Berdasarkan penyelidikan menyeluruh, tidak ditemukan hubungan antara pemberian vaksin Campak-Rubella (MR) dengan kematian anak tersebut.

Baca juga : Tanam Ganja Hingga 20 Batang, Petani di Dairi Diringkus Polsek Tanah Pinem Polres Dairi

Pengumuman ini disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Sergai, dr. Novrizal Lubis, M. Kes, didampingi Sekretaris Dinas Kesehatan Sergai, Yani Aisyah Nasution, S.Kep,Ns, MKM, saat mengunjungi kediaman keluarga korban di Dusun II, Desa Payalombang, Sabtu (26/09/2026).

Penyelidikan dilakukan bersama Komda KIPI Sumatera Utara, Dinas Kesehatan Provinsi Sumut, pihak rumah sakit, Puskesmas Payalombang, serta tenaga vaksinator setelah muncul informasi yang mengaitkan kematian balita dengan pemberian imunisasi.

“Kami langsung bertindak cepat. Mendatangkan tim ahli dari Komda KIPI Provinsi beserta Dinas Kesehatan Provinsi untuk mendalami kejadian ini,” ujar novrizal.

Hasil kajian kemudian dibahas dalam pertemuan daring pada Jumat (18/09/2026) yang melibatkan Ketua dan Anggota Komnas KIPI, Direktur Imunisasi Kementerian Kesehatan, BPOM, perwakilan WHO Indonesia, serta seluruh pihak terkait.

Berdasarkan pemeriksaan medis, balita mengalami muntah dan diare hebat, disusul demam serta kejang. Kejang diduga dipicu ketidakseimbangan elektrolit akibat dehidrasi, bukan efek vaksin.

“Kesimpulannya tidak ada kaitannya pemberian vaksin dengan kejadian ini. Gejalanya muncul terlalu cepat dan tidak sesuai dengan pola KIPI pasca imunisasi MR,” tegas dr. Novrizal.

Ia menjelaskan reaksi demam akibat vaksin MR umumnya muncul pada hari ke-5 hingga ke-7 setelah penyuntikan. Sementara pada kasus ini, gejala diare dan muntah muncul hanya dalam hitungan jam, sehingga dipastikan bukan efek dari vaksinasi.

Kepala Puskesmas Payalombang, Krisnawati Situmorang, S.Tr.Keb., MKM., mengimbau masyarakat tidak terprovokasi informasi yang belum terverifikasi.

“Jangan terpengaruh berita hoaks. Kami tetap berpegang pada hasil Komnas KIPI tidak ada hubungan dengan vaksin. Tetap bawa anak ke posyandu untuk imunisasi sesuai jadwal,” ajaknya.

Krisnawati menegaskan imunisasi krusial untuk mencegah wabah penyakit menular. Dokumen hasil pemeriksaan dan resume medis akan diserahkan kepada keluarga setelah proses administrasi dan penandatanganan dari pihak provinsi selesai.

Dalam kunjungan kerumah orang tua korban turut hadir Sekcam Tebing Tinggi Mulya Hadi, SP, MP., Kasi Trantib Roy Ginting, SH., BhabinkamtibmasPolsek Tebing Tinggi Bripka Normansyah. (*)

Penulis : Roy Manroe
Editor : Redaksi

Artikel Pasca Imunisasi, Hasil Kajian Komnas KIPI : Kematian Balita di Payalombang Sergai Tidak Terkait Vaksin MR pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Baca juga :;Viral Dugaan Kekerasan Anak di Sergai, Polisi Pastikan Proses Hukum Berjalan Transparan

Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan sarana penanganan medis penyakit jantung dan bedah saraf tersebut dapat segera dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

Di sela-sela peninjauan fasilitas modern tersebut, Wali Kota menyampaikan bahwa hadirnya Cath Lab menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas dan taraf pelayanan kesehatan daerah.

“Kehadiran saya hari ini bersama Wakil Ketua I DPRD, Pimpinan Komisi I DPRD, dan anggota DPRD, ke RSUD Dr. H. Kumpulan Pane, melihat situasi dan kondisi. Kita juga sudah meninjau langsung Cath Lab, bantuan dari Kemenkes RI. Insyaallah bisa beroperasi bulan Januari 2027 mendatang,” ujar Wali Kota.

Wali Kota turut menyampaikan apresiasi serta terima kasih kepada pemerintah pusat atas perhatian besar yang diberikan kepada Kota Tebing Tinggi. Tak hanya Cath Lab, rumah sakit milik Pemko Tebing Tinggi ini juga dijadwalkan menerima unit CT Scan baru pada bulan depan guna melengkapi sarana diagnostik medis.

“Terima kasih kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan Kemenkes yang telah peduli memperhatikan Kota Tebing Tinggi. Setelah Cath Lab, insyaallah unit CT Scan juga menyusul bulan depan sehingga bisa langsung dioperasikan di RSUD dr. H. Kumpulan Pane,” tambahnya.

Menurut Wali Kota, kelengkapan fasilitas canggih seperti Cath Lab sangat mendesak mengingat posisi strategis Kota Tebing Tinggi. Selama ini, RSUD dr. H. Kumpulan Pane menjadi tumpuan rujukan medis bagi masyarakat dari kabupaten tetangga, seperti Serdang Bedagai, Simalungun, hingga Batu Bara, termasuk warga dari kawasan Bandar Khalipah dan Sipispis.

Dengan terus bertambahnya fasilitas medis terpadu ini, Wali Kota mendorong seluruh jajaran manajemen dan tenaga medis rumah sakit untuk diimbangi dengan pelayanan prima guna membangun rasa kepercayaan (trust) masyarakat.

Turut hadir mendampingi Wali Kota dalam peninjauan tersebut antara lain Wakil Ketua I DPRD Muhammad Ikhwan, Ketua Komisi I DPRD Hiras Gumanti Tampubolon, anggota DPRD Fadli Umam, Sekretaris Daerah Kota H. Erwin Suheri Damanik, Direktur RSUD dr. H. Kumpulan Pane drg. Lili Marliana, Kepala Dinas Kesehatan dr. Fitri Sari Saragih, Dewan Pengawas RSUD dr. H. Kumpulan Pane dr. Sara Bintang Saragih, serta jajaran manajemen rumah sakit. (*)

Penulis : Hans
Editor : Redaksi

Artikel Wali Kota : Cath Lab di RSUD Kumpulan Pane Tebing Tinggi, Langkah Strategis Tingkatkan Kualitas dan Taraf Pelayanan Kesehatan pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Baca juga : Uji Coba Contraflow di KM 55 Tol Binjai-Langsa, Hutama Karya Lakukan Pemeliharaan Jembatan Batang Serangan

Mengawali sambutannya, Wali Kota menyampaikan apresiasi atas penurunan angka stunting di Kota Tebing Tinggi yang tercatat mengalami penurunan secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

“Dari 2,1 persen pada tahun 2023 menjadi 1,5 persen pada tahun 2025, ini angka yang sangat signifikan, alhamdulillah. Ini tidak lepas dari doa dan dukungan Bapak dan Ibu sekalian, serta seluruh stakeholder,” ujar Wali Kota.

Lebih lanjut, Wali Kota menegaskan bahwa Germas memiliki peran yang sangat strategis dalam menekan angka stunting. Pencegahan stunting, menurutnya, harus dimulai dari lingkungan keluarga yang sehat, mencakup kondisi ibu yang sehat sebelum dan selama masa kehamilan, pemberian ASI eksklusif pada bayi, asupan gizi seimbang bagi balita, imunisasi lengkap, pemantauan pertumbuhan secara rutin, hingga penyediaan sanitasi lingkungan yang baik.

“Seluruh upaya tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi Germas,” tegas Wali Kota.

Wali Kota pun berharap sinergi dan kolaborasi yang solid antar pemangku kepentingan dalam menggerakkan Germas dan pencegahan stunting dapat terus terjaga secara berkelanjutan.

“Tolong hadir di tengah-tengah masyarakat, bersama kader Posyandu dilibatkan. Dengan memohon ridho dari Allah SWT, kegiatan ini saya buka secara resmi dan terbuka untuk umum,” pungkas Wali Kota.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi, dr. Fitri Sari Saragih, selaku ketua panitia melaporkan tren positif penurunan prevalensi stunting di Kota Tebing Tinggi.

“Tahun 2023 sebanyak 2,1 persen, tahun 2024 sebanyak 1,7 persen, dan tahun 2025 sebanyak 1,5 persen. Hal ini tentu tidak lepas dari arahan dan bimbingan Bapak Wali Kota beserta seluruh stakeholder serta dinas terkait yang beririsan dengan upaya pencegahan stunting ini,” ungkap Kadis Kesehatan.

Ia menambahkan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, serta peran aktif pemerintah, masyarakat, dan seluruh pihak terkait melalui pergerakan Germas dalam mendukung upaya penurunan dan pencegahan stunting di Kota Tebing Tinggi.

Rangkaian kegiatan tersebut kemudian dilanjutkan dengan penyerahan bantuan vitamin, peninjauan pelayanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) serta posyandu di Pustu Persiakan, dan ditutup dengan sesi foto bersama.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Camat Padang Hulu Nanda Aulia Yusuf, para Lurah se-Kecamatan Padang Hulu, dan para tamu undangan. (*)

Reporter. : Hans
Editor : Redaksi

Artikel Kampanye Germas dan ISPS Tebing Tinggi 2026 Dibuka, Wali Kota Apresiasi Penurunan Stunting Secara Signifikan pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Layanan Catheterization Laboratory ini kini dapat diakses oleh masyarakat dengan penjaminan BPJS Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepastian ini disampaikan langsung oleh Direktur RSUD dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar, drg. Irma Suryani, M.KM., saat memberikan keterangan pada Sabtu (4/7/2026).

Baca Juga: Bongkar Jaringan Narkoba di Dolok Masihul, Satres Narkoba Polres Sergai Tangkap Tiga Pelaku

Ia memastikan layanan Cathlab atau Catheterization Laboratory tersebut telah beroperasi kembali dan siap melayani pasien peserta BPJS.

Ia menjelaskan bahwa Cathlab merupakan ruang tindakan medis yang dilengkapi teknologi canggih berbasis sinar-X.

Teknologi ini dirancang khusus untuk mendiagnosis berbagai kelainan pada organ jantung maupun sistem pembuluh darah pasien.

Baca Juga: Semen Langka dan Harga Meroket di Asahan-Batu Bara, Warga Curiga Ada Permainan Harga

Metode yang digunakan dalam layanan ini bersifat minimal invasif, sehingga penanganan dapat dilakukan tanpa perlu melakukan operasi besar yang menyakitkan dan berisiko tinggi bagi pasien.

Kehadiran kembali layanan ini menjadi kabar baik bagi masyarakat Pematangsiantar dan wilayah sekitarnya.

Pasalnya, warga kini tidak perlu lagi pergi jauh ke rumah sakit lain untuk mendapatkan penanganan gangguan jantung yang memadai.

Baca Juga: LSM STRATEGI Siap Tindaklanjuti Temuan BPKP Sumut Pada Sejumlah SMA/SMK di Sergai dan Kota Tebing Tinggi TA 2025

Terlebih lagi, layanan ini sudah terintegrasi dengan jaminan BPJS Kesehatan, sehingga meringankan beban biaya pengobatan bagi masyarakat yang membutuhkan penanganan medis tersebut. (*)

Penulis: Mario.
Editor: Ronald Pasaribu.

Artikel RSUD dr. Djasamen Saragih Pematangsiantar Kembali Buka Layanan Cathlab, Bisa Dijamin BPJS Kesehatan pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Ia mengatakan perombakan pimpinan BGN merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

Baca juga : Minyak Bumi Hasil Iilegal Drilling di PT Petro Muba – BUMD Musi Banyuasin Jadi Temuan DJPKN VII, Transaksi Capai Rp 1,7 T

“Pergantian Anggota Kabinet merupakan Hak mutlak penuh Bapak Presiden RI. Beliau paham betul yang terbaik untuk melaksanakan program kerja yang dicanangkan,” kata Dadan kepada wartawan, Rabu (03/06/2026).

Dia menyampaikan terima kasih karena telah diberikan kesempatan menjadi Kepala BGN dan anggota Kabinet Merah Putih. Dadan meyakini kepemimpinan Prabowo dapat membawa kesejahteraan untuk masyarakat Indonesia.

“Saya berterima kasih tidak terhingga karena telah diberi kesempatan menjadi Anggota Kabinet Merah Putih yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya,” tuturnya.

“Insya Allah, beliau akan sukses memimpin bangsa Indonesia dan membawa kesejahteraan pada seluruh masyarakat,” sambung Dadan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) serta dua Wakil Kepala BGN lainnya yakni, Letjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung dan Irjen (Purn) Sony Sanjaya.

Prabowo lantas mengangkat Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana. Nanik sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN.

Kemudian, Prabowo menunjuk Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN yang baru. Keduanya menggantikan Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya yang dicopot Prabowo.

Adapun pencopotan Dadan dan dua Wakil Kepala BGN tersebut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan Presiden Prabowo. Selain itu, Prabowo juga mendengarkan dan menerima masukan dari berbagai pihak tekait pelaksanaan program MBG selama 1,5 tahun.

“Baik dari kementerian terkait maupun dari masyarakat termasuk dari para penerima manfaat dari program makan bergizi gratis yang dilaksanakan Badan Gizi Nasional,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (02/06/2026). (*)

Sumber : Liputan 6
Editor : Redaksi

Artikel Jabatan Kepala BGN Dicopot, Dadan Buka Suara pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Pasalnya, oknum berinisial M diduga menyuruh para calon pekerja/relawan SPPG untuk menandatangani surat pernyataan bahwa mereka calon relawan SPPG warga masyarakat Desa Marjanji tidak dipungut biaya dalam proses perekrutan relawan SPPG progam Makan Bergizi Gratis (MBG) dibawah naungan Badan Gizi Nasional (BGN) tersebut.

Baca juga : Ketua IWO Bantaeng Jadi Korban Pembacokan, Zulkifli Thahir Minta APH Bertindak Tegas

Padahal faktanya, para calon relawan SPPG Dusun 5 Desa Marjanji mengaku telah dipungut (dimintai) uang diduga pungli, dengan cara dibandrol sebesar Rp 4 juta, dengan iming-iming agar para calon relawan dapat diproses dan dijanjikan akan diterima bekerja sebagai relawan di SPPG setelah menyetorkan uang sebesar Rp 4 juta.

Setelah dugaan pungli yang dilakukan oknum berinisial M tersebut mencuat viral ke publik, oknum berinisial M diduga mencoba mencari “ilmu selamat” dengan cara diduga sengaja membuat surat pernyataan bahwa perekrutan relawan SPPG Marjanji tidak dipungut biaya.

Oknum berinisial M diduga mengkoordinir dan mengintervensi para calon relawan warga Desa Marjanji untuk menandatangani surat pernyataan diatas materai yang diduga kuat isinya telah dikonsep dan sudah dipersiapkan sebelumnya.

Tak hanya surat peryataan, calon relawan juga disuruh berfoto dengan memegang beberapa lembar uang kertas pecahan Rp 50 ribu tanpa diberitahukan untuk apa mereka difoto seperti itu.

Baca juga : Takut Jeratan Hukum, Oknum Terduga Pelaku Pungli Rekrutmen Relawan SPPG Marjanji Transfer Uang Korban

Diduga pengelola SPPG Marjanji melalui oknum berinisial M melakukan hal tersebut untuk “cuci tangan” dan ingin membersihkan diri dari dugaan pungli yang telah dilakukan kepada masyarakat Desa Marjanji.

“Kami takut loh bang, kami disuruh tanda tangan surat pernyataan tidak dipungut biaya diatas materai, kami takut sebenarnya, tapi kami butuh pekerjaan, kami takut, gak berani, kami ini apalah taunya, disuruh ngikut aja,” ungkap sejumlah orang ibu rumah tangga warga Desa Marjanji yang merasa ketakutan dan meminta identitas mereka tidak dituliskan.

Disebutkan warga, calon relawan SPPG sengaja difoto dengan memegang beberapa lembar uang kertas pecahan Rp 50 ribu dengan jumlah tertentu, diduga foto itu digunakan untuk membuat laporan kepada pihak BGN agar seolah-olah uang para calon relawan SPPG yang diduga dipungli telah dikembalikan oleh oknum berinisial M.

“Kemarin disuruh foto pegang uang, di ruang MBG (Ruangan SPPG), entah apa maksudnya, enggak tau itu foto buat apa, karena nggak boleh dibaca, kami tanya pun dimarahi, gak usah tanya-tanya, disuruh foto aja kok payah kali, gitu katanya,” kesal salah satu calon relawan SPPG menyampaikan.

Faktanya, calon relawan SPPG mengaku bahwa uang mereka yang diduga dipungli oleh oknum berinisial M hingga sampai saat ini masih belum dikembalikan.

Sebelumnya diberitakan, oknum berinisial M diduga takut terjerat hukum, sehingga salah satu calon relawan SPPG yang menyetorkan uangnya melalui transfer, tiba-tiba secara diam-diam telah dikembalikan sebesar Rp 4 juta walaupun tanpa diminta.

“Dah dipulangkan, aku pun gak tau tiba-tiba dah ditransfer,” ungkap masyarakat yang tidak ingin namanya ditulis.

Sedangkan calon relawan SPPG lainnya yang memberikan uang secara tunai, mengaku bahwa uang mereka belum dikembalikan oleh oknum berinisial M, walaupun sudah dicoba diminta beberapa kali kepada M.

Oknum M diduga mengatakan bahwa uang dari calon relawan SPPG tersebut sudah tidak ada padanya, dengan alasan sudah disetorkan kepada orang lain.

“Belum ada dipulangkan uang kami, udah ku minta tapi gak dikasi, katanya uangnya udah gak ada sama dia, padahal hutang sana sini aku uang itu loh, maksudnya aku minta pulangkan biar bisa bayar hutang, karena aku hutang uang itu biar bisa anak ku kerja, tapi sampai sekarang belum kerja,” ungkap ibu rumah tangga yang kerjanya serabutan ini dengan nada sedih.

Terkait adanya keluhan dan keresahan dari masyarakat Desa Marjanji tersebut, awak media telah melakukan konfirmasi kepada Nurhasanah selaku Korwil MBG Sergai.

Nurhasanah menyampaikan bahwa permasalahan terkait perekrutan calon relawan tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengelola SPPG.

“Terkait perekrutan relawan jelas secara juknis 401.1 BGN adalah tanggungjawab PIC (penanggungjawab) yayasan ataupun mitra dapur. sesuai data portal mitra dapur di dusun 5 adalah SPPG Marjanji dengan Yayasan Arzy Smart dengan nama PIC yg terdata Risky Surya Nanda Putra,” balas Korwil MBG Sergai.

Ia juga menyampaikan bahwa saat ini permasalahan dugaan pungli tersebut sedang ditindaklanjuti oleh Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Sumatera Utara, sebagai unit pelaksana teknis dibawah BGN.

“Perihal kasus dugaan pungli sudah di tindak lanjuti oleh KPPG Sumut, kami sedang menunggu petunjuk lanjutan dari pimpinan,” jelas Korwil MBG Sergai ini.

Sementara, Kapolsek Sipispis Iptu Herman Sinaga menanggapi adanya keresahan dan keluhan dari masyarakat tersebut menyampaikan, jika ada informasi dari masyarakat seperti itu, agar dapat disampaikan langsung kepada penyidik Sat Reskrim Polres Tebing Tinggi.

“Kan sudah dilaporkan dan sedang dalam proses di reskrim, kalau ada perkembangan seperti ini sampaikan saja lagi ke penyidik,” balas Kapolsek Sipispis.

Sedangkan dan Camat Sipispis Herbin Damanik selaku Muspika Kecamatan Sipispis saat dikonfirmasi awak media hanya menjawab singkat.

Nanti ya, saya sedang rapat,” balas Camat Sipispis saat dikonfirmasi.

Di waktu yang berbeda, saat dikonfirmasi terkait adanya keluhan dan keresahan dari masyarakat tersebut kepada Kasat Reskrim Polres Tebing Tinggi, Iptu Dr. Herikson Siahaan melalui chat whatsapp.

“Saya cek ke penyidik ya bang,” balas Kasat Reskrim Polres Tebing Tinggi.

Kapolres Tebing Tinggi AKBP Rina Frillya melalui Kasi Humas Polres Tebing Tinggi, AKP Mulyono, menghimbau kepada masyarakat Desa Marjanji agar tidak takut untuk menyampaikan pengaduan yang dialami masyarakat kepada Polres Tebing Tinggi.

Namun, saat awak media melakukan konfirmasi kepada oknum berinisial M secara berulangkali, tidak mendapatkan jawaban. (*)

Penulis/ Editor : Redaksi

Artikel Setor Rp 4 Juta, Calon Relawan SPPG di Desa Marjanji – Sergai Disuruh Tandatangani Surat Pernyataan Tidak Dipungut Biaya pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Baca juga : 11 SPPG di Tebing Tinggi Belum Kantongi SLHS, Satgas Disiapkan Untuk Penegakan Sanksi

Seorang oknum berinisial “M” yang diduga terlibat dalam pungli perekrutan relawan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), disebut-sebut tiba-tiba dan diam-diam mengembalikan uang sebesar Rp4 juta kepada salah seorang calon pekerja SPPG.

Pengembalian uang itu diduga dilakukan karena oknum tersebut khawatir terseret persoalan hukum setelah kasus dugaan pungli mencuat ke publik.

Padahal sebelumnya, para calon pekerja SPPG mengaku dimintai uang sebesar Rp4 juta dengan iming-iming agar dapat diproses dan diterima bekerja di dapur SPPG Desa Marjanji.

Bahkan, para calon pekerja disebut diancam tidak akan diterima bekerja apabila uang yang disetor tidak sesuai dengan nominal yang telah ditentukan.

“Dah dipulangkan, aku pun gak tau tiba-tiba dah ditransfer,” ungkap salah seorang warga identitasnya minta dirahasiakan.

Menurutnya, alasan pengembalian uang tersebut karena dapur MBG disebut belum jelas kapan akan mulai beroperasi.

“Katanya MBG masih belum tahu entah kapan mulai beroperasi, makanya dipulangkan uangnya,” ujarnya.

Namun, kejanggalan diduga terjadi karena pengembalian uang hanya dilakukan kepada orang-orang tertentu saja.

Sementara sejumlah calon pekerja lainnya mengaku hingga kini uang mereka belum juga dikembalikan, meski telah berulang kali diminta.

“Belum ada dipulangkan uang kami, udah ku minta tapi gak dikasih. Padahal hutang sana sini aku uang itu loh, maksudnya aku minta dipulangkan biar bayar hutang, karena aku hutang uang biar bisa anakku kerja, tapi sampai sekarang belum kerja,” ungkap seorang ibu rumah tangga lainnya dengan nada sedih.

Diduga, uang yang dikembalikan merupakan setoran yang dilakukan melalui transfer sehingga memiliki bukti transaksi. Sedangkan calon pekerja lain yang menyerahkan uang secara tunai disebut belum menerima pengembalian karena tidak memiliki bukti penyerahan.

Masyarakat menduga oknum berinisial M sengaja memilih-milih dalam mengembalikan uang tersebut agar seolah-olah dugaan pungli batal terjadi dan untuk menutupi persoalan dari perhatian publik.

Tak hanya itu, warga juga mengaku diminta menandatangani surat pernyataan di atas materai yang diduga telah dikonsep sebelumnya.

“Kami takut loh, kami disuruh tanda tangan surat pernyataan di atas materai. Kami takut sebenarnya, tapi kami butuh pekerjaan,” ujar seorang warga Desa Marjanji.

Selain itu, para calon pekerja juga disebut diminta berfoto sambil memegang sejumlah uang pecahan Rp50 ribu di dalam ruangan dapur SPPG, tanpa diberi penjelasan mengenai tujuan dokumentasi tersebut.

“Kemarin disuruh foto pegang uang di ruang MBG, entah apa maksudnya. Gak boleh dibaca juga,” ungkap salah seorang calon pekerja lainnya.

Warga menduga dokumentasi tersebut digunakan sebagai laporan bahwa uang para calon pekerja telah dikembalikan seluruhnya.

Padahal faktanya, menurut pengakuan sejumlah warga, masih ada uang calon pekerja yang belum dikembalikan hingga saat ini.

“Belum ada dipulangkan uang kami. Kami berharap uang kami dikembalikan. Kami butuh pekerjaan. Seharusnya janganlah disuruh bayar, karena kami gak punya uang. Itu aja hutang ke sana kemari kami loh,” tutup warga tersebut.

Terkait keresahan masyarakat itu, awak media melakukan konfirmasi kepada Korwil MBG Sergai, Nurhasanah, melalui pesan WhatsApp pada Kamis (21/05/2026). Namun hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan yang diberikan.

Kapolsek Sipispis, Iptu Herman Sinaga, saat dikonfirmasi menyebut perkara tersebut telah dalam proses penanganan pihak kepolisian.

“Kan sudah dilaporkan dan sedang dalam proses di Reskrim. Kalau ada perkembangan seperti ini, sampaikan saja lagi ke penyidik,” ujarnya.

Sementara Camat Sipispis, Herbin Damanik, belum memberikan tanggapan resmi.

“Nanti ya, saya sedang rapat,” balasnya singkat.

Terpisah, melalui Kasi Humas, Iptu Mulyono mengungkapkan Polres Tebing Tinggi mengimbau masyarakat agar tidak takut menyampaikan pengaduan terkait persoalan yang dialami.

Untuk kepentingan pemberitaan berimbang, media juga telah berupaya mengonfirmasi oknum berinisial M secara berulang kali pada waktu berbeda. Namun hingga kini yang bersangkutan belum memberikan jawaban.

Pesan konfirmasi yang dikirim wartawan juga terlihat hanya centang satu. Diduga nomor wartawan telah diblokir oleh oknum tersebut. (*)

Penulis/ Editor : Redaksi

Artikel Takut Jeratan Hukum, Oknum Terduga Pelaku Pungli Rekrutmen Relawan SPPG Marjanji Transfer Uang Korban pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Kepala Bidang Penegakan Hukum (Gakkum) Dinas Lingkungan Hidup (LH) dan Kebersihan Kota Tebing Tinggi, Sahputra, saat dikonfirmasi terkait tindak lanjut terhadap SPPG yang belum melengkapi persyaratan sanitasi dan higiene pangan, menjelaskan pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada para pengelola SPPG agar segera memenuhi petunjuk dan ketentuan yang berlaku.

Baca juga : Dibalik Framing Untung Rp7 T Beredar Narasi PLN Rugi Rp4,3 T di Tahun 2025, Terancam Bangkrut Dihantam Lonjakan Dollar?

Saat ditanya mengenai langkah yang akan diambil apabila masih ada SPPG yang belum menjalankan petunjuk dari dinas lingkungan hidup, Sahputra menyebut penegakan sanksi nantinya akan diputuskan bersama lintas instansi melalui satgas yang telah dibentuk.

Baca juga : LSM STRATEGI Desak DPRD Gelar RDP, Dari 25 SPPG di Tebing Tinggi, 14 Kantongi SLHS

“Kita kan ada satgas terkait penegakan sanksi, bersama-sama memutuskannya. Ada Kabag Pembangunan sebagai ketua, kemudian OPD lain seperti Dinas Kesehatan dan LH,” katanya, Kamis (21/05/2026).

Ia menjelaskan, satgas tersebut melibatkan sejumlah OPD di lingkungan Pemerintah Kota Tebingtinggi guna memastikan pengawasan dan penegakan berjalan terpadu.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi, dr. Fitri Saragih, menyebutkan terdapat sebanyak 14 dari total 25 SPPG di Kota Tebing Tinggi telah mengantongi SLHS.

“Dari 25 SPPG, sudah ada 14 yang terbit SLHS-nya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, 11 SPPG lainnya belum memperoleh SLHS karena masih dalam proses pemeriksaan. Sebanyak 10 SPPG masih menunggu hasil pemeriksaan makanan, sedangkan satu SPPG baru mengikuti pelatihan penjamah pangan dan menunggu hasil pemeriksaan lanjutan.

“Sebanyak 11 SPPG belum diterbitkan SLHS karena 10 masih menunggu hasil pemeriksaan makanan, dan satu SPPG baru mengikuti pelatihan penjamah pangan serta menunggu hasil pemeriksaannya,” jelasnya.

Sebagai informasi, SLHS merupakan dokumen yang menyatakan suatu tempat pengelolaan pangan telah memenuhi standar higiene dan sanitasi sesuai ketentuan kesehatan yang berlaku.

Dokumen tersebut menjadi salah satu syarat penting guna menjamin keamanan serta kelayakan makanan yang disajikan kepada masyarakat.

Sementara itu, DPRD Kota Tebing Tinggi di bawah kepemimpinan Sakti Khaddafi Nasution didesak untuk segera mengambil langkah konkret dan menjalankan fungsi kontrolnya terkait dugaan karut-marut operasional SPPG.

Desakan ini menyusul adanya laporan masyarakat atas adanya dugaan pelanggaran prosedur pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tersebut.

Dalam laporannya, LSM Strategi Kota Tebing Tinggi meminta legislatif segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah titik SPPG.

Namun hingga kini, surat Pengaduan Masyarakat (Dumas) yang dilayangkan sejak April 2026 belum mendapat tindak lanjut.

“Surat dumas sudah kami sampaikan kepada DPRD Tebing Tinggi. Namun sampai saat ini saya selaku pendumas belum pernah dipanggil untuk RDP bersama pengelola SPPG. Kami juga belum melihat adanya sidak. Kami menantang DPRD menjalankan fungsi kontrolnya,” ujar Ridwan.

LSM Strategi mendesak DPRD agar keabsahan SLHS yang dimiliki pengelola ditinjau ulang secara ketat. Mereka berharap DPRD tidak menutup mata terhadap isu kesehatan dan keamanan pangan dalam program MBG. (*)

Penulis/ Editor : Redaksi

Artikel 11 SPPG di Tebing Tinggi Belum Kantongi SLHS, Satgas Disiapkan Untuk Penegakan Sanksi pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Melalui inovasi ini, proses diagnosis yang sebelumnya memakan waktu hingga dua minggu, kini dipangkas menjadi hanya dua hari saja.

Baca juga : Tak Jera Meski Pernah Terjerat Hukum, Residivis Narkoba Kembali Diamankan Polisi Bersama 0,87 Gram Sabu

Inovasi ini diperkenalkan secara resmi dalam rangkaian Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan Pencegahan TBC yang digelar di Lapangan Kantor Camat Rambutan, Jalan Gunung Leuser, Selasa (19/05/2026).

Kehadiran inovasi ini mendapat apresiasi dari Wali Kota Tebing Tinggi, H. Iman Irdian Saragih.

Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa pemerintah kota berkomitmen penuh dalam meningkatkan kesehatan masyarakat melalui gerakan masyarakat hidup sehat dan percepatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.

Kegiatan yang diawali dengan senam aerobik bersama ini dihadiri oleh Sekdako Erwin Suheri Damanik, Kepala Dinas Kesehatan dr. Fitri Sari Saragih, Camat Rambutan Muhammad Hersan Koto, Kepala Puskesmas, para kader posyandu dan tenaga kesehatan se-Kota Tebing Tinggi, serta masyarakat Kecamatan Rambutan dengan menghadirkan dr. Rudy Irawan sebagai narasumber.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota memberikan apresiasi kepada para seluruh kader posyandu dan kader Germas yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan di tengah masyarakat.

Menurutnya, keberadaan kader memiliki peranan penting dalam menjalankan berbagai program kesehatan pemerintah, meskipun insentif yang diterima masih sangat minim.

Wali Kota mengatakan telah meminta jajaran terkait untuk mengkaji kembali sistem pembayaran honor kader agar lebih mudah diterima.

“Kader posyandu merupakan garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Pemerintah Kota Tebing Tinggi akan terus memberikan perhatian terhadap kesejahteraan kader,” ujar Wali Kota disambut antusias para peserta.

Wali Kota juga menyoroti persoalan penyakit TBC yang masih menjadi perhatian serius pemerintah. Ia mengatakan, TBC bukan hanya berdampak pada kesehatan individu, namun juga mempengaruhi kualitas hidup keluarga dan produktivitas masyarakat.

Lebih lanjut dijelaskan Wali Kota, bahwa satu penderita TBC yang tidak menjalani pengobatan secara tuntas dapat menularkan penyakit kepada 10 hingga 15 orang di sekitarnya.

Karena itu, Wali Kota mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), menjaga lingkungan sehat, serta tidak ragu melakukan pemeriksaan kesehatan sejak dini.

“Pemerintah Kota Tebing Tinggi berkomitmen memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian TBC melalui peningkatan layanan kesehatan, edukasi masyarakat, penemuan kasus secara aktif, serta pendampingan pengobatan secara tuntas,” kata Wali Kota.

Wali Kota juga mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini masih menjadi negara dengan jumlah kasus TBC tertinggi kedua di dunia setelah India. Untuk itu, Wali Kota meminta seluruh tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat dapat bersinergi dalam menekan angka penyebaran TBC di Kota Tebing Tinggi.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi, dr. Fitri Sari Saragih, dalam laporannya menyampaikan bahwa TBC bukan hanya persoalan medis semata, tetapi juga berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat, seperti kepadatan hunian, sanitasi lingkungan, hingga perilaku hidup bersih dan sehat.

Menurutnya, pendekatan promotif dan preventif harus terus diperkuat melalui Germas dan pembudayaan PHBS di tengah masyarakat.

Kadis Kesehatan mengatakan inovasi “Pintu Radiasi” mengusung tagline “Layanan X-Ray Datang, TB Kita Berantas”. Inovasi tersebut merupakan strategi jemput bola berbasis teknologi untuk mempercepat penemuan kasus TBC melalui layanan screening X-ray portable di tengah masyarakat.

“Program tersebut dijadwalkan berlangsung di 31 lokasi yang menyasar wilayah kecamatan, kelurahan, pasar, pabrik, lapas, hingga rumah susun dengan target ribuan masyarakat menjalani screening hingga triwulan ketiga tahun 2026,” jelasnya.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan, jumlah kasus TB Paru di Kota Tebing Tinggi pada tahun 2025 tercatat sebanyak 511 kasus, dengan angka tertinggi berada di Kecamatan Rambutan sebanyak 105 kasus.

Melalui inovasi tersebut, pemerintah berharap penemuan kasus TBC dapat lebih maksimal sehingga penanganan dan pengobatan dapat dilakukan lebih cepat untuk memutus rantai penularan di tengah masyarakat.

Sebagai bentuk dukungan guna menunjang kegiatan posyandu di wilayah masing-masing, pada kesempatan tersebut Wali Kota juga menyerahkan bantuan Alat Permainan Edukasi (APE) kepada enam Puskesmas, yakni Puskesmas Pabatu, Sri Padang, Tanjung Marulak, Teluk Karang, Pasar Gambir, dan Puskesmas Satria. (*)

Penulis : Hans
Editor : Redaksi

Artikel Kampanyekan Germas dan Pencegahan TBC, Pemko Tebing Tinggi Luncurkan Inovasi Pintu Radiasi pertama kali tampil pada Ini Sumut.

“Dari 25 SPPG, sudah ada 14 yang terbit SLHS-nya,” ujarnya dikonfirmasi, Sabtu (16/05/2026).

Baca juga : Manipulasi Barcode Isi Solar Bersubsidi, Dua Pria Diamankan Sat Reskrim Polres Tebing Tinggi

Ia menjelaskan, masih terdapat 11 SPPG yang belum memperoleh SLHS.

Dari jumlah tersebut, 10 SPPG masih menunggu hasil pemeriksaan makanan, sementara satu SPPG lainnya baru mengikuti pelatihan penjamah pangan dan masih menunggu hasil pemeriksaan lanjutan.

“Sebanyak 11 SPPG belum diterbitkan SLHS karena 10 masih menunggu hasil pemeriksaan makanan, dan satu SPPG baru mengikuti pelatihan penjamah pangan serta menunggu hasil pemeriksaannya,” jelasnya.

Baca juga : LSM Strategi Desak DPRD Tebing Tinggi Tindaklanjuti Dumas Terkait SPPG Bermasalah

Namun, saat ditanya mengenai kemungkinan sanksi terhadap SPPG yang belum memiliki SLHS, Kepala Dinas Kesehatan tidak memberikan tanggapan lebih lanjut.

Sebagai informasi, SLHS merupakan dokumen yang menyatakan bahwa suatu tempat pengelolaan pangan telah memenuhi standar higiene dan sanitasi sesuai ketentuan kesehatan yang berlaku.

Dokumen ini menjadi salah satu syarat penting untuk menjamin keamanan serta kelayakan makanan yang disajikan kepada masyarakat.

Sebelumnya diberitakan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Strategi Kota Tebing Tinggi meminta legislatif segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke sejumlah titik SPPG.

Hal ini diminta agar DPRD dapat mengambil langkah konkret terkait dugaan carut-marutnya operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atas adanya laporan dugaan pelanggaran prosedur pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tersebut.

Namun surat Pengaduan Masyarakat (Dumas) yang dilayangkan sejak April 2026, hingga kini terkesan jalan di tempat.

“Surat dumas sudah kami sampaikan kepada Ketua DPRD Tebing Tinggi. Namun sampai saat ini saya selaku pendumas belum pernah dipanggil untuk RDP bersama pengelola SPPG. Kami juga belum melihat adanya sidak. Jadi kami menilai dumas yang kami ajukan belum direspons,” ujar Ketua LSM Strategi Kota Tebing Tinggi, Ridwan Siahaan, Kamis (07/05/2026) lalu.

Soroti Izin Higiene dan Sanitasi

Ridwan mengungkapkan temuan lapangan yang mengindikasikan adanya SPPG yang nekat beroperasi meski belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Padahal, dokumen tersebut merupakan syarat mutlak dalam menjamin keamanan pangan bagi anak sekolah.

“Kami menduga masih ada SPPG yang belum memiliki SLHS tetapi tetap beroperasi. Seharusnya, bagi yang belum memiliki SLHS diminta untuk tidak beroperasi atau menghentikan sementara kegiatannya,” tegas Ridwan.

Ia menjelaskan bahwa aturan ini sudah tertuang jelas dalam surat Badan Gizi Nasional Nomor 769/D.TWS/03/2026 tertanggal 8 Maret 2026. Regulasi tersebut mewajibkan pemberhentian sementara operasional dapur SPPG yang tidak memenuhi ketentuan standar keamanan pangan.

Masalah Limbah dan Keluhan Sekolah

Tak hanya soal perizinan, aspek lingkungan juga menjadi sorotan tajam. LSM Strategi menemukan sejumlah dapur program MBG yang dinilai mengabaikan standar sanitasi lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup.

“Sejumlah SPPG atau dapur MBG diduga belum memenuhi standar sanitasi dari Dinas Lingkungan Hidup. Bahkan, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di beberapa lokasi juga belum tersedia,” ungkap Ridwan.

Mirisnya lagi, meski dinas terkait dikabarkan telah melakukan peninjauan dan memberikan rekomendasi perbaikan, para pengelola diduga banyak yang abai. Kondisi ini diperparah dengan munculnya keluhan dari pihak sekolah mengenai kualitas menu yang disajikan kepada siswa.

“Permasalahan ini terus berlanjut dan bahkan mendapat sorotan di berbagai media. Oleh karena itu, kami meminta DPRD segera memfasilitasi RDP dengan menghadirkan seluruh pihak terkait serta melakukan sidak secara langsung,” tambahnya.

LSM STRATEGI juga mendesak agar keabsahan SLHS yang dimiliki pengelola ditinjau ulang secara ketat. Mereka berharap DPRD tidak menutup mata terhadap isu kesehatan anak bangsa ini. (*)

Penulis/ Editor : Redaksi

Artikel LSM STRATEGI Desak DPRD Gelar RDP, Dari 25 SPPG di Tebing Tinggi, 14 Kantongi SLHS pertama kali tampil pada Ini Sumut.