Pihak PTPN I (Persero) Regional 7 Kebun Bergen, setelah berkoordinasi dengan JPU telah memberikan sikap atas penawaran restorative justice oleh Majelis Hakim yang disampaikan pada agenda sidang Rabu, 20 Mei 2026.

Baca juga : Setor Rp 4 Juta, Calon Relawan SPPG di Desa Marjanji – Sergai Disuruh Tandatangani Surat Pernyataan Tidak Dipungut Biaya

PTPN I (Persero) Regional 7 Kebun Bergen dan kakek Mujiran telah menandatangani kesepakatan perdamaian, yang disaksikan oleh Formkompimda, Camat Tanjung Sari, dan Kepala Desa Wonodadi. Para pihak sepakat permasalahan hukum diselesaikan melalui keadilan restorative dan tidak menuntut satu sama lain.

“Restorative justice yang dilaksanakan memperhatikan arahan dari BP BUMN, dimana penegakan hukum kepada kakek Mujiran diselesaikan melalui mekanisme keadilan restorative justice dengan memperhatikan aspek kemanusiaan”, ujar Iyan Herianto, Region Head 7 PTPN I (Persero) dalam keterangan pers, Senin (25/05/2026).

Kirim surat kesepakatan perdamaian ke PN Kalianda

PTPN I (Persero) sebagai bentuk itikad baik telah mengirimkan surat Nomor: 7K06/X/2026.05.25-1 tanggal 25 Mei 2026 yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Kalianda perihal persetujuan restorative justice perkara pidana Nomor 168/Pid.B/2026/PN Kla, dengan melampirkan surat kesepakatan perdamaian.

Bertempat di Lapas Kelas II A Kalianda, PTPN I (Persero) juga berkoordinasi dengan Pemkab Lampung Selatan (Lamsel), JPU Kejari Lampung Selatan dan pihak Lapas, yang dihadiri juga oleh kuasa hukum terdakwa, dalam upaya pengalihan status penahanan terdakwa dari tahanan rutan menjadi tanahan kota.

Pengadilan Negeri Kalianda sudah memberikan penetapan No 168/Pid.B/2026/PN Kla, yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua Fredy Tanada, Hakim Anggota Echo Wardoyo, dan Marlina Siagian tertanggal 25 Mei 2026 yang berisikan menetapkan mengalihkan penahanan dari tahanan Rutan menjadi tahanan kota.

Plt. Region Head PTPN I (Persero) Regional 7, Iyan Heryanto, menjelaskan, melalui mekanisme restorative justice, pihaknya bersyukur saat ini kakek Mujiran telah beralih menjadi tahanan kota dan kembali berkumpul bersama keluarganya,” jelas

Iyan menegaskan, arahan Kepala BP BUMN bukan sekadar instruksi administratif. Ini menjadi momentum PTPN I untuk kalibrasi ulang standar operasional pengamanan aset agar lebih humanis.

“Sebagai perpanjangan tangan negara, perlindungan aset tidak boleh dipisahkan dari tanggung jawab sosial dan empati terhadap kondisi masyarakat sekitar,” kata Iyan.

Proses restorative justice berjalan tanpa paksaan dari pihak manapun. Sebelumnya, PTPN I telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Kalianda, Pengadilan Negeri Kalianda, serta Pemkab Lampung Selatan agar penyelesaian ditempuh sesuai koridor hukum.

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mengapresiasi langkah PT Perkebunan Nusantara I Regional 7 yang menyetujui penyelesaian kasus Mbah Mujiran melalui restorative justice.

Wakil Bupati Lampung Selatan, Saiful, menilai keputusan PTPN I menjadi contoh baik sinergi antara BUMN dan pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan sosial kemasyarakatan.

“Kami mengapresiasi PTPN I Regional 7 yang sudah menyetujui Restorative Justice terhadap Mbah Mujiran. Apresiasi khusus kepada Kepala Badan Pengelola BUMN Dony Oskaria, yang sudah memerintah langsung dalam penanganan kasus mbah Mujiran.

Ini menjadi contoh baik bagaimana BUMN hadir tidak hanya menjaga aset, tapi juga menjaga kemanusiaan masyarakat sekitar,” ujar Saiful

“Sebagai pemerintah daerah, kami sejak awal mendorong penyelesaian yang tidak mengorbankan sisi kemanusiaan. Alhamdulillah, hari ini Mbah Mujiran sudah bebas dan bisa berkumpul dengan keluarga setelah PN Kalianda menangguhkan proses hukum,” katanya.

Saiful juga menyebut, koordinasi yang dilakukan PTPN I bersama Kejaksaan Negeri Kalianda, Pengadilan Negeri Kalianda, dan Pemkab Lampung Selatan berjalan baik dan sesuai koridor hukum.

Ia juga meminta kepada semua warga Lamsel untuk koordinasi dengan aparat desa setempat, bila ada warga yang kekurangan atau membutuhkan bantuan.

Anggota DPRD Lampung Fraksi Gerinda Wahrul Silalahi memberikan apresiasi kepada PTPN I Regional 7 yang sudah repot mengurus administrasi mbah Mujiran.

Semoga PTPN I Regional 7 terus maju, sehingga bisa terus berkolaborasi dengan masyakarat dan Kejari Lampung Selatan. Hal ini terjadi berkat sinergisitas Kejari dengan semua pihak, yang mengedepankan keadilan. (*)

Penulis : Hendra/ril
Editor : Redaksi

Artikel Sepakat Berdamai, PTPN I Setujui Restorative Justice Kakek Mujiran pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Ribuan warga telah dievakuasi, sementara sejumlah titik masih terisolasi dan membutuhkan percepatan bantuan.

Dalam kegiatan Apel Ojol Kamtibmas pada Rabu (3/12), Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, M.Hum., M.Si., M.M., memimpin langsung pelepasan bantuan kemanusiaan Polda Lampung.

Baca Juga: Korupsi Pengadaan 93 Unit Smartboard, Mantan Kadisdik Tebing Tinggi Ditahan

Pada kesempatan tersebut, Wakapolri melepas 14 truk logistik berisi 12.489 kilogram beras, 5.763 dus mi instan, 1.515 selimut, 2.537 bal popok, serta berbagai kebutuhan lainnya seperti pakaian, obat-obatan, gula, bahan makanan, dan air mineral.

Seluruh bantuan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Hari ini kita mengirimkan bantuan sosial kemanusiaan ke saudara-saudara kita yang mengalami musibah bencana alam di Sumbar,” tutur Wakpolri.

Baca Juga: Tanggapi Bencana Banjir Rob di Sergai, Wabup Salurkan Bantuan dan Siapkan Relokasi

Ia juga menyampaikan bahwa Polri juga mengirimkan pasukan Brimob, pasukan dapur lapangan, air bersih dan kebutuhan lainnya untuk meringankan beban masyarakat di wilayah Sumbar yang terdampak bencana alam.

“Polri juga hari ini mengirimkan bantuan baik untuk wilayah Sumut dan juga wilayah Aceh baik melalui jalur udara, jalur darat, maupun jalur laut. Jalur laut kemarin sudah bisa kita tembus, khususnya wilayah Aceh Tamiang yang dikabarkan mengalami jalur yang putus,” tambah Wakapolri.

Bantuan ini diharapkan dapat memperkuat percepatan penanganan bencana sekaligus memastikan kebutuhan dasar masyarakat di lokasi terdampak tetap terpenuhi. (*)

Penulis/Editor: Redaksi.
Sumber: Divisi Humas Polri.

Artikel Polri Kirim Bantuan Besar Untuk Korban Bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Salah satu ruas utama yang memiliki peran signifikan dalam mendukung mobilitas masyarakat serta kelancaran distribusi logistik adalah Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung (Terpeka).

Beroperasi sejak akhir 2019, Tol Terpeka membentang sepanjang 189 kilometer, ini dilengkapi dengan infrastruktur pendukung seperti Gerbang Tol (GT) Kayu Agung Utama, Gerbang Tol Kayu Agung serta Interchange (IC) Kayu Agung.

Baca Juga: Bea Cukai Teluk Nibung Musnahkan Barang Ilegal Hampir Rp 3 Miliar, Didominasi Rokok dan Balpres

Tol Terpeka yang dikelola Hutama Karya membentang dari Terbanggi Besar KM 140+900 sampai dengan Kayu Agung KM 330+100, sementara untuk KM selanjutnya berada di luar kelolaan dan operasional Hutama Karya.

Dengan panjang tersebut, Hutama Karya senantiasa menerapkan pelayanan optimal dan terstandardisasi untuk memastikan pelayanan dan kualitas yang baik di seluruh jalan tol yang dikelola tetap terjaga.

Selain itu, Hutama Karya juga memastikan seluruh informasi tentang tol kelolaan Hutama Karya dapat diakses oleh seluruh pengguna jalan melalui aplikasi _HK Toll Apps_ dan akun resmi Jalan Tol Hutama Karya di @HutamaKaryaTollroad, sehingga pengguna jalan dapat terinformasi dan memahami tol kelolaan yang berada di bawah Hutama Karya.

Baca Juga: 23 Casis Bintara Brimob di Polres Sergai Dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi

Dengan panjang lintasan yang menghubungkan 2 (dua) Provinsi yaitu Provinsi Lampung dan Provinsi Sumatra Selatan, Tol Terpeka menjadi simpul penting dalam pergerakan logistik, mobilitas masyarakat, hingga dinamika perekonomian di wilayah sekitarnya.

Selain itu, ruas ini juga berfungsi sebagai akses utama menuju berbagai destinasi wisata di Provinsi Lampung bagi pengguna dari arah Sumatra Selatan.

Hadirnya Tol Terpeka membawa pengaruh signifikan terhadap efisiensi perjalanan, sebelum Tol Terpeka beroperasi, perjalanan dari Terbanggi Besar menuju Kayu Agung dapat memakan waktu 4 hingga 5 jam melalui jalan nasional. Kini, dengan adanya tol, waktu tempuhnya berkurang drastis menjadi sekitar 1,5 hingga 2 jam.

Baca Juga: Jadi Korban Diskriminasi di Sub-Holding, Pegawai Tugas Karya Teriakkan “PLN Harus Rebut Kembali Pembangkit Listrik”

“Efisiensi ini memperlancar distribusi barang, sehingga komoditas pertanian dan perkebunan dapat tiba di tujuan dalam kondisi lebih baik dan mutunya tetap terjaga. Selain itu, keterhubungan yang semakin efisien ini turut menstimulasi aktivitas ekonomi serta mempercepat perkembangan kawasan di sepanjang koridor tol,” tutur Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Mardiansyah

Selain fasilitas dasar seperti toilet bersih, musala, dan area UMKM, sejumlah rest area juga menyediakan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) serta SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum) guna memenuhi kebutuhan energi pengguna kendaraan konvensional maupun kendaraan Listrik.

Saat ini total 9 (Sembilan) rest area tersebar di titik-titik strategis, yaitu di KM 163 A, KM 172 A, KM 206 B, KM 208 A, KM 215 B, KM 234 A, KM 269 B, KM 277 A, dan KM 311 A.

Baca Juga: Ular King Kobra 3 Meter Masuki Rumah Warga di Desa Penggalian, Damkar Sergai Berhasil Evakuasi

“Hutama Karya menyiagakan layanan operasional 24 jam yang terhubung dengan control room, meliputi ambulans, mobil derek, patroli jalan tol, serta petugas layanan lalu lintas untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan pengguna sepanjang perjalanan,” tambahnya.

Mardiansyah menyampaikan bahwa Hutama Karya berharap operasional Tol Terpeka dapat terus memberikan pengalaman berkendara yang aman, nyaman, dan efisien bagi seluruh pengguna jalan.

“Kami berharap Tol Terpeka tidak hanya menjadi jalur penghubung, tetapi juga menghadirkan standar pelayanan yang semakin baik dari waktu ke waktu. Dengan dukungan fasilitas yang lengkap, pemeliharaan yang berkesinambungan, serta layanan operasional yang siaga 24 jam, kami berkomitmen untuk memastikan setiap perjalanan masyarakat berlangsung lebih lancar, selamat, dan bebas hambatan,” tutup Mardiansyah.

Baca Juga: Satreskrim Polres Sergai Ungkap Dua Kasus Curat, Tersangka dan Barang Bukti Turut Diamankan

Jika pengguna jalan tol memiliki keluhan atau masukan terkait Tol Terpeka, dapat menghubungi Call Center Jalan Tol Bagian Sumatera Selatan di 150-700 / 08112-77000 (Whatsapp), atau melalui akun resmi media sosial @HutamaKaryaTollRoad dan @HutamaKarya. (*)

Penulis/Editor: Redaksi.

Artikel Tol Terpeka Menjadi Koridor Strategis JTTS Penghubung Lampung-Sumsel pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Salah satunya adalah dengan melakukan ziarah atau nyekar ke makam almarhum Riko Amir, Ketua PW IWO Provinsi Lampung masa bakti 2024-2029 yang wafat pada pada 10 Juni 2024 silam

Prosesi ziarah di TPU Muslim Kora Bandar Lampung tersebut langsung dipimpin Ketua Umum PP IWO H Teuku Yudhistira yang turut didampingi Wakil Ketua PW IWO Lampung H Yudhi Gepak.

Baca Juga: Dukung Ketapang di Asahan, PT BSP Sediakan Lahan 20 Hektar di Kecamatan Rawang Panca Arga

Di sela kegiatan ini, Yudhistira menyampaikan bahwa ziarah ini merupakan bentuk penghargaan kepada Almarhum Riko Amir, sebagai salah satu pejuang IWO yang terus berupaya membesarkan organisasi sampai akhir hayatnya.

“Jas Merah. Jangan sekali kali melupakan sejarah. Bagi kami, bang Riko Amir adalah salah satu pejuang IWO. Walaupun beliau sudah mendahului kita, tapi semangatnya tetap mengiringi perjuangan organisasi ini sampai kapanpun,” ungkapnya.

Yudhis juga berharap, apa yang menjadi cita-cita almarhum Riko Amir yang sudah bergabung dengan dirinya di organisasi sejak 2017, bisa terus dilanjutkan oleh seluruh pengurus IWO khususnya di Provinsi Lampung.

LSM STRATEGI Minta Kejaksaan Tebing Tinggi Turunkan Tim Ahli Hitung Kerugian Dugaan Korupsi Pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM

“Kami sadar, masih banyak kekurangan dan polemik yang kini mendera organisasi. Namun dengan loyalitas dan semangat yang diwarisi bang Riko, semoga ini bisa menjadi cambuk bagi kita agar semua cobaan bisa teratasi sampai cita-cita IWO menjadi konstituen Dewan Pers bisa terwujud,” pungkasnya.

Sementara itu, puncak dari perhelatan HUT IWO akan berlangsung di Denpasar, Provinsi Bali, bersamaan dengan kegiatan pelantikan sekaligus pengukuhan Pengurus Wilayah (PW) IWO Bali dan Pengurus Daerah (PD) Denpasar dan Badung. (*)

Penulis/Editor: Redaksi.

Artikel Jelang HUT ke-13, Ketum IWO Lakukan Ziarah Ke Makam Riko Amir di Bandar Lampung pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Salah seorang sumber internal di Polda Lampung menyebutkan, ketiga anggota tersebut meninggal di lokasi saat menjalankan tugas penggerebekan.

Baca juga : Dua Pejabat Ketua MKKS di Dinas Pendidikan Sumut Terjaring OTT

“Penggerebekan dilakukan tadi sore, sekitar pukul 16.50 WIB,” kata sumber itu yang enggan disebutkan namanya saat dihubungi, Senin malam.

Tiga anggota yang tewas adalah Inspektur Satu (Iptu) Lusiyanto yang merupakan Kapolsek Negara Batik serta dua anggota Polsek, Brigadir Kepala (Bripka) Petrus Apriyanto, dan Brigadir Dua (Bripda) Ghalib Surya Ganta. Saat ini, ketiga jenazah dalam perjalanan ke RS Bhayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Baca juga : Kapolsek Padang Hulu Hadiri Peresmian Rumdis Pendeta HKI Resort Khusus Marturia Tebing Tinggi

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian. Kabid Humas Polda Lampung, Komisaris Besar (Kombes) Yuni Iswandari, serta Kapolres Way Kanan, AKBP Adanan Mangopang, belum merespons konfirmasi dari wartawan. (*)

Sumber : Kompas
Editor : Redaksi

Artikel Tiga Polisi di Way Kanan-Lampung Tewas Saat Gerebek Judi Sabung Ayam pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Dengan Tema “Kebangkitan Kedua Menuju Indonesia Emas”, Pj Bupati Tanggamus Mulyadi Irsan dalam sambutannya membacakan amanat tertulis Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Baca juga : Rembuk Stunting Tahun 2024, Bupati Berharap Upayakan Solusi Terbaik Turunkan Prevalensi

Hari ini kita dihadapkan pada suatu realitas yang terpampang terang yakni, kemajuan teknologi yang melesat cepat. Kita sudah memilih bukan hanya ikut serta, tetapi lebih dari pada itu, menjadi pemain penting agar dapat menggapai dunia. Maka itu, hari ini hingga dua dekade ke depan merupakan momen krusial yang akan sangat menentukan langkah kita dalam mewujudkan itu semua.

“Lebih dari seabad lalu, tepatnya pada 20 Mei 1908, lahir organisasi Boedi Oetomo, yang di masa itu telah menumbuhkan bibit badai rita rita mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Hari berdirinya Boedi Otomo inilah yang kelak menjadi simbol dari Hari Kebangkitan Nasional yang kita rayakan hari ini,” sebutnya.

Lanjut Pj Bupati, hari ini kita berada pada fase kebangkitan kedua, melanjutkan semangat kebangkitan pertama yang telah dipancangkan para pendiri bangsa. Berbeda dengan perjuangan yang telah dirintis lebih dari seabad yang lalu, kini kita menghadapi beragam tantangan dan peluang baru. Kemajuan teknologi menjadi penanda zaman baru.

“Banyak kesulitan yang berhasil disolusikan oleh teknologi. Adagium di zaman ini jelas, dia yang menguasai teknologi, dia pula yang akan menguasai peradaban. Di titik ini, gambarannya makin jelas, penguasaan atas teknologi merupakan keniscayaan bagi kita untuk menyongsong “Indonesia Emas”, tandasnya.

Diakhir sambutannya, Pj Bupati mengingatkan agar kita memaknai hari kebangkitan nasional ini. Kita harus bangkit dari keterpurukan, kemiskinan dan ketertinggalan. Ini yang harus kita wujudkan segera menuju indonesia smart menuju 2045, maka Kabupaten Tanggamus akan ketertinggalan terpisah dari rangkaian RI baik dari provinsi dan kabupaten.

“Untuk itu saya mengajak bapak ibu semua, agar di momen penting di hari kebangkitan kebangkitan ini kita menjadi lebih baik. Semoga Kabupaten Tanggamus menjadi lebih baik lagi, menjadi daya saing yang kuat untuk kedepan menyambut Indonesia maju,” pungkasnya.

Turut hadir dalam upacara tersebut, Forkopimda Kabupaten Tanggamus, Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus, para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas, para Camat se Kabupaten Tanggamus, Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dharma Wanita Persatuan, para peserta Upacara dari Unsur TNI, POLRI, unsur Ormas dan Pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus. (*)

Penulis : Sandi
Editor : Redaksi

Artikel Pemkab Tanggamus Gelar Upacara Peringatan HKN Ke-116 pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Baca juga : Dua Warga Sipispis Ditangkap Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi

Ketua PD IWO Tulang Bawang Barat Arpani, menyesalkan tindakan dan ketidakpahaman beberapa pengurus daerah tersebut.

“Sangat jelas dinyatakan dalam sidang pleno IV Mubes II di Tangerang bahwa terhitung sejak 2 Desember 2022, Pengurus Pusat IWO yang diketuai Jodhi Yudono berakhir, maka secara hukum Jodhi Yudono tidak diperkenankan mengeluarkan surat-surat yang dikeluarkan atas nama PP IWO, semua peserta yang hadir tahu itu,” kata dia, Jumat (21/7).

Dia juga menyatakan, bahwa PD IWO Tubaba hingga detik ini hanya mengakui kepengurusan PW IWO Propinsi Lampung yang dikomandoi Riko Amir.

“PD IWO Tubaba tidak mengakui mubeswillub Metro beserta hasilnya, karena bertentangan dengan AD/ART dan PO IWO,” ungkapnya.

Hal yang sama juga disampaikan Ketua PD IWO Way Kanan, Fito Alistyadi, dia mempertanyakan keabsahan Mubeswillub tersebut.

“Baca kembalilah AD/ART dan PO IWO jangan asal gelal Mubeswillub,” cetusnya.

Senada juga disampaikan 5 Pengurus Daerah lainnya yakni Ketua PD IWO Mesuji Suryadi, Ketua PD IWO Lampung Barat Joshua, ketua PD IWO Pesisir Barat Buchori, Ketua PD IWO Tanggamus Odo Kuswantoro, dan Ketua PD IWO Pringsewu Ahkmad Vijayudin.

Mereka secara tegas tidak mengakui Mubeswillub yang di gelar di Kota Metro tersebut.

Sementara itu, Ketua PW IWO Propinsi Lampung Riko Amir menyayangkan tindakan sebagian kecil PD IWO tersebut. Menurutnya, pengurus di daerah di Lampung tidak seharusnya ikut-ikutan membuat pergolakan dan perpecahan.

“Lebih baik kita bersatu memajukan IWO dan berjuang agar IWO ini dapat menjadi konstituen Dewan Pers, dan yang tak kalah penting mensukseskan Mubes II lanjutan di Jakarta,” keluhnya.

Dia juga mengungkapkan, bahwa saat ini jumlah keseluruhan PD IWO di Provinsi Lampung sebanyak 10 PD.

“Kalau 7 PD dari 10 PD tidak mengakui, ya otomatis Mubeswillub itu tidak sah karena tidak sesuai AD/ART dan PO IWO dimana yang hadir minimal 2/3 dari seluruh PD yang ada,” tukasnya. (*)

Penulis / Editor : Redaksi

Artikel Dinilai Tidak Sesuai AD/ART, 7 Dari 10 Pengurus Daerah IWO di Lampung Tolak Mubeswillub pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Baca juga : Dewan Pers Resmi Dilaporkan Ketua IWO Sumut ke Mabes Polri

“Jadi pelaku ini dendam dengan korban,” ujar Kabid Humas Polda Lampung Kombes Zahwawani Pandra Arsyad ketika dimintai konfirmasi, Senin (5/9/2022), dilansir dari detikSumut, .

Pandra memaparkan, pelaku diduga dendam karena korban selalu membuka aib, termasuk soal kabar istri pelaku belum membayar uang arisan.

“Motif sementara yang kami dapatkan dari keterangan tersangka hingga tega melakukan penembakan terhadap korban, diduga karena pelaku dendam terhadap korban, karena korban selalu membuka aib/keburukan tersangka kepada kawan-kawannya dan terdapat kabar di grup WhatsApp bahwa istri dari pelaku belum membayar uang arisan online. Motif pastinya nanti kita tunggu hasil pendalaman dari penyidik,” jelas Pandra.

Disebutkan Pandra, polisi yang tewas ditembak adalah Aipda Ahmad Karnain yang bertugas sebagai Bhabinkamtibmas Desa Putra Lempuyang, Lampung Tengah. Aipda Ahmad ditembak di rumahnya Jalan Merpati, Bandar Jaya, pada Minggu (4/9) malam. Pelaku adalah Aipda Rudi Suryanto yang menjabat Ps Kanit Provos di Polsek Way Pengubuan, ditangkap 3 jam seusai penembakan.

“Aipda Rudi ditangkap di kediamannya di Kampung Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah sekitar pukul 00.30 WIB. Jadi tiga jam setelah peristiwa terjadi, tim gabungan berhasil menangkap pelaku dan saat ini telah dilakukan pemeriksaan di Polres Lampung Tengah,” jelas Pandra.

Dikatakan Pandra, aksi tersebut dilakukan pelaku secara sadar di ruang tamu rumah korban. Pelaku mendatangi rumah korban dan melakukan penembakan.

“Dia (pelaku) secara sadar melakukan penembakan, jadi dia ini bertamu ke rumah korban dan di ruang tamu itu dia melakukan penembakan,” ujarnya.

Saat ini pelaku telah berada di Polres Lampung Tengah untuk dilakukan pemeriksaan. Dari tangan pelaku didapati barang bukti berupa satu senjata api bersama lima butir peluru.

“Usai melakukan penembakan, pelaku kemudian meninggalkan rumah korban dengan menggunakan sepeda motor'” tandasnya.

Sebelumnya, Kapolda Lampung Irjen Akhmad Wiyagus memerintahkan jajarannya untuk mengusut cepat kasus polisi menembak polisi di Lampung Tengah. Perintah itu disebut membuat terduga pelaku, Aipda Rudi Suryanto, ditangkap 3 jam setelah kejadian.

“Bapak Kapolda, begitu kejadian tadi malam, Irjen Pol Akhmad Wiyagus itu langsung memerintahkan Kapolres Lampung Tengah segera ungkap pelaku, segera ungkap seterang-terangnya. Bahkan beliau juga memerintah untuk segera melakukan upaya, itu makanya bisa ditangkap dalam waktu 3 jam. Kejadian pukul 21.15, pukul 24.00 itu sudah ditangkap pelaku,” kata Kabid Humas Polda Lampung Kombes Zahwani Pandra Arsyad kepada wartawan, Senin (5/9/2022).

Dia mengatakan perintah Wiyagus agar kasus diungkap dengan cepat telah dilakukan. Selain pengungkapan kasus dengan cepat, katanya, Wiyagus memerintahkan agar proses pidana dan etik terhadap Aipda Rudi diproses beriringan. (dtk/red)

Artikel Polisi Tembak Polisi di Lampung, Diduga Akibat Dendam pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Baca juga : Putri Candrawathi Terlibat Saat Bharada E Dijanjikan Uang 1 M Bantu Bunuh Brigadir J

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengatakan, Rektor Unila itu ditangkap karena diduga menerima suap dalam proses penerimaan mahasiswa baru (PMB).

Terkait dugaan korupsi suap penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di universitas tersebut,” kata Ali Fikri melalui pesan WhatsApp, Sabtu siang.

Ali Fikri menambahkan, enam orang lain juga ditangkap dalam OTT tersebut. Penangkapan dilakukan di dua tempat, yakni lima orang diringkus di Bandung dan satu di Bandar Lampung.

Ali tak membeberkan identitas dari enam orang itu. Ia hanya menyebutkan inisial tiga dari enam pelaku yang ditangkap.

Mereka adalah Wakil Rektor berinisial H, lalu pelaku berinisial M dan HF.

“Perkembangan lain akan diberitahukan kemudian,” kata Ali Fikri.

Sebelumnya, KPK menangkap Rektor Unila Karomani dan empat orang lain di Bandung dan Provinsi Lampung.

Juru bicara Rektor Unila, Nanang Trenggono mengatakan, pihaknya belum tahu kasus apa yang menyebabkan KPK menangkap Karomani.

“Kita masih tunggu keterangan resmi dari KPK,” kata Nanang. (komp/red)

Artikel Ditangkap KPK, Rektor Unila Diduga Terima Suap PMB Jalur Mandiri pertama kali tampil pada Ini Sumut.