Berdasarkan video yang dibagikan akun Facebook ‘Bang Well’ pada Sabtu (19/9/2026), pembuangan terlihat terjadi pada Jumat (18/9/2026) sekira pukul 23.19 WIB di Dusun II, Desa Silau Padang. Dalam rekaman berdurasi 3 menit 35 detik itu, terlihat air berwarna hitam pekat dan berbuih mengalir deras melewati bebatuan menuju Sungai Bahbolon.

Baca juga : Tekan Kejahatan Jalanan, Polsek Padang Hulu dan Padang Hilir Gelar Patroli Bersinggungan

Pemberi keterangan dalam video menegaskan limbah tersebut berasal dari PT TSP. Warga meminta Kepala Desa, Camat Sipispis, Polsek Sipispis, serta Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Sergai turun meninjau lokasi. Padahal, pagi harinya pihak perusahaan baru saja melaksanakan Konsultasi Publik di Aula Kantor Camat Sipispis terkait parameter pengelolaan limbah.

“PKS PT TSP kembali berulah, betapa bandelnya mereka,” ujar warga dalam rekaman tersebut.

Sebelumnya, pada Minggu (13/9/2026) pukul 00.20 WIB, diduga terjadi pula pembuangan limbah yang sama. Warga menyaksikan sisa aliran yang masih berbuih dan berbau asam.

Saat dikonfirmasi Kamis (8/10/2026), Kepala Bidang Lingkungan Hidup Pemkab Sergai Boy Sihombing mengaku belum melihat video tersebut. Namun ia menjelaskan bahwa pihak perusahaan sedang berbenah membangun fondasi pengamanan untuk mencegah longsor sekaligus menahan aliran air mengingat lokasi pabrik berada di area miring.

Ia juga menyatakan bahwa aliran yang selama ini terlihat adalah limbah paret dan limbah domestik, bukan limbah proses pabrik. Hal itu dipastikan berdasarkan hasil pengecekan yang dilakukan dalam dua minggu terakhir.

“Kami sudah melakukan pengecekan dalam dua minggu terakhir. Jadi itu memang pembuangan limbah domestik, bukan limbah dari PT TSP,” tegasnya.

Boy menambahkan bahwa konsultasi publik yang digelar di Kantor Camat Sipispis merupakan upaya mengundang transparansi, agar masyarakat, pemerintah, dan perusahaan dapat berembuk secara terbuka mengenai kondisi yang sebenarnya.

Saat kembali ditanyakan, apakah air yang mengalir didalam video yang diambil warga dan dikirimkan ini termasuk limbah domestik atau limbah proses pabrik, Boy Sihombing menjawab tidak bisa memastikannya.

“Saya tidak bisa buktikan pak. Saat ini uji laboratorium terakreditasi sudah ada di Sergai, di provinsi juga ada,” kilahnya.

Di tempat terpisah, Ketua LSM STRATEGI Ridwan Siahaan menanggapi video viral pembuangan limbah ini menyebutkan akan melayangkan surat pelaporan ke penegak hukum untuk memberikan tindakan tegas kepada pengusaha yang tidak mematuhi aturan.

“Perbuatan pembuangan limbah pabrik ke sungai akan berdampak menimbulkan kerusakan ekosistem (biodata air), menimbulkan gangguan kesehatan manusia, menimbulkan kerugian ekonomi bagi masyarakat (petani dan peternak) dan lainnya. Apalagi dari informasi sumber yang bisa dipercaya, pemilik PT TSP ini sama dengan pemilik PT BOSS, yang juga diduga telah merugikan masyarakat khususnya petani di Kecamatan Dolok Masihul,” tegasnya, Minggu (11/10/2026) sore. (*)

Penulis : Tim
Editor : Redaksi

Artikel Viral Video PKS PT TSP di Sipispis Diduga Kembali Buang Air Limbah ke Sungai Bahbolon pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Pabrik PT. BOSS yang diketahui mengolah tandan buah segar (TBS) menjadi minyak kelapa sawit mentah (CPO) ini berada di Desa Bandar Maruhur, Kecamatan Silou Kahean, Kabupaten Simalungun berbatasan dengan Kabupaten Sergai diduga telah membuang limbah ke Sungai Belutu yang digunakan untuk mengairi sawah petani di Kecamatan Dolok Masihul.

Baca juga : Mal Pelayanan Publik Asahan Layani Pembuatan IKD, Setiap Hari Hingga 90 Orang Dilayani

Para petani mengeluh, karena ribuan hektare lahan pertanian yang ditanami padi di Dolok Masihul rusak dan gagal panen disebabkan air Sungai Belutu mengairi sawah mereka tercemar limbah pabrik PKS PT. BOSS di hulu sungai.

Keluhan tersebut disampaikan warga saat reses Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Delpin Barus, ST., M.I.Kom di Desa Huta Nauli Kecamatan Dolok Masihul yang turut dihadiri warga dari enam desa di Kecamatan Dolok Masihul, pada 22 September 2026 lalu.

Atas sejumlah keluhan warga ini, Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut meminta agar semua pengusaha dan pengelola PKS ini tetap menjaga agar terwujudnya ramah lingkungan, dengan tidak mengabaikan kepentingan masyarakat.

Ia juga meminta Polda Sumut beserta jajaran Polres Serdang Bedagai dan Polres Tebing Tinggi yang baru saja menjabat, untuk segera menertibkan dan menindak semua pengusaha PKS di wilayah hukumnya yang telah merugikan kepentingan umum terlebih mengakibatkan gagalnya panen padi di Kecamatan Dolok Masihul yang telah merugikan masyarakat.

“Utamakan kepentingan masyarakat, bukan hanya keuntungan pribadi pengusaha saja. Apalagi perbuatan gagal panen padi di Kecamatan Dolok Masihul bukan kali ini saja terjadi, tetapi telah berulang kali,” ungkap Delpin Barus kepada sejumlah awak media dalam kegiatan coffee morning di salah satu kafe di Jalan Patriot, Kelurahan Tebing Tinggi Lama, Kota Tebing Tinggi, Senin (05/10/2026) pagi.

Delpin Barus menegaskan, kerusakan lingkungan akibat limbah pabrik tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Pihak berwenang diminta segera turun tangan memastikan kepatuhan pengelolaan lingkungan sekaligus memberikan perlindungan kepada warga yang terdampak.

“Menteri Pertanian RI bersama penegak hukum agar menindak tegas perusahaan-perusahaan yang tidak mengelola limbahnya dengan baik, sehingga merugikan masyarakat, khususnya para petani yang lahannya tercemar akibat pembuangan limbah yang tidak ramah lingkungan,” tegas Delpin.

Sebelumnya, pada 18 September 2026 lalu, salah seorang warga Desa Sarang Giting Kahan Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai juga mengirimkan video air sungai Sei Belutu yang berwarna hitam diduga usai tercemar limbah PKS kepada redaksi.

Ia berharap agar pengelola limbah yang diduga berasal dari limbah PKS PT BOSS ini diberikan tindakan tegas agar tidak selalu mencemari sungai yang menjadi tempat mandi dan mencuci pakaian serta irigasi pertanian warga setempat.

Di tempat terpisah, Ridwan Siahaan, aktifis pemantau kinerja pemerintah mengungkapkan permasalahan yang ditimbulkan oleh limbah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik PT. Bersama Oesaha Saragih Sejahtera (BOSS) bukan kali ini saja terjadi. Sebab pencemaran lingkungan ini sudah pernah terjadi dengan telah menimbulkan sejumlah dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

Menurutnya, penyebab terjadinya gagal panen ini diduga disebabkan limbah pabrik yang berada di hulu sungai yang dibuang ke Sungai Belutu dan menyebabkan pencemaran air di aliran sungai tersebut

Sebab, pembuangan limbah yang belum terproses secara optimal akan mengakibatkan ketidakstabilan lingkungan dan mengganggu kehidupan biota di sungai. Apalagi sungai Belutu merupakan salah satu sumber air kebutuhan warga di Kecamatan Dolok Masihul khususnya untuk irigasi.

“Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai melalui Lingkungan Hidup bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Simalungun harus segera melakukan penanganan yang lebih ketat dan serius untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pengolahan limbah pabrik atau perizinan lingkungan (AMDAL) pada PKS yang diduga sebagai tempat sumber limbah yang dikeluhkan masyarakat petani di Kecamatan Dolok Masihul, untuk kembali memulihkan kondisi ekosistem dan menjamin keberlangsungan ekonomi warga sekitar,” tandasnya. (*)

Penulis : Roy Mansyah
Editor : Redaksi

Artikel Limbah PKS PT. BOSS Diduga Penyebab Gagal Panen Padi Warga Dolok Masihul, Delpin Barus Minta Polisi Tindak Tegas pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Kepala Bidang Penegakan Hukum (Gakkum) Dinas Lingkungan Hidup (LH) dan Kebersihan Kota Tebing Tinggi, Sahputra, saat dikonfirmasi terkait tindak lanjut terhadap SPPG yang belum melengkapi persyaratan sanitasi dan higiene pangan, menjelaskan pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada para pengelola SPPG agar segera memenuhi petunjuk dan ketentuan yang berlaku.

Baca juga : Dibalik Framing Untung Rp7 T Beredar Narasi PLN Rugi Rp4,3 T di Tahun 2025, Terancam Bangkrut Dihantam Lonjakan Dollar?

Saat ditanya mengenai langkah yang akan diambil apabila masih ada SPPG yang belum menjalankan petunjuk dari dinas lingkungan hidup, Sahputra menyebut penegakan sanksi nantinya akan diputuskan bersama lintas instansi melalui satgas yang telah dibentuk.

Baca juga : LSM STRATEGI Desak DPRD Gelar RDP, Dari 25 SPPG di Tebing Tinggi, 14 Kantongi SLHS

“Kita kan ada satgas terkait penegakan sanksi, bersama-sama memutuskannya. Ada Kabag Pembangunan sebagai ketua, kemudian OPD lain seperti Dinas Kesehatan dan LH,” katanya, Kamis (21/05/2026).

Ia menjelaskan, satgas tersebut melibatkan sejumlah OPD di lingkungan Pemerintah Kota Tebingtinggi guna memastikan pengawasan dan penegakan berjalan terpadu.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi, dr. Fitri Saragih, menyebutkan terdapat sebanyak 14 dari total 25 SPPG di Kota Tebing Tinggi telah mengantongi SLHS.

“Dari 25 SPPG, sudah ada 14 yang terbit SLHS-nya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, 11 SPPG lainnya belum memperoleh SLHS karena masih dalam proses pemeriksaan. Sebanyak 10 SPPG masih menunggu hasil pemeriksaan makanan, sedangkan satu SPPG baru mengikuti pelatihan penjamah pangan dan menunggu hasil pemeriksaan lanjutan.

“Sebanyak 11 SPPG belum diterbitkan SLHS karena 10 masih menunggu hasil pemeriksaan makanan, dan satu SPPG baru mengikuti pelatihan penjamah pangan serta menunggu hasil pemeriksaannya,” jelasnya.

Sebagai informasi, SLHS merupakan dokumen yang menyatakan suatu tempat pengelolaan pangan telah memenuhi standar higiene dan sanitasi sesuai ketentuan kesehatan yang berlaku.

Dokumen tersebut menjadi salah satu syarat penting guna menjamin keamanan serta kelayakan makanan yang disajikan kepada masyarakat.

Sementara itu, DPRD Kota Tebing Tinggi di bawah kepemimpinan Sakti Khaddafi Nasution didesak untuk segera mengambil langkah konkret dan menjalankan fungsi kontrolnya terkait dugaan karut-marut operasional SPPG.

Desakan ini menyusul adanya laporan masyarakat atas adanya dugaan pelanggaran prosedur pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tersebut.

Dalam laporannya, LSM Strategi Kota Tebing Tinggi meminta legislatif segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah titik SPPG.

Namun hingga kini, surat Pengaduan Masyarakat (Dumas) yang dilayangkan sejak April 2026 belum mendapat tindak lanjut.

“Surat dumas sudah kami sampaikan kepada DPRD Tebing Tinggi. Namun sampai saat ini saya selaku pendumas belum pernah dipanggil untuk RDP bersama pengelola SPPG. Kami juga belum melihat adanya sidak. Kami menantang DPRD menjalankan fungsi kontrolnya,” ujar Ridwan.

LSM Strategi mendesak DPRD agar keabsahan SLHS yang dimiliki pengelola ditinjau ulang secara ketat. Mereka berharap DPRD tidak menutup mata terhadap isu kesehatan dan keamanan pangan dalam program MBG. (*)

Penulis/ Editor : Redaksi

Artikel 11 SPPG di Tebing Tinggi Belum Kantongi SLHS, Satgas Disiapkan Untuk Penegakan Sanksi pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Limbah tersebut diduga berasal dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) milik Yayasan Bintang Ceria Indonesia yang berada di kawasan tersebut.

Baca juga : Meritokrasi PLN Hancur Lebur di Tangan Darmo dan Yusuf Didi

Ketua LSM STRATEGI Tebing Tinggi, Ridwan Siahaan, mengatakan pihaknya menerima keluhan masyarakat terkait limbah yang terlihat mengalir di parit depan rumah warga.

Ia menduga limbah tersebut berasal dari aktivitas dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG yang berada di Jalan Sisingamangaraja.

Baca juga : Kejari Tebing Tinggi Masih Tangani Kasus Korupsi Dinas Perdagangan, Inspektorat Diminta Lengkapi Dokumen

“Kami menduga limbah yang terdapat pada parit di depan rumah warga berasal dari SPPG yang berada di Jalan Sisingamangaraja. Padahal pada Oktober 2025 lalu SPPG ini sudah pernah ditegur oleh Dinas Lingkungan Hidup karena adanya keluhan masyarakat,” kata Ridwan kepada sejumlah awak media, Jumat (06/03/2026) sore.

Baca juga : Ipal Limbah Dibangun Dekat Dengan Dapur MBG Milik Yayasan BCI, Dikhawatirkan Timbulkan Bakteri

Ridwan menilai kondisi di lapangan menunjukkan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang dibangun diduga belum sepenuhnya sesuai standar lingkungan hidup. Akibatnya, diduga terjadi kebocoran sehingga limbah dari dapur masih mengalir ke drainase umum.

“Jika kita lihat kondisi saat ini, sepertinya IPAL yang mereka bangun belum sesuai dengan aturan lingkungan hidup sehingga menyebabkan kebocoran dan limbah dapur masih terlihat di sepanjang parit,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa IPAL pada dapur MBG seharusnya berfungsi mengolah limbah cair berupa sisa makanan dan lemak hasil produksi sebelum dibuang ke lingkungan. Hal itu penting untuk mencegah pencemaran air tanah serta menjaga kebersihan dan higienitas dapur.

“Kami meminta IPAL yang dibangun SPPG benar-benar mengikuti aturan dari Dinas Lingkungan Hidup agar produksi makanan bergizi tidak berdampak pada kesehatan warga dan tetap menjaga kebersihan serta kelestarian lingkungan,” tegasnya.

Pantauan sejumlah awak media di lokasi pada Jumat (06/03/2026), terlihat limbah berwarna kuning kehitaman menggumpal di dalam drainase yang berada di depan kawasan dapur SPPG Bandar Sono.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Kota Tebing Tinggi, Widia Pertiwi, menjelaskan setiap SPPG wajib memiliki IPAL sesuai standar Dinas Lingkungan Hidup.

“Untuk setiap SPPG harus memiliki IPAL yang standar DLH. Untuk SPPG yang belum memiliki IPAL standar, saat ini tindakan dari BGN adalah meminta segera dilakukan perbaikan,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa selama bulan Ramadan program MBG tetap disalurkan kepada penerima manfaat, termasuk ibu hamil, balita, santri pesantren, serta anak sekolah.

“Penyaluran untuk anak sekolah diberikan dalam bentuk bahan kering yang didistribusikan setiap hari sebelum mereka libur sekolah. Sedangkan untuk penerima manfaat lainnya tetap berjalan seperti biasa,” tandasnya.

Menurut Widia, berdasarkan SK 401.1 tentang petunjuk teknis MBG, dapur SPPG diperbolehkan menggunakan bangunan ruko yang disebut sebagai SPPG Mandiri, yakni fasilitas yang dibangun dan dikelola secara mandiri oleh yayasan atau mitra dengan syarat seluruh fasilitas memenuhi standar Badan Gizi Nasional.

“Limbah yang disalurkan ke drainase umum seharusnya merupakan air yang sudah melalui proses penyaringan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas (P2K)
Dinas Lingkungan Hidup, Saputra, mengungkapkan hingga kini pemilik SPPG di wilayah tersebut belum pernah mengajukan permohonan atau melaporkan standar pembuatan IPAL kepada pihaknya.

“Program pemenuhan gizi memang program pemerintah pusat, tetapi bukan berarti boleh mencemari lingkungan. Pengelolaan limbah harus tetap mengikuti aturan lingkungan hidup,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa jika terbukti terjadi pencemaran lingkungan, pihaknya dapat memberikan sanksi administrasi hingga penutupan usaha sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Kalau tidak ada perbaikan tentu ada sanksi administrasi, bahkan bisa sampai penutupan. Kami akan melakukan pengawasan dan verifikasi lapangan,” tegas Saputra.

Di sisi lain, Kepala SPPG Bandar Sono Wilda Eka Rahayu membantah adanya masalah limbah di dapur yang dipimpinnya.

Ia menyebut persoalan tersebut telah selesai setelah dilakukan perbaikan sistem pengolahan limbah.

“Soal limbah itu rasanya sudah selesai dengan Dinas Lingkungan Hidup. Setelah kami perbaiki sistem aliran dan IPAL-nya, sudah tidak ada masalah lagi,” kata Wilda.

Ia juga meminta agar pemberitaan mengenai limbah tidak memojokkan pihaknya karena menurutnya hingga saat ini belum ada teguran resmi dari Dinas Lingkungan Hidup.

“Kalau ada apa-apa biasanya Dinas Lingkungan Hidup langsung konfirmasi ke kami. Jadi kalau belum ada teguran berarti tidak ada masalah,” ujarnya. (*)

Penulis : Tim
Editor : Redaksi

Artikel LSM STRATEGI Soroti Limbah Dapur MBG Cemari Lingkungan, Kabid P2K : Pemilik SPPG Belum Pernah Ajukan Permohonan Standar Pembuatan IPAL pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Limbah medis berbahaya berupa jarum suntik bekas, botol obat-obatan, selang infus yang masih ada bercak darah, plastik medis, hingga kotak pembungkus jarum suntik tersebut dibuang sembarangan oleh orang yang tidak bertanggungjawab.

Baca juga ; 8.484 Kepala Keluarga Korban Banjir di Tebing Tinggi Telah Terima Bantuan Sembako

Parulian Saragih, pedagang sekitar lokasi mengaku sangat resah dengan tumpukan limbah medis yang dibuang sembarangan di dekat warungnya tersebut.

“Kami takut kalau dimainkan anak-anak, akan sangat berbahaya karena banyak jarum suntik bekas,” kata Saragih, Senin (15/12/2025).

Baca juga : Natal Oikumene Tebing Tinggi Tahun 2025, Wali Kota Ajak Umat Kristiani Sukseskan Program Pemerintah

Menurut Parulian Saragih, lokasi tersebut diduga sudah berulang kali dijadikan tempat pembuangan limbah medis ilegal. Beberapa warga bahkan mengaku sempat melihat orang tak dikenal membuang limbah tersebut menggunakan mobil, becak bermotor, maupun sepeda motor.

“Sudah banyak warga yang melihat, sering orang buang limbah itu. Ada yang pakai mobil, becak, dan kereta, tapi karena malam hari, wajah orangnya tidak jelas. Kalau ini kami lihat lagi akan kami tangkap itu orangnya,”ungkapnya.

Ia menduga, limbah medis itu sengaja dibuang pada malam hari agar tidak diketahui warga, mengingat kondisi lokasi yang sepi dan minim penerangan jalan.

“Kalau siang pasti ketahuan, karena saya jualan kopi di sekitar sini. Jadi kemungkinan besar dibuang malam hari,” tambah Sahat.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi, Heri Yanto, melalui Kepala Bidang P2PK (Penataan, Pendataan, dan Peningkatan Kapasitas) Syahputra, menegaskan bahwa limbah medis tersebut termasuk limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yang sangat berbahaya.

“Limbah B3 wajib dikelola sesuai prosedur dan harus melalui pihak ketiga untuk pengangkutan atau pemusnahannya. Tidak boleh dibuang sembarangan karena itu merupakan pelanggaran dan ada sanksi hukumnya,” tegas Syahputra.

Ia menambahkan, pihaknya akan segera mengamankan temuan limbah medis tersebut dan menyerahkannya kepada fasilitas pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit atau puskesmas, yang memiliki kerja sama dengan pihak ketiga untuk pengelolaan limbah medis.

“Yang membuang limbah ini jelas orang tidak bertanggung jawab. Selain melanggar aturan, tindakan ini sangat membahayakan masyarakat, terutama anak-anak, karena dibuang di fasilitas umum,” ucapnya. (*)

Penulis/ Editor : Redaksi

Artikel Warga Resah, Limbah Medis B3 Dibuang Sembarangan di Pinggir Jalan Dekat Sungai Padang pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Baca juga ; Jalin Kemitraan, Polres Sergai Gelar Coffee Evening Bersama Jurnalis Unit

Pasalnya, bangunan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) Dapur MBG yang berukuran 3 x 2 meter hanya berjarak sekitar 4 m dari SPPG.

Setelah sebelumnya, masyarakat mengeluhkan karena limbah SPPG disalurkan ke aliran drainase, kini, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menyampaikan kekhawatiranya terhadap makanan yang dikelolah dari SPPG tersebut.

Ridwan Siahaan Ketua LSM Strategi Kota Tebing Tinggi mengkhawatirkan, Pembangunan instalasi pembuangan air limbah (IPAL) berukuran 3 x 2 meter yang hanya berjarak sekitar 4 m dari SPPG akan dapat menimbulkan bakteri ke makanan yang diproduksi dari Dapur MBG tesebut. akan dikonsumsi para pelajar.

“Walaupun sudah dibangun Ipal dan sudah tidak dialirkan ke drainase, tapi kamii melihat Ipalnya dekat sekali hanya berjarak sekitar 4 m dari dapur. Kami khawatir ada bakteri bakteri yang ditimbulkan dari Ipal itu ke makanan” ungkap Ridwan Siahaan, Minggu (12/10/2025).

Untuk itu, menurutnya, pihak dari dinas terkait dapat mengkaji kembali terkait bangunan Ipal tersebut sehingga makanan yang dikonsumsi para pelajar aman dan sehat.

“Kami berharap dari dinas terkait mengkaji kembali bangunan Ipal yang terlalu dekat dengan SPPG itu,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua DRPD Tebing Tinggi, Fraksi Partai Golkar Sakti Khadaffi Nasution menanggapi keluhan masyarakat soal limbah dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang beroperasi di Jalan SM Raja, Kelurahan Bandar Sono, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi yang dinaungi yayasan Bintang Ceria Indonesia.

Khadaffi menyatakan, telah konfirmasi langsung kepada pihak yayasan yang menaungi dapur MBG yang dianggap menjadi sumber limbah tersebut.

Dikatakannya, setelah dikonfirmasinya, pihak MBG telah menindaklanjuti keluhan warga.

“Terkait permasalahan ini , saya sudah konfirmasi ke pihak yayasan yang melaksanakan program MBG, mereka sudah menindaklanjuti keluhan warga. Saat ini mereka sedang membangun Instalasi Pembangunan Air Limbah (IPAL) untuk pembuangan limbah dapur MBG,” ungkapnya, Sabtu (11/10/2025).

Terkait drainase yang sumbat, Dirinya, juga sudah menyampaikan kepada Dinas PUTR agar menormalisasi drainase.

“Untuk drainase yang sumbat atau menggenang, kita juga sudah sampaikan ke Dinas PUTR agar drainase di jalam SM Raja di normalisasi atau dibersihkan, mungkin ini sementara tanggapan saya,” kilahnya. (*)

Penulis/ Editor : Redaksi

Artikel Ipal Limbah Dibangun Dekat Dengan Dapur MBG Milik Yayasan BCI, Dikhawatirkan Timbulkan Bakteri pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Kegiatan yang sudah lama berlangsung ini diduga tanpa izin resmi dan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang cukup parah.

Baca juga : Polres Tebing Tinggi Ringkus Pemuda Warga Jalan Pandan Pemilik Dua Paket Sabu

Ketua LSM STRATEGI Kota Tebing Tinggi, Ridwan Siahaan menyampaikan keprihatinan mendalam atas kerusakan yang terjadi.

Ia menilai galian tersebut bukan hanya merusak ekosistem, tetapi juga berpotensi melanggar hukum lingkungan yang berlaku.

“Kami menduga kuat bahwa aktivitas ini tidak memiliki izin lengkap serta tidak melewati kajian lingkungan yang memadai. Dampaknya jelas merusak dan mengancam kehidupan satwa endemik yang ada di kawasan tersebut,” ungkapnya, Sabtu (26/04/2025).

Salah satu kekhawatiran utama kami, adalah terganggunya habitat satwa liar, terutama primata yang hidup di sekitar kawasan Pabatu. Satwa-satwa ini sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan, dan keberadaannya kini terancam akibat aktivitas galian.

Kami minta dan mendesak pihak berwenang segera turun tangan. Meminta agar investigasi dilakukan secara menyeluruh dan bila ditemukan pelanggaran, sanksi tegas harus dijatuhkan kepada pihak terkait.

“Pihak berwenang seperti TNI, Polri, Pemerintah Daerah dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumut turun langsung ke lokasi untuk melakukan investigasi,” lanjutnya didampingi Sekretarisnya Rustam Effendy.

Tidak hanya itu, menurutnya dampak dari aktivitas tersebut menyebabkan gangguan kesehatan seperti potensi Inspeksi Saluran Pernapasan (ISPA) yang dihasilkan dari debu, serta potensi bencana longsor akibat struktur tanah yang terganggu.

Sampai saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pengelola Galian C di Desa Pabatu 1. Pihak pemerintah daerah juga belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai legalitas operasi tambang tersebut maupun langkah pengawasan yang telah dilakukan.

Aktivis pengamat lingkungan ini berharap agar pemerintah tidak tinggal diam terhadap situasi ini.

“Jika terus dibiarkan, kita bukan hanya kehilangan kekayaan hayati, tetapi juga mengabaikan hak masyarakat untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat,” tegasnya.(*)

Penulis : Tim
Editor : Redaksi

Artikel Galian C di Desa Pabatu 1 Diduga Ilegal, WALHI Sumut dan DPRD Sergai Diminta Bertindak Tegas pertama kali tampil pada Ini Sumut.