Duduk perkara kasus tersebut hingga kini belum jelas muaranya, sehingga publik sangat berharap adanya tindakan tegas atas dugaan korupsi di wilayah Bumi Tegar Beriman ini.

Penyelidikan secara menyeluruh menjadi bagian penting untuk memastikan kewenangan KPK menangani perkara tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang KPK.

Baca Juga: Peringati Hari Pramuka ke-65, Kwarran Meranti Usung Tema Swasembada Pangan

Plt. Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menjelaskan bahwa kewenangan lembaga antirasuah dalam menangani perkara korupsi bersifat limitatif, meliputi perkara yang melibatkan penyelenggara negara, kerugian negara di atas Rp1 miliar, maupun perkara yang penanganannya berlarut-larut di aparat penegak hukum.

”Ya karena sesuai dengan Pasal 11, kewenangan KPK untuk menangani perkara itu ada limitatifnya. Perkara yang melibatkan penyelenggara negara, kerugian negara di atas Rp1 miliar, kemudian yang berlarut-larut yang ditangani di APH. Sehingga ini memang nanti akan dilihat seperti apa di proses penyidikan ini,” ungkapnya dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Terkait perkara di Bapenda Bogor, lanjut Achmad Taufik, penyidik akan menelusuri lebih jauh apakah terdapat penyelenggara negara yang terlibat dalam dugaan pemotongan upah pungut tersebut, meski belum mengungkap identitas pihak-pihak yang diduga terlibat.

Baca Juga: Peringati Maulid Nabi, Polres Sergai Tekankan Penguatan Moral dan Kepedulian Sosial

Perkara tersebut baru memasuki tahap awal penyidikan dan masih menggunakan surat perintah penyidikan umum, sehingga KPK belum menetapkan tersangka.

Kendati belum ada penetapan tersangka, Achmad Taufik memastikan perkara tersebut telah memenuhi indikasi awal sebagai tindak pidana korupsi, hal inilah yang menjadi dasar KPK meningkatkan penanganannya dari tahap penyelidikan ke penyidikan.

Hasil pendalaman nantinya akan menentukan langkah hukum berikutnya, termasuk kemungkinan penetapan tersangka apabila penyidik memperoleh kecukupan alat bukti.

Baca Juga: LSM STRATEGI Pertanyakan Mutu Beton Proyek Pengendalian Banjir Sungai Sibarau

Diketahui KPK telah menyita uang sekitar Rp1,5 miliar yang sebelumnya ditemukan dalam rangkaian penyelidikan perkara tersebut.

Achmad Taufik menyebut uang itu baru dapat disita setelah perkara resmi ditingkatkan ke tahap penyidikan, mengingat tindakan penyitaan merupakan kewenangan yang dilakukan dalam proses penyidikan.

Namun, KPK belum membeberkan dari siapa uang Rp1,5 miliar tersebut disita maupun keterkaitannya dengan dugaan pemotongan upah pungut pegawai Bapenda Kabupaten Bogor.

Baca Juga: Bekuk Dua Pria Pemilik Narkotika, Polres Tebing Tinggi Sita Barang Bukti 2,42 Gram Sabu

Menurutnya, informasi tersebut masih menjadi bagian dari strategi penyidikan yang belum dapat dibuka kepada publik.

KPK akan menyampaikan perkembangan perkara setelah penyidik memperoleh temuan yang dapat dipublikasikan, termasuk mengenai kecukupan alat bukti untuk menetapkan tersangka maupun hasil pendalaman terkait kewenangan KPK berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Sementara itu, hingga saat ini Bupati Bogor Rudi Susmanto belum dapat dikonfirmasi terkait adanya kasus di Kabupaten Bogor yang sedang ditangani KPK tersebut.

Baca Juga: Usai Menjadi Sorotan Foto Syur, Oknum Guru SMAN 1 Tebing Tinggi Kini Dilaporkan Dugaan Perselingkuhan

Belakangan berhembus kabar bahwa pada saat KPK beraksi di lapangan, sang bupati dikabarkan melarikan diri meninggalkan Indonesia.

Jejak perjalanannya pun terendus. Berdasarkan manifest penerbangan yang beredar di kalangan wartawan, pada tanggal 20 Agustus 2026 pukul 18.58, Rudi terbang ke Amsterdam, Belanda, dari Bandara Soekarno-Hatta.

Kemudian pria berusia 41 tahun itu terbang ke Malaysia, hingga akhirnya pesawat yang membawanya kembali ke tanah air, namun bukan ke Jakarta, melainkan mendarat di Bandara Internasional Yogyakarta, Kulon Progo, pada tanggal 24 Agustus 2026 pukul 10.38 WIB. (*)

Penulis/Editor: Redaksi.

Artikel KPK Dalami Kasus ‘Sunat’ Upah Pungut Bapenda Bogor, Sita Rp1,5 Miliar, Jejak Bupati Terendus ke Amsterdam dan Malaysia pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Aksi ini digelar sebagai buntut skandal penistaan agama pada acara The Sounds Project di Jakarta, berupa tantangan hafalan Surah Ad-Duha dengan hadiah minuman beralkohol.

Massa menilai penggunaan ayat Al-Qur’an dalam kegiatan tersebut tidak dapat dibenarkan dan meminta produksi minuman beralkohol di pabrik tersebut dihentikan.

Baca Juga: 2.904 Siswa di Kota Tebing Tinggi Terima Bantuan Sosial, Wali Kota Serahkan SK PIP Kepada Kepala SD dan SMP

Koordinator aksi Ustaz Fauzi menyampaikan keprihatinannya karena Al-Qur’an dijadikan bagian dari tantangan yang hadiahnya berupa minuman beralkohol.

Ia menegaskan pihaknya tidak mempersoalkan produksi minuman halal, namun meminta penghentian produksi minuman beralkohol.

Habib Bahar bin Smith yang turut berorasi menyatakan minuman beralkohol membawa dampak buruk bagi masyarakat.

Baca Juga: Kisaran Barat Raih Juara 1 Kecamatan Terbaik Tingkat Kabupaten Asahan Tahun 2026

Kedatangan massa bukan hanya menyikapi polemik sebelumnya, melainkan juga bentuk kepedulian melindungi generasi muda dari bahaya minuman beralkohol.

“Kalau pabrik miras ini tidak tutup, maka insyaallah saya yang akan membatalkan pabrik miras ini. Kalau mereka meminta waktu tujuh hari, oke, tujuh hari kita beri waktu untuk menghentikan produksi dan seluruh produk minuman keras dari OT maupun produk lainnya harus dihentikan,” tegas Habib Bahar.

Perwakilan demonstran diterima pihak perusahaan untuk berdialog. Direksi PT Inti Tirta Sari Makmur, Ahmad, menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi.

Baca Juga: Kontingen Kwarcab Asahan Rayakan Kemerdekaan Dengan Ragam Budaya Nusantara di Jamnas XII

Ia menegaskan kejadian tersebut tidak dapat ditoleransi dan proses hukum terhadap pihak terkait telah berjalan.

“Empat tersangka sudah ditetapkan di Polda Metro Jaya. Mari kita hormati dan ikuti proses hukum yang sedang berlangsung sampai tuntas,” ujar Ahmad.

Pihaknya juga akan mengawal proses hukum untuk mengetahui kejadian dan alasan tindakan tersebut secara jelas.

Baca Juga: Kapolres Tebing Tinggi Hadiri Ramah Tamah dan Saksikan Upacara HUT ke-81 RI Secara Daring di Rumdin Wali Kota

Hasil musyawarah, kedua belah pihak menyepakati penghentian produksi selama tujuh hari. Dalam masa tersebut, perusahaan akan membahas masukan dari para habaib, kiai, dan tokoh masyarakat sebelum menentukan langkah selanjutnya.

“Selama proses tersebut berlangsung, kita akan menghentikan produksi,” janji Ahmad. (*)

Penulis/Editor: Redaksi.

Artikel Buntut Skandal Penistaan Agama, Pabrik Miras di Bogor Didemo dan Sepakat Berhenti Beroperasi 7 Hari pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Selain indikasi praktik prostitusi terselubung, hiburan malam ilegal, dan peredaran minuman keras, lokasi ini juga diduga menjadi pusat pencurian listrik secara masif yang merugikan negara hingga puluhan miliar rupiah.

Berdasarkan hasil investigasi sejak Januari 2026, sedikitnya terdapat 21 tempat hiburan malam atau KTV yang beroperasi lebih dari lima tahun tanpa menggunakan kWh meter resmi.

Baca Juga: BNNK Sergai Razia Tempat Hiburan Malam, 50 Dinyatakan Positif

Ironisnya, kondisi ini terjadi bertepatan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian ESDM yang menekankan pentingnya efisiensi energi.

“24 jam listrik ilegal mereka gunakan tanpa kWh meter, artinya tidak ada pemasukan untuk negara. Berapa kerugian negara selama 5 tahun? Padahal lokasi ini beroperasi tak kenal waktu,” ujar sumber, Selasa (21/4/2026).

Yang menjadi pertanyaan besar, hingga saat ini tidak ada tindakan tegas maupun razia yang dilakukan oleh pihak PLN Bogor.

Baca Juga: Kejaksaan Tebing Tinggi Tetapkan Dua Tersangka Korupsi Dinas LH, Kerugian Capai Rp 863 Juta

Hal ini memicu dugaan kuat adanya keterlibatan oknum atau “beking” tertentu yang membuat pembiaran ini terus terjadi, bahkan berpotensi mengarah pada tindak pidana korupsi.

“Memang selama ini tidak sekalipun ada orang PLN melakukan penindakan. Wajar kalau ada asumsi ada yang membekingi dan ada setoran, sehingga negara dibiarkan terus dirugikan,” tambahnya.

Kasus ini sebenarnya sudah dilaporkan langsung kepada Manajer PLN UP3 Bogor, Grahaita Gumelar, namun hingga kini belum ada tindak lanjut yang signifikan.

Baca Juga: Respons Laporan Call Center 110, Polres Tebing Tinggi Bubarkan Kerumunan Remaja Diduga Hendak Balap Liar

Padahal, pembiaran pencurian listrik ini jelas bertentangan dengan strategi ketahanan energi nasional yang sedang digalakkan pemerintah pusat.

Selain kerugian dari sektor kelistrikan, kerugian juga dialami Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor. Hal ini terkait pengelolaan lahan parkir yang diduga dikuasai secara tidak resmi dengan omzet yang sangat besar, serta dugaan pembiaran oleh aparat penegak peraturan daerah seperti Satpol PP yang disebut-sebut tidak bertindak maksimal.

Masyarakat berharap penegak hukum dapat turun tangan secara objektif dan transparan untuk mengungkap kasus ini, demi mengembalikan fungsi kawasan tersebut sebagai pusat ekonomi rakyat yang legal dan aman. (*)

Penulis/Editor: Redaksi.

Artikel PLN Bogor Diduga Biarkan Pencurian Listrik Massal di Lokasi Hiburan Ilegal, Negara Rugi Puluhan Miliar pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Memang kejadian yang sangat langka. Karena bukannya memberikan layanan medis, oknum dokter tersebut justru diduga hendak membacok pasien menggunakan sebilah golok hanya karena persoalan sepele terkait penggunaan alas kaki (sandal).

Peristiwa bermula pada Jumat (13/3/26) saat korban berinisial PBN mendatangi klinik untuk berobat. Setelah menunggu giliran, korban diminta masuk ke ruang pemeriksaan dengan nada kasar oleh oknum dokter tersebut.

Baca Juga: Kendaraan Bermasalah di Jalan Lintas Timur Banyuasin Sebabkan Kemacetan, Arus Keluar Tol Palembang-Betung Juga Tersendat

“Eh, lepaskan sandal kamu,” ungkap korban menirukan bentakan dokter tersebut.

Karena melihat sang dokter sendiri tetap menggunakan sandal di dalam ruangan, korban melontarkan teguran ringan dengan nada bercanda.

“Abang juga pakai sandal,” ucapnya.

Baca Juga: Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 1 Dibuka Fungsional, Siap Dukung Akses Mudik Lebaran 2026

Namun niat bercanda tersebut justru menyulut emosi si dokter secara berlebihan. Dengan nada arogan, dokter tersebut mengusir korban dari ruangan.

“Kamu enggak terima? Ini rumah saya, keluar kamu. Ini rumah saya, yang punya aturan saya, keluar kamu,” hardik sang dokter sebagaimana dituturkan korban.

Situasi semakin mencekam ketika oknum dokter tersebut mengambil sebilah golok dari dapur dan seketika itu mengayunkannya ke arah PBN.

Baca Juga: Bom Molotov Sasar Rumah Warga Yang Suarakan Dugaan Penimbunan Bantuan, IWO Minta Polisi Kejar Aktor Intelektualnya

Meski korban sudah berupaya meminta maaf, tindakan agresif sang dokter tidak kunjung mereda, bahkan ia menantang korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian.

Ironisnya, aksi tersebut dilakukan di depan mata putri korban yang baru berusia 10 tahun. Bocah malang itu dilaporkan lari ketakutan keluar ruangan dan kini mengalami trauma berat akibat melihat orang tuanya diancam dengan senjata tajam.

Merasa keselamatan nyawanya terancam, PBN langsung menyambangi Polres Bogor untuk menempuh jalur hukum dengan didampingi kuasa hukumnya James Sitorus, SH dari kantor hukum James Sitorus & Partners.

Baca Juga: Tempat Pijat Plus Terang-terangan Buka di Ramadhan, Tokoh Pemuda Tuding Pemkab dan Pihak Keamanan Tak Punya Nyali

Laporan tersebut kini telah resmi diterima oleh pihak kepolisian dengan nomor registrasi: LP/B/626/III/2026/SPKT/Polres Bogor/Polda Jawa Barat.

Kasus ini pun seketika menjadi sorotan publik mengingat profesi dokter seharusnya mengedepankan nilai kemanusiaan dan etika, bukan tindakan premanisme terhadap pasien yang tengah membutuhkan pertolongan medis.

“Kami berharap apa yang dilaporkan klien kami bisa diproses secepatnya oleh pihak Polres Bogor dan pelaku bisa ditangkap, agar hal ini bisa menjadi efek jera bagi siapapun yang berprofesi sebagai pelayan masyarakat,” tegas James Sitorus, Sabtu (14/3/2026) malam.

Baca Juga: Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat 2026 Secara Nasional di Kota Tebing Tinggi, Tanpa Kehadiran Unsur DPRD

Sejumlah wartawan terus berupaya untuk melakukan konfirmasi kepada oknum dokter. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada jawaban atau keterangan resmi dari oknum dokter tersebut. (*)

Penulis/Editor: Redaksi.

Artikel Persoalan Sandal Jadi Pemicu, Dokter di Bogor Diduga Ancam Pasien Dengan Golok pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Sorotan utama tertuju pada simpang siurnya informasi jumlah korban jiwa serta dugaan adanya fakta yang masih ditutup rapat oleh pihak-pihak berwenang di kawasan tambang emas yang disebut memiliki potensi produksi hingga 1 ton per tahun tersebut.

Peristiwa yang terjadi pada Selasa dini hari (13/1/2026) itu semakin menimbulkan kejanggalan setelah Bupati Bogor Rudy Susmanto secara mendadak membantah informasi yang ramai beredar di media sosial mengenai dugaan 700 korban tewas dari kalangan penambang liar atau yang biasa disebut gurandil.

Baca Juga: Resmikan Pasar Inpres, Wali Kota Pastikan Pembagian Kios/ Stand Secara Transparan dan Tepat Sasaran

Sehari setelah kejadian, Rudy Susmanto menyampaikan bahwa pihaknya langsung menggelar rapat bersama pimpinan Antam dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Nanggung guna memperoleh informasi yang akurat.

“Pihak Antam menjelaskan bahwa sumber asap berasal dari salah satu lubang tambang sekitar pukul 00.30 WIB dini hari. Dipastikan pada saat kejadian tidak ada aktivitas operasional penambangan Antam di lokasi,” ujarnya, Rabu (14/1/2026).

Rudy juga menegaskan bahwa isu adanya 700 korban jiwa telah diklarifikasi dan dinyatakan tidak benar. Menurutnya, istilah “level 700” merujuk pada penamaan lubang tambang, bukan jumlah korban.

Baca Juga: Polisi Amankan Pemuda 18 Tahun Terduga Pelaku Tawuran Berdarah di Jalan Yong Panah Hijau Medan Labuhan

“Antam telah memverifikasi bahwa tidak ada aktivitas penambangan dan tidak ada korban dari pihak pekerja Antam saat kejadian,” tegasnya.

Penjelasan serupa disampaikan Humas PT Antam, Farid, yang membantah keras informasi terkait dugaan ledakan tambang dan klaim adanya 700 korban jiwa di Tambang Pongkor.

“Antam menegaskan tidak terjadi ledakan, tidak ada kebocoran gas berbahaya, serta tidak terdapat korban jiwa maupun pekerja yang terjebak. Isu 700 korban merupakan kesalahpahaman yang merujuk pada Portal L.700 Ciurug yang saat ini sudah tidak digunakan untuk aktivitas penambangan,” jelas Farid.

Baca Juga: Polres Pelabuhan Belawan Amankan Pelaku Pungli di Jalan Raya Pelabuhan, Ternyata Positif Narkoba

Ia menambahkan, video yang viral di media sosial merupakan dokumentasi penanganan teknis akibat munculnya asap di tambang bawah tanah L.600 Ciurug pada 13 Januari 2026 dini hari.

“Asap diduga berasal dari terbakarnya kayu penyangga yang menyebabkan peningkatan kadar gas karbon monoksida (CO) di atas ambang aman. Sesuai prosedur keselamatan, Antam menghentikan sementara aktivitas, menyesuaikan sistem ventilasi, serta mengisolasi area terdampak hingga kondisi dinyatakan aman,” imbuhnya.

Namun demikian, Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO) sekaligus Ketua Umum Forum Masyarakat Pemantau Negara (Formapera), Teuku Yudhistira, menilai terdapat indikasi extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa dalam peristiwa tersebut.

Baca Juga: Curi Perlengkapan Ibadah di Gereja St. Joseph Siantar, Pria Warga Simalungun Diamankan Polisi

“Berdasarkan investigasi dan pendalaman yang pernah kami lakukan, terdapat praktik jual beli ‘jam’ dalam aktivitas tambang ilegal di kawasan PT Antam. Pada jam-jam tertentu, terutama tengah malam saat tidak ada aktivitas Antam, diduga kuat gurandil masuk ke area tambang. Saat ini kami masih menelusuri siapa oknum yang menjual jam tersebut dan kepada siapa gurandil menyetor,” tegas Yudhistira, Senin (29/1/2026).

Pria yang akrab disapa Yudhis itu juga menyebutkan bahwa beberapa pihak telah teridentifikasi terlibat dalam praktik jual beli jam tambang ilegal, salah satunya berinisial HE, pemilik tambang emas ilegal di Kampung Malasari, Kecamatan Nanggung, yang lubang tambangnya diduga tembus hingga kawasan Tambang Pongkor milik PT Antam.

“Dari hasil analisis kami, masih banyak hal yang ditutupi dalam kasus ini. Kami mendesak Antam dan Pemkab Bogor untuk transparan. Pernyataan Antam terkesan bertujuan meminimalkan perhatian publik terhadap isu hoaks 700 korban jiwa, sekaligus meredam opini terkait aktivitas tambang ilegal di kawasan Pongkor,” ujarnya.

Baca Juga: Wujud Empati Pemko Tebing Tinggi Kepada Masyarakat, Wali Kota Kunjungi Keluarga Lindon Malau dan Ibu Suliyem

Yudhis juga menilai bantahan Bupati Bogor yang menyatakan tidak ada korban jiwa di hari yang sama dengan kejadian terkesan terburu-buru dan bukan menjadi ranah kepala daerah.

“Seharusnya penyelidikan diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Ada apa? Karena diduga masih ada korban jiwa yang berada di dalam lubang tambang dan belum dievakuasi. Istilah level 700 memang benar, namun tetap perlu dipertanyakan apakah benar tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut,” tandasnya.

Atas dasar itu, Yudhis menyatakan bahwa atas nama IWO dan Formapera, pihaknya mendesak PT Antam untuk mengusut tuntas dugaan permainan oknum internal serta bersikap transparan terhadap perkembangan kasus tersebut. (*)

Penulis/Editor: Redaksi.

Artikel Isu Jual Beli “Jam Tambang” di Kawasan Antam Pongkor Mencuat, Misteri Jumlah Korban Asap Beracun Masih Dipertanyakan pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Dikutip dari Divisi Humas Polri Rabu (26/11/2025), kegiatan yang dilaksanakan Senin (24/11) ini diikuti 631 peserta yang terdiri atas pejabat utama Mabes Polri, para kapolda, karo ops, dan seluruh kapolres se-Indonesia.

Hadir pula Tim Transformasi Reformasi Polri serta atase kepolisian dari negara sahabat, seperti Australia, Amerika Serikat, China, Filipina, Jepang, Malaysia, dan Prancis.

Baca Juga: Wartawan Metro TV Fery Matondang Resmi Polisikan Akun Penyebar Fitnah Bernuansa SARA di Asahan

Mengusung tema “Transformasi Polri yang Profesional untuk Masyarakat”, apel tahun ini dikemas dengan konsep khusus.

Para kapolda dan kapolres mengikuti kegiatan perkemahan selama tiga hari di tenda sebagai langkah memperkuat soliditas dan kekompakan internal.

Kapolri menegaskan bahwa apel ini menjadi momentum untuk kembali mengingatkan seluruh personel akan hakikat tugas Polri, yaitu menjaga kamtibmas, menegakkan hukum, serta melindungi dan melayani masyarakat.

Baca Juga: Polres Tanah Karo Ringkus Warga Berastagi Pemilik 0,15 Gram Sabu di Jalan Jamin Ginting

Dalam kesempatan tersebut, Kapolri juga meluncurkan seragam Pamapta (Pelayanan Pengamanan Masyarakat dan Pelaporan) sebagai simbol komitmen Polri dalam meningkatkan kecepatan respons terhadap pengaduan masyarakat.

Peluncuran seragam ini dibarengi dengan penguatan layanan digital Call Center 110 agar anggota Polri dapat segera turun ke lapangan saat menerima laporan.

Selain itu, modernisasi sarana dan prasarana turut dilakukan, termasuk peningkatan perlengkapan serta kendaraan operasional untuk daerah dengan karakteristik wilayah berat seperti Papua, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Barat.

Baca Juga: Ketum IWO Desak Presiden Tutup Bandara Ilegal di Morowali dan Usut Pejabat Negara Yang Terlibat

“Sehingga saat ada pengaduan, Polri bisa segera turun, termasuk bagaimana kita menguatkan interaksi pelayanan kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat. Supaya masyarakat lebih mudah dapatkan pelayanan,” ujar Kapolri. (*)

Penulis/Editor: Redaksi.
Sumber: Divisi Humas Polri.

Artikel Kapolri Pimpin Apel Kasatwil 2025, Luncurkan Seragam Pamapta dan Tegaskan Penguatan Layanan Publik pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Indikasi itu terungkap setelah 20 orang Tim Gabungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor berjumlah 20 orang, melakukan inspeksi mendadak ke kawasan pertambangan Quarry Hambalang milik PT Indocement pada Rabu, 12 November 2025 kemarin.

Berdasarkan data yang dihimpun, dalam sidak di bawah pimpinan Kabid Subko Penegakan Hukum Lingkungan DLH Kabupaten Bogor, Agustina Lubis, S.Si, M.Pd tersebut, turut dilakukan pengecekan sumber pencemaran air aliran Sungai Cijere oleh Tim Sidak Program Pengendalian Pencemaran Sub Daerah Aliran Sungai (DAS).

Baca Juga: Kapolda Sumut Resmikan Aula Tathya Dharaka dan Dapur SPPG Polres Sergai

Hadir dalam sidak itu diantaranya Ketua Tim Subko Penegakan Hukum Lingkungan DLH. Kabupaten Bogor, Uli Tiarma Sinaga, ST, perwakilan Dansubdenpom III/1-3 Cibinong, Serda Restu Nuralamsyah, Perumda Tirta Kahuripan (PDAM) Kabupaten Bogor, Pelaksana DLH Kabupaten Bogor, Kasi Trantib Satpol PP Citererup, Joko Widi Utomo, Tim HSE PT. Indocement dan Satpol PP Kecamatan Citeureup.

“Sidak ini dilakukan setelah pada hari Selasa, 11 November 2025, beredar sebuah video viral di media sosial TikTok yang menayangkan kondisi Sungai Cijere dalam keadaan tercemar. Dalam video tersebut tampak bahwa air sungai berwarna putih keruh, dan diduga kuat sumber pencemaran berasal dari aktivitas pertambangan milik PT. Indocement di area Quarry H, Desa Tajur, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor. Namun video tersebut sudah di “Take Down” oleh pengunggahnya,” ungkap Kabid Subko Penegakan Hukum Lingkungan DLH Kabupaten Bogor, Agustina Lubis.

Menindaklanjuti informasi tersebut pula, sambungnya, Tim Pengendalian Pencemaran Sub DAS melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi yang diduga menjadi sumber pencemaran untuk memastikan kebenaran informasi serta mengidentifikasi penyebab terjadinya pencemaran.

Baca Juga: Wujud Peduli Lingkungan, Satlantas dan DLH Tebing Tinggi Laksanakan Uji Emisi Kendaraan

“Sejumlah langkah yang kami ambil diantaranya pengecekan langsung ke kawasan pertambangan PT. Indocement yang diduga menjadi titik awal terjadinya pencemaran. Kemudian, berdasarkan hasil pengamatan lapangan, di lokasi tersebut sedang berlangsung kegiatan pengerukan batu sebagai bahan baku semen. Dari hasil peninjauan awal, diduga kuat aktivitas pertambangan di lokasi tersebut berkontribusi terhadap pencemaran air Sungai Cijere,” bebernya.

Selanjutnya, tim kemudian melanjutkan peninjauan ke lokasi Sungai Cijere yang menerima aliran dari kawasan pertambangan tersebut. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa warna air sungai masih dalam kondisi tercemar, berwarna putih keruh, yang mengindikasikan adanya kontaminasi material dari kegiatan di hulu sungai.

Atas temuan itu, DLH Kabupaten Bogor memerintahkan PT. Indocement untuk segera membuat tanggul pembatas air di area kegiatan pertambangan. Tanggul ini berfungsi untuk mencegah air yang masih terkontaminasi material dari kegiatan pertambangan di hulu agar tidak mengalir langsung ke aliran Sungai Cijere.

Baca Juga: Dikeroyok Empat Pria, HF Balas Tikam Salah Satu Hingga Luka Parah, Kini HF Jadi Tersangka

DLH Kabupaten Bogor juga memerintahkan PT. Indocement untuk membangun kolam endapan/penampungan air yang berfungsi menampung air yang masih terkontaminasi material tambang sebelum dialirkan ke sungai.

“Air hasil penampungan hanya dapat dialirkan ke lingkungan apabila telah melalui proses pengendapan dan berada dalam kondisi jernih serta bebas endapan,” ungkap DLH Kabupaten Bogor melalui laporannya.

Kemudian, DLH Kabupaten Bogor memberikan peringatan keras kepada PT. Indocement atas kelalaian dalam pengelolaan lingkungan yang menyebabkan terjadinya pencemaran pada aliran Sungai Cijere.

Baca Juga: Wabup Adlin : Pemkab Sergai Sinergi Dengan Polri Dalam Program Pelayanan Publik

“Perusahaan diminta untuk segera melakukan perbaikan sistem pengelolaan air limbah dan pemantauan rutin kualitas air guna mencegah terulangnya kejadian serupa,” sebutnya.

Di samping itu, untuk memastikan sumber dan kadar pencemaran, diperlukan analisis laboratorium lanjutan. PT. Indocement juga diperintahkan segera memperbaiki sistem pengelolaan air limbah melalui pembangunan tanggul pembatas dan kolam endapan sebagaimana diperintahkan DLH Kabupaten Bogor.

Terkait hal ini, Dirut PT Indocement Christian Kartawaijaya yang dikonfirmasi sejak Kamis, 13 November 2025 kemarin melalui pesan singkat WhatsApp, hingga kini tak kunjung meresponsnya.

Baca Juga: Polres Asahan Gagalkan Peredaran 76 Kg Sabu di Silau Laut, Dua Pengedar Ditangkap Melalui Aksi Dramatis

Sementara itu, pada Agustus 2025 lalu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat juga menyatakan PT Indocement bersalah dan melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP) hingga menyebabkan terjadinya hujan abu di wilayah Kampung Cigeger, Citeureup Kabupaten Bogor beberapa waktu lalu.

Kepala DLH Jabar Ai Saadiyah Dwidaningsih mengatakan berdasarkan hasil evaluasi di lapangan, peristiwa ini berawal pada 10 Agustus 2025 lalu sekitar pukul 08.40 WIB, dimana saat itu indikator operasional proses suspension preheater terbaca tekanan tinggi.

“Kondisi ini diindikasikan adanya hambatan pada cyclone (mesin produksi), sehingga dilakukan stop unit P5, dilanjutkan stop kiln pada pukul 13.00 WIB,” katanya, Selasa (19/8/2025).

Baca Juga: Komisi Reformasi Polri Diuji, Ungkap Isu Negatif Dibalik RJ Aksi Brutal Bersajam Diduga Dilakukan Oknum EVP PLN Terhadap Jukir di Cinere

Selanjutnya, setelah mesin dingin sekitar pukul 15.00 WIB, petugas langsung melakukan pengecekan melalui check pipe ukuran dua pada setiap cyclone dari unit bawah hingga unit atas. Setelah itu pada cyclone 4.2 di antai 6,5 ditemukan clogging dan sebagian material dikeluarkan dan diletakkan di platform

Pada saat itu angin kencang berhembus sehingga material yang ada di atas platform terbawa angin sehingga mengakibatkan terjadinya hujan debu di Kampung Cigeger Desa Citeureup yang berjarak kurang lebih 300 meter selama sekitar 30 menit,” kata Ai.

Menurut Ai, warga langsung melaporkan kepada perwakilan perusahaan, dan mereka juga sudah menemui aparat dan tokoh masyarakat untuk menyampaikan permohonan maaf dan berkoordinasi untuk penanggulangan.

Baca Juga: Jejak Culas Proyek di Bandara Kualanamu! Usai Dirut Kunjungi Kantor PT IAS Support, AP Aviasi Batalkan Tender

Kondisi ini kemudian membaik karena di malam hari setelah kejadian, hujan turun sehingga sisa-sisa debu sudah terbawa aliran limpasan air hujan,” ucapnya. Dengan kondisi itu, DLH Provinsi Jawa Barat memastikan, PT Indocement sudah melakukan pelanggaran SOP hingga mengakibatkan abu dari mesin berterbangan hingga berdampak ke masyarakat.

“Di mana check hole sebagai lubang untuk pengecekan namun digunakan untuk mengeluarkan coating (bahan baku semen berupa powder) yang ditempatkan di area platform yang terbuka sehingga ketika ada angin akan otomatis terbawa ke lingkungan,” katanya.

Pemprov Jabar menurutnya akan merekomendasikan surat sanksi administratif kepada Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk kemudian ditindaklanjuti dan diberikan denda akibat peristiwa ini.

Baca Juga: Hutama Karya Paparkan Progres JTTS dan Kesiapan Layanan Nataru 2025/2026 di Sumatera Bagian Selatan

“Karena kewenangan KLH, DLH Jabar akan menyampaikan surat rekomendasi untuk pengenaan sanksi administrasi dan denda serta fasilitasi sengketa kerugian akibat adanya pencemaran lingkungan. Jenis Sanksi dan besaran denda maupun biaya kerugian lingkungan akan dibahas lebih lanjut dengan tim KLH,” katanya. (***)

Penulis/Editor: Redaksi.

Artikel Usai Picu Hujan Abu, Limbah PT Indocement Kini Diduga Cemari Sungai Cijere Bogor pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Dilansir dari laman resmi Indonesia.go.id, Rabu (23/7/2025), peresmian digelar di Desa Bentangan, Klaten, Jawa Tengah, dan menjadi tonggak baru dalam penguatan ekonomi rakyat berbasis gotong royong.

Dengan satu sentuhan simbolis tombol peresmian, Prabowo menyatakan dimulainya operasional koperasi desa secara nasional mulai hari ini.

Baca Juga: Kemenimipas dan Kejaksaan RI Laksanakan Serah Terima Pengalihan Rupbasan Tahap II

“Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia meluncurkan kelembagaan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Terima kasih,” ucap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, di Desa Bentangan, Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025).

Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara itu jajaran Kabinet Merah Putih, antara lain Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Desa Yandri Susanto, Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto, hingga Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin.

Sejumlah tokoh nasional dan pimpinan komisi DPR juga terlihat di lokasi, termasuk pengusaha nasional Chairul Tanjung (CT) yang secara khusus disapa oleh Presiden.

Baca Juga: Mendorong Pemerintah Kota Tebing Tinggi Fasilitasi Forum Diskusi Bagi Generasi Muda

Prabowo menegaskan bahwa koperasi adalah lambang kekuatan kolektif rakyat. Ia mengibaratkannya sebagai lidi: satu lidi lemah, tapi ratusan lidi bersama bisa menyapu bersih tantangan.

Koperasi adalah alatnya orang lemah, alatnya bangsa yang lemah. Tapi kalau bersatu, mereka jadi kekuatan. Dari ekonomi lemah menjadi ekonomi yang kuat. Itulah konsep koperasi,” tegas Prabowo.

Ia mengungkapkan, mereka yang kaya cenderung membuat PT atau holding, bukan koperasi. Oleh karena itu, negara perlu hadir untuk memperkuat kelembagaan ekonomi rakyat kecil yang selama ini terpinggirkan.

Baca Juga: Bendera Merah Putih Yang Kusam dan Robek Dipasang di Depan Kantor, Camat BP Mandoge : Besok Saya Ganti

Keberhasilan peluncuran koperasi desa dalam skala masif ini merupakan hasil kolaborasi lintas sektor. Tim Satgas Koperasi Merah Putih melibatkan lebih dari 15 kementerian, lembaga negara, serta didukung oleh banyak BUMN strategis seperti Pupuk Indonesia, Pertamina, Bank BRI, Bank Mandiri, Telkom Indonesia, ID FOOD, hingga Bulog.

Program ini ditujukan untuk mendorong kemandirian desa di sektor pangan, pertanian, UMKM, kesehatan, logistik, dan keuangan inklusif. Seluruh koperasi desa kini terintegrasi dalam sistem digital nasional berbasis transparansi dan efisiensi pelayanan.

Peluncuran 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menandai dimulainya era baru pembangunan ekonomi dari bawah ke atas. Bukan hanya proyek simbolik, tetapi gerakan sistematis untuk menghidupkan kembali semangat gotong royong dan kemandirian ekonomi lokal di tengah tantangan global.

Baca Juga: Jalan Penghubung Antar Kabupaten Nyaris Putus Hingga Kini Belum Diperbaiki

Dengan semangat Merah Putih, koperasi desa kini bukan hanya mimpi, tapi realitas yang mulai berjalan—dengan semangat kolektif, solidaritas antarwarga, dan dukungan penuh dari negara.

Koperasi Desa Merah Putih adalah wujud nyata pembangunan yang berpihak pada rakyat kecil. Diresmikan langsung oleh Presiden dan didukung penuh lintas kementerian serta BUMN, koperasi ini menjadi titik balik ekonomi desa dari ketergantungan ke kemandirian. (*)

Penulis/Editor: Redaksi.
Sumber: Indonesia.go.id

Artikel Presiden Prabowo Resmikan 80 Ribu Kopdes Merah Putih: Tonggak Baru Ekonomi Rakyat pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan dukungan kepada anak-anak di Panti Asuhan Baitul Arief Bandung, yang memiliki tiga asrama dengan total 87 anak asuh, melalui pemberian bantuan peralatan sekolah, bingkisan makanan sehat, dan mainan.

Baca Juga: PLN UIP MPA Bangun 577 Tower Transmisi 150 kV untuk Dukung Keandalan Listrik di Pulau Halmahera

Bantuan yang diberikan bersumber dari YBM PLN, serta donasi yang dikumpulkan dari anggota PIKK. Selain peralatan sekolah dan mainan, anggota PIKK juga mendonasikan buku cerita anak dan pakaian layak pakai untuk anak-anak di panti asuhan tersebut.

“Program ini adalah wujud nyata dari komitmen kami untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak. Melalui sumbangan ini, kami berharap dapat memberikan semangat dan motivasi bagi mereka untuk terus belajar dan berkembang,” kata Yosep, Pengurus YBM PLN UIP JBT.

Baca Juga: Langkah Maju PLN UIP KLT Elektrifikasi Kalimantan di Momen HLN 79, Segera Selesaikan Kompensasi Lahan SUTT 150 kV

Kegiatan ini tidak hanya sebatas pemberian donasi, tetapi juga diisi dengan sesi pembacaan buku oleh anggota PIKK untuk memberikan nilai-nilai positif kepada anak-anak di panti asuhan. Diharapkan, kegiatan ini dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan kepribadian mereka.

“Kami sangat senang bisa berkontribusi dalam kegiatan ini. Melihat senyum anak-anak saat menerima donasi adalah kebahagiaan tersendiri bagi kami. Kami berharap kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut,” ungkap Yanti, Perwakilan Pengurus PIKK PLN.

Baca Juga: Jelang HLN, PLN UIP JBT Kunjungi Sekda Purwakarta Tingkatkan Sinergi Bangun Sistem Ketenagalistrikan

Srikandi PLN memainkan peranan penting dalam pengorganisasian kegiatan ini, dengan mengkoordinasi berbagai sumber daya dan menjalin kerja sama antara semua pihak yang terlibat. “Kami percaya bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan kebahagiaan. Melalui kolaborasi ini, kami ingin memastikan bahwa anak-anak di Panti Asuhan Baitul Arief dapat merasakan kasih sayang dan perhatian dari kami,” ujar Kusyanti, Ketua Srikandi PLN UIP JBT.

Aksi “Berbagi Kebahagiaan” ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan Srikandi PLN, PIKK PLN UIP Jawa Bagian Tengah, dan YBM PLN untuk terlibat aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya anak-anak yang membutuhkan. (*)

Penulis/Editor: Redaksi.

Artikel Kolaborasi Srikandi PLN, PIKK Dan YBM PLN Ajak Anak-anak Panti Asuhan Baitul Arief Meraih Mimpi pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Acara ini merupakan kelanjutan dari rangkaian program pengembangan ASN Kabupaten Subang, yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dengan mengangkat tema “Asah Potensi dan Raih Prestasi Wujudkan Karya Utama Satya Negara”.

Seminar ini diikuti oleh 300 ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang, yang selanjutnya akan mengikuti Test Eligibility untuk menentukan kelayakan mendapatkan beasiswa LPDP.

Kegiatan ini terlaksana berkat kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Subang dan PT Garuda Tri Eka, sebagai pelaksana Program Kereta Beasiswa.

Baca Juga: PTPN IV Unit Ajamu Serahkan Bantuan TJSL Pembangunan Masjid di Desa Meranti Paham Labuhanbatu

Kepala BKPSDM Kabupaten Subang Drs. Dadang Darmawan dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan yang kini dilaksanakan diawali dari keresahan dan juga kecintaan Pj. Bupati Subang atas Kabupaten Subang, terlebih Subang kedepan akan didorong oleh hadirnya beberapa kawasan industri.

Akan perkembangan Subang tersebut, akhirnya Pj. Bupati Subang menginisiasi untuk menghadirkan kegiatan Kereta Beasiswa bagi para ASN untuk menyambut masa depan.

“Beliau memerintahkan kepada kami untuk mendorong ASN untuk siap menyambut masa digital dan teknologi di masa yang akan datang,” ujar Dadang.

Pimpinan Garuda Tri Eka Putri Husna, S.S.T.M.,M.Pd sebagai pelaksana kegiatan menyampaikan bahwa kegiatan Kereta Beasiswa LPDP yang kini dilaksanakan merupakan kegiatan beasiswa yang pertama dilaksanakan di Indonesia.

Putri juga menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu bentuk perhatian dari Pj. Bupati Subang dan Pemerintah Kabupaten Subang terhadap para ASN nya, sehingga kedepannya para ASN mampu bersaing dan siap untuk menghadapi masa depan.

Baca Juga: Kado Manis Jelang HLN Ke-79, Kanwil BPN Jateng Serahkan 16 Sertifikat Aset Tanah PLN

“Kita berada di gerbong kereta, bapak ibu sangat beruntung, yang mengikuti kegiatan ini. Ini Merupakan kegiatan satu-satunya yang diselenggarakan di Indonesia, Pemda memperhatikan ASN nya,” sebut Putri.

“Beliau memikirkan ASN siap atau tidak untuk subang kedepan, beliau memikirkan sampai kesana,” tambahnya.

Sementara itu, Pj. Bupati Subang dalam sambutannya menyampaikan bahwa Subang mempunyai potensi yang sangat luar biasa. Namun, dirinya resah dan khawatir, sumber daya yang ada di Subang tersebut tidak dikelola dengan baik, sehingga tidak memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Akan hal tersebut, Pj. Bupati Subang menjelaskan bahwa kegiatan yang saat ini dilaksanakan merupakan salah satu kegiatan untuk dapat menyelesaikan keresahan dan kekhawatiran tersebut.

Pj. Bupati menjelaskan bahwa dirinya menginginkan ke depan birokrasi yang ada di Kabupaten Subang mempunyai kompetensi, mempunyai skill, kapasitas dan kapabilitas dalam mengelola Subang ke depan, termasuk mentransfer pengetahuannya kepada masyarakat yang ada di sekelilingnya. (*)

Penulis/Editor: Redaksi.

Artikel Buka Seminar LPDP Kereta Beasiswa, Pj. Bupati Subang: Untuk meningkatkan Kompetensi pertama kali tampil pada Ini Sumut.