Ruas ini sebelumnya dioperasikan tanpa tarif agar masyarakat dapat mengenal dan merasakan langsung manfaat konektivitas jalan tol tersebut.

Pengoperasian tanpa tarif dilakukan secara bertahap, Segmen Bayung Lencir–Tempino beroperasi sejak 17 Oktober 2024, dilanjutkan Segmen Tempino–Simpang Ness sejak 14 September 2025.

Baca Juga: Diskominfo Tebing Tinggi Gelar Monev Pengelolaan SP4N-LAPOR

Selama masa tersebut, Hutama Karya terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan pelayanan operasional serta kesiapan fasilitas sebagai persiapan menuju pengoperasian bertarif.

Jalan tol ini menjadi bagian penting dari Jalan Tol Trans Sumatera karena menghubungkan Provinsi Sumatera Selatan dengan Provinsi Jambi.

Diharapkan dapat memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi logistik antardaerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah yang dilalui.

Baca Juga: Wakil Bupati Asahan Rianto Tinjau Langsung Kontingen Kwarcab Asahan di Bumi Perkemahan Jamnas XII

Direktur Operasi III Hutama Karya, Iwan Hermawan, menjelaskan bahwa evaluasi terus dilakukan selama masa uji coba tanpa tarif.

“Pengoperasian tanpa tarif memberi kesempatan masyarakat merasakan manfaat langsung. Dalam waktu dekat, ruas ini akan memasuki tahap berbayar. Kami optimalkan seluruh aspek pelayanan — mulai dari transaksi gerbang tol, kesiapan armada, hingga sistem pemantauan lalu lintas — agar perjalanan pengguna aman, nyaman, dan lancar,” ujar Iwan.

Ruas ini dilengkapi Gerbang Tol Pijoan, Gerbang Tol Muaro Sebapo, dan Gerbang Tol Bayung Lencir, masing-masing didukung gardu masuk, gardu keluar, gardu dua arah, serta alat pembaca kartu elektronik guna kelancaran transaksi.

Baca Juga: Kapolres Kunjungi Kejaksaan Negeri Asahan, Perkuat Sinergitas Penegakan Hukum dan Kamtibmas

Dari sisi operasional, disiagakan 22 unit armada, 5 kendaraan patroli, 1 kendaraan penyelamatan, 2 ambulans, 6 kendaraan derek, 3 kendaraan keamanan, 3 Patroli Jalan Raya, 1 kendaraan pengangkat, dan 1 mobil tangki air. Juga terpasang 104 kamera pengawas serta 6 papan informasi lalu lintas elektronik.

Selain memperkuat konektivitas antarprovinsi, tol ini memangkas waktu perjalanan yang semula sekitar 2 jam menjadi sekitar 40 menit, sehingga sangat efisien bagi perjalanan orang maupun angkutan barang.

“Efisiensi waktu ini diharapkan mendorong kelancaran mobilitas dan memberi dampak positif ekonomi antardaerah. Menjelang pemberlakuan tarif, ikuti informasi resmi dari kanal komunikasi Hutama Karya,” tambah Iwan.

Baca Juga: Dorong Sepeda Motor Milik IRT, Pelaku Percobaan Pencurian di Sergai Ditangkap Warga

Masyarakat diimbau mulai mempersiapkan perjalanan, pastikan kartu uang elektronik berfungsi baik dan saldo mencukupi, patuhi rambu dan batas kecepatan, jaga jarak aman, serta hindari mengemudi saat lelah.

Sosialisasi besaran tarif dan tanggal pemberlakuan akan disampaikan bertahap melalui kanal resmi Hutama Karya.

Untuk informasi maupun bantuan selama di jalan tol, hubungi Call Center Hutama Karya di nomor 150700. Pembaruan informasi juga tersedia di media sosial resmi @HutamaKaryaTollRoad serta aplikasi Mozy. (*)

Penulis/Editor: Redaksi.

Artikel Setelah Tanpa Tarif, Jalan Tol Betung–Tempino–Jambi Seksi Bayung Lencir–Simpang Ness Segera Berlakukan Tarif pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Sejumlah mahasiswa HMI dilaporkan mengalami luka-luka setelah terjadi aksi pemukulan dan pengeroyokan oleh oknum mahasiswa lain di lingkungan kampus, Rabu (27/8/2025).

Foto-foto yang beredar memperlihatkan adanya luka berdarah di wajah dan tangan kader HMI yang menjadi korban. Insiden ini menambah panjang daftar kasus kekerasan antarmahasiswa yang sebelumnya juga beberapa kali terjadi di kampus UIN STS Jambi.

Baca Juga: Pulau Raja Projek Gelar Sosialisasi Melawan Darurat Kekerasan Seksual Pada Anak

Sekretaris MW KAHMI Provinsi Jambi, Azhar Mulia, MM, menegaskan bahwa aparat hukum harus segera bertindak.

“MW KAHMI Provinsi Jambi minta keadilan ditegakkan terhadap kader HMI yang dipukul hingga berdarah. Kasus ini harus diusut sesuai hukum yang berlaku,” tegas Azhar.

MW KAHMI Jambi juga mengajukan empat tuntutan utama, yaitu:

Baca Juga: Pemko dan Polres Tebing Tinggi Kolaborasi Dukung Ketahanan Pangan Nasional

1. Mengusut pelaku perusakan baliho HMI Komisariat UIN STS Jambi.
2. Mengusut tuntas pelaku pengeroyokan terhadap kader HMI.
3. Meminta aparat kepolisian memproses kasus ini sesuai hukum dan menegakkan keadilan.
4. Mendesak pihak kampus UIN STS Jambi ikut bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan memberikan rasa keadilan.

Pakar hukum Universitas Riau, Dr. Erdianto, menilai kasus ini dapat dijerat dengan Pasal 351 KUHP (penganiayaan), Pasal 352 KUHP (penganiayaan ringan), Pasal 170 KUHP (pengeroyokan), hingga Pasal 406 KUHP (perusakan barang).

Hal ini juga ditanggapi Manimbang Kahariyadi, pengurus Majelis Nasional (MN) KAHMI, juga menyesalkan kejadian tersebut. Ia menilai kekerasan tidak boleh dibiarkan dan harus ditindak tegas agar tidak menjadi preseden buruk di kalangan mahasiswa.

Baca Juga: “OPAH GERAK” di Sergai, Wabup Tegaskan Komitmen Untuk Menjaga Stabilitas Harga dan Daya Beli Masyarakat

Sementara itu, Ketua MD KAHMI Muaro Jambi Yasril, M.Pol, juga menyampaikan keprihatinan mendalam.

“Kami menyesalkan tindakan penganiayaan yang terjadi di kampus UIN STS Jambi terhadap beberapa orang kader HMI oleh oknum sesama mahasiswa. Hal ini tidak mencerminkan kaum intelektual dan terdidik. Kasus seperti ini bukan yang pertama kali, bahkan sudah berulang kali, sehingga harus ada efek jera,” ungkap Yasril.

Ia menegaskan, aparat penegak hukum harus memproses kasus ini sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Selain itu, ia juga mengingatkan pihak kampus UIN STS Jambi agar tidak hanya berdiam diri.

Baca Juga: Mafia CPO di Asahan Modus “Kencing di Jalan” Kerab Berpindah Lokasi Untuk Kelabui Petugas

“Tindakan kekerasan seperti ini sangat memalukan bagi kampus Islam yang mestinya menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman. Jangan lagi ada kekerasan di dalam kampus. Kompetisi dalam perekrutan mahasiswa baru ke organisasi ekstra harus dilakukan secara sehat, tanpa intimidasi apalagi cara-cara yang tidak beradab,” tambahnya.

Polisi diminta segera melakukan penyelidikan dan menetapkan langkah hukum agar kasus ini terang benderang serta tidak kembali terulang di kemudian hari. (*)

Penulis/Editor: Redaksi.

Artikel Kader HMI UIN STS Jambi Dianiaya, KAHMI Desak Usut Tuntas dan Tegakkan Hukum pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Kegiatan ini berlangsung di Ballroom Shang Ratu Hotel Jambi dan dihadiri oleh berbagai pihak terkait seperti pengelola hotel, perusahaan, yayasan, dan perguruan tinggi di wilayah kerja Kantor Imigrasi Jambi.

Kegiatan yang mengusung tema “Layanan Cerdas, Pengawasan Tuntas: Implementasi APOA dan Penyesuaian Kebijakan Izin Tinggal Keimigrasian” ini dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jambi Wahyu Hidayat.

Baca Juga: Jejak Dirut PLN Plesiran ke Luar Negeri Kembali Terendus, Boros di Saat Presiden Kampanyekan Efisiensi

Dalam sambutannya, Wahyu Hidayat menekankan pentingnya kolaborasi antara instansi pemerintah dan pelaku usaha dalam menciptakan sistem pengawasan orang asing yang adaptif dan berbasis teknologi informasi.

“Partisipasi aktif sektor swasta, khususnya hotel dan perusahaan, sangat strategis dalam mendukung pengawasan keimigrasian. Pelaporan keberadaan orang asing bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga bagian dari menjaga keamanan dan kedaulatan negara,” tegasnya.

APOA sebagai sistem pelaporan elektronik dinilai menjadi tulang punggung pengawasan keberadaan orang asing di era digital saat ini. Tak hanya itu, dalam tahun 2025, Direktorat Jenderal Imigrasi juga telah memberlakukan sejumlah regulasi baru terkait klasifikasi visa dan izin tinggal, khususnya untuk Tenaga Kerja Asing (TKA) dan pelaku usaha asing.

Baca Juga: DPD MPR Kecewa, Kejaksaan Tebing Tinggi Dinilai Lambat Tangani Laporan Dugaan Korupsi

Turut hadir sebagai Narasumber Ketua Tim Validasi Izin Tinggal Terbatas Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian, menyampaikan teknis pelaksanaan aturan baru serta bagaimana pelaku usaha dapat menyesuaikan diri terhadap kebijakan tersebut.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari strategi membangun sinergi dengan stakeholder.

“Kami ingin memastikan bahwa semua pihak memperoleh informasi yang komprehensif dan dapat menjalankan perannya secara optimal,” ujarnya.

Baca Juga: Aplikasi Internal Down, Transformasi Digital PLN Dipertanyakan

Melalui kegiatan ini, diharapkan tumbuh kesadaran kolektif bahwa pelayanan prima dan pengawasan tuntas harus berjalan beriringan untuk mewujudkan sistem keimigrasian yang modern, tertib, dan profesional. (*)

Penulis/Editor: Redaksi.

Artikel Imigrasi Jambi Gelar Sosialisasi APOA dan Aturan Baru Izin Tinggal Keimigrasian Untuk Efektifkan Pengawasan Keberadaan Orang Asing pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari dan merupakan bagian dari operasi serentak yang digagas oleh Direktorat Jenderal Imigrasi bersama seluruh UPT Imigrasi di Indonesia.

Pengawasan ini menyasar di berbagai sektor strategis yang menjadi tempat dan keberadaan serta aktivitas Warga Negara Asing (WNA), seperti sektor pendidikan, industri, hingga permukiman.

Baca Juga: Kasi Humas Polres Tebing Tinggi AKP Mulyono Katakan Mutasi Adalah Hal Biasa Dalam Institusi Polri

Fokus utama adalah mendeteksi potensi pelanggaran keimigrasian serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan izin tinggal dan dokumen keimigrasian yang sah.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jambi, Wahyu Hidayat, mengatakan Pengawasan dilakukan di wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jambi.

“Personel diturunkan ke lapangan yang terdiri dari pejabat struktural, pegawai JFT dan JFU imigrasi, CPNS, serta taruna dan taruni dari Politeknik Imigrasi yang sedang melakukan Latjapur,” ujar Wahyu Hidayat, Kamis (17/7/2025).

Baca Juga: 1.367 KPM di Kecamatan Meranti Terima Bantuan Beras

Ia juga mengatakan selama kegiatan tim melaksanakan pengecekan langsung ke puluhan titik lokasi, termasuk institusi pendidikan, kawasan industri, dan kompleks hunian WNA.

“Fokus pemeriksaan yang di lakukan oleh Tim Pengawasan Verifikasi terhadap Dokumen keimigrasian seperti paspor dan izin tinggal, Aktivitas dan keberadaan fisik WNA di lokasi, kepatuhan sponsor atau penjamin dalam memenuhi kewajiban hukum dan informasi dari masyarakat terkait keberadaan WNA yang mencurigakan,” jelasnya.

Selain itu, ia juga mengatakan pengawasan ini juga didukung dengan apel siaga, pemetaan wilayah rawan pelanggaran, dan pelaporan hasil kegiatan secara berjenjang kepada Kantor Wilayah dan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Baca Juga: Wartawan Dilarang Meliput di Area PDAM, Kompi B Tebing Tinggi : Jangan Ada Intimidasi Terhadap Kerja Jurnalistik

Wahyu Hidayat juga menegaskan bahwa Operasi Wira Waspada bukan hanya penegakan hukum, tetapi juga bagian dari upaya preventif demi menjaga ketertiban umum.

“Operasi Wira Waspada adalah wujud sinergi antar instansi dan masyarakat dalam menjaga kedaulatan negara. Kami mengajak masyarakat untuk proaktif melaporkan keberadaan WNA yang mencurigakan,” jelasnya.

Dengan operasi ini, Wahyu Hidayat mengatakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jambi berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif serta memastikan bahwa seluruh WNA di wilayah Provinsi Jambi telah sesuai keberadaan dan kegiatannya juga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca Juga: Diduga Disabotase OTK, PT TSP Sipispis Laporkan Kerusakan Instalasi Pembuangan Limbah ke Polisi

“Dari hasil pengecekan, ditemukan 41 (empat puluh satu) orang Warga Negara Asing (WNA) dengan rincian warga Republik Rakyat Tiongkok 24, Thailand 6, India 5, Pakistan 2, Yaman 2, Amerika Serikat 1, Filipina 1,” ungkapnya

Diketahui Kegiatan Operasi Serentak “Wirawaspada” Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jambi dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jambi, Wahyu Hidayat, didampingi oleh Kabid Penegakan Hukum dan Kepatuhan Internal, Joni Rumagit, serta 8 (delapan) orang staf tim operasi, Berdasarkan Surat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Nomor: IMI. 5-GR.03.06-614 tanggal 9 Juli 2025 hal Pelaksanaan Operasi “Wira waspada” Pengawasan Orang Asing Secara Serentak di seluruh wilayah Indonesia Tahun 2025, sekaligus melaksanakan briefing sebelum berangkat melaksanakan Operasi Wirawaspada.

Sebelum pelaksanaan, di sana juga tampak adanya briefing internal yang dilakukan untuk menyamakan langkah dan strategi. Tim tiba di lokasi sekitar pukul 14.30 WIB dan melakukan koordinasi dengan pihak PT. Bohai Drilling Service Indonesia.

Baca Juga: 658 PPPK Tebing Tinggi Resmi Dilantik, Wali Kota Tekankan Disiplin dan Loyalitas Tinggi

Perwakilan perusahaan, antara lain Ramses dan Wilson Manalu (HSE), serta Duardi (HRD), menyambut kehadiran tim di mess karyawan.

Dari hasil pengecekan di perusahaan tersebut, Wahyu Hidayat menjelaskan terdapat tujuh (7) orang Tenaga Kerja Asing (TKA) yang tercatat bekerja di perusahaan tersebut, diantaranya 3 (tiga) orang TKA berada di mess perusahaan di Betara, 3 (tiga) orang TKA berada di lokasi rig di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan 1 (satu) orang TKA tengah berada di negara asal (RRT) untuk sementara waktu.

“Seluruh dokumen keimigrasian para WNA tersebut telah diperiksa secara menyeluruh, termasuk paspor, Izin Tinggal Terbatas (ITAS), dan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPWNA). Tidak ditemukan adanya pelanggaran keimigrasian pada kegiatan dan keberadaan para WNA tersebut,” paparnya.

Baca Juga: Imigrasi di Wilayah Jambi Terbitkan 19.060 Paspor Sampai Bulan Juli 2025

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jambi juga menghimbau kepada seluruh masyarakat agar proaktif dalam melaporkan aktivitas/kegiatan orang asing yang mencurigakan kepada pihak Imigrasi terdekat, sebagai bagian dari rasa memiliki dan rasa sama-sama menjaga kedaulatan wilayah kita bersama.

“Kami mendorong seluruh jajaran Imigrasi di wilayah Jambi untuk meningkatkan patroli pengawasan mandiri, dan kami pastikan pembinaan dari Kanwil akan terus diperkuat demi mendukung Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam menjaga tertib hukum Keimigrasian,” tutupnya. (*)

Penulis/Editor: Redaksi.

Artikel Kantor Wilayah Direktorat Jendral Imigrasi Jambi Laksanakan Oprasi Wirawaspada Tahun 2025 pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kakanwil, dan seluruh Kakanim beserta jajarannya, sebagai forum evaluasi pelaksanaan anggaran dan tugas fungsi (tusi) keimigrasian Triwulan II Tahun 2025.

Selain sebagai bentuk pengawasan dan perencanaan strategis, rapat ini juga mencerminkan komitmen kuat Kanwil Imigrasi Jambi dalam mendukung penuh 8 Misi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan 13 Program Akselerasi Menteri Imipas, Agus Adrianto, khususnya melalui penguatan inovasi pelayanan publik serta peningkatan peran sosial keimigrasian di tengah masyarakat.

Baca Juga: PT BSP Tbk Raih Penghargaan LKS Bipartit Tahun 2025

Dalam Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025, salah satu poin penting yang menjadi sorotan adalah capaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tusi) keimigrasian, Kantor Wilayah dan UPT Keimigrasian se-Provinsi Jambi mencatat capaian signifikan sepanjang Semester I Tahun 2025.

Sebanyak 19.060 paspor berhasil diterbitkan dengan target PNBP sebesar Rp.17.323.720.000,- dan terealisasi sebesar Rp.12.283.971.933,- dengan rincian, Kanim Kelas I TPI Jambi Rp.7.427.008.285,-, Kanim Kelas II TPI Kuala Tungkal Rp.1.853.143.648,-, Kanim Kelas II Non TPI Kerinci Rp.3.373.400.000,- atau dalam persentase sebesar 70.91 % sebagai bagian dari pelayanan keimigrasian kepada masyarakat. Di bidang izin tinggal, telah diselesaikan 75 permohonan Izin Tinggal Kunjungan dan 72 permohonan Izin Tinggal Terbatas.

Sementara itu, pada aspek pengawasan keimigrasian, khususnya di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), pengawasan lalu lintas orang dan alat angkut dilakukan secara ketat.

Baca Juga: Aiptu Sabar Manurung Damaikan Dua Kelompok Remaja Yang Terlibat Perselisihan

Tercatat 432 kapal masuk dan 392 kapal keluar dari wilayah Jambi, dengan jumlah Warga Negara Asing (WNA) yang masuk sebanyak 1.283 orang dan keluar sebanyak 1.506 orang. Data ini mencerminkan kinerja yang solid dalam pengelolaan layanan dan pengawasan keimigrasian secara menyeluruh.

Lebih lanjut, Wahyu Hidayat menegaskan pentingnya upaya preventif terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyeludupan Manusia (TPPM) serta mobilitas ilegal.

“Kami tidak hanya memperkuat koordinasi melalui Rapat Timpora, tetapi juga membentuk Desa Binaan Imigrasi sebagai garda terdepan dalam deteksi dini potensi pelanggaran keimigrasian di masyarakat,” ujarnya.

Baca Juga: Miliki Sabu, Pria Pengangguran Warga Jalan Kutilang Tebing Tinggi Ditangkap Satres Narkoba

Sebagai bagian dari dukungannya terhadap Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam bidang ketahanan pangan, Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Jambi turut berkontribusi dalam program ketahanan pangan telah membentuk Desa Binaan Imigrasi, yang terdiri Kanim Kelas I TPI Jambi sebanyak 3 desa Binaan, Kanim Kelas II TPI Kuala Tungkal sebanyak 5 Desa Binaan dan Kanim Kelas II Non TPI Kerinci sebanyak 3 Desa Binaan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen kuat untuk mendukung ketahanan pangan di daerah.

Selain itu, Kanwil Imigrasi Jambi juga aktif melaksanakan program Akselerasi dengan menyelenggarakan 10 kegiatan bakti sosial dalam enam bulan terakhir, yang tersebar di Kota dan Kabupaten di wilayah Jambi, baik ke masyarakat sekitar kantor, Panti Jompo, Panti Asuhan dan Panti Anak Cacat, yang ditujukan untuk membantu masyarakat kurang mampu melalui pembagian makanan gratis dan paket sembako.

Baca Juga: Mario Natalino Sirait Pimpin Partai Gema Bangsa Kota Pematang Siantar

“Kami ingin imigrasi hadir bukan hanya di bandara atau pelabuhan, tetapi juga di tengah masyarakat, memberikan manfaat langsung,” ujar Wahyu Hidayat, Kepala Kantor Wilayah.

Dalam bidang Penegakan Hukum, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jambi dalam hal ini Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kerinci berhasil melakukan penyidikan sampai tahapan P21.

Plt. Direktur Jenderal Imigrasi Yuldi Yusman berkomitmen menghadirkan layanan keimigrasian bagi warga negara asing (WNA) yang transparan, akuntabel dan profesional. Dalam hal ini Wahyu Hidayat juga menekankan bahwa seluruh capaian tersebut merupakan hasil kerja sama tim dan kolaborasi dengan berbagai pihak.

Baca Juga: Polres Tebing Tinggi Tindaklanjuti Laporan Karaoke Yang Ganggu Ketentraman Warga

“Ini adalah komitmen kami untuk menjadikan imigrasi sebagai instrumen pembangunan yang inklusif,” tegasnya. (*)

Penulis/Editor: Redaksi.

Artikel Imigrasi di Wilayah Jambi Terbitkan 19.060 Paspor Sampai Bulan Juli 2025 pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Hal ini sebagai wujud nyata merealisasikan 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, khususnya terkait pencegahan tindak pidana penjualan orang (TPPO) dan tindak pidana pekerja migran (TPPM).

Baca Juga: Sergai Gelar Rakor Persiapan Verifikasi Lapangan Hybrid KLA Tahun 2025

Kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya memberikan edukasi keimigrasian dan modus-modus TPPO/TPPM kepada Siswa/i kelas 12 menjelang kelulusan dari SMA.

Dilaksanakan mulai pukul 09.00 WIB hingga pukul 11.00 WIB, dimana materi edukasi Imigrasi Kualatungkal Go To School, dibawakan langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kualatungkal, Andriw Guntur.

Baca Juga: Tiga Paket Sabu Disita Sat Resnarkoba Polres Tebing Tinggi Dari PHS Alias Poltak

Terpisah, Kakanwil Ditjen Imigrasi Jambi Wahyu Hidayat menjelaskan, lewat kegiatan tersebut, pihaknya berupaya menjelaskan tentang bahaya dan modus TPPO, kiat menghindari diri TPPO/TPPO, Paspor, dan Proses Keluar/Masuk dari Indonesia.

“Dengan program Imigrasi Kualatungkal Go To School ini Siswa/i SMA khususnya yg akan segera lulus dapat membentengi diri dari modus sindikat TPPO/TPPM,” tandas Wahyu Hidayat. (*)

Penulis/Editor: Redaksi.

Artikel Lewat Imigrasi Kuala Tungkal Go To School, Kanwil Imigrasi Jambi Dukung Sosialisasi Bahaya TPPO dan TPPM pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Disambut para pejabat struktural, kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta pelayanan keimigrasian.

Pantauan di lapangan, Kakanwil dan jajaran langsung meninjau langsung berbagai fasilitas Layanan Keimigrasian, termasuk Pelayanan Paspor, Pelayanan Izin Tinggal Bagi Warga Negara Asing (WNA), Layanan Drive Thru serta area Pelayanan Publik lainnya.

“Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya Kantor Wilayah Direktorat Jendral Imigrasi Jambi dalam melakukan Pembinaan Pengendalian Teknis guna memastikan Pelayanan Publik di jajaran Direktorat Jendral Imigrasi Jambi, Di bidang Keimigrasian berjalan optimal dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan,” ujar Wahyu Hidayat.

Selain peninjauan, Kakanwil juga memberikan arahan kepada seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi agar senantiasa menjunjung tinggi Integritas dan Profesionalisme dalam memberikan pelayanan keimigrasian yang terbaik kepada masyarakat.

Baca Juga: Penutupan MTQ ke-56 Tingkat Kabupaten Asahan, Kecamatan Air Batu Juara Umum

Dalam arahannya, Kakanwil kembali menekankan Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Terkait penguatan layanan keimigrasian berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan masyarakat dalam mengakses Layanan Imigrasi.

“Sebagai bentuk implementasi manifestasi layanan publik, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi juga meluncurkan berbagai inovasi layanan yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dan ekspektasi masyarakat. Beberapa layanan inovasi yang ada di kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi adalah layanan ANGSO DUO (aku datang saudaro di rumah sajo ), PINDANG PATIN (pemohon datang langsung tanpa antrian online), TUGU KERIS (petugas antar paspor kerumah saudaro di hari sabtu), dan layanan DRIVE THRU,” urainya.

Selain itu, ada juga SILMI (Seputar Informasi Layanan Keimigrasian) yang menyediakan platform informasi keimigrasian, serta A+ Kepangkatan yang mempercepat proses kenaikan pangkat bagi pegawai.

Lebih jauh Kakanwil berharap Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi dapat menjadi salah satu unit kerja percontohan dalam memberikan layanan yang cepat, tepat, transparan kepada masyarakat sehingga ke depan kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi mendapat predikat WBBM.

Meningkat

Sementara itu, Kantor Wilayah Direktorat Jendrai Imigrasi Jambi melaporkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah ini terus menunjukkan tren positif.

Baca Juga: Polres Nias Terima Penghargaan Dari KPU Nias Utara Atas Dukungan Pilkada Serentak 2024

Selama periode Triwulan I Tahun 2025 Kanwil Ditjen Imigrasi Jambi telah memberikan berbagai layanan keimigrasian kepada masyarakat, termasuk penerbitan paspor dan izin tinggal. Lebih dari 10.000 paspor diterbitkan, dengan rincian 5.165 paspor biasa dan 5.268 paspor elektronik.

Selain itu, terdapat 42 permohonan Izin Tinggal Kunjungan dan 24 permohonan Izin Tinggal Terbatas yang berhasil disetujui, meskipun 39 permohonan paspor ditolak karena ketidaklengkapan administrasi atau tidak memenuhi persyaratan substantif, layanan keimigrasian di Jambi tetap terjaga dengan baik.

Hingga April 2025, tercatat 359 WNA yang tinggal dan beraktivitas di 10 kota/kabupaten di Provinsi Jambi. Pengawasan terhadap keberadaan WNA menjadi prioritas, dengan kerjasama erat antara Kantor Imigrasi, pemerintah daerah, dan instansi terkait yang tergabung dalam Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA).

Pada periode Triwulan I Tahun 2025, telah dilaksanakan satu kegiatan TIMPORA di Provinsi Jambi, yaitu rapat TIMPORA tingkat kecamatan yang diselenggarakan di Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hasil dari rapat menunjukkan bahwa situasi dan kondisi di wilayah Jambi terpantau kondusif.

Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jambi juga menetapkan lima desa binaan keimigrasian di Provinsi Jambi sebagai bentuk penguatan peran Imigrasi di tengah masyarakat. Desa binaan tersebut tersebar di tiga wilayah kerja, yakni satu desa binaan oleh Kantor Imigrasi Jambi, dua desa oleh Kantor Imigrasi Kuala Tungkal, dan dua desa lainnya oleh Kantor Imigrasi Kerinci.

Baca Juga: Bupati Buka Sosialisasi Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Program ini nantinya diharapkan dapat mendorong sinergi antara Imigrasi dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang sadar hukum dan tertib administrasi keimigrasian.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jambi, Wahyu Hidayat, mengungkapkan bahwa pencapaian ini merupakan hasil kerja keras dan kerjasama yang solid antara semua pihak.

“Kami terus berupaya memberikan pelayanan yang responsif dan tepat waktu bagi masyarakat, dengan lebih dari 10.000 paspor yang diterbitkan dan izin tinggal yang diproses dengan efisien. Semua ini tidak lepas dari kerjasama yang kuat antara Kantor Imigrasi, pemerintah daerah, serta instansi terkait,” ucapnya.

Wahyu juga mengatakan, pihaknya sangat berkomitmen untuk terus berinovasi, memberikan pelayanan yang lebih mudah diakses, efisien, dan responsif.

Baca Juga: Antisipasi Peredaran Narkoba, Ditjenpas Sumut Bersama TNI dan Polri Gelar Razia Mendadak di Rutan Kelas 1 Medan

“Sejumlah inovasi ini adalah bagian dari upaya kami untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, serta untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap layanan yang kami berikan. Kami berharap masyarakat semakin merasakan manfaat dari pelayanan ini,” sebutnya.

Seluruh inovasi tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Kanwil dan Kantor Imigrasi di Jambi untuk menjadikan layanan keimigrasian lebih mudah diakses, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Di samping itu, Wahyu Hidayat juga menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kapasitas SDM, serta memperkuat tata kelola pelayanan, agar Imigrasi di Jambi dapat terus memberikan layanan yang bersih, transparan, dan terpercaya. (*)

Penulis/Editor: Redaksi.

Artikel Kanwil Ditjen Imigrasi Jambi Luncurkan Berbagai Inovasi Untuk Permudah Layanan Keimigrasian pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Baca juga : Diduga Terjatuh Wilson Silalahi Ditemukan Tewas di Kamar Mandi Rumahnya

Berikut hal-hal yang diketahui sejauh ini terkait berita kecelakaan helikopter Polri rombongan Kapolda Jambi di hutan Kerinci:

Lokasi Kecelakaan Helikopter Kapolda Jambi

Kecelakaan helikopter Kapolda Jambi Irjen Hartono dan rombongannya terjadi pada Minggu (19/02/2023). Kabid Humas Polda Jambi Kombes Mulia Prianto membenarkan hal itu dan menyebut bahwa Helikopter Polri Super Bell 3001 itu mendarat darurat di Bukti Muaro Emat, Kabupaten Kerinci.

“Iya mendarat darurat di Bukit Muaro Emat, Kabupaten Kerinci,” kata Kombes Mulia, Minggu (19/02/2023).

Kronologi Kecelakaan Helikopter Kapolda Jambi

Kabid Humas Polda Jambi Kombes Mulia Prianto mengatakan helipkoter tersebut terbang dari Bandara STS Jambi pada pukul 9.30 WIB menuju Kerinci. Seharusnya keberangkatan helikopter itu diperkirakan selama 75 menit. Namun, belum sampai lokasi, tiba-tiba helikopter dikabarkan mendarat darurat.

“Helikopter rombongan berangkat pada pukul 9.30 WIB, seharusnya sampai pada 10.45 WIB. Diprediksi mendarat darurat pada 10.30 WIB,” kata Kombes Mulia.

Penyebab Kecelakaan Helikopter Kapolda Jambi

Lebih lanjut, Kombes Mulia mengatakan dugaan sementara penyebab kecelakaan helikopter Kapolda Jambi pada Minggu (19/2) itu. Disebutkan bahwa mendaratnya helikopter rombongan Kapolda Jambi dikarenakan faktor cuaca.

“Sementara (penyebab) karena cuaca, karena berkabut, sampai saat ini juga turun hujan,” sebutnya.

Helikopter Kapolda Jambi Sempat Hilang Kontak

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan helikopter rombongan Kapolda Jambi itu sempat hilang kontak. Saat itu helikopter terbang ke Kerinci dalam rangka kegiatan peresmian salah satu kantor Polri.

“Tiba-tiba mengalami lost contact jam 11.20, dan kemudian kita dapat info bahwa telah dilakukan pendaratan darurat,” terangnya, Minggu (19/2).

Identitas 8 Penumpang Helikopter Kapolda Jambi

Disebutkan bahwa jumlah penumpang kecelakaan helikopter Kapolda Jambi sebanyak 8 orang. Menghimpun data dari Polri, berikut ini informasi identitas seluruh penumpang dalam rombongan helikopter Kapolda Polri:

Kru Helikopter:
AKP Ali Nurdin S Harahapp (Pilot)
AKP Amos Freddy P Sitompul (Copilot)
AIPDA Susilo (Mekanik)

Penumpang:
Irjen Pol Rusdi Hartono (Kapolda Jambi)
Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira (Dir Reskrimum Polda Jambi), Kombes Pol Michael Mumbunan (Dir Polair Polda Jambi), Kompol ayani (Koorpripim)
Briptu Muhardi Aditya (ADC)

Sumber : detik.com
Editor : Redaksi

Artikel Helikopter Kapolda Jambi Kecelakaan, Ini Kronologi dan Kondisi Terkini pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Baca juga : 9 Siswi SMK Negeri 2 Sei Rampah Adukan Oknum Guru Yang Diduga Lakukan Percobaan Pelecehan Seksual

Wakil Direktur Reskrimsus Polda Jambi, AKBP M Santoso menyampaikan awalnya, sekitar pukul 18.00 WIB, polisi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang pengiriman minyak ilegal.

Tidak lama kemudian, Polda Jambi mengerahkan tim untuk mencari kendaraan yang mengangkut barang ilegal tersebut. Sekitar pukul 19.13 WIB kemudian, truk angkutan BBM ini ditemukan dan diamankan polisi.

“Barang bukti yang berhasil diamankan, yakni 1 unit truk yang sudah dimodifikasi. Truk ini berisi kurang lebih 12 ton minyak yang berasal dari Sumatera Selatan. Kita amankan di Jalan Lintas Sumatera, Jaluko, Muaro Jambi,” katanya, Selasa (8/11/2022).

Dua pelaku yang berada di dalam truk tersebut, yakni Kusno yang berperan sebagai sopir, dan Abdu Wahab yang menjadi kernet, tentu diamankan polisi. Saat ini mereka dalam pemeriksaan.
Mereka terjerat pasal 54 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan terancam hukuman penjara selama 6 tahun.

Santoso mengatakan belum mengetahui pasti ke mana minyak ilegal ini dikirim oleh para pelaku. Begitu juga pemodal dalam pengiriman ilegal tersebut, masih diselidiki polisi.

“Sementara ini masih dalam pengembangan termasuk dengan barang bukti,” tuturnya. (jbk)

Artikel Polda Jambi Gagalkan Pengiriman 12 Ton BBM Ilegal Asal Sumsel pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Baca juga : PT Hari Sawit Jaya Bantu Pemberian Makanan Sehat Dan Vitamin Untuk 100 Balita Stunting di Bilah Hilir

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejagung Fadil Zumhana mengatakan, Pasal yang disangkakan dalam obstruction of justice yakni menyangkut UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 yaitu Pasal 32 dan 33 juncto Pasal 48 dan 49 UU ITE.

“Ini karena yang dirusak adalah barang bukti elektornik,” tutur Fadil di Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (28/9/2022).

Sesuai pengenaan Pasal, kata Fadil, dalam perkara ini yang terberat secara primer adalah UU ITE dan subsider UU KUHP. Dia pun mengklaim terbiasa menangani perkara yang menyangkut menghalangi proses penyidikan hingga merusak barang bukti, sehingga prosesnya dapat segera P21.

“Sehingga berkas perkara juga sudah kami nyatakan lengkap P21,” kata Fadil.

Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menerima Surat Pemberitahuan Ketetapan Tersangka Nomor: B/784 /IX /RES.2.5 /2022 dari Direktorat Tindak Pidana (Dittipid) Siber Bareskrim Polri atas nama Ferdy Sambo (FS) tertanggal 1 September 2022.

“Dalam perkara ini telah ditetapkan tujuh orang tersangka yaitu tersangka ARA, tersangka CP, tersangka BW, tersangka HK, tersangka AN, tersangka IW, dan tersangka FS,” tutur Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangannya, Senin (12/9/2022).

Tunjuk 43 JPU
Ferdy Sambo terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya dan atau dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik dan atau menghalangi, menghilangkan bukti elektronik.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 juncto Pasal 33 dan atau Pasal 48 ayat (1) juncto Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan atau Pasal 221 ayat (1) ke-2 dan atau Pasal 233 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Maka untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung telah menunjuk 43 orang Jaksa Penuntut Umum dengan telah menerbitkan Surat Perintah Penunjukan JPU atau P16,” kata Ketut.

Hingga hari ini, total sudah ada empat tersangka obstruction of justice yang menjalani sidang etik dengan putusan PTDH atau pemecatan, yakni Irjen Ferdy Sambo, Kompol Chuck Putranto, Kompol Baiquni Wibowo, dan Kombes Agus Nurpatria.

Kemudian ada tiga tersangka obstruction of justice lainnya adalah mantan Karo Paminal Divisi Propam Polri Brigjen Pol Hendra Kurniawan, mantan Wakaden B Biropaminal Divisi Propam Polri AKBP Arif Rahman Arifin, dan mantan Kasub Unit I Sub Direktorat III Dittipidum Bareskrim Polri AKP Irfan Widyanto.

Mereka diduga melanggar Pasal 13 ayat (1) PP nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Polri juncto Pasal 5 ayat (1) huruf C, Pasal 8 huruf C angka 1, Pasal 10 ayat (1) huruf T dan Pasal 10 ayat (1) huruf F Peraturan Polri Nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri. (lip6/red)

Artikel Kejagung Nyatakan Berkas Pembunuhan Brigadir J Lengkap pertama kali tampil pada Ini Sumut.