Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (01/10/2026). Prabowo memimpin sumpah pelantikan kepada para pejabat.

Baca juga : Tingkatkan Kesiapsiagaan, Kapolres Sergai Pimpin Rakor Lintas Instansi Penanganan Bencana

Ini merupakan reshuffle kabinet ketujuh yang terjadi selama era pemerintahan Prabowo. Reshuffle ini merujuk pada empat surat Keputusan Presiden, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 104P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029, Keputusan Republik Indonesia Nomor 105P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Kepresidenan dan Kepala Badan Reforma Agraria Nasional.

Keputusan Republik Indonesia Nomor 84P tahun 2026 dan 96P Tahun 2026 tentang pengangkatan Ketua dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia dan Keputusan Republik Indonesia Nomor 46M Tahun 2026 tentang pengangkatan Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.

Total ada 18 pejabat yang dilantik Prabowo hari ini. Salah satunya Bahlil Lahadalia, yang kini diangkat sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.

Prabowo melantik Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan. Jabatan Sugiono sebelumnya sebagai Menteri Luar Negeri, yang kini diemban oleh Arrmanatha Nasir.

Prabowo juga melantik Komjen Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Penetapan pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 96 dan 97 Polri tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berikut daftar pejabat yang dilantik Prabowo hari ini :
1. Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi
2. Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
3. Dudung Abdurahman sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
4. Arrmanatha Nasir sebagai Menteri Luar Negeri
5. M Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian
6. Drajad Hari Wibowo sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
7. Nurkholisoh Ibnu Aman sebagai Wakil Menteri Keuangan
8. Luky Alfirman sebagai Wakil Menteri Keuangan
9. Muhammad Saleh Mustafa sebagai Wakil Menteri Pertanian
10. Irwan Meilano sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan
11. Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan
12. Dedi Prasetyo sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional
13. Aryanto Wibowo sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
14. Fadil Imran sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa
15. Nuzran Joher sebagai Ketua Ombudsman
16. Radian Syam sebagai Anggota Ombudsman
17. Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri
18. Komjen Wahyu Hadiningrat sebagai Wakapolri. (*)

Dikutip : detik.com
Editor : Redaksi

Artikel Reshuffle Kabinet Ketujuh, Presiden Prabowo Lantik 18 Pejabat Hingga Kapolri pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Di saat lembaga itu merasa sukses melakukan tugasnya, namun sisi lain banyak pandangan negatif terhadap tindak tanduk para komisionernya yang seolah berlindung di bawah kata sidak (inspeksi mendadak).

Tokoh masyarakat Rajamin Sirait secara tegas juga mengatakan bahwa Ombudsman RI _offside_ dalam kasus Lapas Kelas IIA Cibinong. Karena apa yang dilakukan sudah melampaui tupoksinya.

Baca Juga: Sembunyikan Sabu di Bawah Bunga, Lansia 60 Tahun Pengedar di Pegajahan Diringkus Polres Sergai

“Fungsi Ombudsman itu kan pelayanan publik, seluruh kerjanya berdasarkan pengaduan masyarakat, ditelaah dibicarakan dulu dengan pihak yang berwenang, ada dugaan yang menjadi temuan mereka, bukan seolah memposisikan dirinya sebagai polisi, jaksa bahkan seperti hakim yang seenaknya memvonis bahwa setiap temuan mereka sesuai fakta. Ini yang saya sebut offside,” tegasnya di Jakarta, Minggu (27/9/2026).

Bahkan, kata dia, petugas kepolisian saja dalam melakukan penggeledahan harus ada izin atau pendampingan.

“Dan kalau Ombudsman mengatakan itu sidak, dari mana jalannya instansi lain melakukan sidak ke instansi lain. Memang bisa rumah tangga kita disidak rumah tangga lain. Anehkan,” imbuhnya.

Baca Juga: Pasca Imunisasi, Hasil Kajian Komnas KIPI : Kematian Balita di Payalombang Sergai Tidak Terkait Vaksin MR

Parahnya lagi, lanjut Rajamin, seolah-olah tugasnya membongkar sesuatu yang dianggap aib dianggap sebuah kesuksesan.

“Ya indikasi itu bisa kita lihat dengan langkah Ombudsman yang mengamuk, nendang pagar dan sengaja membawa wartawan serta secara sengaja menyebarkan video temuan mereka di lapangan ke medsos untuk mendapatkan framing bahwa mereka berhasil,” sebutnya.

Dalam hal ini, Rajamin juga meminta Ombudsman untuk menghentikan ego sektoral seolah-olah mereka lembaga super-bodi yang bisa berbuat semaunya.

Baca Juga: Tanam Ganja Hingga 20 Batang, Petani di Dairi Diringkus Polsek Tanah Pinem Polres Dairi

“Ombudsman harusnya memahami bahwa tugas pelayanan di pemasyarakatan ini tidak gampang dan orang yang ditahan juga bukan orang sembarangan. Pahami juga emosonal para warga binaan. Jangan seperti orang budeg. Kementerian Imipas jelas mengatakan bahwa di dalam Undang-undang memang ada dijelaskan tentang Lapas Terbuka, proses asimilasi. Dan Menteri sudah mengatakan ada investigasi dan jangan ombudsman menyebut temuannya yang masih prematur itu merasa paling benar,” ujar Rajamin.

Pria asal Medan ini juga mengaku curiga bahwa ada motif lain dan seperti by order dalam aksi ombudsman tersebut.

“Semoga kecurigaan saya tidak benar. Tapi saya tetap berpesan, semoga apa yang dilakukan Ombudsman tidak disusupi dan ditunggangi dengan kepentingan lain. Lihat juga hal positif yang dilakukan Imipas khususnya terkait ketahanan pangan dan bagaiman disitu manusia dimanusiakan kembali,” kata Rajamin.

Baca Juga: Puluhan Tahun Menanti, Warga Meranti Ucapkan Syukur Jembatan Sungai Serani Akhirnya Dibangun

“Janganlah ingin besar tapi menginjek kepala orang lain. Ombudsman itu digaji negara dengan tugas pokok yang sudah jelas, bukan seperti yang mereka lakukan di Lapas Cibinong,” tutupnya.

Ombudsman Jangan Merasa Paling Bersih

Senada juga diungkapkan Ketua Umum Forum Masyarakat Pemantau Negara (Formapera) Teuku Yudhistira. Ia turut mempertanyakan indikasi adanya motif tertentu di balik dari aksi Ombudsman RI di Lapas Cibinong.

Menurutnya, sesama abdi negara, Kementerian dan Lembaga seharusnya saling terbuka untuk membenahi persoalan-persoalan atas nama kepentingan negara.

Baca Juga: Kasus Kekerasan Antar Siswa SMP di Sergai Berakhir Damai, Polsek Perbaungan Terapkan Keadilan Restoratif

“Bukan tidak membenarkan adanya sidak, memang itu jelas diatur dalam undamg-undang. Tapi seharusnya, sebagai abdi negara kita harus tahu langkah-langkah yang lebih baik untuk memecahkan persoalan, bukan membuat opini hingga masyarakat menjadi gaduh dan menurunkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah, tetapi kita harus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah di tengah persoalan politik global dan politik eekonomi global,” ucapnya.

Bahkan, ia menilai, sidak Ombudsman RI di Lapas Cibinong seperti menendang pagar dan dobrak tidak seharusnya dilakukan.

“Semua ada jalurnya dan langkahnya, saya kira, pihak lapas juga tidak akan mengahalangi mereka untuk sidak, dan saya kira personel lapas juga tahu undang-undang yang mengatur terkait sidak Ombudsman,” jelasnya.

Baca Juga: Audiensi Bersama Kapolres Tebing Tinggi, AKBP Hotmartua Ajak KBPP Polri Jaga Harkamtibmas

Ia juga menekankan, dalam memecahkan persoalan di tengah publik dan negara ini, jangan merasa seperti orang paling benar.

Harusnya, lanjut Yudhis, sebelum bertindak berkaca terlebih dahulu, apakah komisioner itu orang-orang benar di dalamnya.

“Rekrutmen komisionernya saja patut dipertanyakan. Kalau memang benar, ketua Ombudsman yang baru dilantik 6 hari, kok bisa ditangkap Kejaksaan Agung, karena kasus suap. artinya apa, jelas bahwa track record komisonernya juga harus dipertanyakan,” tegas Yudhis.

Baca Juga: Tindaklanjut LHP Ombudsman RI Terkait Permasalahan Pemilihan Kepala Lingkungan di Tebing Tinggi, Ini Penjelasannya!!

Di sisi lain Yudhis juga meminta Komisi XIII juga tidak langsung melakukan justifikasi atas apa yang menjadi temuan Ombudsman itu.

“Dan tanya juga, apakah seluruh anggota Komisi XIII DPR RI itu orang bersih semua? Ada tidak di antara mereka yang tidak ikut bermain proyek di pemasyarakatan. Ayo kita buktikan sama-sama. Dan kalau memang ombudsman mau membantu perubahan di pemasyarakatan, berani gak mereka membongkar fakta soal keterlibatan oknum wakil rakyat bermain proyek di lapas dan rutan,” sebutnya.

Yudhis juga menekankan agar Ombudsman juga bersikap dewasa dan tidak seolah-olah melempar bola panas setelah Menteri Imipas mencopot Kalapas dan 4 pejabat Lapas Cibinong. “Artinya, bila temuan Ombudsman itu tidak benar, maka lembaga tersebut perlu memberikan klarifikasi secara terbuka juga,” pungkas Yudhis. (*)

Penulis/Editor: Redaksi.

Artikel Viral Soal Lapas Cibinong, “Ombudsman Offside, Mereka Bukan Penyidik Lakukan Penggerebekan” pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Peristiwa ini menyusul diduga kebocoran data pribadi miliknya saat hendak melakukan pengiriman barang dari Banda Aceh ke Medan, sehingga menimbulkan kerugian materiil.

Melalui tim kuasa hukum yang terdiri dari La Isarmono, S.H., CTT, Muh Nur Latif, S.H., Efggo Sanata, S.H., Misbah, S.H., dan Anwari, S.H., surat somasi resmi dilayangkan pada Senin (14/9/2026).

Baca Juga: Polsek Dolok Masihul Bongkar Pencurian Kompresor AC Sekolah, Satu Pelaku Lainnya Masih Diburu

La Isarmono, selaku ketua tim kuasa hukum, membenarkan hal tersebut dalam konferensi pers yang digelar di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, pada Rabu (16/9/2026).

Pihaknya telah melayangkan somasi terhadap PT Indah Logistik, baik kantor pusat di Jakarta maupun perwakilan Banda Aceh, terkait kebocoran data pribadi yang diduga terjadi.

“Hal krusial atas terjadinya kebocoran data yang diduga dilakukan oleh pihak PT Indah Logistik sangat merugikan konsumen pengguna jasa pengiriman tersebut, yang mana hal ini terjadi karena kurangnya keamanan sistem data,” ungkap Isarmono.

Baca Juga: Ungkap 27 Kasus Dengan 35 Tersangka, Kapolres Sergai: Tak Ada Ruang Bagi Kejahatan di Wilayah Kami

Akibatnya, lanjutnya, hal itu membuka peluang bagi pelaku pencurian data maupun tindak pidana lainnya. Risiko serupa dikhawatirkan dapat menimpa konsumen lain yang menggunakan jasa perusahaan tersebut.

“Perlu digarisbawahi, terjadinya hal ini merupakan salah satu bentuk sikap ketidakpedulian PT Indah Logistik yang membiarkan sehingga terjadi kebocoran data konsumen,” bebernya.

Berdasarkan fakta tersebut, pihak penggugat menduga PT Indah Logistik telah melanggar sejumlah ketentuan hukum, antara lain:

Baca Juga: Cegah Peredaran Narkoba, BNND Asahan dan Kwarcab Pramuka Resmi Bentuk Saka Anti Narkoba

– Pasal 39 Ayat (1) UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi: Pengendali Data Pribadi wajib mencegah Data Pribadi diakses secara tidak sah. PT Indah Logistik gagal mengamankan data manifes/resi konsumen.
​
– Pasal 46 Ayat (1) UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi: Dalam hal kegagalan pelindungan data, wajib memberi pemberitahuan tertulis maksimal 3×24 jam. PT Indah Logistik dinilai lalai tanpa sistem peringatan kepada konsumen.
​
– Pasal 4 Huruf a UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi jasa. PT Indah Logistik dinilai gagal memenuhinya.

Baca Juga: Tahap Akhir Wujudkan Konektivitas Penuh, Hutama Karya Gelar ULFO Seksi 1 Tol Sigli-Banda Aceh
​
– Pasal 19 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Pelaku usaha wajib mengganti kerugian akibat barang/jasa yang tidak memenuhi standar kualitas.
​
– Pasal 1365 KUHPerdata: Tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian mewajibkan penggantian kerugian. Kelalaian menjaga data dinilai berhubungan langsung dengan kerugian yang dialami.
​
– Pasal 65 Ayat (2) jo. Pasal 67 Ayat (2) UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi: Ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar. Diduga perusahaan membiarkan sistem keamanan diakses pihak lain tanpa upaya pencegahan.

Baca Juga: Diduga Keracunan MBG, Puluhan Siswa MTsN 2 Kisaran Dilarikan ke Rumah Sakit

“Kami menunggu itikad baik dari pihak PT Indah Logistik. Jika tidak direspon dalam batas waktu yang ditentukan, kami akan mengambil langkah hukum selanjutnya. Hal ini diharapkan menjadi pelajaran bagi konsumen untuk memahami hak-haknya,” pungkas Isarmono. (*)

Penulis/Editor: Redaksi.

Artikel Data Pribadi Bocor Hingga Jadi Korban Penipuan, Ketum IWO Somasi PT Indah Logistik pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Hal itu disampaikan Prof. Brian saat menjadi pembicara dalam Simposium Nasional Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) bertajuk “KAHMI untuk Kedaulatan Bangsa”, yang digelar di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis (10/9/2026). Kegiatan ini menjadi rangkaian peringatan Milad KAHMI ke-60.

Dalam paparannya, Prof. Brian menyampaikan Indonesia perlu meningkatkan PDB per kapita hingga sekitar USD 15.000 untuk naik kelas dan keluar dari middle income trap.

Baca Juga: Kawasan Konservasi Dibakar Untuk Tanam Sawit, Tiga Orang di Pelalawan Jadi Tersangka

Saat ini PDB per kapita Indonesia masih sekitar USD 5.000, jika dibandingkan dengan Malaysia sekitar USD 12.000, Jepang USD 14.000, dan Singapura yang mencapai USD 85.000.

“Indonesia harus berani menargetkan PDB per kapita USD 15.000. Kita harus keluar dari middle income trap,” ujar Prof. Brian.

Menurutnya, target tersebut bukan sekadar angka ekonomi, melainkan harus diwujudkan melalui peningkatan produktivitas, kualitas pekerjaan, pendapatan masyarakat, penguasaan teknologi, dan kesejahteraan rakyat.

Baca Juga: Janji Diberi Rp80 Juta, TKI Asal Jawa Timur Selundupkan 5 Kg Sabu Dari Malaysia, Ditangkap di Air Joman Asahan

Indonesia, kata dia, tidak boleh hanya menjadi pasar, tetapi harus mampu menghasilkan teknologi dan karya bernilai tambah tinggi.

KAHMI Didorong Gagas Masyarakat Beyond Nationalism

Prof. Brian juga mendorong KAHMI menggagas masyarakat Indonesia yang beyond nationalism, yakni masyarakat yang tidak hanya memiliki kebanggaan kebangsaan, tetapi mampu menghasilkan karya yang berdaya saing dan berpengaruh secara global.

“KAHMI harus bisa menggagas masyarakat Indonesia yang beyond nationalism,” tegasnya.

Baca Juga: Bantuan Rumah Ibadah di Sumut Rp67,5 Miliar Untuk 250 Lokasi, Ini Syarat dan Besarannya

Jaringan alumni HMI yang tersebar di berbagai bidang dinilai merupakan modal strategis yang harus dikonsolidasikan.

Penguasaan jejaring ilmu pengetahuan dan teknologi KAHMI dapat menjadi pendorong lahirnya karya-karya besar anak bangsa.

“Penguasaan jaringan iptek KAHMI bisa menjadi enabler lahirnya karya besar,” ujarnya.

Baca Juga: Kurang Dari 24 Jam, Polres Pelabuhan Belawan Ungkap Kasus Pencurian Becak Motor

Ia menegaskan, kedaulatan bangsa pada akhirnya juga ditentukan oleh kemampuan anak bangsa menghasilkan karya yang mampu bersaing dan menguasai dunia.

“Kedaulatan bisa tercapai dari karya anak bangsa yang menguasai dunia,” katanya.

Karena itu, KAHMI didorong mengoptimalkan jejaring intelektual dan profesionalnya untuk membangun kolaborasi di bidang iptek, inovasi, dan kewirausahaan, sehingga Indonesia tidak hanya menjadi pengguna, tetapi mampu menjadi pencipta teknologi dan karya kelas dunia.

Baca Juga: Sengketa Lahan Belasan Tahun Belum Tuntas, Warga Sidomulyo Asahan Minta Atensi HMTN MP

Kiprah alumni HMI yang telah mewarnai berbagai bidang kehidupan nasional pun dinilai menjadi modal penting untuk memperkuat kontribusi tersebut.

Gagasan KAHMI Akan Disampaikan ke Presiden

Sementara itu, Koordinator Presidium MN KAHMI, Romo Muhammad Syafii, yang juga inisiator Simposium Nasional ini, menyampaikan berbagai gagasan kebangsaan dan keumatan yang dirumuskan dalam forum tersebut akan disampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

“Gagasan kebangsaan dan keumatan dalam Simposium Nasional MN KAHMI ini akan disampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto sebagai kontribusi KAHMI,” ungkap Romo.

Baca Juga: Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Hadiri Syukuran Khitanan Putra Sulung Kakwarcab Agus Ramanda

Menurutnya, KAHMI tidak ingin berhenti pada forum diskusi semata, melainkan harus melahirkan gagasan konkret dan strategis sebagai kontribusi bagi umat, bangsa, dan negara.

Melalui Milad KAHMI ke-60, Simposium Nasional ini diharapkan menjadi momentum konsolidasi pemikiran alumni HMI untuk memperkuat kemandirian bangsa, mempercepat penguasaan iptek, meningkatkan kualitas SDM, dan mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, serta mampu melahirkan karya yang diperhitungkan dunia. (*)

Penulis/Editor: Redaksi.

Artikel Simposium Nasional KAHMI: Gagas Masyarakat Beyond Nationalism Demi Kedaulatan Bangsa pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Penanganan pada sektor jalan meliputi perkuatan lereng dan badan jalan menggunakan Dinding Penahan Tanah (DPT), blok beton, bore pile, drainase, box culvert, perkerasan, serta pekerjaan jembatan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing titik. Sementara pada sektor air minum, dilakukan pembersihan fasilitas, pembangunan sumur bor sebagai sumber air, rehabilitasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) eksisting, serta pembangunan IPA baru.

Hutama Karya menangani tiga ruas jalan nasional di bawah Direktorat Jenderal Bina Marga, yaitu: SP Uning–Batas Gayo Lues (PPK 3.3); Batas Aceh Tengah/Gayo Lues–Blangkejeren (PPK 3.4), serta Batas Gayo Lues/Aceh Tenggara–Kota Kutacane (PPK 3.5). Di sektor Direktorat Jenderal Cipta Karya, penanganan SPAM pascabencana dilakukan di Aceh Tamiang dan Aceh Timur.

Baca Juga: AHY Pidato Politik Peringati Seperempat Abad Partai Demokrat, Kader Asahan Nobar Bersama di Kantor DPC

Pada Ruas SP Uning–Batas Gayo Lues (PPK 3.3), terdapat 28 titik penanganan tanggap darurat sepanjang 82,4 kilometer — terdiri atas 24 titik longsor dan 4 titik perbaikan jembatan. Pekerjaan mencakup pembangunan dinding penahan tanah, pemasangan blok beton, serta bore pile guna memperkuat lereng dan badan jalan.

Pekerjaan dimulai 5 Desember 2025, ditargetkan selesai 31 Desember 2026. Hingga minggu ketiga Agustus 2026, progres fisik mencapai 58,78%, dengan 8 dari 28 titik telah tuntas. Penanganan ini melibatkan 81 karyawan dan 315 tenaga kerja.

Sementara itu, Ruas Batas Aceh Tengah/Gayo Lues–Blangkejeren (PPK 3.4) memiliki 23 titik terdampak sepanjang 123 kilometer, dengan panjang penanganan efektif 2,7 kilometer. Terdiri dari tujuh titik longsor dan satu jembatan pada Ruas N22 Aceh Tengah–Blangkejeren, serta 15 titik longsor pada Ruas N23 Blangkejeren–Aceh Tenggara.

Baca Juga: 190 Atlet Dari Tiga Kabupaten/Kota Ikuti Ujian Kenaikan Tingkat Taekwondo di Tebing Tinggi

Pekerjaan mencakup pemasangan precast buis beton, beton siklop FC15, dinding penahan beton, dan timbunan pilihan. Progres fisik per minggu ketiga Agustus 2026 mencapai 46,17%, dengan dukungan sekitar 130 karyawan dan 190 tenaga kerja.

Ruas Batas Gayo Lues/Aceh Tenggara–Kota Kutacane (PPK 3.5) mencakup enam titik penanganan: dua jembatan dan empat titik longsor, dengan total panjang penanganan 3.775 meter. Meliputi longsor di Ketambe, Kafetingir, Bener Berpapah, Lawe Ger-ger, serta Jembatan Penanggalan dan Jembatan Mengkudu. Pekerjaan mencakup drainase, box culvert, struktur penahan tanah, hingga pembangunan jembatan rangka baja. Progres fisik mencapai 57,06%, didukung 76 karyawan dan 155 pekerja.

Selain jalan, Hutama Karya juga memulihkan layanan air bersih melalui SPAM Pascabencana di Aceh Tamiang dan Aceh Timur. Di Aceh Tamiang dibangun dua IPA baru dan delapan sumur bor; di Aceh Timur direhabilitasi dua IPA dan dibangun 12 sumur bor. Pekerjaan dimulai 22 Desember 2025, ditargetkan selesai 17 Desember 2026, dengan progres fisik mencapai 39,25%. Kegiatan ini didukung 30 karyawan dan 48 tenaga kerja.

Baca Juga: Permudah Aktivitas Warga Kelurahan Mandailing, Jembatan Merah Putih Diresmikan

Penanganan tanggap darurat ini dilakukan sebagai respons atas dampak bencana yang menyebabkan longsor, kerusakan jembatan, serta gangguan infrastruktur air minum. Fokusnya tidak hanya pada pemulihan fisik, tetapi juga keberlanjutan fungsi infrastruktur bagi masyarakat — mendukung mobilitas, distribusi logistik, serta aktivitas sosial dan ekonomi antarkawasan.

Dalam pelaksanaannya, Hutama Karya berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, BP2JN/BPJN Provinsi Aceh, PPK terkait, serta konsultan pengawas. Metode dan kebutuhan teknis disesuaikan pada setiap titik agar infrastruktur dapat kembali berfungsi optimal.

Upaya ini sejalan dengan Asta Cita Pemerintah, khususnya dalam mendorong pembangunan infrastruktur yang memperkuat konektivitas antardaerah serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Baca Juga: Lurah Bandar Utama Kota Tebing Tinggi Diduga Kondisikan Pembentukan Pokmas Pala Bersinar

Pj. Executive Vice President Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Hamdani, menyampaikan bahwa penanganan ini merupakan bagian tanggung jawab Perseroan dalam mendukung percepatan pemulihan masyarakat di wilayah terdampak.

“Kami berupaya memastikan infrastruktur dapat kembali berfungsi secara optimal sehingga aktivitas dan mobilitas masyarakat berjalan lebih baik. Kami terus mengedepankan kualitas pekerjaan, keselamatan, serta ketepatan waktu agar setiap penanganan memberikan manfaat nyata,” ujar Hamdani.

PT Hutama Karya (Persero), bagian dari Danantara, adalah BUMN yang bergerak di bidang konstruksi dan pengelolaan infrastruktur strategis nasional, termasuk jalan tol, jembatan, gedung, dan kawasan. Perusahaan menjalankan setiap proyek dengan tata kelola baik, standar keselamatan tinggi, serta perhatian pada kelestarian lingkungan. (*)

Penulis/Editor: Redaksi.

Artikel Dari Jalan Hingga Air Bersih, Hutama Karya Percepat Pemulihan Infrastruktur Aceh Pascabencana pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Majelis Nasional KAHMI secara resmi mengumumkan penyelenggaraan Simposium Nasional HUT ke-60 KAHMI bertajuk “KAHMI untuk Kedaulatan Bangsa”, yang akan digelar pada 9–10 September 2026 di Gedung Nusantara V MPR RI, Senayan, Jakarta.

Simposium ini bukan sekadar perayaan seremonial belaka. Di tengah dinamika global dan transisi menuju Indonesia Emas 2045, KAHMI memosisikan diri sebagai jangkar intelektual yang mempertemukan para pengambil kebijakan tertinggi, akademisi, dan praktisi lintas sektor untuk merumuskan peta jalan (roadmap) kedaulatan hakiki Indonesia.

Baca Juga: Dr Maruli Siahaan Dukung HUT ke-67 PPSD Tebing Tinggi, Burju Siahaan Kembali Pimpin Periode 2026-2029

Koordinator Presidium MN KAHMI sekaligus Wakil Menteri Agama RI, Muhammad Romo Syafe’i, menegaskan bahwa momentum 60 tahun ini adalah titik balik reflektif yang krusial.

“KAHMI hadir bukan hanya sebagai wadah nostalgia para alumni. Kita menghadapi tantangan nyata di sektor pangan, energi, hukum, dan SDM. Melalui simposium ini, kami ingin menegaskan bahwa kedaulatan energi, pangan, kesehatan, ekonomi, politik, dan hukum adalah fondasi mutlak yang tidak bisa ditawar menuju Indonesia Emas 2045. Alumni HMI siap berdiri di garda terdepan sebagai mitra kritis sekaligus motor penggerak untuk memastikan bangsa ini berdaulat, adil, dan sejahtera,” tegas Muhammad Romo Syafe’i.

Misi Strategis Simposium

Simposium nasional ini dirancang untuk menjawab empat pilar tantangan kebangsaan saat ini:

Baca Juga: Terduga Pelaku Pencurian Meninggal Usai Diamankan Warga, Polsek Simpang Empat Ingatkan Jangan Main Hakim Sendiri

1.Merawat Persatuan Nasional.
Menyatukan potensi dan jejaring strategis alumni lintas fraksi, profesi, dan generasi demi menjaga stabilitas serta kedaulatan NKRI.

2.Menguatkan Peran Sektoral. Mengonstruksi sumbangsih pemikiran konkret yang berdampak langsung pada ketahanan domestik.

3. Mengisi Kemerdekaan. Mengukuhkan posisi KAHMI sebagai mitra kritis pemerintah yang objektif dan berbasis solusi untuk pembangunan berkelanjutan.

Baca Juga: Gagalkan Pengiriman Narkotika ke Madura, Satres Narkoba Polres Asahan Amankan 5 Kg Sabu dan 285 Butir Ekstasi

4.Akselerasi Kaderisasi Intelektual: Menjembatani pengalaman para tokoh senior dengan visi segar generasi muda guna mempersiapkan estafet kepemimpinan nasional.

Agenda Utama dan Pemateri Kelas Dua Hari

Simposium ini akan menyajikan diskusi kebijakan dan pemaparan eksklusif dari para menteri kabinet serta pemikir paling berpengaruh di Indonesia saat ini:

Hari Pertama – Rabu, 9 September 2026

Sidang Pleno Pembukaan: Keynote Speech oleh Ahmad Muzani (Ketua MPR RI), yang akan membedah arah haluan negara dan peran strategis ormas dalam menjaga konstitusi.

Baca Juga: Ketua KBPP Polri Pematangsiantar Hotnida Simanjuntak Meninggal Dunia, Keluarga Soroti Dugaan Buruknya Pelayanan RS Efarina Etaham

Sesi I: Kandungan Bumi dan Kemandirian Energi untuk Kesejahteraan Rakyat

Narasumber: Bahlil Lahadalia (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI). Sesi ini akan mengupas tuntas strategi hilirisasi nasional dan peta jalan transisi energi bersih tanpa mengorbankan hajat hidup rakyat.

Sesi II: Kedaulatan Pangan Menuju Indonesia Maju

Narasumber: Andi Amran Sulaiman (Menteri Pertanian RI). Diskusi intensif mengenai swasembada pangan, mitigasi krisis iklim global, dan nasib petani di era modernisasi agrikultur.

Baca Juga: Sabu 1,65 Gram Disimpan Dalam Kotak Rokok Berhasil Disita, Pria 32 Tahun Diamankan di Perbaungan

Hari Kedua – Kamis, 10 September 2026

Sesi I: Akselerasi SDM dan Kesehatan Masa Depan Menuju Indonesia Emas 2045
Narasumber: Prof. Brian Yuliarto (Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI). Membedah transformasi kurikulum berbasis deep-tech dan riset kesehatan guna melahirkan generasi yang kompetitif secara global.

Sesi II: Restorasi Tata Kelola Ekonomi, Politik, dan Hukum untuk Kedaulatan Bangsa
Narasumber: Prof. Dr. Mahfud MD, Prof. Dr. Arief Satria, serta jajaran tokoh nasional lainnya. Sesi pamungkas yang diprediksi berjalan hangat, membahas penguatan kelembagaan hukum, etika politik, dan stabilitas makroekonomi di tengah ketidakpastian global.

Mengapa Anda Harus Hadir?
Acara ini merupakan kesempatan langka bagi para akademisi, aktivis, praktisi hukum, pelaku usaha, pengamat kebijakan publik, serta keluarga besar HMI dan KAHMI untuk berdialog langsung dengan para penentu kebijakan (policy makers). Di sinilah gagasan-gagasan besar yang akan memengaruhi regulasi nasional ke depan diuji dan diperdebatkan.

Baca Juga: Hutama Karya Rayakan Hari Pelanggan Nasional 2026, Hadir Lebih Dekat Lewat Layanan Kesehatan dan Apresiasi Pengguna Jalan

Detail Informasi dan Pendaftaran:

-Lokasi: Gedung Nusantara V MPR RI, Senayan, Jakarta
-Tanggal: Rabu dan Kamis, 9–10 September 2026
-Waktu: 09.00 – 16.30 WIB
-Fasilitas: E-Sertifikat Resmi MN KAHMI dan Akses Dokumen Rekomendasi Kebijakan (bagi peserta terdaftar).

Majelis Nasional KAHMI mengundang dengan hormat seluruh elemen bangsa untuk hadir, menyumbang ide, dan menjadi saksi sejarah perumusan manifesto KAHMI untuk Kedaulatan Bangsa. Kuota kursi di Gedung Nusantara V sangat terbatas. Amankan kursi Anda sekarang dan jadilah bagian dari perubahan! (*)

Penulis/Editor: Redaksi.

Artikel Menuju Indonesia Emas 2045, KAHMI Kumpulkan Tokoh Nasional dan Menteri di Simposium HUT Ke-60 pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Kegiatan dilaksanakan pada Jumat (4/9/2026) dengan mengusung semangat “Melayani Sepenuh Hati”, meliputi interaksi langsung jajaran manajemen, layanan pemeriksaan kesehatan gratis, pembagian paket vitamin, serta barang edisi eksklusif aplikasi Mozy.

Sebagai bentuk apresiasi yang disesuaikan dengan kebutuhan nyata pengguna jalan, Hutama Karya juga membagikan kartu uang elektronik berisikan saldo dan tongkat tol edisi khusus Mozy. Kedua barang tersebut dipilih karena dapat dimanfaatkan secara langsung untuk mempermudah transaksi saat melintasi gerbang tol.

Baca Juga: Sengketa Kavling di Kota Batam, Wartawan Jadi Korban Pemukulan

Selain itu, disediakan pula kopi dan makanan ringan sebagaimana yang biasa diberikan kepada pengemudi dalam pelaksanaan Operasi Microsleep, guna membantu pengemudi tetap segar dan lebih siap saat melanjutkan perjalanan.

Rangkaian aktivasi dilaksanakan secara serentak di rest area dan gerbang tol yang tersebar di lima wilayah kerja, yaitu Regional Jakarta, Regional Sumatera Bagian Selatan, Regional Sumatera Bagian Tengah, Regional Sumatera Bagian Utara, serta Regional Betung–Tempino–Jambi.

Di setiap lokasi, jajaran manajemen turun langsung menyapa pengguna jalan, membagikan tanda apresiasi, sekaligus meninjau kesiapan layanan operasional dan posko yang tersedia.

Baca Juga: Pick-up Pengangkut Jeruk Tabrakan Dengan Mobil Box di kawasan Bukit Katarina Asahan, 4 Orang Luka-luka

Rest Area KM 234 Jalur A Tol Terbanggi Besar–Pematang Panggang–Kayu Agung ditetapkan sebagai lokasi utama pelaksanaan seremonial. Sementara itu, kepala masing-masing regional menjadi juru bicara di wilayahnya, dan untuk ruas Tol Terbanggi Besar–Pematang Panggang–Kayu Agung diwakili langsung oleh Executive Vice President (EVP) Divisi Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol Hutama Karya beserta jajaran.

Direktur Operasi III Hutama Karya, Iwan Hermawan, menyampaikan bahwa rangkaian kegiatan ini merupakan wujud rasa terima kasih perusahaan kepada pengguna jalan yang telah mempercayakan perjalanannya bersama Hutama Karya.

“Hari Pelanggan Nasional menjadi momentum bagi kami untuk hadir lebih dekat, mendengar pengalaman pengguna jalan, dan memastikan pelayanan terus berkembang sesuai kebutuhan mereka. Semangat Melayani Sepenuh Hati kami wujudkan melalui layanan yang aman, nyaman, responsif, dan memberikan manfaat langsung di sepanjang perjalanan,” ujar Iwan.

Baca Juga: Perkuat Ukhuwah Islamiyah, Polres Tebing Tinggi Hadiri Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW

Layanan Kesehatan dan Apresiasi di Berbagai Regional

Di tengah kondisi cuaca yang berpotensi memengaruhi kesehatan selama perjalanan, Hutama Karya membuka posko pemeriksaan kesehatan gratis di sejumlah titik strategis. Pada lokasi tertentu, pengguna jalan juga memperoleh paket vitamin dan barang edisi Mozy dalam jumlah terbatas.

Di Regional Sumatera Bagian Selatan, layanan tersedia di Rest Area KM 234 Jalur A Tol Terbanggi Besar–Kayu Agung dan Rest Area KM 56 Jalur A Tol Indralaya–Prabumulih. Pembagian apresiasi juga dilaksanakan di Gerbang Tol Palembang pada ruas Tol Palembang–Indralaya serta Gerbang Tol Bengkulu pada Tol Bengkulu–Taba Penanjung.

Di Regional Sumatera Bagian Tengah, posko kesehatan dan pembagian paket vitamin serta Mozy tersedia di Rest Area KM 45 Jalur A Tol Pekanbaru–Dumai, Rest Area KM 36 Jalur A Tol Pekanbaru–Bangkinang, dan Rest Area KM 23 Jalur A Tol Sicincin–Padang. Pembagian juga dilaksanakan di Gerbang Tol Padang pada Tol Sicincin–Padang.

Baca Juga: Curi Meteran Air Milik Dinas PUTR Sergai, Dua Pemuda Ditangkap

Di Regional Sumatera Bagian Utara, layanan serupa dihadirkan di Rest Area KM 41 Jalur B Tol Binjai–Langsa serta Rest Area KM 145 Jalur B Tol Indrapura–Kisaran.

Sementara itu, di Regional Betung–Tempino–Jambi, posko pemeriksaan kesehatan gratis dibuka di Rest Area KM 42 Jalur B Tol Betung–Tempino–Jambi, sedangkan pembagian barang edisi dilakukan di Gerbang Tol Pijoan pada ruas yang sama.

Di Regional Jakarta, pembagian kepada pengguna jalan dilakukan di Gerbang Tol Dukuh 3 pada Tol Jakarta Outer Ring Road Seksi S dan Gerbang Tol Koja Barat pada Tol Akses Tanjung Priok.

Baca Juga: Proyek Peningkatan Ruas Jalan Sei Rampah – Tanjung Beringin Disorot, Ka UPTD Bina Marga dan Cipta Karya Bungkam

Barang edisi Mozy diberikan sebagai bentuk apresiasi sekaligus sarana edukasi pemanfaatan aplikasi tersebut. Melalui aplikasi Mozy, pengguna dapat memperoleh informasi tarif tol, kondisi lalu lintas lewat CCTV, lokasi rest area dan SPBU, hingga layanan bantuan darurat guna mendukung perjalanan yang lebih mudah dan aman.

Lengkapi Apresiasi dengan Potongan Tarif 10 Persen

Rangkaian perayaan Hari Pelanggan Nasional 2026 juga dilengkapi dengan program potongan tarif tol sebesar 10% untuk perjalanan jarak terjauh. Program berlaku bagi seluruh golongan kendaraan mulai 4 September 2026 pukul 07.00 WIB hingga 6 September 2026 pukul 07.00 WIB dengan pembayaran menggunakan kartu uang elektronik dan saldo yang mencukupi.

Potongan tarif berlaku pada ruas Tol Terbanggi Besar–Pematang Panggang–Kayu Agung, Tol Palembang–Indralaya, Tol Indralaya–Prabumulih, Tol Bengkulu–Taba Penanjung, Tol Padang–Sicincin, Tol Pekanbaru–Dumai, Tol Pekanbaru–XIII Koto Kampar, Tol Indrapura–Kisaran, Tol Binjai–Langsa, Tol Kuala Tanjung–Tebing Tinggi–Parapat yang dikelola PT Hutama Marga Waskita, serta Tol Sigli–Banda Aceh.

Baca Juga: Proyek Peningkatan Ruas Jalan Sei Rampah – Tanjung Beringin Disorot, Ka UPTD Bina Marga dan Cipta Karya Bungkam

“Apresiasi ini tidak berhenti pada satu momentum. Setiap masukan dari pengguna jalan menjadi bahan bagi kami untuk memperkuat kesiapan operasional, meningkatkan kualitas fasilitas, dan menghadirkan inovasi layanan yang semakin relevan,” lanjut Iwan.

Rangkaian kegiatan ini menjadi bagian dari kontribusi Hutama Karya dalam mendukung Asta Cita Pemerintah, khususnya melalui penguatan konektivitas antarwilayah, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kehadiran jalan tol yang didukung layanan operasional, fasilitas kesehatan, serta pemanfaatan teknologi diharapkan dapat mendorong mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Baca Juga: Terganggu Suara Bising Yang Ditimbulkan Sekelompok Remaja, Warga Bah Kuliat Hubungi Call Center 110 Polres Tebing Tinggi

Sejalan dengan semangat tersebut, Hutama Karya berkomitmen menjaga Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) tidak hanya sebagai infrastruktur penghubung, tetapi juga sebagai ruang pelayanan publik yang mengutamakan keselamatan, kenyamanan, dan kepedulian.

Semangat “Melayani Sepenuh Hati” akan terus menjadi landasan perusahaan dalam menghadirkan manfaat nyata bagi pengguna jalan dan masyarakat di sekitar ruas tol.

Hutama Karya juga mengimbau pengguna jalan untuk memastikan kondisi pengemudi dan kendaraan dalam keadaan prima, mengecek saldo kartu uang elektronik sebelum memasuki jalan tol, mematuhi rambu dan arahan petugas, serta beristirahat di rest area apabila merasa lelah.

Baca Juga: Pos Patroli Presisi Polsek Kota Kisaran Timur Terbakar, Polisi Amankan Seorang Pria Untuk Dimintai Keterangan

Informasi terkini dapat diakses melalui akun resmi media sosial @HutamaKaryaTollRoad dan aplikasi Mozy. (*)

Penulis/Editor: Redaksi.

Artikel Hutama Karya Rayakan Hari Pelanggan Nasional 2026, Hadir Lebih Dekat Lewat Layanan Kesehatan dan Apresiasi Pengguna Jalan pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan sebanyak 360.000 lembar uang palsu pecahan Rp100.000 yang setara dengan nilai nominal Rp36 miliar, serta menetapkan empat orang sebagai tersangka.

Uang palsu tersebut diketahui memiliki kualitas tinggi dan sebagian besar telah siap untuk diedarkan ke masyarakat.

Baca Juga: Lagi Asyik Pacaran di Alun-Alun Tanjungbalai, Residivis Pencuri Ponsel Diringkus Polisi

Polisi juga menyita sejumlah peralatan yang diduga digunakan untuk memproduksi uang palsu tersebut.

Berdasarkan hasil penyelidikan, sindikat ini telah menjalankan operasinya sejak Maret 2026.

Meski demikian, pihak kepolisian memastikan uang palsu hasil produksi pabrik tersebut belum sempat beredar di tengah masyarakat.

Baca Juga: Polsek Dolok Masihul Gerebek Sarang Narkoba di Ladang Sawit Pulau Tagor, Empat Pelaku Berhasil Kabur

Polda Metro Jaya selanjutnya akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia guna mendatangkan ahli untuk pemeriksaan, sekaligus memperkuat pembuktian dalam proses penyidikan yang sedang berjalan.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 374 dan atau Pasal 375 KUHP juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 36 dan atau Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

“Ancaman pidana maksimal dalam perkara ini mencapai 15 tahun penjara,” tegas Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Dr. Victor Dean Mackbon, S.H., S.I.K., M.H., M.Si., saat dikonfirmasi pada Sabtu (22/8). (*)

Penulis/Editor: Redaksi.
Sumber: Divisi Humas Polri.

Artikel Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Bongkar Pabrik Uang Palsu Senilai Rp36 Miliar di Tangerang Selatan pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Kerja sama tersebut merupakan pembaruan payung hukum kemitraan kedua institusi, dengan cakupan yang meliputi kantor pusat perseroan beserta seluruh anak perusahaan.

Penandatanganan dihadiri langsung oleh Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Prof. (H.C.) Dr. R. Narendra Jatna, S.H., LL.M., bersama Sekretaris JAMDATUN, Dr. Sila Haholongan Pulungan, S.H., M.Hum., serta jajaran Direktur pada JAMDATUN.

Baca Juga: KPK Dalami Kasus ‘Sunat’ Upah Pungut Bapenda Bogor, Sita Rp1,5 Miliar, Jejak Bupati Terendus ke Amsterdam dan Malaysia

Sementara dari pihak Hutama Karya, hadir Direktur Utama Hutama Karya, Koentjoro, beserta jajaran Direksi dan Dewan Komisaris yang dipimpin Komisaris Utama Hutama Karya, Denny Abdi.

Dalam sambutannya, Koentjoro menyampaikan bahwa kegiatan tersebut memiliki arti penting dan strategis bagi perusahaan, mengingat penugasan yang dijalankan kerap bersinggungan dengan persoalan hukum di lapangan.

“Sebagai BUMN, kami memiliki tanggung jawab yang lebih besar dari sekadar mencapai target bisnis. Karena itu aspek legal tidak boleh ditinggalkan, sebab merupakan salah satu pilar penting dalam pelaksanaan pekerjaan sekaligus bentuk ketaatan untuk menjamin proses bisnis tetap on the track dan mematuhi prinsip-prinsip good corporate governance,” ujarnya.

Baca Juga:Peringati Hari Pramuka ke-65, Kwarran Meranti Usung Tema Swasembada Pangan

Pengawalan hukum dijalankan melalui lima ruang lingkup, yakni bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta bentuk kerja sama lainnya.

Melalui mekanisme tersebut, Jaksa Pengacara Negara (JPN) memberikan pendampingan sejak tahap perencanaan hingga pasca pelaksanaan proyek, mencakup telaah atas proses pengadaan lahan, penyusunan kontrak konstruksi berskala besar, penyelesaian sengketa perdata dan tata usaha negara, hingga upaya pemulihan aset serta penagihan piutang perusahaan melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi.

Pendampingan diarahkan pada titik-titik yang paling rentan menimbulkan sengketa, mulai dari pembebasan lahan, gugatan masyarakat, dan gangguan di lapangan pada proyek penugasan, hingga potensi perselisihan dengan pemilik pekerjaan, vendor, maupun subkontraktor pada proyek nonpenugasan.

Baca Juga: Peringati Maulid Nabi, Polres Sergai Tekankan Penguatan Moral dan Kepedulian Sosial

Sebagai Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), Hutama Karya juga telah menerima penugasan pemerintah untuk melaksanakan proyek strategis nasional sejak 2014 melalui Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2024.

Perseroan menjalankan empat lini usaha, meliputi jasa konstruksi, pengusahaan jalan tol, engineering, procurement, and construction (EPC), serta investasi.

Pada saat yang sama, JAMDATUN tengah memimpin pengawalan hukum program penataan BUMN dan anak usaha BUMN melalui Tim Pengawalan Streamlining BUMN, sehingga kerja sama ini turut menempatkan Hutama Karya dalam kerangka pengawalan yang sama dengan agenda penataan korporasi negara secara nasional.

Baca Juga: LSM STRATEGI Pertanyakan Mutu Beton Proyek Pengendalian Banjir Sungai Sibarau

Kepastian hukum yang dihasilkan diharapkan menjaga kelancaran penyelesaian infrastruktur strategis sekaligus melindungi aset negara yang dikelola perseroan, seiring bergesernya orientasi penegakan hukum dari pemidanaan individu (in personam) menuju pertanggungjawaban korporasi dan pemulihan aset (in rem).

Dalam kerangka tersebut, kekuatan sistem pengendalian internal dan kelengkapan dokumen menjadi pembelaan utama korporasi.

Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Prof. (H.C.) Dr. R. Narendra Jatna, S.H., LL.M., menyampaikan bahwa pendampingan hukum sejak tahap awal justru memperluas ruang gerak korporasi dalam mengambil keputusan.

Baca Juga: Bekuk Dua Pria Pemilik Narkotika, Polres Tebing Tinggi Sita Barang Bukti 2,42 Gram Sabu

“Kepatuhan menjaga keberanian berusaha yang akuntabel, bukan hambatan birokrasi. Kepatuhan yang tercatat adalah pembelaan terbaik ketika keputusan diuji, karena business judgment rule melindungi keputusan yang dibuat secara benar, bukan keputusan yang kebetulan merugi. Karena itu pendampingan Jaksa Pengacara Negara kami tempatkan sejak tahap perencanaan, bukan setelah persoalan muncul,” ujarnya.

Melalui sinergi tersebut, Hutama Karya menegaskan komitmennya menegakkan tata kelola korporasi yang bersih, transparan, dan berintegritas sebagai bagian dari ekosistem Danantara.

“Mari kita jadikan sinergi ini sebagai bagian dari ikhtiar bersama untuk memastikan bahwa setiap pembangunan yang kita hadirkan tidak hanya berdiri kokoh secara fisik, tetapi juga kokoh dalam tata kelola, kuat dalam integritas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutup Koentjoro.

Baca Juga: Usai Menjadi Sorotan Foto Syur, Oknum Guru SMAN 1 Tebing Tinggi Kini Dilaporkan Dugaan Perselingkuhan

Kolaborasi ini sekaligus mendukung pelaksanaan Asta Cita Pemerintah, khususnya pada agenda reformasi hukum dan pencegahan korupsi serta pemerataan pembangunan melalui percepatan infrastruktur, yang sejalan pula dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Nomor 16 tentang Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh. (*)

Penulis/Editor: Redaksi.

Artikel Kawal Penataan BUMN dan Proyek Strategis Nasional, Hutama Karya Teken Kerja Sama Hukum dengan JAMDATUN Kejaksaan Agung pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Para peserta dari berbagai daerah di Indonesia pun mulai meninggalkan lokasi perkemahan untuk kembali ke daerah asal masing-masing, Sabtu (22/8/2026).

Rangkaian acara Jamnas XII berakhir sesuai jadwal pada tanggal tersebut. Sebagian kontingen menyempatkan diri berwisata singkat ke sejumlah lokasi di Jakarta, seperti Monumen Nasional, sebelum pulang.

Baca Juga: Tebing Tinggi Peringati HIM, Wali Kota Ajak Pelajar Menabung Sejak Dini

Sementara sebagian lainnya kembali menggunakan transportasi darat, laut, maupun udara sesuai jadwal tiket masing-masing.

Momentum penutupan menandai berakhirnya rangkaian kegiatan yang diikuti anggota Pramuka Penggalang dari seluruh Indonesia, termasuk Kontingen Kabupaten Asahan yang telah mengikuti kegiatan sejak awal pelaksanaan Jamnas XII.

Ketua Kwartir Cabang (Kakwarcab) Asahan, Agus Ramanda, menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah menyelesaikan rangkaian kegiatan dan membawa nama daerah selama berada di Buperta Cibubur.

Baca Juga: Hutama Karya Salurkan Bantuan Tanggap Darurat Gempa NTT, Dukung Kebutuhan Pokok Hingga Pemulihan Infrastruktur

“Selamat kepada seluruh peserta Kontingen Asahan yang sudah berjuang dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Jamnas XII. Terima kasih karena sudah membawa nama Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Asahan, serta menunjukkan semangat yang luar biasa selama berada di sini,” ujarnya.

Menurut Kak Agus, berakhirnya Jamnas bukan berarti berakhir pula semangat kepramukaan yang telah dibangun selama kegiatan berlangsung.

Ia berharap seluruh pengalaman yang diperoleh dapat menjadi bekal berharga saat peserta kembali ke daerah asal.

Baca Juga: Kenang Pengorbanan Pahlawan, Polres Sergai Gelar Upacara Peringatan Hari Juang Polri

“Semoga semua pengalaman yang didapat selama Jamnas menjadi bekal yang baik ketika kembali ke Asahan. Apa yang dipelajari di sini jangan berhenti sekadar menjadi pengalaman, tetapi dapat diterapkan dan dibagikan kepada teman-teman yang lain,” tuturnya.

Ia juga mengapresiasi Bina Pendamping (Bindam) dan Pimpinan Kontingen Cabang (Pinkoncab) yang telah mendampingi peserta dari awal hingga akhir kegiatan.

“Terima kasih juga kepada Bina Pendamping dan Pimpinan Kontingen yang sudah mendampingi anak-anak dari awal sampai akhir. Peran mereka sangat penting agar seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan dengan baik,” ungkapnya.

Baca Juga: Oknum Guru Perempuan di SMAN 1 Kota Tebing Tinggi Akui Foto Syur Adalah Dirinya

Kak Agus berharap seluruh peserta pulang membawa pengalaman, semangat persaudaraan, serta nilai-nilai kepramukaan yang diperoleh selama Jamnas XII.

“Jadikan kegiatan ini sebagai pengalaman yang berharga. Tetap semangat, terus berkarya, dan jangan berhenti menjadi Pramuka yang membanggakan daerah,” pungkasnya. (*)

Penulis: Edi Surya.
Editor: Ronald Pasaribu.

Artikel Jamnas XII 2026 Resmi Ditutup, Kontingen Asahan Bersiap Pulang Membawa Pengalaman Berharga pertama kali tampil pada Ini Sumut.