Tujuh orang ini diduga memuluskan praktik suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, untuk tahun anggaran 2025–2026.

Baca juga : Inkonsisten Soal Minyakita, Presiden Harus Reshuffle Menteri Perdagangan

Berawal laporan masyarakat, tim satgas antirasuah menangkap ketujuh orang tersebut dalam operasi senyap yang berlangsung di tiga lokasi berbeda, yakni Kabupaten Langkat, Kota Binjai, dan Kota Medan.

Dari tujuh orang yang KPK amankan, publik menyoroti kehadiran sosok orang dekat bupati Langkat yang juga pernah menjabat sebagai anggota DPRD Sumatera Utara.

Baca juga : KPK OTT Bupati Langkat Syah Afandin, Ini Profilnya !!

KPK membeberkan ketujuh identitas tersebut yang meliputi: Syah Afandin selaku Bupati Langkat periode 2025–2030, Yaqub Abdhal Al Mu’arif selaku pihak swasta sekaligus Tim Sukses Pilkada 2024, Ilhamsyah selaku Plt Kepala Dinas Pendidikan Langkat, Syahrial selaku orang dekat bupati sekaligus mantan anggota DPRD Sumut, Akbar selaku ajudan bupati, Zulkifli selaku sopir bupati, Sugiarto yang berasal dari pihak swasta.

Peran Mantan Anggota DPRD Sumut

Syahrial, sang mantan anggota DPRD Sumut, memiliki peran sentral sebagai perantara uang suap sesaat sebelum operasi penangkapan berlangsung.

Transaksi bermula ketika Yaqub menyatakan hanya sanggup memberikan uang senilai Rp 100 juta kepada Syah Afandin.

Merasa situasi sedang memanas karena mengetahui tim KPK sedang mengintai di kawasan Langkat, Syah Afandin langsung memerintahkan Yaqub untuk menyerahkan uang ratusan juta tersebut melalui Syahrial pada Kamis, 2 Juli 2026.

Keduanya kemudian sepakat bertemu di sebuah kafe di Kota Medan pada pukul 08.00 pagi untuk melakukan transaksi serah terima uang haram tersebut.

“Saat SYH dalam perjalanan menuju Kota Binjai, Tim KPK berhasil mengamankan uang Rp 100 juta yang kami temukan di bawah jok kursi mobil penumpang depan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, saat membeberkan kronologi penangkapan tersebut dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (03/07/2026) malam.

Memalak Fee Jatah Proyek

Praktik rasuah ini bermula ketika Syah Afandin memalak fee atau jatah proyek sebesar 10 persen di Dinas Pendidikan dan 17 persen di Dinas Permukiman kepada Yaqub.

KPK mengendus fakta bahwa Yaqub sebelumnya telah mentransfer uang senilai total Rp 800 juta kepada sang bupati melalui sopirnya.

Selain merampas uang suap Rp 100 juta dari tangan Syahrial, KPK juga menyita berbagai barang bukti fantastis dari tangan para pelaku.

Tim penyidik menyita valuta asing senilai total Rp 1,22 miliar, 55 keping logam platinum seberat 55 kilogram dari dalam mobil bupati, serta memblokir dua rekening bank milik Syah Afandin yang berisi dana Rp 2,27 miliar.

Setelah memeriksa para pihak secara intensif, KPK langsung menetapkan dua tersangka utama, yakni Syah Afandin sebagai penerima suap dan Yaqub Abdhal Al Mu’arif sebagai pemberi suap.

55 Kg Logam Platinum dan Uang Miliaran Dolar Singapura Diamankan

KPK membeberkan rincian barang bukti fantastis hasil operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan kasus suap proyek di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, tahun 2025–2026.

Dalam operasi senyap tersebut, tim KPK berhasil mengamankan berbagai jenis aset berharga bernilai miliaran rupiah milik Bupati Langkat periode 2025–2030, Syah Afandin (SAF), termasuk puluhan kilogram logam berharga murni.

OTT ini bermula dari adanya laporan masyarakat mengenai kesepakatan jahat antara pihak birokrasi dan swasta.

Tim KPK kemudian bergerak cepat mengamankan total tujuh orang di wilayah Kabupaten Langkat, Kota Binjai, dan Kota Medan.

Selain menangkap para terduga pelaku, komisi antirasuah ini memfokuskan perhatian pada pengamanan aset yang diduga kuat menjadi instrumen maupun hasil dari tindak pidana korupsi tersebut.

Tim KPK mengamankan barang bukti awal berupa uang tunai sebesar Rp 100 juta dari tangan Syahrial (SYH), mantan anggota DPRD Sumut sekaligus orang dekat bupati, saat ia berada dalam perjalanan menuju Kota Binjai.

Uang tersebut tersimpan rapi di bawah jok kursi mobil penumpang depan. Penyerahan uang tunai ini merupakan bagian dari sisa komitmen fee proyek yang diminta langsung oleh bupati Langkat dari pihak swasta.

KPK kemudian melakukan penggeledahan lanjutan dan menemukan tumpukan kekayaan lain yang bernilai sangat besar di dalam mobil milik Syah Afandin.

Penggeledahan di dalam mobil milik Syah Afandin didapati uang tunai valas mencapai Rp 1,22 miliar, terdiri dari 66.950 dolar Singapura, 11.518 ringgit Malaysia, serta uang tunai rupiah senilai Rp 244,7 juta.

Temuan yang paling mengejutkan adalah keberadaan 55 keping logam platinum dengan total berat kurang lebih 55 kilogram di dalam kendaraan sang bupati.

Guna memastikan nilai ekonomisnya, KPK akan segera melibatkan tim ahli untuk menguji keaslian logam platinum tersebut.

Lembaga antirasuah ini bergerak lebih jauh dengan melakukan pembekuan aset secara instan. KPK berhasil melacak dan menyita dua rekening bank atas nama Syah Afandin dengan total saldo mencapai Rp 2,27 miliar.

Selain aset finansial dan logam mulia, tim KPK juga mengamankan sejumlah Barang Bukti Elektronik (BBE) serta dokumen-dokumen transaksi yang memperkuat konstruksi perkara suap pengadaan langsung di Dinas Pendidikan dan Dinas Permukiman Langkat.

Seragam SD Dikorupsi, Jabatan Kepsek Diperjualbelikan

KPK mengungkap kerakusan Bupati Langkat periode 2025–2030, Syah Afandin, setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan di Sumatera Utara.

Dari sejumlah barang bukti yang didapat dari tangan sang bupati dan orang kepercayaannya, KPK tidak hanya menemukan praktik suap proyek infrastruktur tapi juga membongkar penerimaan gratifikasi miliaran rupiah yang menyasar sektor esensial.

Sang bupati yang kader Partai Amanat Nasional (PAN) ini terbukti mengeruk keuntungan pribadi dari pengadaan seragam sekolah dasar (SD), jual-beli pengangkatan jabatan kepala sekolah, hingga membisniskan mutasi jabatan pegawai.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein membeberkan temuan ini dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Jumat (03/07/2026) malam.

Syah Afandin telah mengantongi uang miliaran rupiah dari berbagai sumber tidak sah selama memimpin Kabupaten Langkat.

“Selain dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di lingkungan Pemkab Langkat, KPK juga menemukan adanya dugaan penerimaan lainnya atau gratifikasi oleh SAF [Syah Afandin] dengan total sekurang-kurangnya Rp 3,5 miliar,” ungkap Taufik di hadapan awak media.

KPK menitipkan Yaqub di Rutan Polresta Medan untuk menjalani masa penahanan selama 20 hari pertama terhitung mulai 3 Juli hingga 22 Juli 2026.

Saat ini, KPK juga masih mendalami temuan penerimaan gratifikasi lainnya senilai Rp 3,5 miliar yang berkaitan dengan praktik jual beli jabatan ASN, pengangkatan kepala sekolah, hingga ceruk korupsi proyek pengadaan seragam sekolah negeri. (*)

Dikutip : Tribunnews
Editor : Redaksi

Artikel OTT KPK di Langkat, Tujuh Orang Terseret Kasus Suap Proyek pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Baca juga : LSM STRATEGI Desak Inspektorat Sergai Usut Dugaan Mark Up Anggaran di Desa Paya Pasir

Salah satu kawasan terparah yang terendam banjir adalah Kecamatan Babalan. Tidak hanya merendam ratusan rumah penduduk dan fasilitas umum, banjir dengan tinggi variatif hingga hampir satu meter itu, turut merendam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Pangkalan Brandan yang berlokasi di Jalan Stasiun.

Untuk mengantisipasi segala kemungkinan, atas nama kemanusiaan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjen Pas) Sumut, melakukan aksi gerak cepat.

Ratusan warga binaan pemasyarakatan (WBP) baik titipan ataupun yang sudah divonis, langsung dievakuasi ke tempat lebih aman.

Kepala Rutan Kelas II B Pangkalan Brandan Akmalun Ihsan mengungkapkan, jumlah WBP yang dievakuasi akibat banjir sebanyak 435 orang.

“Karena situasi sudah tidak memungkinkan mengingatkan debit air banjir yang merendam terus meningkat, seluruh warga binaan terpaksa kami pindahkan ke tempat yang lebih aman,” terangnya saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp.

Menurutnya, seluruh WBP dipindahkan ke tiga lokasi yang seluruhnya masih berada di kabupaten Langkat.

Baca juga : Kapolri Pimpin Apel Kasatwil 2025, Luncurkan Seragam Pamapta dan Tegaskan Penguatan Layanan Publik

“Mereka kita pindahkan ke tiga tempat antara lain ke Lapas Kelas 3 Pemuda Langkat, Lapas Narkotika Kelas II A Langkat dan Rutan Tanjung Pura,” ujarnya.

Pantauan di lokasi, proses pemindahan para warga binaan berlangsung dramatis. Dengan pengawalan ketat petugas, mereka terlihat berjalan beriringan menuju bus yang akan mengangkut warga binaan ke lokasi lapas atau rutan tujuan.

Bahkan untuk mempercepat proses evakuasi, Kanwil Ditjen Pas Sumut seluruh UPT Medan, termasuk Rutan Kelas IA Tanjung Gusta, Lapas Kelas IA Tanjung Gusta dan Lapas Pancur LPP Medan turut andil dalam pemindahan para WBP. (*)

Penulis/ Editor : Redaksi

Artikel Terendam Banjir, 435 WBP Dievakuasi Dari Rutan Kelas II B Pangkalan Brandan pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Baca juga : Sergai Peringati Hari Guru Nasional ke 80 Tahun 2025

Keempat nelayan tersebut masing-masing bernama Ahmad Jais, Abdul Wahit, Ahmad Sakirin, dan Erwin. Mereka diketahui terombang-ambing di laut selama sekitar empat hari sebelum akhirnya mencapai pesisir Bagan Kuala dalam kondisi lemah, kelelahan, dan kekurangan tenaga.

Kepala Desa Bagan Kuala, Safril, membenarkan kejadian tersebut. Ia menyebutkan pihak desa bersama masyarakat turun langsung memberikan pertolongan dan bantuan awal kepada para nelayan.

“Cuaca buruk dan gelombang tinggi dalam beberapa hari terakhir diduga menyebabkan pecahnya sampan para nelayan tersebut,” ujar Safril, saat dikonfirmasi wartawan

Selain mengalami kerusakan parah pada lambung sampan, jaring bawal yang mereka bawa juga rusak dan sebagian hilang terseret gelombang.

Warga Dusun 3 dan masyarakat sekitar kemudian mengevakuasi sisa-sisa sampan ke tepi pantai serta memberikan makanan, air, dan penanganan dini.

Koordinasi selanjutnya dilakukan bersama Babinpotmar TNI AL Serda Akbar, yang melakukan pendataan, pengecekan fisik, dan memastikan keselamatan para nelayan.

“Para nelayan sudah dihubungkan dengan pihak keluarga. Mereka dijadwalkan dijemput keluarga dari Lubuk Pakam sebelum dipulangkan ke daerah asal di Brandan Barat,” tambah Safril.

Pemerintah desa juga mengimbau nelayan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrem, serta memastikan kelayakan armada tangkap sebelum berlayar mengingat potensi gelombang tinggi menjelang akhir tahun. (*)

Penulis/ Editor : Redaksi

Artikel Sampan Pecah dan Terombang-Ambing di Laut, Empat Nelayan Langkat Terdampar di Perairan Sergai pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Menurut warga sekitar, di areal yang masuk dalam kawasan hutan produksi terbatas (HPT) itu, akan dibangun vila milik Bupati Langkat H Syah Afandin.

Hasil penelusuran tim investigasi Ikatan Wartawan Online (IWO) Sumatera Utara (Sumut) di areal tersebut, hingga Rabu (25/6/2025) sore, terlihat beberapa pohon pinus terlihat tumbang dan ditimbun tanah.

Baca Juga: Diduga Terima Fee, Kakanwil Kemenagsu Bayarkan Honor Petugas Haji Embarkasi Fiktif

Selain itu, di lokasi perbukitan tersebut juga ditemukan bekas aktivitas alat berat yang diduga digunakan untuk mengelola lahan.

“Setau kami, lokasi itu punya pak Bupati Langkat. Biasanya juga digunakan untuk Jambore atau kegiatan lainnya. Yang kami dengar, mau dibuat vila di situ. Sudah ada pun 2 kolam renangnya,” kata warga sekitar yang minta namanya tak disebutkan.

Kementerian LHK

Terkait status lahan, warga tidak mengetahui siapa pemilik lahan tersebut. Mereka hanya mendengar, kalau lokasi itu punya Bupati Langkat yang biasa disapa Pak Ondim.

Baca Juga: Sempat Berupaya Kabur, Dua Pria Pemilik Sabu Ini Akhirnya Ditangkap Polres Sergai

Karena disebut-sebut milik penguasa di Negeri Bertuah, warga enggan menelusurinya lebih jauh.

“Gak berani juga kami cari tau lebih jauh. Soalnya ada yang bilang itu punya Pak Ondim,” ketus warga kompak.

Mirisnya, di lokasi yang terletak pada kordinat 3.456049 LU – 98.161316 BT ini, masuk dalam kawasan hutan. Dimana, pada overlay peta kawasan hutan Kementerian LHK terlihat areal itu dalam arsiran berwarna hijau muda.

Baca Juga: Satres Narkoba Tangkap Pemuda Pemilik 1,41 Gram Sabu di Jalan Gunung Sorek Merapi Tebing Tinggi

Pidana Penjara

Artinya, aktivitas tersebut sangat bertentangan dengan UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Bahkan, terdapat sanksi pidana bagi siapa saja yang melakukan aktivitas tanpa izin di kawasan hutan.

Pada Pasal 78 Ayat 9 menegaskan, Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Hingga berita ini dimuat, Bupati Langkat H Syah Afandin belum memberikan keterangan terkait hal itu. Pesan WhatsApp yang dikirim kepadanya demi keberimbangan berita, belum dibalas yang bersangkutan.

Satres Narkoba Tangkap Pemuda Pemilik 1,41 Gram Sabu di Jalan Gunung Sorek Merapi Tebing Tinggi

Diinformasikan, saat ini negara sedang gencar-gencarnya memerangi mafia hutan. Pada April 2025 lalu, Kejaksaan Agung telah menyita 47.000 hektare lahan sawit di Register 40. Areal ini, masuk dalam kawasan hutan produksi tetap (HPT) yang telah dialihfungsikan.

Perkebunan sawit PT Torganda milik DL Sitorus ini, diambil alih Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk dikelola PT Agrinas Palma.

Hal ini, sebagai wujud penegakan kedaulatan hukum hak negara yang telah dikuasai orang yang tidak bertanggungjawab. (*)

Penulis/Editor: Redaksi.

Artikel Bupati Langkat Diam-diam Diduga Bangun Villa di Kawasan Hutan pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Baca juga : Jumat Curhat, Kapolres Tebing Tinggi Himbau Warga Taati Peraturan Berlalulintas

Hal tersebut disampaikan Baskami tatkala, melakukan kunjungan ke PLTU Pangkalan susu bersama rombongan Komisi D DPRD Sumut, kamis (31/08/2023).

“Saya meminta agar PLTU ini terus melakukan kegiatan positif, menyalurkan CSR, melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar, khususnya masyarakat pesisir yang pra sejahtera,” katanya.

Menurut Baskami, PLTU Pangkalan Susu juga harus mewujudkan sinergitas kuat dengan para stakeholder termasuk Pemkab Langkat.

“Maka upaya kerjasama yang berkesinambungan ini demi mewujudkan kemajuan Sumatera Utara khususnya Kabupaten Langkat,” jelasnya.

Pantauan lapangan, Baskami didampingi Ketua Komisi D DPRD Sumut, Benny Harianto beserta para Anggota Komisi D DPRD Sumut.

Juga hadir perwakilan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas LHK Langkat serta para stekaholder lainnya.

Rombongan langsung diterima oleh Senior Manager PT Indonesia Power PLTU Pangkalan Susu, Usvizal Zainudin.

Sementara itu, Senior Manager PLTU Pangkalan Susu, Usvizal Zainuddin mengatakan hingga saat ini, pihaknya terus melakukan program CSR di masyarakat.

Satu di antaranya yakni, melakukan inovasi pemanfaatan fly ash & bottom ash (FABA) yang merupakan limbah ramah lingkungan yang berasal dari batubara, bahan baku utama dari PLTU tersebut.

“Kami melakukan pelatihan pembuatan Batako dari FABA, melakukan pengecoran jalan di Kelurahan Beras dan banyak lagi,” tambahnya.

Usvizal juga mengungkapkan, pihaknya juga melakukan bantuan bagi rumah yang tidak layak huni, pengobatan gratis untuk masyarakat di Pulau Sembilan.

“Di samping melakukan upaya penghijauan berupa penanaman mangrove di area Jetty Laut, penanaman Pohon Kaliandra, pembuatan pupuk kompos dan lainnya,” jelasnya.

Usvizal menyampaikan terimakasihnya, atas masukan-masukan yang diberikan oleh Ketua DPRD Sumut beserta Anggota Komisi D DPRD Sumut.

“Masukan-masukan pada pertemuan ini, telah kami rangkum dan akan kami jalankan demi kemajuan Sumatera Utara,” pungkasnya. (*)

Penulis : Hendra
Editor : Redaksi

Artikel Baskami Minta PLTU Pangkalan Susu Terus Konsisten Kucurkan CSR Ke Masyarakat pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Baca juga : Festival Seni dan Qasidah ke XVI Tingkat Kota Tebing Tinggi Ditutup

Pantauan lapangan, Baskami bersama Anggota Komisi E DPRD Sumut mengunjungi lokasi sekolah,didampingi Kacabdis Pendidikan Wilayah II Sumut, Syaiful Bahri dan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Sekolah SMA Plus Langkat, Didik Afwandi.

Politisi PDI Perjuangan itu menyebut, keberadaan SMA Plus Langkat diharapkan mampu melahirkan generasi unggul yang mampu bersaing dengan SMA unggul lainnya di Sumut. Oleh karenanya, sekolah tersebut perlu dilengkapi dengan fasilitas penunjang yang memadai.

“Saya sudah meninjau dan berkeliling di area SMA ini. Di sini fasilitas air bersih belum memadai di samping jalan yang juga harus segera selesai,” katanya, Sabtu (5/8/2023).

Baskami menjelaskan, fasilitas utama seperti bangunan utama termasuk ruang kelas, kantor, dan lainnya, telah rampung. Meskipun demikian, seluruh fasilitas itu harus dilakukan pemeliharaan secara berkala.

“Untuk ketahanan bangunan yang sudah selesai harus diperhatikan dari sisi maintanencenya,” tambahnya.

Dikatakannya, perlu dibahas oleh kontraktor, pihak sekolah dan Pemprovsu guna merinci,sarana dan prasarana yang masih kurang.

“Coba dirinci dari seluruh sisi,sehingga secara overall kita tahu berapa dana yang kurang dan akan dimasukkan ke dalam anggaran. Jangan sampai ketika nanti kegiatan belajar mengajar sudah berlangsung, fasilitas kita masih tidak memadai,” ujarnya.

Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Sekolah SMA Plus Langkat, Didik Afwandi menjelaskan, pembangunan tersebut juga ditopang anggaran tahun jamak alias multiyears.

Didik mengatakan pembangunan tahap pertama sekolah telah rampung. “Untuk tahap pertama yaitu, kantor, ruang guru ada dua tingkat, perpustakaan dua tingkat, ruang petugas keamanan dan gapura sudah selesai,” jelasnya.

Untuk tahap kedua, lanjut Didik yaitu, asrama siswa, ruang belajar, laboratorium, musholla, serta rumah petugas keamanan, juga telah selesai.

“Hingga kini proses pembangunan yang dilakukan secara bertahap telah menggunakan anggaran sebesar Rp 21,3 milyar,” tambahnya.

Selain itu, Didik menjelaskan sekolah tersebut kini memerlukan kesiapan fasilitaa penunjang berupa ketersediaan air bersih dan akses jalan yang mumpuni.

“Kita ada sumur bor pak, tapi belum memadai. Kemudian akses jalan dari jalan besar ke sini sepanjang 2 kilometer perlu mendapat perhatian,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi E DPRD Sumut Edy Surahman Sinuraya, menjelaskan pihaknya akan segera memanggil pihak kontraktor yang mengerjakan proyek pembangunan SMA Negeri Plus Langkat tersebut.

Edy mengatakan pihaknya kecewa, disebabkan pihak kontraktor tak menghadiri kunjungan Ketua DPRD Sumut bersama Komisi E DPRD Sumut.

“Kami perlu mendengar penjelasan rinci apa-apa saja yang menjadi hambatan pembangunan di sini. Sayangnya kontraktor tidak hadir dan hanya diwakili konsultan pengawas,” pungkasnya. (*)

Penulis : Hendra
Editor : Ridwan Hans

Artikel Ketua DPRD Sumut Minta Sejumlah Infrastruktur Penunjang SMA Plus Langkat Rampung pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Direktur LBH Formapera, Arfan, SH secara tegas melontarkan kecaman. Selain akibat pembiaran, ia menilai adanya ‘main mata’ antara para pelaku dengan instansi terkait yang berwenang dalam mengurusi pertambangan.

Baca juga ; Jelang Pilpres 2024 PAC PDIP Bilahilir Labuhanbatu Gelar Kordinasi Dan Konsolidasi

“Jelas bukan sebatas obral izin tambang, tapi jelas ketika terjadi pembiaran maraknya galian C ilegal ini, aparat penegak hukum bisa saja sengaja tutup mata atau memang matanya sengaja ditutup,” tegas Arfan saat dikonfirmasi, Minggu (28/5/2023).

Kata Arfan, maraknya galian C ilegal ataupun baik tak berizin atau pun praktik menambang di luar radius yang terjadi di Langkat, bukan kali ini saja terjadi.

“Kasus ini merupakan kasus klasik yang sudah berulangkali terjadi. Kalau istilah kita tindak cantik sebentar, begitu tidak lagi menjadi sorotan, aktivitas ini secara perlahan kembali berlangsung. Ketika sudah menjamur baru disoroti atau ditindak lagi, ya begitu begitu saja terus,” sesalnya.

Harusnya, lanjut praktisi hukum ini, jika memang semua pihak yang berwenang serius dalam memberantas galian c ilegal ataupun liar, sangat mudah dilakukan.

“Hal ini kembali lagi kepada niat aparat penegak hukum (APH), pemerintah setempat atau dari pihak terkait lainnya. Jangan karena memikirkan keuntungan pribadi, dampaknya sangat besar di kemudian hari,” ujar Arfan.

Pria yang berprofesi sebagai pengacara ini kembali mengatakan, praktik galian C ilegal jelas bukan hanya merugikan negara, namun masalah yang paling serius adalah kerusakan alam.

“Dalam hal ini siapa yang paling terancam, jelas masyarakat sekitar yang bakal terkena musibah. Kita tidak usah berbicara tentang misalnya bencana yang mengancam setiap saat akibat rusaknya alam atau tanggul yang terancam hancur dan dikhawatirkan memicu banjir, hadirnya galian c di sekitar masyarakat saja sudah sangat merugikan. Masyarakat menghirup debu setiap truk galian melintas. Belum lagi jalanan yang cepat rusak karena over tonase. Apa ini tidak dipikirkan pemerintah Langkat,” kecamnya.

Ia juga meminta seluruh pimpinan aparat penegak hukum di Sumut, bisa menindak atau mencopot jajarannya di Langkat jika tidak peka terhadap persoalan praktik galian C yang terindikasi ilegal ini.

“Gampang sebenarnya kalo pimpinan APH mau berbuat. Patokannya adalah laporan dan keresahan masyarakat. Selidiki, cek ke lapangan. Kalau memang aparat mau mendengarkan aspirasi. Kan begitu,” tukasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, warga Kabupaten Langkat, khususnya yang bermukim di Kecamatan Wampu atau tepatnya disekitar tanggul Sei Wampu, kini hidup dengan diliputi keresahan dan membuat cemas.

Meski berulangkali dikritisi warga dan elemen masyarakat, galian c yang diduga ilegal itu justru semakin merajalela.

“Beberapa tahun belakangan, aktivitas galian C yang diduga ilegal, semakin merajalela. Mobilisasi pengangkutan materialnya melintas di atas tanggul Sei Wampu.Sudah makin parah galian C di sini. Kalau dibiarkan terus-terusan seperti ini, tanggul ini (Sei Wampu) bisa pecah. Bencana banjir pun gak akan bisa terelakkan lagi. Dah pernah kemarin dihentikan, tapi kok lanjut lagi pengerukannya,” gerutu warga sekitarm

Warga juga menyebutkan jika galian C yang diduga ilegal itu dikelola oleh warga Pasar I Gohor berinisial H alias Her dan NR. Bahkan tingkah kedunya yang terkesan kebal hukum, dari hari ke hari semakin menjadi-jadi. Meski kerusakan lingkungan kian parah, namun aktivitas pengerukan material tanah di sana masih saja berlanjut.

Ditambahkan warga, sebelum ada galian tersebut, tanggul Sei Wampu tingginya sama dengan tinggi rel PT KAI yang tak jauh dari lokasi galian. Tapi sekarang, penahan debit air aliran sungai itu berada persis di bawah lintasan kereta api. (*)

Penulis : Yudhis
Editor : Ridwan Hans

Artikel Aparat Tutup Mata, Galian C Diduga Ilegal Resahkan Warga Langkat pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Baca juga : Jalan Provinsi Simpang Belidaan-Dolok Masihul Hancur Diduga Akibat Truk Pengangkut Tanah Galian C

Tidak hanya mendobrak, para pelaku langsung mengobrak pabrik dan merusak seluruh isi pabrik yang hanya dijaga dua orang satpam, bernama Sudarto, Dedi Syahputra bersama istrinya Sri Wahyuni dan seorang teknisi pabrik bernama Supriadi.

Apalagi saat itu, pemilik pabrik Lei Huibin, seorang warga negara Tiongkok bersama istrinya Herlina (WNI), tengah berada di Jakarta untuk meminta perlindungan hukum ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri).

Para pelaku pun semakin leluasa. Selain mengintimidasi penjaga pabrik, mereka juga merusak semua CCTV, lalu mengusir penjaga setelah menghapus video di ponsel si satpam yang sebelumnya sempat merekam aksi penyerangan secara brutal tersebut.

“Sekitar jam 11.00 WIB, ada 3 mobil berhenti di depan gerbang. Begitu turun seketika itu juga mereka memanjat gerbang. Diantara 3 orang yang memanjat gerbang mereka bawa alat gunting besi, gembok dihancurkan lalu mereka masuk bermobil-mobil dengan banyak orang,” ungkap Dedi Syaputra, satpam pabrik bersama istrinya Sri Wahyuni kepada wartawan, Minggu (28/8/2022).

Ia juga menjelaskan, ada sekitar 12 mobil masuk. Lalu para pelaku yang rata-rata tak dikenalnya itu merusaka gembok ruangan kantor.

“Setelah masuk, kantor itu mereka hancurkan. Isi kantor porak poranda. Pakaian ibu (Herlina) dan Pak Lei(Lei Huibin) mereka keluarka semua dan kami juga disuruh segera berkemas,” terangnya.

Selanjutnya, usai memasukkan seluruh pakaian majikannya ke dalam karung, mereka pun beranjak dari lokasi meninggalkan pabrik karena khawatir jadi sasaran amuk pelaku.

“Mereka brutal, semua dijebol, kantor depan dijeboll. Ada tiga pintu kantor dijebol semua. Mereka masuk ke dalam kantor dan mereka minum bir di dalam,” ucap Dedi lagi.

Sri Wahyuni, istri si satpam menimpali bahwa selama dalam ‘penyanderaan’, setiap gerak gerik mereka terus diawasi para pelaku.

“Kami sempat buat video. Tapi kami dipepet terus sama mereka dan mereka tau lalu menyuruh kami hapus video dan letak Hp. Dedi juga sempat buat video sama, tapi juga disuruh hapus. Yang hapus mereka. Mereka berlarian kesana kemari dan seluruh pabrik ditelusuri Pakaian kami pun dibuang,” urainya.

Teror pun terus berlanjut. Saat Dedy Syahputra, Sri Wahyuni, Supriadi dan Sudarto mau melapor ke Polsek terdekat, mereka merasa seperti diikuti dan terus menerus diperhatikan, sehingga merasa terancam dan tidak berani melapor ke Polsek Selesai.

“Karena takut akan dibunuh untuk tutup mulut. Dikarenakan hanya mereka saksi hidup pengrusakan CCTV dan penerjangan.
Mereka juga sempat melihat OTK merupakan orang yg mengantar surat somasi dari Direktur Utama yang baru 2 hari sebelum penyerangan dilakukan,” ungkap Sri.

Informasi terakhir, hingga kini puluhan OTK pelaku penyerangan masih menguasai pabrik. Ironisnya, polisi yang diharapkan menjadi pelindung, justru ‘kebobolan’.

Sementara, Kapolsek Selesai AKP Joko Lelono yang dikonfirmasi Sabtu malam mengaku ia dan anggota sudah mengecek langsung di lapangan. Tapi dikatakannya, mereka tak melihat kejadian apa-apa di sekitar lokasi sehingga akhirnya memilih meninggalkan lokasi.

Tapi saat disinggung bahwa para pelaku ada di dalam pabrik, ia mengaku bahwa ia hanya melihat sekitar luar pabrik dan tidak melakukan pengecekan karena gerbang terkunci dari dalam.

Disinggung soal pengakuan bahwa penjaga pabrik tidak ‘diterima’ membuat laporan, Joko membantahnya.

“Harusnya kalau mereka mau buat laporan pengrusakan, harus ada surat kuasa dari pihak pemililk pabrik sebagai pihak yang dirugikan” kilahnya.

Berjuang Hingga ke Mabes Polri

Sementara, Herlina, istri pemilik pabrik menduga kuat, penyerangan dan pengrusakan ini merupakan buntut dari kerjasama suaminya dalam bisnis pinang dengan 3 orang WN Tiongkok bernama Gan Hongyu, Chen Jiehua dan Huang Junhui.

“Namun seiring berjalan waktu, suami saya justru menjadi korban penipuan penggelapan karena modal awal PT sebesar 70 persen yang harusnya mereka setorkan justru tidak pernah dilakukan. Pabrik hanya beroperasi dengan mengandalkan 30 persen modal awal dari suami saya,” terangnya seraya menjelaskan sesuai akta pendirian modal awal itu sebesar Rp10 Miliar.

Menyadari modal 20% tidak cukup, Lei Huibin selaku Pemegang Saham mengajak partner investasinya yang bernama Gan Zhi untuk berinvestasi di pabrik PT. Zhongyu Hua Qiang yang ada di Langkat. Bahkan modal yang disetor suaminya juga naik menjadi 30%.

“Namun tidak seperti yang diharapkan, bahan baku di Jambi tidak sesuai dengan standard, sehingga pabrik tutup,” tuturnya sedih.

Selanjutnya, ketiga pemegang saham yang memang pada dasarnya tidak pernah ikut campur dalam urusan perusahaan, memilih menyerahkan keputusan ke tangan Lei Huibin

“Namun partner investasi Lei Huibin berhenti memberikan dana. Tidak putus asa Lei Huibin mencari Investor yang baru.
Namun yang terjadi adalah, kami menduga kuat Investor baru ini berkomplot dengan pemegang saham dan Gan Zhi untuk melakukan pemecatan sepihak dan mengeksekusi pabrik. Lalu mereka menunjuk Dirut baru Zeffri Kumala,” urainya.

Terkait ini juga, Herlina mengaku sudah melaporkan masalah ini ke Polres Binjai, ke Polda Sumut dan ke Irwasda. Namun selama 2 tahun berjuang, keadilan tak kunjung didapatkannya. Selain itu ia juga melaporkan masalah ini ke Konsulat Jenral dan Kedutaan Besar Tiongkok di Jakarta.

Di tengah kegalauannya, Herlina akhirnya bisa bernafas lega setelah ia mendapatkan kabar, pada Juni 2022 lalu, kasus yang dilaporkannya itu bergulit ke Mabes Polri dan ditarik Bareskrim.

“Satu harapan kami Kabareskrim Bapak Komjen Agus Andrianto bisa segera mengusut tuntas kasus ini dan menindak anggota Polres Binjai dan Polda Sumut yang seolah tak peduli atas kasus yang menjerat kami. Kami yang memberi masukan devisa negara lewat investasi dari Tiongkok kok di Indonesia malah mendapat ketidakadilan. Sangat miris,” pungkasnya. (ril/Hendra)

Artikel Puluhan OTK Diduga Rusak PT Zhong Yu Hua Qiang di Langkat pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Atas dasar itu, fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Langkat mengganti anggotanya yang duduk di Alat Kelengkapan DPRD, yang penempatannya ditetapkan dalam rapat paripurna yang digelar secara internal oleh DPRD Langkat, Senin (6/6/2022).

Anggota DPRD Langkat yang ditempatkan di AKD oleh masing-masing fraksi ini merupakan sisa masa jabatan keanggotaan DPRD Langkat periode tahun 2019-2024.

Baca Juga: Pelaku Pemukul Anak Anggota DPR Ditetapkan Sebagai Tersangka, Ini Tampangnya

Dalam paripurna dibacakan Surat Keputusan oleh Sekretaris DPRD Langkat Basrah Pardomuan tentang penempatan nama-nama anggota fraksi-fraksi yang duduk di AKD Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Badan Kehormatan dan Komisi-Komisi DPRD Langkat sisa masa jabatan tahun 2019-2024.

Setelah surat keputusan dibacakan dan disetujui oleh seluruh anggota dewan yang hadir, Ketua DPRD Langkat Sribana Perangin Angin yang memimpin jalannya rapat paripurna didampingi tiga Wakil Ketua DPRD Langkat Donny Setha, Ralin Sinulingga dan Antoni, berharap kepada anggota DPRD Langkat yang duduk di AKD dapat menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya sebagai wakil rakyat yang menjalankan fungsi pembentukan perda, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan agar dapat bekerja secara maksimal.

Selanjutnya Ketua DPRD Langkat mengarahkan kepada anggota DPRD Langkat yang duduk di AKD untuk melakukan pemilihan pimpinan AKD (Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris) usai rapat paripurna berakhir.

Baca Juga: Kabag Log Cek Pelaksanaan Vaksinasi Polres Tebing Tinggi

Berdasarkan penempatan anggota fraksi yang duduk di Alat Kelengkapan DPRD sisa masa jabatan tahun 2019-2024, terlihat tidak banyak perubahan di AKD Badan Musyawarah, Badan Anggaran maupun di Bapemperda. Masing-masing fraksi tetap mempertahankan beberapa nama anggotanya di AKD.

Sementara di AKD Komisi A, Komisi B, Komisi C dan Komisi D terjadi banyak perubahan dari nama-nama yang diusulkan oleh delapan fraksi yang ada di DPRD Langkat.

Hasil resmi nama-nama anggota DPRD Langkat yang duduk di AKD akan diumumkan pada rapat paripurna DPRD Langkat tanggal 13 Juni 2022 mendatang. (Khadafi)

Artikel AKD DPRD Kabupaten Langkat Berubah pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Rumah persulukan Arif Riyukuri merupakan tempat persulukan yang dibangun diatas tanah hibah Almarhum M Nasir. Tanah ini seluas kurang lebih 2 hektare. Bangunan rumah suluk ini menghabiskan biaya Rp.1,5 miliar lebih. Luas bangunannya 25×30 meter, terbagi kedalam dua lokasi.

Lokasi pertama seluas 8×30 meter sebagian tempat berkhalwat, yakni makam yang difungsikan sebagai tempat berzikir (meditasi). Sementara tempat kedua difungsikan sebagai rumah suluk seluas 12×30 meter.

Baca Juga: Bangunan di Kaplingan Pesona Pasar 2 Marelan Dibongkar Satpol PP Medan

Bang Ondim, sapaan akrab Plt Bupati Langkat mengucapkan selamat. Ia berharap rumah suluk melahirkan banyak kaum muslim yang bertaqwa dan membantu mewujudkan visi misi Langkat religius.

“Semoga kehadiran rumah suluk ini menjadikan warga Serang Jaya dan Pematang Jaya khususnya, dan Langkat umumnya semakin bertaqwa. Sehingga terwujudnya Langkat religius”, tuturnya.

Dikesempatan tersebut, Ondim memberikan bantuan pribadi senilai Rp.10 juta rupiah kepada panitia sebagai bentuk waqaf keluarga dan dukungan untuk membantu melengkapi perlengkapan rumah persulukan. Sementara Pemkab Langkat sendiri membantu biaya pembuatan Sumur Bor yang akan direalisasikan di P APBD Tahun Anggaran 2022.

Baca Juga: Polres Tebing Tinggi Dan KPU Lakukan Rapat Koordinasi Persiapan Hadapi Pemilu 2024

Selanjutnya, Nilawati istri Almarhum M Nasir mengatakan tujuan dibangunnya tempat persulukan ini untuk meneruskan hajat Almarhum suaminya, yang ingin meringankan warga persulukan untuk tidak terlalu jauh sampai di perkampungan persulukan Selayang untuk berzikir dan menggali ilmu tasawuf dalam memperjalankan rohaniah kepada Allah SWT.

Ia juga mengatakan kedepannya diareal persulukan tersebut juga akan dibangun pesantren. Nama pesantren menyematkan nama putra keempatnya.

Turut hadir Tuan Guru Muhammad Nasir Tanjung selaku Mursit Tarekat Naqsabandiyah, Kadis Kominfo H Syahmadi S.Sos MSP, Kadis Sosial Taufik Rieza SSTP MAP, Plt Kasatpol PP Dameka Putra Singarimbun SSTP, Kabag Umum Eka Syahputra Depari SSTP, Kabag Prokopim Mahardika Sastra Nasution SSTP MAP, Camat Pematang Jaya Ahma Fitria SSos serta undangan lainnya. (Khadafi)

Artikel Rumah Suluk Arif Riyukuri Diresmikan, Afandin: Bantu Wujudkan Langkat Religius pertama kali tampil pada Ini Sumut.