Baca juga : Skandal Monopoli Pengadaan Soal Ujian di Asahan: Dana BOS Diduga Dikuras, Kualitas Soal Dipertanyakan

Rakor yang digelar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini bertujuan meningkatkan efektivitas pengelolaan PAD melalui sinergi, koordinasi, dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Kepolisian Republik Indonesia, PT Jasa Raharja, serta pemangku kepentingan terkait.

Dalam agenda strategis tersebut, Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi resmi menerima alokasi Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp9.475.206.406. Dana tersebut merupakan bagian dari DBH Pajak Provinsi yang dialokasikan melalui APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2026.

Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam meningkatkan PAD, khususnya dari sektor pajak kendaraan bermotor.

“Optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor sangat penting karena memberikan kontribusi terhadap PAD provinsi maupun kabupaten/kota melalui mekanisme bagi hasil dan opsen pajak,” ujar Gubernur Bobby.

Gubernur Sumut juga mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor serta memperkuat kinerja Samsat.

Senada dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, mengingatkan daerah untuk melakukan langkah kreatif dalam memperkuat kondisi fiskal.

“Selain intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, pemerintah daerah perlu melakukan digitalisasi, meningkatkan kualitas SDM, menghadirkan inovasi, mengoptimalkan BUMD dan BLUD, memanfaatkan aset daerah, serta mengembangkan berbagai skema pembiayaan kreatif,” jelasnya.

Agus Fatoni juga menegaskan bahwa optimalisasi pajak kendaraan bermotor membutuhkan kerja sama tiga pilar Samsat, yakni pemerintah daerah, Kepolisian, dan PT Jasa Raharja, dengan dukungan penuh dari para bupati dan wali kota.

Menanggapi alokasi dana tersebut, Wali Kota Tebing Tinggi, Iman Irdian Saragih, menegaskan bahwa Pemko Tebing Tinggi akan mengelola dana DBH PBBKB secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran demi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Dana ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan keuangan daerah sekaligus mendukung pelaksanaan program pembangunan serta peningkatan pelayanan publik. Pemanfaatannya akan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Wali Kota. (*)

Penulis/ Editor : Redaksi

Artikel Rakor PAD se Sumut, Pemko Tebing Tinggi Terima DBH PBBKB Rp 9,4 Milliar pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Pasalnya, dalam pelaksanaan proyek yang telah rampung 100% tersebut, terdapat spesifikasi pekerjaan yang diduga tidak sesuai dengan kontrak.

Baca juga : Bekuk Dua Pria Pemilik Narkotika, Polres Tebing Tinggi Sita Barang Bukti 2,42 Gram Sabu

Kami minta Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) bersama Pejabat Pembuat Tehnis Kegiatan (PPTK) dan konsultas pengawas harus benar-benar cross chek ke lapangan untuk mengetahui mutu beton (ready mix) yang dibutuhkan dalam proyek tersebut.

“Jangan setelah pencairan 100 %, proyek ini menjadi sorotan adanya dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Sebab, berdasarkan hasil pantauan kami di lapangan, terdapat sejumlah kejanggalan saat proyek ini berlangsung,” ungkap Ketua LSM STRATEGI, Ridwan Siahaan ST kepada awak media saat ditemui di seputaran Jalan Gereja Kota Tebing Tinggi, Kamis (27/08/2029).

Baca juga : LSM STRATEGI Soroti Dugaan Korupsi Proyek Pengendalian Banjir Sungai Sibarau Rp13,7 Milliar

Lanjut Ridwan, kami hanya mengingatkan agar pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan proyek ini benar benar profesional dalam menjalankan tugasnya, bukan hanya percaya dengan bukti fhoto yang dikirimkan dalam progres oleh pihak pelaksana.

“Untuk pembuktian adanya pelaksanaan yang diduga tidak sesuai dengan mutu beton dalam kontrak, kami akan melayangkan surat konfirmasi kepada pihak penanggungjawab sekaligus pelaporan kepada pihak auditor teknis (BPKP),” tandasnya.

Dikemukakan Ridwan, kami sudah berulang kali menggali informasi dari sejumlah pihak terkait, bahkan pelaksana proyek di lokasi, namun informasi ini seolah sengaja ditutupi sehingga perlu adanya pembuktian.

“Temuan dugaan perbuatan menurunkan mutu beton (ready mix) akan menimbulkan kualitas hasil pekerjaan. Perbuatan seperti ini dapat dikategorikan sebagai perlawanan hukum untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, namun merugikan keuangan negara,” ucapnya.

Ketua LSM STRATEGI menyebutkan, dari hasil monitoring pada lokasi pelaksanaan proyek, terlihat terdapat hasil pekerjaan yang diduga tidak sesuai dengan spesifikasi tehnis dalam kontrak, seperti pembuatan cor kubus ukuran 1 m x 1 m dengan ready mix.

“Dari kubus cor beton yang dibuat, terlihat terdapat sambungan lapisan atas dan lapisan bagian bawah yang kurang menyatu diduga akibat rendahnya mutu beton yang digunakan. Selain itu terdapat besi dalam kubus cor beton yang ukuran jaraknya perlu di uji kesesuaiannya, apakah sudah sesuai dengan gambar pada kontrak atau belum,” sebutnya.

Menurut Ridwan, rendahnya mutu beton (ready mix) berpotensi terjadinya retakan dan bila direndam dalam air sebagai dinding penahan, akan cepat mengalami kerusakan.

“Pihak Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, BBWS Sumatera II Medan sebagai pemberi kerja harus turut bertanggungjawab atas terjadinya sejumlah temuan ini. Jangan jadikan proyek ini menjadi ajang korupsi,” tegas Ridwan Siahaan. (*)

Penulis : Tim
Editor : Redaksi

Artikel LSM STRATEGI Pertanyakan Mutu Beton Proyek Pengendalian Banjir Sungai Sibarau pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Pasalnya dari laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, tanggal 12 Februari 2026, diketahui terdapat sejumlah kegiatan yang menjadi temuan pada Dinas Kesehatan Asahan TA 2025 tersebut.

Baca juga : Hutama Karya Gelar Aktivasi Mozy, Kenalkan Fitur Baru dan Layanan Pendukung Perjalanan Jalan Tol

Salah satu kegiatan yang fantastis di TA 2025 yakni, pengadaan komputer dan laptop senilai Rp 3.217.010.000,00.

Dalam proyek milliaran ini, terdapat sejumlah temuan antara lain :
– Proses penyusunan spesifikasi tehnis oleh PPK merujuk pada produk milik penyedia tertentu pada E-katalog
– PPK tidak melakukan pencarian data/informasi pasar terkini dan tidak melakukan pengumpulan referensi harga
– PPK tidak memiliki referensi harga pembanding dalam melakukan negosiasi harga

“Begitu pula pada proyek fisik pembangunan, terdapat lima paket yang dinyatakan kekurangan volume,” papar pegiat anti korupsi, Ridwan Siahaan, ST di Jl. Sisingamangaraja Kota Medan, Selasa (30/06/2026).

Lanjut Ridwan, anehnya temuan pada Dinas Kesehatan TA 2025 ini bukan berakhir disini saja, namun juga terdapat belanja barang jasa, pembayaran honorarium narasumber, pertanggungjawaban uang transport peserta dan belanja perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

“Kerugian yang ditimbulkan akibat kegiatan ini saja sebesar Rp 136.912.652,00. Perbuatan yang menimbulkan kerugian keuangan pemerintah ini, patut menjadi atensi bagi aparat penegak hukum,” tegasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan, dr. Hari Sapna, MKM tidak memberikan tanggapan saat dikonfirmasi dan di telpon langsung oleh redaksi inisumut id. (*)

Penulis/ Editor : Redaksi

Artikel Kinerja Kadis Kesehatan Asahan Bobrok, Banyak Temuan Atas Proyek TA 2025 pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Menurut mereka, tuntutan ini sesuai putusan Mahkamah Agung (MA) PK No. 1278 PK/Pdt/2023.

Baca juga : Tiga Rumah Kopel di Tebing Tinggi Ludes Terbakar, Tidak Ada Korban Jiwa

Desakan itu disampaikan 15 orang korban Koperasi Swadarma kepada Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kota Siantar, Rinto Leoni Manullang saat aksi unjuk rasa di Pengadilan Negeri Kota Siantar, Selasa (09/06/2026).

Di depan pintu masuk kantor PN dari kaca yang dijaga puluhan aparat kepolisian dari Polres Siantar, kaum ibu berteriak-teriak agar PN Kota Siantar benar-benar berpihak kepada 15 orang korban Koperasi Swadarma yang sudah berusia lanjut.

”Kasus ini tidak tuntas juga sampai 10 tahun dan sudah ada yang meninggal dunia. Apakah pengadilan tetap membiarkan supaya semua meninggal?” kata Hotna Lumasi Lumban Toruan sebagai Koordinator 15 orang Korban Koperasi Swadarma PT BNI Cab. Pematangsiantar, melalui pengeras suara.

Saat itu, massa aksi didampingi Gerakan Pemuda Barisan Negeri (GPBN) memita agar Ketua PN Pematangsiantar, Rinto Leoni Manullang menerima mereka. Namun, karena ditunggu-tunggu tidak datang juga, kaum ibu itu mulai emosi.

Bahkan, seorang ibu yang menggunakan kursi roda dekat pintu masuk kantor PN Siantar sempat menangis-nangis agar dipertemukan dengan Ketua PN Kota Siantar. Kemudian, ada yang berusaha menerobos pihak kepolisian dan mengetuk-ngetuk pintu kaca.

Setelah sekitar dua jam lebih berorasi, massa aksi akhirnya diterima Ketua PN Rinto Leoni Manullang di salah satu ruangan yang berlangsung tertutup. Pertemuan diperkirakan berlangsung alot karena baru selesai sekitar tiga jam kemudian.

”Ya, tadi sudah ada pertemuan, tapi, hasilnya mengecewakan kita,” kata Hotna Lumasi Lumban Toruan usai keluar dari ruangan kantor PN Kota Siantar.

Dijelaskannya, tuntutan eksikusi sesuai Putusan Mahkamah Agung /2023 tidak dapat dilaksanakan karena PT BNI Cab. Pematangsiantar melakukan perlawanan terhadap hasil mediasi yang dilakukan PN Pematangsiantar agar membayar ganti rugi kepada korban sebesar Rp2,8 milliar.

”Sementara, persidangan perlawanan yang dilakukan pihak BNI itu sedang dalam proses sidang kedua. Tapi, Ketua PN mengatakan akan dipercepat karena sidang akan dilakukan dua kali dalam seminggu,” kata Hotna Lumasi.

Lanjutnya, apabila sidang selesai dan sudah diputusan oleh PN Kota Siantar, maka pihak yang kalah dapat mengajukan banding, kasasi sampai Peninjauan Kembali (PK). Setelah ada keputusan tetap (Inkrah) selanjutnya, akan diketahui apakah Putusan MA dapat dilaksanakan atau tidak.

“Kalau melihat proses sidang yang akan berlangsung panjang itu, berarti perjuangan kita sama saja mulai dari nol. Padahal, selama sepuluh tahun kita sudah sangat capek berjuang,” kata Hotna Lumasi didampingi korban Koperasi Swadarma PT BNI Cab. Pematangsiantar lainnya.

Sebelum meninggalkan halaman kantor PN Kota Siantar, kaum ibu itu menyatakan siap untuk menghadiri persidangan perlawanan yang dilakukan pihak PT BNI Cab. Pematangsiantar. (*)

Reporter : Mario
Editor : Redaksi

Artikel Unjuk Rasa di PN Pematangsiantar Diwarnai Tangisan, Korban Desak BNI Bayar Ganti Rugi Rp4,2 Milliar pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Hal ini dikemukakan Wali Kota Tebing Tinggi H. Iman Irdian Saragih dalam audiensi dengan jajaran pimpinan PT Bank Sumut Cabang Tebing Tinggi di Ruang Utama Lantai 4 Balai Kota, Selasa (09/06/2026).

Baca juga : Gerebek Sarang Narkoba di Perbaungan, Terduga Pengedar Shabu Diamankan Polres Sergai

Pertemuan ini juga sekaligus menjadi momen pisah sambut pimpinan Bank Sumut Cabang Tebing Tinggi, dari pejabat lama Muhammad Fadil kepada pimpinan baru, Chairul Amin Pane.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Tebing Tinggi menegaskan komitmen penuh pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi dengan Bank Sumut sebagai mitra strategis pembangunan daerah.

Fokus utama kolaborasi ke depan adalah penerapan sistem pembayaran digital berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Dinamis yang dijadwalkan meluncur (launching) pada 1 Juli 2026 mendatang.

“Kami berharap kerja sama ini tidak hanya sebatas layanan perbankan konvensional, tetapi juga menjadi motor penggerak dalam mendukung digitalisasi sistem pembayaran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebab kolaborasi kuat antara pemerintah dan sektor perbankan adalah kunci utama. Dengan semangat kebersamaan, kita dapat mewujudkan Tebing Tinggi yang maju dan sejahtera,” ujar Wali Kota.

Sebagai langkah konkret, dalam pertemuan itu, Bank Sumut juga memperkenalkan aplikasi e-pasar SUMUT Merchant yang terintegrasi dengan sistem QRIS Dinamis.

Inovasi ini dirancang agar pembayaran retribusi pasar dan toko langsung tercatat secara otomatis dalam database, sehingga Dinas Perdagangan dapat memantau aktivitas pembayaran retribusi tanpa perlu melakukan verifikasi manual (cross-check).

Di kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Tebing Tinggi, Sri Imbang, memaparkan bahwa penerapan QRIS Dinamis ini akan diadopsi secara bertahap oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pada tahap awal, terdapat tiga sektor utama yang menjadi prioritas. Pertama, QRIS Pasar yang menjadi proyek percontohan (pioneer) pertama di Provinsi Sumatera Utara untuk digitalisasi retribusi pasar.

Kedua, QRISTO (QRIS Restoran), yang merupakan sistem pembayaran terpisah (split payment). Lewat sistem ini, hak pajak daerah milik Pemko dan hak pendapatan pemilik restoran akan otomatis terbagi saat transaksi terjadi. Uji coba perdana akan diterapkan di Rumah Makan Takari.

Ketiga, QRIS PBB yang memudahkan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara non tunai dan langsung terdata secara real-time, yang mana mulai 1 Juli 2026 masyarakat sudah bisa membayar PBB dengan QRIS dinamis sekaligus akan dilakukan launching.

“Mudah-mudahan tiga program utama ini segera terealisasi, dan secara paralel diterapkan juga QRIS Parkir, QRIS Rusunawa, serta sektor lainnya,” jelas Sri Imbang.

Pimpinan Bank Sumut Cabang Tebing Tinggi periode sebelumnya, Muhammad Fadil, menyampaikan apresiasi mendalam atas dukungan dan kemitraan yang solid dari Pemko Tebing Tinggi selama masa kepemimpinannya.

“Kami berterima kasih atas kolaborasi yang telah terjalin dengan baik. Semoga kerja sama ini terus berlanjut dan semakin kuat di bawah kepemimpinan yang baru,” ungkapnya.

Sementara itu, pimpinan baru Bank Sumut Cabang Tebing Tinggi, Chairul Amin Pane, menekankan komitmennya untuk melanjutkan dan meningkatkan sinergi yang telah dibangun.

“Kami siap berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam berbagai program, khususnya mendukung transformasi digital dan penguatan ekonomi lokal,” tegas Chairul.

Dalam audiensi ini juga menyinggung tantangan dalam mencapai target ekonomi daerah, termasuk perlunya dukungan dari semua pihak untuk meningkatkan efektivitas program.

Diskusi ini mencakup konektivitas pasar dengan sistem database pemerintah, transparansi perdagangan, serta pemanfaatan aplikasi digital untuk memudahkan pelacakan transaksi.

Turut hadir dalam audiensi tersebut Kepala BPKPD Sri Imbang Jaya, Kabag Prokopim Setdako Faisal Ahmad dan jajaran manajemen Bank Sumut Cabang Tebing Tinggi. (*)

Reporter : Hans
Editor : Redaksi

Artikel Dukung Digitalisasi Sistem Pembayaran, Pemko Tebing Tinggi Kerja Sama Bank Sumut Luncurkan QRIS Dinamis pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan Pemko Tebing Tinggi dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI delapan kali berturut-turut sejak tahun 2018.

Baca juga : Miris !! Oknum Petugas PLN Tebing Tinggi Putus Aliran Listrik Rumah Warga Tanpa Segel dan Surat Pemberitahuan

Predikat tertinggi atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang kepada Wali Kota Tebing Tinggi H. Iman Irdian Saragih dan Ketua DPRD Tebing Tinggi Sakti Khadaffi Nasution dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun 2025 se-Provinsi Sumatera Utara di Auditorium BPK Perwakilan Sumut, Medan, Jumat (29/05/2026).

Wali Kota Iman Irdian Saragih dalam sambutannya menyatakan bahwa pencapaian ini merupakan cerminan dari sinergi dan integritas seluruh jajaran perangkat daerah.

Ia menegaskan bahwa opini WTP merupakan standar minimal yang harus dijaga dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.

“Prestasi ini harus menjadi motivasi agar ke depan kita semakin baik demi kemajuan pembangunan di Kota Tebing Tinggi. Jangan hanya dipertahankan, tetapi harus ditingkatkan,” tegas Wali Kota.

Pada kesempatan itu, Wali Kota juga menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah kota serta stakeholder yang telah bekerja keras menjaga integritas pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah Kota Tebing Tinggi berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK secara tepat waktu dan tepat sasaran, serta meningkatkan sistem pengendalian internal agar potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini.

“Walaupun mendapat opini WTP, bukan berarti pekerjaan sudah selesai. Masih banyak hal yang harus diperbaiki, termasuk tata kelola agar kesalahan berulang tidak terjadi lagi,” tambah Wali Kota.

Kepala BPK Perwakilan Sumut, Paula Henry Simatupang, menyampaikan apresiasi atas konsistensi Pemko Tebing Tinggi dalam menyajikan laporan keuangan yang berkualitas dan atas kerjasama yang kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung.

Paula Henry berharap koordinasi yang telah terjalin baik dapat terus dipertahankan guna mewujudkan kemandirian fiskal daerah yang transparan.

“Terima kasih atas dukungan dan fasilitasi yang diberikan. Mari kita saling mendukung demi pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik,” pungkasnya.

Acara penyerahan LHP kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara dan sesi foto bersama para kepala daerah dan Ketua DPRD dari delapan kabupaten/kota penerima LHP atas LKPD Tahun 2025.

Turut hadir mendampingi Wali Kota dalam acara penyerahan LHP tersebut, antara lain Sekdako Erwin Suheri Damanik, Inspektur Kota M. Fachri, Kepala BPKPD Sri Imbang Jaya Putra, Kadis Kominfo Ghazali Rahman, serta jajaran DPRD, Inspektorat, dan BPKPD Tebing Tinggi. (*)

Reporter : Hans
Editor : Redaksi

Artikel Pemko Tebing Tinggi Raih Predikat Opini WTP Delapan Kali Berturut-Turut pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Baca juga : Marak Peredaran Narkoba, Polres Tebing Tinggi Ringkus Lima Pemilik Sabu di Kelurahan Mentos

Permintaan itu disampaikan menyusul surat laporan pengaduan yang telah dilayangkan LSM Strategi kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sergai terkait adanya penerimaan retribusi parkir dan lainnya sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkab Sergai Tahun Anggaran 2022, 2023 dan 2024 yang dinilai masih belum sesuai dengan senyatanya.

Baca juga : Penerimaan Restribusi Parkir di Sergai Disorot, Kadis Perhubungan Bungkam

Dalam surat laporan pengaduan bernomor 118/LP-DPK/LSM STRATEGI/TT-SB/II/2026 tertanggal 4 Februari 2026 tersebut, LSM Strategi memaparkan data laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai pada Dinas Perhubungan sebagai PAD dari Dinas tersebut.

Ridwan mengatakan, keterbukaaan informasi publik sangat penting guna memastikan pengelolaan pendapatan daerah berjalan transparan dan akuntabel.

“Kami berharap Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai terbuka dan memberikan perhatian khusus dalam penanganan laporan dugaan korupsi restribusi ini. Karena menyangkut penerimaan daerah yang wajib dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (20/05/2026).

Menurutnya, laporan dugaan korupsi yang telah dilayangkan empat bulan yang lalu ini muncul akibat minimnya penerimaan restribusi parkir dan restribusi lainnya yang diterima Dinas Perhubungan tersebut.

Berdasarkan data laporan keuangan pemerintah daerah yang mereka pelajari, terdapat sejumlah realisasi retribusi yang dinilai perlu mendapat penjelasan lebih rinci, termasuk potensi penerimaan parkir di tepi jalan umum.

Ia menyebut pihaknya menduga penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum masih belum sesuai dengan potensi sebenarnya di lapangan.

“Kami meminta Kejari Sergai serius dalam menangani laporan dugaan korupsi restribusi ini. Jangan sampai laporan dugaan kebocoran PAD yang merugikan daerah ini hanya jalan di tempat,” tegasnya.

Dikemukakannya, sebelumnya kami melalui surat permohonan informasi telah meminta data titik potensi parkir pada Dishub tersebut dan meminta penjelasan mengenai dasar penetapan target retribusi serta alasan tidak tertagihnya piutang retribusi menara telekomunikasi.

“Namun pihak Dishub Sergai diduga sengaja’ berupaya menutupi keterbukaan informasi dengan tidak menjawab surat permohonan informasi tesebut,” tandasnya.

Lanjutnya, pihaknya meminta agar aparat penegak hukum tidak menutup mata apabila ditemukan dugaan pelanggaran dalam pengelolaan retribusi daerah.

“Kami hanya meminta transparansi. Jika memang pengelolaannya sudah sesuai aturan, tentu harus dibuka kepada publik agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat,” katanya.

Selain itu, Ridwan meminta pihak Kejari Sergai, dapat bersinergi dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Ia menambahkan, langkah yang dilakukan LSM Strategi merupakan bentuk kontrol sosial masyarakat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Seperti data penerimaan restribusi parkir di tepi jalan umum yang laporan Dishub Sergai sebagai PAD, diketahui bahwa tahun 2022 sebesar Rp 339.250.000, tahun 2023 sebesar Rp 405.250.000 dan tahun 2024 sebesar Rp 415.000.000.

Mirisnya lagi di tahun 2025, realisasi restribusi parkir di tepi jalan ini menurun hanya Rp 344.100.000, sesuai hasil pembahasan LKPj Bupati Sergai TA 2025. Sehingga patut dugaan perbuatan melawan hukum ini ditindaklanjuti guna mengetahui penyebab dan kerugian yang ditimbulkan dari penerimaan restribusi ini,” tegas Ridwan Siahaan.

Sementara itu, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Sergai saat dikonfirmasi beberapa waktu yang lalu menyebutkan kasus ini sedang ditindaklanjuti.

“Sudah ditindaklanjuti bidang pidsus bang, saat ini sedang menunggu hasil dari Inspektorat,” jawabnya singkat. (*)

Penulis/ Editor : Redaksi

Artikel LSM Strategi Minta Kejari Sergai Terbuka Usut Dugaan Korupsi Retribusi Parkir Dinas Perhubungan pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Pasalnya, Sekwan DPRD Tebing Tinggi, Iqbal Halim Ramadhan Nasution, SE, MM saat dikonfirmasi redaksi inisumut.id memilih bungkam tanpa memberikan penjelasan.

Baca juga : Polres Tebing Tinggi Tindak Lanjuti Laporan Keributan Warga Akibat Dugaan Pencurian

Dari hasil pemeriksaan BPKP tahun 2025 ini, diketahui terdapat kerugian negara pada kegiatan Pekerjaan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor di tahun 2024 serta perjalanan dinas DPRD yang diduga hingga kini belum dikembalikan.

Hal ini tertuang dari lembar isi laporan hasil pemeriksaan (buku II) yang menjadi rekomendasi BPKP untuk segera dikembalikan.

Seperti hal nya kegiatan Pekerjaan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor terdapat kelebihan bayar senilai Rp 48.561.293,16 dan kelebihan pembayaran atas belanja perjalanan dinas DPRD senilai Rp 19.810.600,00.

Melalui chat dan kontak langsung, Senin (12/01/2026) pagi, redaksi inisumut.id menyampaikan permohonan informasi tindaklanjut atas penyelesaian kelebihan bayar senilai Rp 48.561.293,16 pada kegiatan Pekerjaan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor di tahun 2024 serta perjalanan dinas DPRD.

Namun hingga berita ini diterbitkan, Sekwan DPRD Tebing Tinggi yang menjadi pejabat publik dan pengguna anggaran ini memilih tidak menjawab.

Buruknya etika atau perbuatan Sekwan DPRD Tebing Tinggi defenitif ini diharapkan menjadi atensi kepada Kepala Daerah dan Inspektur untuk melakukan pemeriksaan, evaluasi dan memberikan tindakan kepada pejabat telah mengangkangi Undang Undang RI No 8 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) demi terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance), tranparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik. (*)

Penulis/ Editor : Redaksi

Artikel Ditanyai Seputar Pengembalian Kerugian Keuangan Atas Kegiatan TA 2024, Sekwan DPRD Tebing Tinggi Bungkam pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Kedua tersangka yakni, mantan Kepala Pelaksana BPBD Kota Tebing Tinggi berinisial WS dan MH selaku Kepala Bidang (Kabid) Rehabilitasi dan Konstruksi pada BPBD Kota Tebing Tinggi.

Baca juga : Sampan Pecah dan Terombang-Ambing di Laut, Empat Nelayan Langkat Terdampar di Perairan Sergai

Kedua tersangka diduga bersama-sama mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 611.382.777 atas perbuatan tindak pidana korupsi pekerjaan jasa konsultan perencanaan pada BPBD Kota Tebing Tinggi yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran (TA) 2021.

Temuan tindak pidana korupsi ini diungkap berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara yang dilakukan BPKP dengan Nomor: PE.04.03/SR/LHP-429/PW02/5.1/2025 tanggal 24 November 2025.

Kepala Kejari (Kajari) Kota Tebing Tinggi, Satria Abdi, menjelaskan, kasus dugaan korupsi ini bermula saat MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama WS selaku Pengguna Anggaran (PA) dengan sengaja melakukan proses pengadaan langsung untuk 13 kegiatan konsultan perencanaan.

“Dalam melakukan aksinya, tersangka MH menerbitkan 2 SPK (Surat Perintah Kerja) pada tanggal 5 Februari 2021, sedangan MH ditunjuk sebagai PPK pada 16 Agustus 2021. Selanjutnya terhadap 11 SPK lainnya dibuat oleh MH atas perintah WS,” ujar Satria didampingi Kasi Pidsus Danang Dermawan dan Kasi Intelijen Sai Sintong Purba saat konferensi pers, Selasa (25/11/2025).

Kemudian, terhadap kelengkapan seluruh dokumen pemilihan penyedia dibuat, ditandatangani dan distempel oleh tersangka MH selaku PPK. Selanjutnya, 13 kegiatan konsultan perencana tersebut tidak dilaksanakan oleh 5 penyedia yang ditunjuk, namun dilaksanakan sendiri oleh MH.

“Kegiatan dilaksanakan oleh MH diantaranya meliputi pembuatan dokumen pengadaan, dokumen kontrak, dokumen pelaksanaan pekerjaan dan dokumen pembayaran,” katanya.

Selanjutnya, WS selaku PA melakukan pembayaran terhadap 13 pekerjaan konsultan perencanaan kepada penyedia dengan cara menyetujui seluruh proses verifikasi pembayaran, padahal WS mengetahui 13 pekerjaan tersebut tidak dikerjakan oleh penyedia.

“Sehingga pada 30 Desember 2021 dan 31 Desember 2021, uang sebesar Rp 611 juta lebih sebagai uang pembayaran yang diterima oleh masing-masing penyedia sesuai nilai kontrak,” ungkapnya.

Kemudian, MH menghubungi masing-masing penyedia untuk mengeluarkan cek sebesar uang yang masuk ke rekening masing-masing penyedia. Lalu, penyedia menyerahkan cek tersebut dan diserahkan kepada MH untuk dicairkan lalu dibagi dengan WS.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

“Kedua tersangka WS dan MH akan ditahan selama 20 hari di Lapas Klas IIB Tebingtinggi sejak 25 November 2024 sampai 14 Desember 2025,” sebut Satria.

Satria mengaku pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk menetapkan tersangka lainnya, termasuk penyedia yang terlibat.

“Apabila ada pihak lain dan ditemukan bukti-bukti baru, maka tidak menutup kemungkinan tersangka akan bertambah,” pungkasnya. (*)

Penulis/ Editor : Redaksi

Artikel Korupsi Jasa Konsultan Perencanaan Rp 611 Juta, Mantan Kepala BPBD Tebing Tinggi dan Kabid Jadi Tersangka pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Pemandangan antrean panjang di toko emas sudah menjadi hal lumrah, terutama saat minat masyarakat terhadap emas sedang meningkat. Banyak orang rela berdesak-desakan dan mengantre demi mendapatkan emas untuk investasi.

Baca juga : Waka Polda Lepas Fun Run dan Senam Powerfit Meriahkan Peringatan Hari Ibu di Sergai

“Namun, di era serba digital seperti sekarang, sebenarnya ada cara yang jauh lebih praktis dan efisien yaitu menabung emas lewat BRImo,” ujar Pimpinan Cabang BRI Tebing Tinggi, Charisma Bayu Aji, Senin (24/11/2025), di ruang kerjanya.

Menurutnya, tanpa perlu antre, tanpa ribet dan cukup dari rumah atau di mana pun kita berada, sudah bisa berinvestasi emas dengan cara yang lebih mudah.

Charisma Bayu Aji menjelaskan, dengan BRImo, menabung emas kini bisa dilakukan hanya mulai dari 0,01 gram saja. Tak hanya itu, transaksi pembelian dan penjualan emas di BRImo dilakukan secara real time dan terhubung langsung dengan Pegadaian, sehingga harga jual dan beli selalu sesuai dengan pasar.

“Nasabah juga bisa mengatur agar setiap bulan secara otomatis membeli emas dengan nominal tertentu, dengan harga transparan, dan grafik harga emas selalu diperbarui secara real time. Emas akan disimpan secara fisik di Pegadaian dan diawasi langsung oleh OJK. Mudahnya lagi, semua proses dilakukan lewat aplikasi BRImo. Tidak perlu datang ke kantor Pegadaian atau toko emas,” ungkap Charisma Bayu Aji.

Cara buka rekening Tabungan Emas di BRImo nasabah hanya perlu waktu beberapa menit, untuk memulai tabungan emas. Berikut langkah-langkah lengkapnya:

Login ke aplikasi BRImo, Pilih menu “Investasi”, lalu klik “Emas”, Klik tombol “Mulai” di halaman depan, Pilih opsi “Buka Tabungan”, Isi data diri, alamat, dan pekerjaan dengan lengkap, Klik “Data Sudah Sesuai” untuk verifikasi, Pilih nominal tabungan emas yang ingin dibeli, Klik “Konfirmasi”, baca syarat dan ketentuan, lalu setujui, Masukkan PIN BRImo, dan Tabungan emas kamu langsung aktif!

“Salah satu hal yang sering membuat orang gagal berinvestasi adalah rasa malas atau lupa. Dengan fitur autodebet di BRImo, kamu bisa memastikan bahwa tabungan emas kamu terus bertambah setiap bulan. Cukup sekali atur, dan sisanya berjalan otomatis,” tutup Charisma Bayu Aji. (*)

Penulis : Tim
Editor : Redaksi

Artikel Menabung Emas Lewat BRImo, Mudah dan Terjangkau pertama kali tampil pada Ini Sumut.