Kali ini, kecelakaan kerja terjadi di PLTU Sukabangun, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalbar, Rabu (21/01/2026) sore.

Baca juga : Jalan Penghubung Asahan-Simalungun di Bandar Paser Mandoge Dua Tahun Dibiarkan Longsor

Berdasarkan informasi, insiden maut itu berawal dari jatuhnya empat pekerja dari cerobong pembuangan setinggi sekitar 50 meter. Akibatnya, dua orang meninggal dunia, sementara dua lainnya menderita luka serius hingga harus menjalani perawatan medis.

Baca juga : Ungkap Penyebab Tabrakan KAI Vs Avanza di Tebing Tinggi, Korlantas Mabes Polri Turunkan Alat Canggih

Kabar di lokasi kejadian menyebutkan, peristiwa tragis itu terjadi sekitar pukul 16.30 WIB. Keempat korban merupakan karyawan perusahaan pihak ketiga yang bertugas sebagai tenaga kebersihan di area cerobong PLTU Sukabangun.

Menurut informasi, ketika terjadi, para pekerja tengah melakukan pembersihan corong blower debu sisa pembakaran batu bara. Sekitar 30 menit setelah pekerjaan dimulai, pegangan yang dilas pada dinding plat cerobong diduga runtuh secara tiba-tiba.

Akibatnya, para pekerja nahas itu jatuh dari ketinggian dan terhempas ke tanah. Suara benturan keras disertai getaran kuat sempat mengundang perhatian rekan kerja di sekitar lokasi, yang kemudian memberikan pertolongan awal. Bahkan dari isu yang beredar, seluruh korban sempat tertimbun abu sisa pembakaran batubara.

Dari keempat korban, dua orang masing-masing berinisial J (35) dan R (32) dinyatakan meninggal dunia. Keduanya merupakan warga Sukabangun Dalam. Sedangkan dua korban lainnya, A (38) dan H (30), hingga Rabu malam masih menjalani penanganan medis.

Tim SAR bersama pihak keamanan PLTU Sukabangun telah melakukan proses evakuasi korban. Aparat berwenang kini melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kecelakaan, termasuk kemungkinan adanya kelalaian atau pelanggaran prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Sayangnya, sejauh ini lagi-lagi manajemen di PLTU Sukabangun hingga pihak Direksi PLN Nusantara Power Services (NPS) selalu pihak pengelola pembangkit tersebut, termasuk sang Dirut Jakfar Sadiq, memilih bungkam dan enggan berkomentar atau peristiwa yang merenggut nyawa kedua pekerja.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO) sekaligus Koordinator Nasional Relawan Listrik Untuk Negeri (Kornas RE-LUN) Teuku Yudhistira mengatakan, bahwa hal ini jelas membuktikan bobroknya manajemen PLN NPS .

Indikasinya, kata Yudhistira, dengan tidak pedulinya para pimpinan di perusahaan itu dalam memaksimalkan sistem K3, sehingga kecelakaan kerja bisa berulang.

“Katanya PLN mengutamakan K3, bahkan tiap tahun merayakan bulan K3. Tapi faktanya, kok kecelakan kerja bisa terus berulang?. Ini menyangkut nyawa manusia lho, hal azasi juga bagi setiap orang termasuk pegawai itu bisa kerja tetap sehat dan selamat. Kok pimpinan NPS seolah tidak mempedulikan hal ini,” kecamnya, Jumat (23/01/2026).

Semestinya, kata dia, kejadian di PLTU Ketapang bisa menjadi pelajaran berharga, sehingga peristiwa serupa bisa diminimalisir.

“Makanya bagi saya, jangan saling tuduh siapa yang benar atau salah. Intinya ini bukti kebobrokan kepemimpinan Dirut NPS. Tidak berlebihan rasanya yang bersangkutan dipecat dari jabatannya dan diperiksa atas kelalain yang dibuat anak buahnya,” tegas Yudhis.

Di samping itu, Yudhis berharap agar aparat penegak hukum di Kalimantan Barat serius menyelidiki kasus ini hingga tuntas dan transparan agar jadi masukan bagi PT PLN (Persero) dalam menempatkan orang-orang yang kredibel.

Sementara itu, Dirut PLN NPS Jakfar Sadiq ketika dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp, hingga berita ini diterbitkan, belum memberikan balasan. (*)

Penulis/ Editor : Redaksi

Artikel Belum Genap Setahun Sudah 3 Tewas Pekerja di PLTU, Kornas RE-LUN : Dirut PLN NPS Pantas Dipecat pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Kegiatan ini menjadi magnet antusiasme masyarakat, terbukti dengan ribuan pengunjung mall yang memadati booth layanan paspor sejak pagi hingga malam hari.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Barat, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa Karnaval Keimigrasian 2025 ini hadir untuk menjawab kebutuhan dan mendekatkan layanan Imigrasi kepada masyarakat.

Baca Juga: Terima Audensi Ombudsman RI, Wali Kota : Pemko Tebing Tinggi Siap Koordinasi Pengawasan dan Tingkatkan Layanan Publik

“Dilaksanakan di mall dan di hari libur, Sabtu dan Minggu, agar masyarakat diberi kemudahan dan kenyamanan dalam membuat paspor dan memperpanjang izin tinggal bagi warga negara asing di wilayah Pontianak dan sekitarnya,” ujar Wahyu Hidayat.

Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak dan jajaran serta pihak-pihak yang terlibat yang mendukung dan menyukseskan kegiatan Karnaval Keimigrasian 2025 ini.

Masyarakat sangat antusias untuk mendapatkan paspor sehingga 600 kuota layanan paspor yang disiapkan, dibagi masing-masing 300 kuota per hari pada Sabtu dan Minggu, habis hanya dalam beberapa jam sejak kuota dibuka melalui layanan M-Paspor.

Baca Juga: Imigrasi Kalbar dan Ombudsman RI Perkuat Kolaborasi Pelayanan Publik Dalam Pencegahan TPPO

“Kegiatan seperti ini akan terus kami laksanakan sebagai bagian dari wujud Imigrasi yang responsif dan adaptif serta memberikan kemudahan terhadap masyarakat yang membutuhkan layanan keimigrasian,” ujar Sam Fernando, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak.

Karnaval Keimigrasian 2025 ini menghadirkan berbagai layanan dan kegiatan, antara lain Booth Layanan Paspor, Layanan Informasi Keimigrasian, Layanan Izin Tinggal Keimigrasian bagi Warga Negara Asing, Pemeriksaan Kesehatan Gratis, dan Pameran Hasil Karya Warga Binaan Pemasyarakatan se-Kota Pontianak.

Selain itu ada juga Pameran UMKM bekerja sama dengan Dekranasda Kota Pontianak, Layanan Konsultasi Konsulat Malaysia Pontianak, pembagian 100 paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan, dan Talkshow Keimigrasian bertema “Travelling Nyaman dan Aman ke Luar Negeri”.

Baca Juga: Kinerja Kejaksaan Tebing Tinggi Kembali Disorot, DPD MPR Gelar Aksi Tuntut Kinerja Penyidik

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (KEMENIMIPAS) ke-1, yang diselenggarakan serentak di berbagai wilayah Indonesia.

Di Pontianak, kegiatan ini dirancang sebagai bentuk komitmen Imigrasi dalam mendekatkan layanan keimigrasian kepada masyarakat sekaligus memberikan edukasi mengenai tugas dan fungsi keimigrasian. (*)

Penulis/Editor: Redaksi.
Sumber: Humas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak.

Artikel Karnaval Imigrasi 2025 Sukses: Booth Layanan Paspor Imigrasi Pontianak Diserbu Ribuan Pengunjung pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat kolaborasi lintas instansi dalam mencegah dan menangani TPPO di wilayah perbatasan Kalimantan Barat.

Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Kalbar, Wahyu Hidayat, hadir dalam seminar yang turut menghadirkan Anggota Ombudsman RI, Dr. Johanes Widijantoro, sebagai narasumber utama.

Baca Juga: Kinerja Kejaksaan Tebing Tinggi Kembali Disorot, DPD MPR Gelar Aksi Tuntut Kinerja Penyidik

Ia didampingi narasumber lainnya, yaitu Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie, dan Kapolres Singkawang, AKBP Dody Yudianto Arruan.

Dalam sambutannya, Wahyu Hidayat menyoroti tingginya risiko TPPO/TPPM (Tindak Pidana Penyelundupan Manusia) akibat posisi Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

Kondisi tersebut memicu meningkatnya pelanggaran keimigrasian, khususnya perlintasan ilegal.

Baca Juga: Syukuran Bertambah Usia di 43 Tahun, Wali Kota Tebing Tinggi Santuni 250 Yatim Piatu

“Oleh karena itu, Imigrasi terus memperkuat pengawasan dan deteksi dini melalui pelayanan paspor, serta pengawasan intensif di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN),” tegas Wahyu.

Anggota Ombudsman RI, Dr. Johanes Widijantoro, menegaskan bahwa TPPO masih menjadi tantangan bersama.

Ia memaparkan sejumlah faktor yang mendorong kerentanan korban, seperti faktor ekonomi, akses perbatasan yang terbuka, pemalsuan dokumen, serta rendahnya pengetahuan masyarakat.

Baca Juga: Pertemuan Dengan Kementerian Komdigi, Yudhis Harap IWO Bisa Berkolaborasi Dengan Komdigi

“Ombudsman mendorong penguatan pelayanan publik yang kolaboratif melalui edukasi masyarakat, peningkatan kapasitas petugas, serta pembangunan sistem ‘One Data TPPO’ untuk pengawasan yang terintegrasi,” ujar Dr. Johanes.

Sementara itu, Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie, menekankan pentingnya pengawasan layanan publik dalam mencegah TPPO.

Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Singkawang saat ini tengah memfinalkan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO sebagai dasar koordinasi dan respons daerah.

Baca Juga: Blackout Aceh Hingga Kebakaran di Palmerah Jadi Momok, Bukti Kinerja Direksi PLN Semakin Bobrok

Kapolres Singkawang, AKBP Dody Yudianto Arruan, turut memaparkan berbagai modus operandi TPPO, mulai dari pengiriman melalui jalur darat menuju Malaysia, pemalsuan identitas, rekrutmen melalui media sosial, hingga penipuan tawaran pekerjaan.

Ia mengakui bahwa tantangan terbesar adalah perbedaan Standar Operasional Prosedur (SOP) antarinstansi, kesulitan pembuktian lintas negara, dan keterbatasan anggaran.

“Integrasi SOP, penguatan pengawasan perbatasan, dan sistem data TPPO yang terpadu sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan ini,” jelas Kapolres.

Baca Juga: Konektivitas Pembangunan Tol Betung-Tempino-Jambi Dikebut, Progres Meningkat

Komitmen Imigrasi untuk Penguatan Pengawasan dan Layanan Humanis

Menutup sesi tersebut, Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Kalbar, Wahyu Hidayat, menegaskan komitmen Imigrasi untuk terus memperkuat koordinasi dengan Ombudsman, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan seluruh pemangku kepentingan.

“Imigrasi Kalbar juga akan meningkatkan kualitas SDM, memperluas ruang dialog publik, dan memperkuat pelayanan yang humanis sebagai bagian dari upaya mencegah maladministrasi dan memperkokoh pengawasan keimigrasian di wilayah perbatasan,” pungkas Wahyu Hidayat. (*)

Penulis/Editor: Redaksi.

Artikel Imigrasi Kalbar dan Ombudsman RI Perkuat Kolaborasi Pelayanan Publik Dalam Pencegahan TPPO pertama kali tampil pada Ini Sumut.