tinggal berdampingan. (*)

Penulis/ Editor : Redaksi

Artikel Kunjungi Kota Tebing Tinggi, Mendag Budi Santoso Pantau Harga Kebutuhan Pokok pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Kunjungan ini bertujuan memastikan fasilitas pasar yang telah selesai direvitalisasi oleh Pemerintah Kota untuk segera dimanfaatkan secara optimal oleh para pedagang sekaligus memberikan imbauan persuasif kepada para pedagang yang hingga kini belum menempati lapak atau kios resmi mereka.

Baca juga : Pria Ini Ditangkap Polres Tapteng Usai Nekat Gelapkan Sepeda Motor Milik Kerabatnya

Dalam arahannya, Sekdako Erwin Suheri Damanik menegaskan bahwa para pedagang yang telah terdaftar dan memiliki nomor kios wajib segera pindah ke lokasi yang telah ditentukan. Langkah ini diambil bukan sekadar formalitas, melainkan untuk menciptakan ekosistem pasar yang lebih tertib, bersih, dan nyaman bagi penjual maupun pembeli.

“Seluruh pedagang yang sudah memiliki kios atau stand kami minta segera menempatinya sesuai nomor dan peruntukan yang ada. Penataan ini penting agar aktivitas jual beli di Pasar Inpres berjalan lancar dan tidak semerawut,” tegas Sekdako.

Selain pengisian kios, Pemko Tebing Tinggi juga mengatur skema relokasi bagi pedagang pelataran guna meminimalkan kemacetan di area sekitar pasar.

Dijelaskan Sekdako, pedagang yang berada di Jalan Senangin, Tenggiri, dan Udang akan dipusatkan di area Jalan Sepat atau kawasan Pasar Senangin. Sementara pedagang di Jalan Teri, Gabus, Bawal, dan Gurami akan dialihkan menuju Jalan Kakap di dalam kawasan Pasar Inpres.

Pemerintah Kota tidak menutup mata terhadap potensi pelanggaran. Sekdako mengingatkan bahwa fasilitas revitalisasi ini adalah aset publik yang harus difungsikan.

Sekdako mengingatkan, jika pedagang yang tidak mengindahkan imbauan tersebut akan dilakukan evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kunjungan lapangan ini turut dihadiri oleh Kadis Kominfo Ghazali Rahman, Kasatpol PP Benny Hutajulu, Kadishub Yustin Bernad Hutapea, Camat Tebing Tinggi Kota Henci, Lurah Badak Bejuang Muhammad Hatta, serta perwakilan dari Polres Tebing Tinggi. (*)

Penulis : Hans
Editor : Redaksi

Artikel Tinjau Progres Pengisian Kios di Pasar Inpres, Sekdako Tebing Tinggi Imbau Pedagang Tempati Lapak Sesuai Nomor pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Dalam sambutannya, Wali Kota mengungkapkan bahwa peresmian ini merupakan puncak dari perjalanan panjang yang telah diperjuangkan sejak tahun 2019, saat ia masih menjabat sebagai Wakil Ketua I DPRD Kota Tebing Tinggi.

Baca juga : Polisi Amankan Pemuda 18 Tahun Terduga Pelaku Tawuran Berdarah di Jalan Yong Panah Hijau Medan Labuhan

“Ini adalah perjuangan panjang yang dimulai sejak 2019. Sejak awal, saya selalu menekankan bahwa tidak boleh ada pedagang yang terkena penggusuran, karena di sinilah tempat mereka mencari nafkah,” ujar Wali Kota di hadapan para undangan dan pedagang.

Wali Kota juga memastikan bahwa pembagian kios dan stand dilakukan secara transparan dan tepat sasaran. Penerima manfaat adalah para pedagang yang memang selama ini telah berjualan di pasar Inpres.

“Ini sudah terdata jauh hari. Kami mengharapkan tidak ada keributan, kegaduhan,” pesan Wali Kota.

Terkait isu kenaikan retribusi, Wali Kota menyatakan bahwa kebijakan tersebut akan dikaji ulang secara mendalam.

Ia menekankan pentingnya kesepakatan bersama dan kesesuaian dengan regulasi yang berlaku, baik berupa Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Wali Kota (Perwal).

“Terima kasih kepada bapak/ibu sekalian, khususnya para pedagang hari ini yang sudah mendukung program-program pemerintah. Saya berharap para pedagang juga bisa taat dengan peraturan yang ada, menjaga kebersihan, kedisplinan dan melakukan kewajiban membayar retribusi. Bapak/Ibu mohon kerjasamanya supaya bisa berjalan dengan baik,” tutup Wali Kota.

Dalam laporan kegiatannya, Kadis Perdagangan, Koperasi, dan UKM, Marimbun Marpaung, menjelaskan bahwa revitalisasi Pasar Inpres memiliki dua tujuan utama.

Pertama, untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penyediaan sarana niaga yang lebih layak. Kedua, untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai ujung tombak pembangunan kota.

Selain itu, Marimbun Marpaung juga menjelaskan maksud tujuan revitalisasi Pasar Inpres adalah untuk meningkatkan penataan pelayanan pasar melalui pasar yang representative dan meningkatkan kenyamanan dalam berbelanja bagi para konsumen serta transaksi niaga bagi para pelaku usaha.

“Semoga dengan dibangunnya Pasar Inpres ini sebagai pasar daerah di Kota Tebing Tinggi, dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dalam berniaga dan berwira usaha serta menjadi contoh bagi pasar daerah lainnya di Kota Tebing Tinggi,” ujar Marimbun Marpaung.

Acara peresmian ini ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima aset dari Kadis PUPR kepada Kadis Perdagangan, Koperasi, dan UKM.

Pada kesempatan itu, Wali Kota juga menandatangani prasasti peresmian untuk dua proyek strategis lainnya, yaitu Pasar Gambir di Jalan Iskandar Muda dan Pusat Kuliner Masjid Agung di Jalan KL. Yos Sudarso.

Kegiatan juga diwarnai dengan aksi korporasi melalui penyerahan bantuan CSR berupa satu unit mobil pick-up dari PT Bank Sumut untuk mendukung operasional pasar.

Acara ditutup dengan prosesi pengguntingan pita, penyerahan kios/stand secara simbolis kepada pedagang Pasar Inpres, serta peninjauan langsung ke kios-kios oleh Wali Kota dan rombongan.

Turut hadir dalam acara tersebut Waka Polres Tebing Tinggi Kompol. Rudy Syahputra, Kepala Seksi Intelijen Kejari Sai Sintong Purba, Pabung 0204/DS untuk Kota Tebing Tinggi Kapt. Inf. PM. Simanjuntak, Sekdako Erwin Suheri Damanik, Kadis PUPR Tora Daeng Masaro, Kadis Ketapang dan Pertanian Iboy Hutapea, pimpinan PT. Bank Sumut Cabang Tebing Tinggi Muhammad Fadil, tamu undangan, masyarakat/ pedagang di wilayah Pasar Inpres. (*)

Penulis : Hans
Editor : Redaksi

Artikel Resmikan Pasar Inpres, Wali Kota Pastikan Pembagian Kios/ Stand Secara Transparan dan Tepat Sasaran pertama kali tampil pada Ini Sumut.

BLT Kesra adalah bantuan tunai pemerintah melalui skema BNBA (By Name By Address) dari Kementerian Sosial. Penerimanya tidak dapat mendaftar secara bebas, sebab nama ditentukan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), verifikasi Kemensos, dan validasi pemerintah daerah.

Baca juga : Kedua Kalinya, RSUD Dr. Kumpulan Pane Tebing Tinggi Salurkan Bantuan Kemanusiaan ke Aceh Tamiang

Namun miris yang terjadi pada penerima BLT Kesra bagi warga di Kelurahan Tanjung Marulak Hilir (TMH) Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi. Diduga terdapat warga sebagai penerima BLT Kesra yang dikategorikan mampu atau berkecukupan.

Pendataan warga penerima BLT Kesra di Kelurahan Tanjung Marulak Hilir ini diduga dipenuhi kecurangan dan tidak tepat sasaran yang dimotori oleh salah seorang kepala lingkungan.

Hal ini diketahui dari data BNBA calon penerima BLTS Kesra triwulan IV Tahun 2025 yang ditemukan oleh Tim Intelijen dan Investigasi LSM STRATEGI Tebing Tinggi beserta redaksi inisumut.id.

Dari data tersebut, diketahui terdapat warga Kelurahan Tanjung Marulak Hilir yang beralamat Lingkungan 3 di Jalan Gunung Sibayak berinisal M dan S yang dikategorikan cukup mampu namun bisa terdaftar sebagai penerima BLT Kesra Rp 900.000.

Menelusuri kejanggalan ini, tim LSM STRATEGI dan awak media turun ke lapanganencari tahu informasi dugaan kecurangan pendataan penyaluran bantuan Kesra yang mengandung unsur nepotisme.

Salamah alias Nilam, seorang janda beranak tiga warga lingkungan 3 Kelurahan Tanjung Marulak Hilir sangat menyesalkan adanya tebang pilih dalam pendataan penerima BLT Kesra.

“Warga yang cukup mampu, tapi bisa mendapatkan bantuan Kesra. Sementara, saya seorang janda yang menumpang di rumah peninggalan almarhum ibu saya tidak mendapatkan BLT Kesra tersebut,” kesalnya, Jumat (26/12/2025) siang.

Lanjut Salamah, tahun yang lalu saya mengurus surat keterangan tidak mampu (SKTM) untuk mendaftar dan mengurus bantuan KIP untuk anak saya yang masih di sekolah dasar, sebab pendapatan saya hanya dari menjual jamu keliling dan hasilnya pas- pasan untuk makan sehari hari.

“Enak kali yang dapat bantuan Kesra itu om, padahal kehidupannya cukup sejahtera dan usaha. Yang dapat BLT Kesra itu kan orang mampu, mungkin karena rumahnya dekat dengan rumah Kepala Lingkungan 3,” ketus Salamah.

Sementara Budi, duda beranak dua yang juga warga Lingkungan 3 Kelurahan Tanjung Marulak Hilir menyebutkan hanya sekali menerima bantuan dari pemerintah saat masa Covid, walau pekerjaan saat ini mocok-mocok.

“Masih banyak warga disini yang layak dibantu, namun mengapa penerima BLT Kesra saat ini banyak yang tergolong mampu dan memiliki usaha yang bernilai ratusan juta rupiah,” tandasnya.

“Mendengar informasi saat ini sedang pemilihan Kepling, kami berharap Kepling 3 yang baru ini dapat membawa perubahan, apalagi kepada orang seperti kami ini,” ucap mereka serentak.

Di tempat terpisah, Ketua DPK LSM STRATEGI Kota Tebing Tinggi Ridwan Siahaan saat diminta tanggapannya tas kejanggalan ini mengingatkan para kepala lingkungan di setiap kelurahan untuk tidak bertindak curang dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai sSementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS kesra) diharapkan tepat sasaran dan tidak mengandung unsur nepotisme.

Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra) merupakan bantuan dari pemerintah Pusat yang diberikan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, menjaga daya beli, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tergolong kelompok rentan secara ekonomi.

Pemerintah Kota Tebing Tinggi melalui Dinas sosial, Camat, Lurah dan Kepala Lingkungan serta petugas PKH harus benar-benar melakukan pengawasan dalam memberlakukan skala prioritas bagi warga yang layak sebagai menerima bantuan BLT Kesra tersebut.

“Setiap penyaluran bantuan harus tepat sasaran. Jangan pendataan penerima bantuan hanya mengutamakan kepentingan tetangga atau keluarga dekat. Kami minta semua penerima bantuan ini merupakan warga benar benar yang tergolong tidak mampu,” tegas Ridwan. (*)

Penulis/ Editor : Redaksi

Artikel Kepling 3 Kelurahan TMH Diduga Tebang Pilih Pendataan Penerima BLT Kesra, LSM STRATEGI : Penyaluran Bantuan Harus Tepat Sasaran pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Dalam sidak tersebut, Polres Sergai diwakili Kanit Ekonomi Sat Reskrim Ipda Ibnu Irsyady, S.Tr.K bersama Forkopimda Kabupaten Sergai memantau harga-harga kebutuhan pangan.

Baca juga : Jelang Nataru, Wabup Bersama Forkopimda Sergai Gelar Sidak Harga Kebutuhan Pokok

Kegiatan sidak pasar bertujuan untuk mengecek & monitoring langsung terhadap ketersediaan stok barang dan harga bahan pokok penting, memantau stabilitas serta menjaga stabilitas ekonomi daerah serta situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.

Secara umum ketersediaan bahan pokok penting (bahan pangan) dalam keadaan aman dan belum ditemukan adanya kelangkaan dan harga bahan pangan dalam keadaan stabil.

Dalam keterangan Bupati Serdang Bedagai yang diwakili Wakil Bupati Serdang Sedagai Dr. H. Adlin Umar Yusri Tambunan, S.T., M.S.P., mengecek & meninjau ketersediaan bahan pokok penting dari sekarang dan akan dilaksanakan setiap minggunya oleh Satgas Pangan Kabupaten Serdang Bedagai.

“Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan atau lonjakan harga akibat perbuatan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menjelang hari besar Natal dan Tahun baru nantinya,” terang Adlin.

Di tempat yang sama, Kanit Ekonomi Sat Reskrim Polres Serdang Bedagai Ipda Ibnu Irsyady, S.Tr.K menjabarkan dari hasil pantauan dalam kegiatan tersebut didapat harga-harga sebagai berikut :
a. Beras : Rp. 14.000,- / Kg
b. Cabe Rawit : Rp 76.000,- / Kg
c. Cabe Keriting : Rp. 50.000,- / Kg
d. Bawang Merah : Rp 38.000,- / Kg
e. Bawang Putih : Rp 32.000,- / Kg
f. Telur ayam : Rp 2.000,- / Butir
g. Minyak Goreng (minyakita) : Rp. 17.000,- / Liter
h. Gula Pasir : Rp. 17.000,- / Kg
i. Daging Sapi : Rp. 120.000,- / Kg
j. Daging Ayam : 31.000,- / Kg
k. Tepung Terigu : Rp. 8.000,- / Kg

Turut hadir dalam sidak tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Sergai, Dandim 0204/DS diwakili oleh Danramil 11/TJ Mayor Inf. Khairul Hadi, Asisten II Kabupaten Sergai Kaharuddin, M.M, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Hedi Novria, Kepala Dinas Kesehatan Dr. Jonly, Camat Sei Rampah Ibu Fitriant, Bidang Perikanan Kabupaten Sergai T. Amri Z. N, Wadanyon TP 902 Kapten Inf. Candra Sihotang, Kejaksaan Negeri Sergai diwakili oleh Hafiz. (*)

Penulis : Roy Manroe
Editor : Redaksi

Artikel Tinjau Kebutuhan Bahan Pokok, Polres Sergai Bersama Forkopimda Gelar Sidak Pasar pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Sejumlah warga mengaku kecewa atas penyaluran program bantuan tersebut sebab belum pernah menerima bantuan, meski kondisi ekonominya terbilang memprihatinkan.

Baca juga : Pedagang Pasar Inpres Dukung Revitalisasi, Pindahkan Dagangan ke Tempat Relokasi Sementara Atau Secara Mandiri

Seperti yang dialami Safrida (36), warga Dusun 1 Desa Bogak Besar, Kecamatan Telukmengkudu. Ibu empat anak ini mengaku tidak pernah tersentuh bantuan PKH, meski sudah berkali-kali didata oleh pihak desa maupun petugas terkait.

“Sudah beberapa kali didata, tapi sampai sekarang belum juga ada bantuan PKH. Datanya sudah diambil beberapa kali, tapi tidak ada kabarnya lagi,” ujar Safrida saat ditemui di rumahnya yang terendam banjir, Jumat (24/10/2025).

Ia menuturkan bahwa tiga dari empat anaknya masih bersekolah, masing-masing di kelas 1 SMP, kelas 5 SD, dan kelas 2 SD.

Sementara suaminya kini merantau keluar daerah untuk mencari nafkah. Rumah sederhana yang mereka tempati pun bukan hasil program pemerintah, melainkan bantuan dari lembaga sosial.

Lanjut Safrida, saya tidak pernah sekalipun dikunjungi oleh pendamping PKH Desa Bogak Besar, yang diketahui bernama Erwin, sekaligus menjabat sebagai Koordinator Kecamatan (Korcam) PKH Telukmengkudu.

“Pendamping PKH-nya aja saya gak kenal, apalagi dapat bantuannya,” ucapnya lirih.

Ia juga mengaku heran melihat ketimpangan penerima manfaat di lingkungannya.

“Saya punya tiga anak sekolah, tapi tidak dapat. Sementara yang anaknya satu malah dapat. Entah gimana datanya,” keluhnya.

Safrida berharap pemerintah dapat meninjau ulang data penerima manfaat agar bantuan sosial seperti PKH benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

“Kalau dapat PKH, bisa lah sedikit membantu biaya sekolah anak-anak,” tambahnya.

Sementara itu, Operator SIKS-NG Desa Bogak Besar, Fittauli Daeli, saat dikonfirmasi, membenarkan bahwa nama Safrida tidak tercantum dalam daftar penerima PKH.

“Benar, dia tidak terdaftar di PKH. Tapi sudah kami usulkan dalam BLTS Kesra, dan ini sudah selesai diusulkan,” jelasnya.

Sedangkan Pendamping PKH Desa Bogak Besar, Erwin, saat dikonfirmasi mengenai kelayakan Safrida untuk menerima PKH, justru meminta wartawan mengirimkan data kependudukan terlebih dahulu.

“Boleh kirim data lengkapnya, pak. KTP, KK, dan foto rumahnya,” kilahnya singkat melalui pesan WhatsApp (*)

Penulis/ Editor : Redaksi

Artikel Sasaran Program PKH di Sergai Belum Tepat Sasaran, Warga Serba Kekurangan di Desa Bogak Besar Belum Pernah Terima Bantuan pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Untuk diketahui, Pemko Tebing Tinggi akan merevitalisasi bangunan Pasar Inpres yang berada di Jalan Gurami, Kelurahan Badak Bejuang, Kecamatan Tebing Tinggi Kota yang pembangunannya direncanakan dimulai pada 28 Oktober 2025.

Baca juga : Kematian Karyawan Kebun Gunung Monako Yang Tewas Saat Panen Sawit di Malam Hari Disorot, LSM STRATEGI Angkat Bicara !!

Pantauan inisumut.id, Jumat (24/10/2025) pagi, para pedagang sudah mulai memindahkan dagangannya ke tempat relokasi sementara.

Sebelumnya, Pemko Tebing Tinggi melalui Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, telah membangun tempat relokasi pedagang sementara yakni di lokasi IPAL Badak Bejuang.

Namun, sebagian pedagang memilih secara mandiri mencari atau menyewa lokasi sementara untuk berjualan. Ada juga beberapa pedagang yang memilih di IPAL tersebut.

Salah seorang pedagang ayam bernama Rio mengaku mendukung pembangunan Pasar Inpres.

“Kami dukung bangunan direvitalisasi, tapi yang kami minta bangunlah sampai selesai. Karena kalau setengah-setengah atau gantung nanti kami juga yang susah, jadi mangkrak,” ujarnya.

Terkait tempat relokasi sementara, Rio tidak keberatan untuk mengosongkan kios jualannya dan memilih mencari lapak sewaan secara mandiri yakni berada tidak jauh dari lokasi pembangunan.

“Saya tidak di IPAL bang, karena nanti sepi disana dan jadi agak repot. Saya jualan disini aja sementara,” kata Rio yang terlihat sedang membersihkan tempat relokasi sementaranya.

Sementara, pantauan di lokasi IPAL Badak Bejuang, mulai terlihat beberapa pedagang sayuran yang memindahkan barang dagangannya.

Tim relokasi sementara Pasar Inpres yang terdiri dari Dinas Perdagangan, Satpol PP, Dinas Perhubungan, kepolisian, TNI, Kejaksaan dan Lurah Badak Bejuang telah turun ke pasar untuk melakukan sosialisasi secara persuasif terkait pengosongan pedagang mulai hari ini.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tebing Tinggi Marimbun Marpaung mengatakan, pihaknya hari ini turun bersama dengan tim relokasi sementara pedagang dalam rangka pembangunan Pasar Inpres.

“Pasar akan mulai dibangun pada 28 oktober ini. Harapannya kurang lebih 2 bulan bisa selesai. Kami sudah menghimbau kepada para pedagang dan mereka menyambut baik akan memindahkan dagangannya,” ujar Marimbun saat diwawancarai di tempat relokasi IPAL Badak Bejuang, Jumat (24/10/2025).

Marimbun menjelaskan, pihaknya memfasilitasi relokasi sementara di IPAL sekaligus lengkap dengan listrik dan air serta fasilitas lainnya.

“Kami juga akan menempatkan staf dari dinas untuk membantu kebutuhan para pedagang di IPAL. Petugas Satpol PP juga membantu menjaga lokasi,” katanya.

Selain itu, Dinas Perdagangan juga akan memfasilitasi mobil pick up untuk membantu memindahkan barang para pedagang ke tempat relokasi sementara.

Untuk pedagang yang enggan menempati relokasi sementara di IPAL, Marimbun mempersilahkan untuk mencari lokasi sendiri secara mandiri.

“Kami mempersilahkan pedagang yang mau mandiri apabila mau mencari lokasi sendiri,” ungkapnya. (*)

Penulis/ Editor : Redaksi

Artikel Pedagang Pasar Inpres Dukung Revitalisasi, Pindahkan Dagangan ke Tempat Relokasi Sementara Atau Secara Mandiri pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Baca juga : Kapolres Sergai Pimpin Sertijab, Sejumlah Perwira Dimutasi

Reses anggota DPR RI Dr Maruli Siahaan di Kota Tebing Tinggi merupakan yang kedua kalinya, sebelumnya pada pertengahan tahun 2025 juga telah dilaksanakan reses tahun sidang I di Jl. Gunung Martimbang Kelurahan Lalang Kecamatan Rambutan.

Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dipimpin protokol ibu Nelce Kaoleto dilanjutkan doa yang dibawakan Ustadz Sutrisno.

Baca juga : Pembangunan Gedung Progam Revitalisasi di SMPN 7 Tebing Tinggi Disorot, Panitia Diduga Tidak Dilibatkan

Protokol Nelce Koelati saat membacakan profil Dr Maruli Siahaan SH l, MH menyebutkan bahwa Maruli Siahaan merupakan Purnawirawan Polri berpangkat Komisaris Besar Polisi yang kini menjadi anggota DPR-RI dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) daerah pemilihan Sumatera Utara 1 meliputi Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai dan Kota Tebing Tinggi.

“Saat ini Dr Maruli Siahaan duduk sebagai anggota DPRD RI di komisi XIII yang salah satunya membidangi Hukum dan Hak asasi manusia (HAM),” jelasnya

Terlihat hadir dalam reses DPR RI Tahun Sidang I ini, ratusan masyarakat Kota Tebing Tingi dari lima kecamatan, para undangan seperti Camat Padang Hulu, Deni Handika Siregar, SE.,M.Si, AKBP (P) Irma Ginting dan Kompol (P) Burju Siahaan, Lurah Bandarsono Abdusallam, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh partai Golkar berjumlah sekitar 300 orang.

Dalam kegiatan reses ini, Dr Maruli Siahaan SH, MH mengungkapkan bahwa acara reses ini merupakan program kerja DPR-RI melalui rapat paripurna. Mengingat komisi XIII membidangi hukum dan HAM, maka selain menampung dan menyerap aspirasi masyarakat sekaligus menggelar sosialisasi empat pilar wawasan kebangsaan.

Melalui reses ini, kami akan menyerap aspirasi dari masyarakat, seperti berbagai keluhan masyarakat mulai dari pengaduan hukum, HAM lapangan pekerjaan, persoalan kriminalitas serta maraknya peredaran narkoba.

“Seluruh aspirasi ini diserap dan akan kami tindaklanjuti kepada pihak-pihak terkait yang berwenang di bidangnya masing-masing,” sebutnya.

Adapun beberapa hal yang menjadi solusi dalam reses tersebut diantaranya :
– Mendorong pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk memberikan pelatihan untuk warga tentang mitigasi bencana, peringatan dini dan cara memperkuat struktur rumah agar tahan terhadap angin kencang
– Mendorong seluruh elemen masyarakat, termasuk orangtua dan tokoh agama untuk menghindari peredaran narkoba semakin tinggi
– Mendorong Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Kemenaker untuk memberikan pelatihan kepada anak-anak muda agar memiliki kemampuan tambahan yang dapat bersaing mendapatkan pekerjaan

Sebelumnya Camat Padang Hulu, Deni Siregar dalam sambutannya mengatakan bahwa Kota Tebingt Tinggi ini terdiri dari lima kecamatan di lintasi oleh jalan jalan nasional yang saat ini butuh perbaikan dan perlu di bawa ke Senayan agar mendapat perhatian untuk diperbaiki mengingat jalan tersebut merupakan jalan lintas Sumatera.

Ia juga berharap agar anggota DPR-RI Maruli Siahaan yang membidangi Hukum dan Hak asasi manusia dapat membantu bila ada pihak keluarga yang terkena kasus hukum namun tidak sesuai dengan undang undang maka kita meminta kepada bapak Maruli Siahaan untuk terus berkoordinasi.

Kepada para peserta reses Deni Siregar juga mengharapkan agar dapat memanfaatkan momentum reses ini untuk menyampaikan usulan, saran dan pendapat terkait tentang apa saja yang menjadi permasalahan di kota Tebing Tinggi ini, seperti infrastruktur, pendidikan, ekonomi, kesehatan dan lainnya.

“Semoga semua yang menjadi aspirasi warga masyarakat Kota Tebing Tinggi ini dapat terealisasi dengan baik oleh anggota DPR-RI Bapak Maruli Siahaan,” tandas Deni Siregar.

Saat sesi tanya jawab, salah seorang peserta berharap agar persoalan yang telah disampaikan oleh masyarakat Kota Tebing Tinggi dapat disampaikan kepada pemerintah pusat.

“Kami sangat berharap kegiatan reses dan penyerapan aspirasi oleh Dr. Maruli Siahaan ini dapat terus berlangsung secara berkala, memastikan bahwa masalah-masalah seperti persoalan Hukum, HAM, narkoba, premanisme, dan kriminalitas lainnya dapat terus dikawal hingga tuntas,” sebutnya.

Menanggapi berbagai usulan dari masyarakat dan meminta semua usulan itu harus kita tampung, Dr Maruli Siahaan mengungkapkan bahwa realisasi semua usulan itu akan kita sampaikan melalui urusan berbagai komisi, baik melalui komisi lain, ketua fraksi kita atau ketua komisi.

Dr Maruli Siahaan berharap agar semua peserta reses ini tetap dapat menjaga kebersamaan, solid, kerukunan beragama dengan saling bergandengan tangan dan turut membantu setiap program pemerintah, agar kota Tebing Tinggi bisa lebih maju dan lebih baik kedepannya.

“Dalam reses ini juga diperingati hari ulang tahun Partai Golkar sesuai dengan motto ‘Partai Golkar Tetap Solid Membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ungkapnya mengakhiri. (*)

Penulis /Editor : Redaksi

Artikel Reses di Kota Tebing Tinggi, Dr Maruli Siahaan Tampung Berbagai Aspirasi Masyarakat pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Baca juga : Wabup Adlin Tambunan Buka Festival Seni Qasidah Tingkat Sergai ke-22

Rakor yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ini juga diikuti Kepala Daerah, Gubernur, Bupati dan Wali Kota serta Forkopimda dan TPID se-Indonesia dari daerah masing-masing. Rakor ini membahas beragam topik krusial, mulai dari pengendalian harga pangan strategis, isu stunting, hingga keseimbangan kependudukan.

Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya persiapan yang dimulai dari sekarang untuk menuju Visi Indonesia Emas 2045. Menurutnya, ada 3+1 syarat menuju negara yang dominan, yaitu angkatan kerja yang besar, wilayah yang luas, sumber daya alam (SDA) yang melimpah, dan posisi geografis.

“Tidak banyak negara yang memiliki 3 syarat utama itu, yang pertama negara China, disusul negara India, negara Amerika, negara Rusia dan negara Indonesia termasuk diantaranya yang memiliki luas wilayah dan SDA yang melimpah tersebut,” ujar Mendagri.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan laporan Indeks Perkembangan Harga (IPH) September 2025. Hasilnya menunjukkan 23 provinsi mengalami penurunan IPH, sementara 13 provinsi mengalami kenaikan, dan 2 provinsi stabil. Komoditas penyumbang inflasi terbesar masih didominasi oleh cabai merah dan daging ayam ras.

“Kenaikan IPH tertinggi terjadi di Tapanuli Tengah, yang didorong oleh kenaikan harga cabai merah, minyak goreng, dan bawang putih,” jelas Kepala BPS RI, Amalia.

Di sisi lain, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan langkah-langkah lanjutan yang diambil pemerintah pusat dalam menjaga ketersediaan pangan, seperti pengendalian harga beras di 100 kabupaten/kota, percepatan distribusi jagung bagi peternak, serta fasilitasi distribusi kedelai lokal.

“Kami optimis kolaborasi pusat dan daerah dapat mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan,” kata Arief Prasetyo Adi.

Turut hadir dalam rakor ini, Kadis Perdagangan, Koperasi dan UKM Marimbun Marpaung, Kadis Ketapang dan Pertanian Iboy Hutapea, Kadisnakerperin Zahidin, Kadis Sosial Muhammad Hasbie Ashshiddiqi, Plt. Kadis Perkimtah Victor Agus Timbul Nainggolan, Kepala BPS Azantaro, Kabag Perekonomian dan SDA Safaruddin. (*)

Penulis / Editor : Redaksi

Artikel Wali Kota dan TPID Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Nasional, 23 Provinsi Alami Penurunan IPH pertama kali tampil pada Ini Sumut.