Baca juga : Petinggi PLN Kasak Kusuk Lobi Kejati DKI Jakarta Soal Dugaan Mark-Up Rp13,5 M, “Tangkap Yusuf Didi dan Kroninya”

Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui PT Pertamina EP menerima minyak bumi yang berasal dari sumur-sumur tua di wilayah Babat Toman dan Sungai Angit, Kabupaten Musi Banyuasin.

Mirisnya, produksi minyak tersebut dilakukan oleh masyarakat melalui aktivitas pengeboran yang disebut tidak memiliki izin resmi.

Hal ini dikemukakan Pengamat Kebijakan Publik dan Anggaran, Ratama Saragih, SH, MH dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi inisumut.id, Senin (01/06/2026).

Baca juga : Layanan Call Center 110 Polres Tebing Tinggi Berikan Respon Cepat Terkait Laporan Dugaan Tawuran Remaja

Ia meminta temuan tersebut segera ditindaklanjuti serius oleh aparat penegak hukum di tingkat pusat maupun daerah, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI), mengingat nilai transaksi yang tercatat mencapai Rp1,71 triliun.

“Sebab kerjasama antara PT Pertamina EP dan PT Petro Muba ini tercatat sudah berlangsung sejak ditandatanganinya perjanjian pada 21 September 2020,” sebutnya.

Lanjutnya, dalam pemeriksaannya, BPK menemukan adanya peningkatan volume produksi yang diserahkan PT Petro Muba kepada Pertamina EP.

Peningkatan tersebut, antara lain berasal dari minyak yang diperoleh dari aktivitas pengeboran masyarakat yang tidak memiliki dasar perizinan produksi sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan sektor migas.

Aktivitas tersebut disebut berlandaskan kesepakatan bersama antara masyarakat, PT Petro Muba, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Musi Banyuasin pada 9 Agustus 2022.

Selama periode 2020 hingga 2023, volume minyak yang berasal dari aktivitas tersebut tercatat mencapai sekitar 2,09 juta barel.

“Atas minyak yang diserahkan kepada Pertamina EP, PT Petro Muba menerima pembayaran dalam bentuk imbal jasa dengan total nilai mencapai Rp1.714.059.811.690,28,” tandasnya.

Diungkapkan Ratama, BPK juga mencatat bahwa nilai imbal jasa yang dibayarkan lebih tinggi dibandingkan rata-rata biaya produksi per barel.

Penetapan tarif tersebut disebut mengacu pada ketentuan yang diterbitkan Deputi Operasi SKK Migas.

Ratama menilai dasar penetapan tarif tersebut masih menyisakan pertanyaan hukum. Menurut dia, regulasi yang mengatur pengusahaan minyak bumi pada sumur tua menempatkan besaran imbal jasa sebagai hasil kesepakatan para pihak yang bekerja sama, bukan ditentukan secara sepihak oleh otoritas tertentu.

“Persoalannya bukan hanya soal tarif yang lebih mahal, tetapi sumber minyak yang dibeli. Jika benar berasal dari aktivitas pengeboran tanpa izin, maka aspek legalitasnya harus menjadi perhatian utama,” pungkas Ratama.

Menurut Ratama, apabila minyak yang dibeli memang berasal dari aktivitas illegal drilling, maka terdapat potensi pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Ia berpendapat bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam rantai pengelolaan dan perdagangan minyak hasil pengeboran ilegal perlu dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Nilainya sudah mencapai Rp1,7 triliun. Ini angka yang sangat besar dan layak menjadi perhatian aparat penegak hukum. Jika dilakukan audit lebih lanjut, nilainya bisa saja bertambah,” ujarnya.

Ditambahkan Ratama, dari data yang BPK menunjukkan jumlah sumur ilegal terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Pada Oktober 2021 tercatat sekitar 5.482 sumur, meningkat menjadi 7.734 sumur pada September 2022, dan disebut telah menembus angka 10.000 sumur pada 2024.

Aktivitas tersebut diduga menyebabkan pencemaran lingkungan, termasuk tumpahan minyak yang berdampak pada Daerah Aliran Sungai Dawas.

“Menurut perhitungan BPK, nilai kerugian lingkungan yang timbul akibat aktivitas tersebut diperkirakan mencapai Rp4,87 triliun. Kerusakan itu tidak hanya mengganggu ekosistem perairan, tetapi juga berpotensi memengaruhi produktivitas sektor pertanian dan perikanan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat,” jelasnya.

Sekretaris Daerah Musi Banyuasin, K.Sapar, saat dikonfirmasi redaksi terkait tindaklanjut temuan BPK RI ini, Selasa (02/06/2026), memilih bungkam walau chat whatsapp terlihat masuk centang dua.

Begitu juga Direktur Utama PT Petro Muba, Khadaffi, belum memberikan jawaban terkait seputar temuan tersebut. (*)

Penulis/ Editor : Redaksi

Artikel Minyak Bumi Hasil Iilegal Drilling di PT Petro Muba – BUMD Musi Banyuasin Jadi Temuan DJPKN VII, Transaksi Capai Rp 1,7 T pertama kali tampil pada Ini Sumut.