Kabar terbaru tepat di Hari Listrik Nasional (HLN) hari ini, orang nomor dua di PLN itu diduga menjadi kreator dalam penunjukan langsung (PL) proyek Management Building kantor PLN Pusat. Padahal nilai proyek mencapai angka Rp68 miliar, atau dengan kata lain seharusnya dilelang melalui proses tender.

Berdasarkan hasil investigasi, perusahaan yang ditunjuk sebagai kontraktor pelaksana yang mengerjakan proyek bernilai jumbo itu adalah PT Sinergi Properti Pratama (SPP), anak perusahaan Dana Pensiun PLN. Namun terendus, proyek itu kemudian dikerjakan lewat skema perusahaan sub-kontrak yang disebut-sebut perusahaan boneka yang sudah ditentukan.

Baca Juga: Terima Pengaduan Call Center 110, Satres Narkoba Sergai Amankan Tiga Warga Sei Bamban

Salah satu nama perusahaan yang mengerjakan proyek tersebut, adalah PT Uty Yamoto Tanergy. Jalan PT SPP pun semakin mulus mendapatkan proyek PL itu, diduga karena dukungan kuat EVP Umum Khairullah yang sangat patuh kepada Yusuf Didi sejak diberi jabatan jembatan pasca pencopotannya sebagai General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Riau Kepulauan Riau (RKR) yang berumur singkat.

Lingkaran setan di dalam circle ini terendus semakin menguat dan seolah tak tersentuh, karena, perusahaan sub-kontrak tersebut disinyalir perusahaan boneka yang terafiliasi dengan Wadirut PLN. Bahkan belakangan, terendus kabar adanya aliran fee ke sang pejabat.

Menanggapi hal tersebut, Koordinator Nasional Relawan Listrik untuk Negeri (Kornas Re-LUN) Teuku Yudhistira mengungkapkan jika benar semua permainan ini adanya keterlibatan Wadirut PLN, jelas ini merupakan ujian bagi Dirut PLN yang baru, Suroso Isnandar untuk bergerak cepat melakukan penertiban di dalam korporasi yang kini dipimpinnya.

Baca Juga: Takaran BBM Tidak Sesuai, SPBU Suka Damai – Sergai Diduga Rugikan Masyarakat Rp595 Juta

“Karena jika ditelisik, dalam proyek ini, ada upaya mensubkontrakkan pekerjaan dengan berlindung dibalik nama afiliasi, sehingga seolah-olah penunjukan langsung ke PT SPP sah secara hukum karena afiliasi PLN, padahal dalam pelaksanaan pekerjaan, proyek tersebut disubkonkan ke perusahaan lain,” ungkapnya saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (27/10/2026).

“Perusahaan lain yang menjadi subkon inilah diduga sebagai sumber KKN karena ada keterikatan dengan Wadirut PLN Yusuf Didi Setiarto. Apalagi jika mengacu kepada afiliasi, PLN harusnya menerapkan sistem transparansi atau keterbukaan. Tapi ini faktanya tidak, semua ditutupi dan sengaja dibuat seolah wajar,” imbuhnya.

Kalau berkaca kepada proyek-proyek BUMN Karya, lanjut Yudhis, proses penunjukan subkon oleh BUMN Karya (sebagai pelaksana proyek) ke perusahaan lain dalam sebuah proyek konstruksi itu dilakukan dengan tender terbuka dan perusahaan-perusahaan yang menjadi subkon disampaikan oleh Main kontraktor kepada instansi (pemilik proyek).

Baca Juga: Serahkan Beras Bagi Warga Tidak Mampu, Wali Kota Tegaskan Bantuan Tidak Diperjualbelikan

Di sisi lain, Yudhis turut menyoroti proyek pemeliharaan Kantor PT PLN (Persero) ULP Saketa, Kabupaten Halmahera Selatan, senilai Rp3.2 miliar yang diduga tidak rampung sesuai masa kontrak kini menjadi sorotan publik.

Pekerjaan konstruksi tersebut kabarnya diberikan ke PT SPP dan diduga dikerjakan oleh Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Maluku Utara, Muksin Thalib, melalui PT Uty Yamoto Tanergy, dengan masa pelaksanaan selama 150 hari kalender. Namun menurut informasi, proyek tersebut mangkrak dan tidak selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

“Kasus ini harus menjadi perhatian KPK, Kejaksaan Agung dan Kortas Tipikor sehingga semua permainan yang melibatkan oknum petinggi PLN segera diusut dan seluruh pihak yang terlibat diseret ke penjara. Dan kami akan menjadi motor untuk melaporkan kasus ini ke APH,” pungkasnya. (*)

Penulis/Editor: Redaksi.

Artikel PT SPP Diduga Kerjakan Proyek Manajemen Building PLN Berpagu Rp68 M Lewat Penunjukan Langsung, Isu Anak Emas Wadirut Mencuat? pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Tak hanya dari kalangan pegawai organik, pejabat yang masuk melalui jalur politik dan perekrutan profesional pun dikabarkan mulai merasa gelisah.

Terutama Wakil Direktur Utama (Wadirut) PLN, Yusuf Didi Setiarto, yang selama ini disebut-sebut sebagai figur yang memegang kendali operasional perusahaan.

Baca Juga: BAZNAS Tebing Tinggi Raih Perhargaan Kategori Kota Terbaik

Mantan Deputi II KSP di era Presiden Jokowi ini dikabarkan mulai cemas, mengingat Suroso Isnandar, yang dulunya merupakan bawahannya di jajaran direksi kini justru menjadi atasannya.

Merespons situasi tersebut, Koordinator Nasional Relawan Listrik untuk Negeri (Re-LUN), H. Teuku Yudhistira, menyampaikan hal tersebut adalah sesuatu yang wajar terjadi.

Apalagi sebelumnya, sang Wadirut disebut-sebut memiliki ambisi kuat untuk menduduki posisi Dirut jika Darmawan Prasodjo lengser, namun ternyata harapannya meleset.

Baca Juga: Cegah Kesalahan Eksekusi, PN Kisaran Lakukan Konstatering Tanah di Desa Meranti

“Skemanya memang seperti itu. Habis lima tahun Darmo menjabat, Yusuf Didi yang diberi panggung berikutnya. Tapi karena tidak jadi, wajarlah mereka panik. Karena lima tahun berkuasa dan sekarang jadi bawahan dari mantan bawahannya sendiri, secara psikologis terganggu,” ungkap Yudhis saat ditemui di Jakarta, Jumat (16/10/2026).

Sejak posisi Wadirut diaktifkan dan Darmawan menunjuk Yusuf Didi sebagai wakilnya, sudah menjadi rahasia umum adanya skenario yang dimainkan, yang diduga kuat mengarah pada praktik-praktik yang merugikan perusahaan.

“Selama ini kan kerajaan Darmo dan Yusuf Didi beserta lingkarannya sudah menggurita. Apalagi pejabat yang masuk melalui jalur profesional yang tiba-tiba menduduki jabatan strategis karena kedekatan pribadi, pastinya posisi mereka sangat kuat dan sulit disentuh, baik dari dalam yang tertutup rapat, maupun dari luar yang sulit menembusnya,” jelasnya.

Baca Juga: Ratusan Warga Hadiri Syukuran Kades Serdang Terpilih Muhamad Hermanto SH

Oleh karena itu, demi perbaikan tata kelola PLN, Yudhis mendesak agar Dirut PLN yang baru segera membersihkan institusi dari orang-orang yang diangkat berdasarkan kedekatan, bukan kemampuan.

“Ini langkah strategis yang sangat krusial dan penting bagi Dirut yang baru untuk menunjukkan siapa sekarang yang memegang kendali. Dan yang terpenting, agar PLN dikelola oleh talenta profesional berdasarkan prinsip meritokrasi, bukan nepotisme. Semua berhak mendapat jabatan sesuai kemampuan dan kapasitasnya. Ke depan, tidak boleh ada lagi pejabat PLN yang berani bertindak sewenang-wenang, termasuk kasus-kasus pelanggaran yang sempat viral beberapa waktu lalu,” tegas Yudhis.

Dugaan Penyelewengan Proyek Renovasi Kantor

Lebih jauh, Yudhis menegaskan bahwa selama masa kepemimpinan Darmawan Prasodjo, dugaan penyimpangan tidak hanya terjadi pada proyek ketenagalistrikan besar, tetapi juga merambah pada proyek renovasi gedung kantor PLN di seluruh Indonesia yang diduga didalangi oleh Yusuf Didi.

Baca Juga: Gerebek Sarang Narkoba di Kisaran Naga, Polres Asahan Amankan Seorang Pria dan Barang Bukti Sabu

“Informasi yang kami peroleh, pekerjaan renovasi kantor ini dikelola secara terpusat oleh Divisi Umum PLN melalui penunjukan langsung kepada PT Sinergi Properti Pratama (SPP), yang merupakan anak usaha Dana Pensiun PLN. Namun faktanya, proyek tersebut disubkontrakkankan kembali kepada perusahaan lain yang diduga memiliki afiliasi langsung dengan Yusuf Didi,” paparnya.

Agar terlihat sah dan tidak terlibat langsung, pembuatan kontrak dilimpahkan kepada bawahannya, yaitu EVP Umum PLN, Khairullah, untuk menandatangani seluruh pekerjaan renovasi kantor PLN senilai ratusan miliar rupiah. Tujuannya jelas, jika kelak muncul masalah hukum, maka yang dimintai pertanggungjawaban adalah penandatangan kontrak, bukan dirinya.

“Sangat disayangkan apabila seorang pejabat setingkat EVP Umum bersedia menjadi tumbal atas dugaan penyimpangan pimpinannya yang bahkan bukan berasal dari internal PLN. Atau justru Khairullah juga turut menikmati keuntungan dari proyek tersebut? Perlu diingat, Khairullah sebelumnya dicopot dari jabatan GM PLN UID Riau Kepri, dan hanya tiga bulan setelah menjadi pejabat fungsional, langsung diangkat ke posisi strategis ini atas arahan Yusuf Didi. Bukan mustahil ini merupakan kesepakatan di bawah meja,” pungkas Yudhis. (*)

Penulis/Editor: Redaksi.

Artikel Re-LUN Mendesak Dirut Suroso: Bersihkan Kroni Darmawan Prasodjo, Termasuk Wadirut PLN pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Lantas, bagaimana sepak terjang Suroso Isnandar di dunia energi kelistrikan tanah air? Berikut profil lengkap sang nakhoda baru PLN.

Sebelum diangkat sebagai Dirut PLN, Suroso menjabat sebagai Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan (EBT) PLN.

Baca Juga: Antisipasi Dampak Karhutla di Sekitar JTTS, Hutama Karya Perkuat Kesiapan Penanganan dan Imbau Pengguna Tol Waspada

Pengangkatannya ke posisi tersebut berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-159/MBU/06/2025 tertanggal 18 Juni 2025.

Karier Suroso di PLN mencakup sejumlah posisi strategis, terutama dalam pengelolaan sistem tenaga listrik, pembangkitan, penyaluran, dan teknologi informasi.

Pada 2019-2021, ia menjabat General Manager PLN Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran Sulawesi. Selanjutnya pada 2021-2022, dipercaya memimpin PLN Unit Induk Pusat Pengatur Beban Jawa, Madura, dan Bali.

Baca Juga: Kecelakaan Beruntun di Perbaungan, Sopir Angkot KUPM Tewas dan 9 Orang Luka-Luka

Suroso kemudian menjabat Kepala Satuan Digital dan Teknologi Informasi pada Direktorat Utama PLN Kantor Pusat untuk periode 2022–2023.

Pengalaman tersebut mencakup pengelolaan infrastruktur kelistrikan sekaligus transformasi digital perusahaan. Bekal itu menjadi bagian dari rekam jejaknya sebelum ditunjuk sebagai Dirut PLN.

Selain pengalaman teknis dan manajerial, Suroso memiliki sertifikasi Qualified Risk Governance Professional (QRGP) yang berkaitan dengan kompetensi tata kelola dan manajemen risiko.

Baca Juga: Gerebek Sarang Narkoba di Jalinsum, Dua Pria Diamankan dan 1,56 Gram Sabu Disita Polres Tebing Tinggi

Lelaki yang lahir di Klaten, 12 Agustus 1971 ini memiliki latar belakang pendidikan yang mumpuni di bidang Teknik Elektro dan Sistem Tenaga Listrik, jurusan yang selaras dengan kariernya di industri ketenagalistrikan.

Suroso menempuh pendidikan sarjana di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada bidang Power System Engineering yang diselesaikan pada tahun 1994.

Ia meraih gelar Master of Science dalam bidang Power System Engineering and Management dari University of Abertay pada tahun 1999. Pada tahun 2025, Suroso menyelesaikan pendidikan doktor di bidang Teknik Elektro di ITB.

Baca Juga: Tolak Pencaplokan Wilayah, Pemdes Sei Paham Tegaskan Siap Melawan Dengan Bukti Hukum

Re-LUN: Suroso Sangat Ideal Pimpin PLN!

Penetapan Suroso Isnandar sebagai Dirut PLN disambut sukacita oleh seluruh jajaran PT PLN (Persero) yang selama ini merasa terbebani.

Kabar ini juga mendapat respons positif dari Koordinator Nasional Relawan Listrik untuk Negeri (Re-LUN), H. Teuku Yudhistira.

“Pertama-tama tentunya kami mengucapkan selamat kepada Bapak Suroso Isnandar yang telah diberi amanah sebagai Dirut PLN sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto,” ungkapnya saat ditemui di Jakarta, Rabu (14/10/2026) malam.

Baca Juga: Kapolres Sergai dan Forkopimda Hadiri Pembukaan FSQ ke-23, Wabup: Tanam Nilai Keislaman

Menurut Yudhistira, pengangkatan Suroso merupakan langkah tepat dan sosok tersebut dinilai sangat ideal untuk membawa perubahan positif bagi perusahaan kelistrikan.

“Yang pertama, Suroso adalah murni pegawai PLN yang pastinya sangat memahami denyut nadi perusahaan. Dengan latar belakang pendidikan dan jabatan yang pernah diembannya, pastinya beliau sangat memahami tentang energi kelistrikan yang menjadi core bisnis PLN,” tegasnya.

Yudhis juga meyakini di tangan Suroso, PLN akan berkembang lebih baik dan mampu meredam seluruh stigma negatif yang selama ini menjadi polemik.

Baca Juga: Sepeda Motor Hilang Saat Mesin Dipanaskan dan Ditinggal di Depan Rumah, Aksi Pelaku Terekam CCTV

“Selain itu, dengan kepercayaan yang diberikan, Suroso juga kami yakini mampu menjalankan program Asta Cita Presiden untuk memberikan pelayanan kelistrikan secara maksimal di seluruh Nusantara dan mampu mewujudkan cita-cita Presiden Prabowo untuk memenuhi target realisasi kelistrikan PLTS 100 GWp serta ketahanan energi,” tandasnya.

Yudhis berharap seluruh insan PLN ikut mendukung kinerja Suroso Isnandar agar citra PLN yang selama ini terkesan terpuruk dapat segera dipulihkan melalui kerja nyata. (*)

Penulis/Editor Redaksi.

Artikel Suroso Isnandar Resmi Jabat Dirut PLN Gantikan Darmawan Prasodjo, Ini Profil Lengkap dan Sepak Terjangnya pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (01/10/2026). Prabowo memimpin sumpah pelantikan kepada para pejabat.

Baca juga : Tingkatkan Kesiapsiagaan, Kapolres Sergai Pimpin Rakor Lintas Instansi Penanganan Bencana

Ini merupakan reshuffle kabinet ketujuh yang terjadi selama era pemerintahan Prabowo. Reshuffle ini merujuk pada empat surat Keputusan Presiden, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 104P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029, Keputusan Republik Indonesia Nomor 105P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Kepresidenan dan Kepala Badan Reforma Agraria Nasional.

Keputusan Republik Indonesia Nomor 84P tahun 2026 dan 96P Tahun 2026 tentang pengangkatan Ketua dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia dan Keputusan Republik Indonesia Nomor 46M Tahun 2026 tentang pengangkatan Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.

Total ada 18 pejabat yang dilantik Prabowo hari ini. Salah satunya Bahlil Lahadalia, yang kini diangkat sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.

Prabowo melantik Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan. Jabatan Sugiono sebelumnya sebagai Menteri Luar Negeri, yang kini diemban oleh Arrmanatha Nasir.

Prabowo juga melantik Komjen Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Penetapan pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 96 dan 97 Polri tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berikut daftar pejabat yang dilantik Prabowo hari ini :
1. Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi
2. Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
3. Dudung Abdurahman sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
4. Arrmanatha Nasir sebagai Menteri Luar Negeri
5. M Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian
6. Drajad Hari Wibowo sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
7. Nurkholisoh Ibnu Aman sebagai Wakil Menteri Keuangan
8. Luky Alfirman sebagai Wakil Menteri Keuangan
9. Muhammad Saleh Mustafa sebagai Wakil Menteri Pertanian
10. Irwan Meilano sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan
11. Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan
12. Dedi Prasetyo sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional
13. Aryanto Wibowo sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
14. Fadil Imran sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa
15. Nuzran Joher sebagai Ketua Ombudsman
16. Radian Syam sebagai Anggota Ombudsman
17. Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri
18. Komjen Wahyu Hadiningrat sebagai Wakapolri. (*)

Dikutip : detik.com
Editor : Redaksi

Artikel Reshuffle Kabinet Ketujuh, Presiden Prabowo Lantik 18 Pejabat Hingga Kapolri pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Di saat lembaga itu merasa sukses melakukan tugasnya, namun sisi lain banyak pandangan negatif terhadap tindak tanduk para komisionernya yang seolah berlindung di bawah kata sidak (inspeksi mendadak).

Tokoh masyarakat Rajamin Sirait secara tegas juga mengatakan bahwa Ombudsman RI _offside_ dalam kasus Lapas Kelas IIA Cibinong. Karena apa yang dilakukan sudah melampaui tupoksinya.

Baca Juga: Sembunyikan Sabu di Bawah Bunga, Lansia 60 Tahun Pengedar di Pegajahan Diringkus Polres Sergai

“Fungsi Ombudsman itu kan pelayanan publik, seluruh kerjanya berdasarkan pengaduan masyarakat, ditelaah dibicarakan dulu dengan pihak yang berwenang, ada dugaan yang menjadi temuan mereka, bukan seolah memposisikan dirinya sebagai polisi, jaksa bahkan seperti hakim yang seenaknya memvonis bahwa setiap temuan mereka sesuai fakta. Ini yang saya sebut offside,” tegasnya di Jakarta, Minggu (27/9/2026).

Bahkan, kata dia, petugas kepolisian saja dalam melakukan penggeledahan harus ada izin atau pendampingan.

“Dan kalau Ombudsman mengatakan itu sidak, dari mana jalannya instansi lain melakukan sidak ke instansi lain. Memang bisa rumah tangga kita disidak rumah tangga lain. Anehkan,” imbuhnya.

Baca Juga: Pasca Imunisasi, Hasil Kajian Komnas KIPI : Kematian Balita di Payalombang Sergai Tidak Terkait Vaksin MR

Parahnya lagi, lanjut Rajamin, seolah-olah tugasnya membongkar sesuatu yang dianggap aib dianggap sebuah kesuksesan.

“Ya indikasi itu bisa kita lihat dengan langkah Ombudsman yang mengamuk, nendang pagar dan sengaja membawa wartawan serta secara sengaja menyebarkan video temuan mereka di lapangan ke medsos untuk mendapatkan framing bahwa mereka berhasil,” sebutnya.

Dalam hal ini, Rajamin juga meminta Ombudsman untuk menghentikan ego sektoral seolah-olah mereka lembaga super-bodi yang bisa berbuat semaunya.

Baca Juga: Tanam Ganja Hingga 20 Batang, Petani di Dairi Diringkus Polsek Tanah Pinem Polres Dairi

“Ombudsman harusnya memahami bahwa tugas pelayanan di pemasyarakatan ini tidak gampang dan orang yang ditahan juga bukan orang sembarangan. Pahami juga emosonal para warga binaan. Jangan seperti orang budeg. Kementerian Imipas jelas mengatakan bahwa di dalam Undang-undang memang ada dijelaskan tentang Lapas Terbuka, proses asimilasi. Dan Menteri sudah mengatakan ada investigasi dan jangan ombudsman menyebut temuannya yang masih prematur itu merasa paling benar,” ujar Rajamin.

Pria asal Medan ini juga mengaku curiga bahwa ada motif lain dan seperti by order dalam aksi ombudsman tersebut.

“Semoga kecurigaan saya tidak benar. Tapi saya tetap berpesan, semoga apa yang dilakukan Ombudsman tidak disusupi dan ditunggangi dengan kepentingan lain. Lihat juga hal positif yang dilakukan Imipas khususnya terkait ketahanan pangan dan bagaiman disitu manusia dimanusiakan kembali,” kata Rajamin.

Baca Juga: Puluhan Tahun Menanti, Warga Meranti Ucapkan Syukur Jembatan Sungai Serani Akhirnya Dibangun

“Janganlah ingin besar tapi menginjek kepala orang lain. Ombudsman itu digaji negara dengan tugas pokok yang sudah jelas, bukan seperti yang mereka lakukan di Lapas Cibinong,” tutupnya.

Ombudsman Jangan Merasa Paling Bersih

Senada juga diungkapkan Ketua Umum Forum Masyarakat Pemantau Negara (Formapera) Teuku Yudhistira. Ia turut mempertanyakan indikasi adanya motif tertentu di balik dari aksi Ombudsman RI di Lapas Cibinong.

Menurutnya, sesama abdi negara, Kementerian dan Lembaga seharusnya saling terbuka untuk membenahi persoalan-persoalan atas nama kepentingan negara.

Baca Juga: Kasus Kekerasan Antar Siswa SMP di Sergai Berakhir Damai, Polsek Perbaungan Terapkan Keadilan Restoratif

“Bukan tidak membenarkan adanya sidak, memang itu jelas diatur dalam undamg-undang. Tapi seharusnya, sebagai abdi negara kita harus tahu langkah-langkah yang lebih baik untuk memecahkan persoalan, bukan membuat opini hingga masyarakat menjadi gaduh dan menurunkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah, tetapi kita harus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah di tengah persoalan politik global dan politik eekonomi global,” ucapnya.

Bahkan, ia menilai, sidak Ombudsman RI di Lapas Cibinong seperti menendang pagar dan dobrak tidak seharusnya dilakukan.

“Semua ada jalurnya dan langkahnya, saya kira, pihak lapas juga tidak akan mengahalangi mereka untuk sidak, dan saya kira personel lapas juga tahu undang-undang yang mengatur terkait sidak Ombudsman,” jelasnya.

Baca Juga: Audiensi Bersama Kapolres Tebing Tinggi, AKBP Hotmartua Ajak KBPP Polri Jaga Harkamtibmas

Ia juga menekankan, dalam memecahkan persoalan di tengah publik dan negara ini, jangan merasa seperti orang paling benar.

Harusnya, lanjut Yudhis, sebelum bertindak berkaca terlebih dahulu, apakah komisioner itu orang-orang benar di dalamnya.

“Rekrutmen komisionernya saja patut dipertanyakan. Kalau memang benar, ketua Ombudsman yang baru dilantik 6 hari, kok bisa ditangkap Kejaksaan Agung, karena kasus suap. artinya apa, jelas bahwa track record komisonernya juga harus dipertanyakan,” tegas Yudhis.

Baca Juga: Tindaklanjut LHP Ombudsman RI Terkait Permasalahan Pemilihan Kepala Lingkungan di Tebing Tinggi, Ini Penjelasannya!!

Di sisi lain Yudhis juga meminta Komisi XIII juga tidak langsung melakukan justifikasi atas apa yang menjadi temuan Ombudsman itu.

“Dan tanya juga, apakah seluruh anggota Komisi XIII DPR RI itu orang bersih semua? Ada tidak di antara mereka yang tidak ikut bermain proyek di pemasyarakatan. Ayo kita buktikan sama-sama. Dan kalau memang ombudsman mau membantu perubahan di pemasyarakatan, berani gak mereka membongkar fakta soal keterlibatan oknum wakil rakyat bermain proyek di lapas dan rutan,” sebutnya.

Yudhis juga menekankan agar Ombudsman juga bersikap dewasa dan tidak seolah-olah melempar bola panas setelah Menteri Imipas mencopot Kalapas dan 4 pejabat Lapas Cibinong. “Artinya, bila temuan Ombudsman itu tidak benar, maka lembaga tersebut perlu memberikan klarifikasi secara terbuka juga,” pungkas Yudhis. (*)

Penulis/Editor: Redaksi.

Artikel Viral Soal Lapas Cibinong, “Ombudsman Offside, Mereka Bukan Penyidik Lakukan Penggerebekan” pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Peristiwa ini menyusul diduga kebocoran data pribadi miliknya saat hendak melakukan pengiriman barang dari Banda Aceh ke Medan, sehingga menimbulkan kerugian materiil.

Melalui tim kuasa hukum yang terdiri dari La Isarmono, S.H., CTT, Muh Nur Latif, S.H., Efggo Sanata, S.H., Misbah, S.H., dan Anwari, S.H., surat somasi resmi dilayangkan pada Senin (14/9/2026).

Baca Juga: Polsek Dolok Masihul Bongkar Pencurian Kompresor AC Sekolah, Satu Pelaku Lainnya Masih Diburu

La Isarmono, selaku ketua tim kuasa hukum, membenarkan hal tersebut dalam konferensi pers yang digelar di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, pada Rabu (16/9/2026).

Pihaknya telah melayangkan somasi terhadap PT Indah Logistik, baik kantor pusat di Jakarta maupun perwakilan Banda Aceh, terkait kebocoran data pribadi yang diduga terjadi.

“Hal krusial atas terjadinya kebocoran data yang diduga dilakukan oleh pihak PT Indah Logistik sangat merugikan konsumen pengguna jasa pengiriman tersebut, yang mana hal ini terjadi karena kurangnya keamanan sistem data,” ungkap Isarmono.

Baca Juga: Ungkap 27 Kasus Dengan 35 Tersangka, Kapolres Sergai: Tak Ada Ruang Bagi Kejahatan di Wilayah Kami

Akibatnya, lanjutnya, hal itu membuka peluang bagi pelaku pencurian data maupun tindak pidana lainnya. Risiko serupa dikhawatirkan dapat menimpa konsumen lain yang menggunakan jasa perusahaan tersebut.

“Perlu digarisbawahi, terjadinya hal ini merupakan salah satu bentuk sikap ketidakpedulian PT Indah Logistik yang membiarkan sehingga terjadi kebocoran data konsumen,” bebernya.

Berdasarkan fakta tersebut, pihak penggugat menduga PT Indah Logistik telah melanggar sejumlah ketentuan hukum, antara lain:

Baca Juga: Cegah Peredaran Narkoba, BNND Asahan dan Kwarcab Pramuka Resmi Bentuk Saka Anti Narkoba

– Pasal 39 Ayat (1) UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi: Pengendali Data Pribadi wajib mencegah Data Pribadi diakses secara tidak sah. PT Indah Logistik gagal mengamankan data manifes/resi konsumen.
​
– Pasal 46 Ayat (1) UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi: Dalam hal kegagalan pelindungan data, wajib memberi pemberitahuan tertulis maksimal 3×24 jam. PT Indah Logistik dinilai lalai tanpa sistem peringatan kepada konsumen.
​
– Pasal 4 Huruf a UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi jasa. PT Indah Logistik dinilai gagal memenuhinya.

Baca Juga: Tahap Akhir Wujudkan Konektivitas Penuh, Hutama Karya Gelar ULFO Seksi 1 Tol Sigli-Banda Aceh
​
– Pasal 19 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Pelaku usaha wajib mengganti kerugian akibat barang/jasa yang tidak memenuhi standar kualitas.
​
– Pasal 1365 KUHPerdata: Tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian mewajibkan penggantian kerugian. Kelalaian menjaga data dinilai berhubungan langsung dengan kerugian yang dialami.
​
– Pasal 65 Ayat (2) jo. Pasal 67 Ayat (2) UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi: Ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar. Diduga perusahaan membiarkan sistem keamanan diakses pihak lain tanpa upaya pencegahan.

Baca Juga: Diduga Keracunan MBG, Puluhan Siswa MTsN 2 Kisaran Dilarikan ke Rumah Sakit

“Kami menunggu itikad baik dari pihak PT Indah Logistik. Jika tidak direspon dalam batas waktu yang ditentukan, kami akan mengambil langkah hukum selanjutnya. Hal ini diharapkan menjadi pelajaran bagi konsumen untuk memahami hak-haknya,” pungkas Isarmono. (*)

Penulis/Editor: Redaksi.

Artikel Data Pribadi Bocor Hingga Jadi Korban Penipuan, Ketum IWO Somasi PT Indah Logistik pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Kegiatan ini dilakukan oleh PT Hutama Karya (Persero) bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, dan Korlantas Polri.

Sebelumnya, ruas ini telah dioperasikan secara fungsional guna mendukung upaya pemulihan pascabencana di Provinsi Aceh. Kini, ULFO bertujuan memastikan kesiapan infrastruktur, kelengkapan jalan, serta pemenuhan aspek keselamatan sebelum dioperasikan secara resmi dan dimanfaatkan masyarakat luas.

Baca Juga: Diduga Keracunan MBG, Puluhan Siswa MTsN 2 Kisaran Dilarikan ke Rumah Sakit

Pelaksanaan ULFO tidak sekadar memastikan terpenuhinya standar laik fungsi dan operasi, melainkan juga mencakup penilaian keselamatan jalan melalui pendekatan Star Rating atau pemeringkatan bintang – metode berstandar internasional yang menilai tingkat keselamatan infrastruktur secara komprehensif.

Penilaian dilakukan secara terperinci, mencakup desain geometrik jalan, jarak pandang, pencahayaan, marka dan rambu, hingga kualitas serta penempatan perangkat pengaman jalan. Semakin tinggi peringkat yang diraih, semakin baik pula kemampuan infrastruktur dalam meminimalkan risiko kecelakaan fatal.

Penerapan pendekatan ini menjadi bukti komitmen Hutama Karya menghadirkan jalan tol yang tidak hanya memenuhi standar teknis, tetapi juga mengedepankan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna.

Baca Juga: PN Sei Rampah Tolak Gugatan Pra Peradilan Tersangka Dugaan Cabul Terhadap Anak

Executive Vice President Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Hamdani, menyatakan pelaksanaan ULFO ini merupakan tahapan krusial dalam rangkaian pembangunan Jalan Tol Sibanceh.

“Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya untuk memastikan terpenuhinya standar teknis serta persyaratan laik fungsi dan operasi, tetapi juga untuk menilai aspek keselamatan dan kualitas jalan tol,” ujar Hamdani.

Ia menambahkan, tersambungnya Jalan Tol Sigli-Banda Aceh secara penuh akan memberi dampak positif bagi konektivitas dan perekonomian Aceh. Dengan selesainya ULFO pada Seksi 1, pembangunan Tol Sibanceh sepanjang 74 kilometer memasuki tahapan akhir untuk dapat beroperasi secara menyeluruh.

Baca Juga: Gerebek Sarang Narkoba di Kota Pari, Sat Narkoba Polres Sergai Amankan Pengedar dan Pengguna

“Kehadiran jalan tol ini diharapkan semakin memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi logistik, mendukung pertumbuhan pariwisata, serta menghadirkan akses antarwilayah yang lebih cepat dan efisien,” lanjutnya.

Sebagai bagian dari jaringan Jalan Tol Trans Sumatera, Tol Sibanceh akan memperkuat konektivitas dari Sigli menuju Banda Aceh selaku pusat pemerintahan Provinsi Aceh. Transportasi yang lebih cepat, aman, dan efisien diproyeksikan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Pelaksanaan ULFO ini menandai semakin dekatnya penyelesaian pembangunan. Setelah seluruh syarat terpenuhi dan Sertifikat Laik Operasi diterbitkan, ruas ini akan beroperasi tanpa tarif terlebih dahulu sebelum pungutan resmi diberlakukan. (*)

Penulis/Editor: Redaksi.

Artikel Tahap Akhir Wujudkan Konektivitas Penuh, Hutama Karya Gelar ULFO Seksi 1 Tol Sigli-Banda Aceh pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Agenda perdana ini dihadiri jajaran manajemen PTPN IV PalmCo, Komisaris Utama Desrial, Direktur Utama Jatmiko K. Santosa, Direktur Hubungan Kelembagaan Arya Sandhiyudha, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Hilda Savitri, Ketua Umum ASPEKPIR Setiyono, Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Heru Tri Widarto, pemerintah daerah, serta mitra petani dari Regional 1 hingga 7, sebagai langkah memperkuat sinergi strategis dan membangun kemitraan sawit rakyat yang semakin produktif, profesional, dan berkelanjutan.

Baca juga : Dandim 0208/Asahan Hadiri Jambore Kader Posyandu: Perkuat Peran Posyandu Wujudkan Asahan Sehat

Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa menegaskan, kemitraan dengan petani merupakan bagian fundamental dari keberlangsungan operasional perusahaan. “Kami menegaskan komitmen untuk tumbuh bersama petani sawit rakyat melalui kemitraan yang transparan, produktif, saling menguntungkan, dan berkelanjutan. Penguatan hubungan ini tidak hanya memperkokoh keberlangsungan operasional perusahaan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan petani, penguatan industri sawit nasional, serta terciptanya nilai tambah berkelanjutan bagi negara dan masyarakat,” tegas Jatmiko dalam siaran persnya, Minggu (13/09/2026).

Komisaris Utama PTPN IV PalmCo, Desrial, menegaskan besarnya peran pekebun rakyat dalam industri sawit nasional. “Jumlah pekebun sawit rakyat ini secara persentase adalah sekitar 41-42% sehingga ini merupakan suatu kekuatan yang sangat besar untuk industri sawit nasional kita,” katanya.

Sementara itu, Arya Sandhiyudha menjelaskan bahwa Gala Dinner dan PSR Award 2026 merupakan momentum memperkuat serta mempererat hubungan tersebut.

“Pelaksanaan Gala Dinner dan PSR Award PTPN IV PalmCo tahun 2026 yang diselenggarakan di Jogja ini akan menjadi momentum untuk memperkuat dan kebersamaan antara petani sawit rakyat dengan PTPN IV,” ujarnya.

Penguatan hubungan hulu-hilir ini menjadi langkah strategis perusahaan dalam mengembangkan rantai nilai sawit yang terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan, sekaligus sejalan dengan implementasi pendekatan ekonomi sirkular melalui optimalisasi keterhubungan antarmata rantai usaha.

Ketua Umum ASPEKPIR, Setiyono, mengapresiasi komitmen PTPN IV PalmCo dalam membangun hubungan yang semakin harmonis dengan petani sawit rakyat.

“Bagi kami para petani sawit, Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) adalah harapan bagi petani,” ujar Setiyono.

Menurutnya, keberhasilan PSR harus tercermin melalui peningkatan produktivitas, kesejahteraan keluarga petani, penguatan kelembagaan, dan keberlanjutan perkebunan rakyat bagi generasi mendatang.

PSR Award 2026 menghadirkan lima kategori penghargaan yang disusun berdasarkan indikator kinerja terukur dan transparan. Kebun Plasma Terbaik menilai pencapaian produktivitas dan penerapan single management. Regional PSR Terbaik mempertimbangkan komposisi kemitraan, capaian luas terhadap RKAP, realisasi luasan, serta persentase luas terhadap total PTPN IV PalmCo. Selanjutnya, Regional Pembelian TBS Terbaik menilai tonase terhadap RKAP, margin kontribusi terhadap RKAP, dan persentase pasokan TBS kepada PalmCo.

Sementara itu, Unit Pembelian TBS Terbaik dinilai berdasarkan capaian RKAP, margin kontribusi, dan persentase pasokan kepada regional. Adapun Pemasok TBS Terbaik mempertimbangkan kuantum pasokan, konsistensi, kualitas TBS, legalitas, serta ketepatan administrasi. Seluruh indikator tersebut menunjukkan bahwa penghargaan perdana ini tidak diberikan semata berdasarkan jumlah pasokan, tetapi juga mempertimbangkan produktivitas, kualitas, kepatuhan, konsistensi, dan tata kelola kemitraan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Heru Tri Widarto, menyampaikan bahwa pelaksanaan PSR secara nasional telah mencatat perkembangan signifikan sejak dimulai pada 2016.

“Sebenarnya PSR itu cukup membanggakan, karena sudah 440.000 hektar rekomtek yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan sejak tahun 2016,” kata Heru.

Namun demikian, ia menyoroti realisasi PSR melalui jalur kemitraan yang masih sekitar 27.000 hektare, sehingga diperlukan penguatan kolaborasi antara pemerintah, PTPN, petani, dan mitra strategis untuk mempercepat pencapaian target.

Ia mendorong PTPN IV PalmCo bersama para pemangku kepentingan untuk memperkuat hubungan dengan petani plasma sekaligus mempercepat penerbitan rekomendasi teknis (Rekomtek). Menurutnya, percepatan tersebut penting agar peremajaan tanaman tua dapat segera diikuti dengan penggunaan benih unggul dan penerapan praktik budidaya yang baik untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas TBS.

Bagi PTPN IV PalmCo, penguatan kemitraan melalui PSR dapat menciptakan hubungan hulu dan hilir yang semakin terintegrasi. Melalui pendampingan dan konsep pengelolaan bersama, perusahaan dapat membantu memastikan proses pemupukan, pemeliharaan, hingga panen dilakukan secara lebih profesional sesuai standar, sehingga produktivitas kebun rakyat dapat meningkat sekaligus memberikan kepastian terhadap kualitas dan kontinuitas pasokan TBS ke pabrik.

Langkah tersebut juga menjadi bagian dari strategi membangun ekosistem sawit rakyat yang memberikan manfaat bagi seluruh pihak. Kebun rakyat yang produktif akan memperkuat pasokan bahan baku, sementara petani memperoleh peluang peningkatan pendapatan dan kesejahteraan. Dalam perspektif ekonomi sirkular, keterhubungan tersebut mendorong optimalisasi nilai dari setiap mata rantai usaha, mulai dari kebun, petani, koperasi, hingga pengolahan di pabrik, sehingga manfaat ekonomi dapat berputar dan tumbuh secara berkelanjutan di dalam ekosistem perkebunan. (*)

Penulis : Hendra/ril
Editor : Redaksi

Artikel Perkuat Kemitraan Strategis, PTPN IV PalmCo Berikan Apresiasi melalui PSR Awards 2026 pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Hal itu disampaikan Prof. Brian saat menjadi pembicara dalam Simposium Nasional Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) bertajuk “KAHMI untuk Kedaulatan Bangsa”, yang digelar di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis (10/9/2026). Kegiatan ini menjadi rangkaian peringatan Milad KAHMI ke-60.

Dalam paparannya, Prof. Brian menyampaikan Indonesia perlu meningkatkan PDB per kapita hingga sekitar USD 15.000 untuk naik kelas dan keluar dari middle income trap.

Baca Juga: Kawasan Konservasi Dibakar Untuk Tanam Sawit, Tiga Orang di Pelalawan Jadi Tersangka

Saat ini PDB per kapita Indonesia masih sekitar USD 5.000, jika dibandingkan dengan Malaysia sekitar USD 12.000, Jepang USD 14.000, dan Singapura yang mencapai USD 85.000.

“Indonesia harus berani menargetkan PDB per kapita USD 15.000. Kita harus keluar dari middle income trap,” ujar Prof. Brian.

Menurutnya, target tersebut bukan sekadar angka ekonomi, melainkan harus diwujudkan melalui peningkatan produktivitas, kualitas pekerjaan, pendapatan masyarakat, penguasaan teknologi, dan kesejahteraan rakyat.

Baca Juga: Janji Diberi Rp80 Juta, TKI Asal Jawa Timur Selundupkan 5 Kg Sabu Dari Malaysia, Ditangkap di Air Joman Asahan

Indonesia, kata dia, tidak boleh hanya menjadi pasar, tetapi harus mampu menghasilkan teknologi dan karya bernilai tambah tinggi.

KAHMI Didorong Gagas Masyarakat Beyond Nationalism

Prof. Brian juga mendorong KAHMI menggagas masyarakat Indonesia yang beyond nationalism, yakni masyarakat yang tidak hanya memiliki kebanggaan kebangsaan, tetapi mampu menghasilkan karya yang berdaya saing dan berpengaruh secara global.

“KAHMI harus bisa menggagas masyarakat Indonesia yang beyond nationalism,” tegasnya.

Baca Juga: Bantuan Rumah Ibadah di Sumut Rp67,5 Miliar Untuk 250 Lokasi, Ini Syarat dan Besarannya

Jaringan alumni HMI yang tersebar di berbagai bidang dinilai merupakan modal strategis yang harus dikonsolidasikan.

Penguasaan jejaring ilmu pengetahuan dan teknologi KAHMI dapat menjadi pendorong lahirnya karya-karya besar anak bangsa.

“Penguasaan jaringan iptek KAHMI bisa menjadi enabler lahirnya karya besar,” ujarnya.

Baca Juga: Kurang Dari 24 Jam, Polres Pelabuhan Belawan Ungkap Kasus Pencurian Becak Motor

Ia menegaskan, kedaulatan bangsa pada akhirnya juga ditentukan oleh kemampuan anak bangsa menghasilkan karya yang mampu bersaing dan menguasai dunia.

“Kedaulatan bisa tercapai dari karya anak bangsa yang menguasai dunia,” katanya.

Karena itu, KAHMI didorong mengoptimalkan jejaring intelektual dan profesionalnya untuk membangun kolaborasi di bidang iptek, inovasi, dan kewirausahaan, sehingga Indonesia tidak hanya menjadi pengguna, tetapi mampu menjadi pencipta teknologi dan karya kelas dunia.

Baca Juga: Sengketa Lahan Belasan Tahun Belum Tuntas, Warga Sidomulyo Asahan Minta Atensi HMTN MP

Kiprah alumni HMI yang telah mewarnai berbagai bidang kehidupan nasional pun dinilai menjadi modal penting untuk memperkuat kontribusi tersebut.

Gagasan KAHMI Akan Disampaikan ke Presiden

Sementara itu, Koordinator Presidium MN KAHMI, Romo Muhammad Syafii, yang juga inisiator Simposium Nasional ini, menyampaikan berbagai gagasan kebangsaan dan keumatan yang dirumuskan dalam forum tersebut akan disampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

“Gagasan kebangsaan dan keumatan dalam Simposium Nasional MN KAHMI ini akan disampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto sebagai kontribusi KAHMI,” ungkap Romo.

Baca Juga: Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Hadiri Syukuran Khitanan Putra Sulung Kakwarcab Agus Ramanda

Menurutnya, KAHMI tidak ingin berhenti pada forum diskusi semata, melainkan harus melahirkan gagasan konkret dan strategis sebagai kontribusi bagi umat, bangsa, dan negara.

Melalui Milad KAHMI ke-60, Simposium Nasional ini diharapkan menjadi momentum konsolidasi pemikiran alumni HMI untuk memperkuat kemandirian bangsa, mempercepat penguasaan iptek, meningkatkan kualitas SDM, dan mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, serta mampu melahirkan karya yang diperhitungkan dunia. (*)

Penulis/Editor: Redaksi.

Artikel Simposium Nasional KAHMI: Gagas Masyarakat Beyond Nationalism Demi Kedaulatan Bangsa pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Penanganan pada sektor jalan meliputi perkuatan lereng dan badan jalan menggunakan Dinding Penahan Tanah (DPT), blok beton, bore pile, drainase, box culvert, perkerasan, serta pekerjaan jembatan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing titik. Sementara pada sektor air minum, dilakukan pembersihan fasilitas, pembangunan sumur bor sebagai sumber air, rehabilitasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) eksisting, serta pembangunan IPA baru.

Hutama Karya menangani tiga ruas jalan nasional di bawah Direktorat Jenderal Bina Marga, yaitu: SP Uning–Batas Gayo Lues (PPK 3.3); Batas Aceh Tengah/Gayo Lues–Blangkejeren (PPK 3.4), serta Batas Gayo Lues/Aceh Tenggara–Kota Kutacane (PPK 3.5). Di sektor Direktorat Jenderal Cipta Karya, penanganan SPAM pascabencana dilakukan di Aceh Tamiang dan Aceh Timur.

Baca Juga: AHY Pidato Politik Peringati Seperempat Abad Partai Demokrat, Kader Asahan Nobar Bersama di Kantor DPC

Pada Ruas SP Uning–Batas Gayo Lues (PPK 3.3), terdapat 28 titik penanganan tanggap darurat sepanjang 82,4 kilometer — terdiri atas 24 titik longsor dan 4 titik perbaikan jembatan. Pekerjaan mencakup pembangunan dinding penahan tanah, pemasangan blok beton, serta bore pile guna memperkuat lereng dan badan jalan.

Pekerjaan dimulai 5 Desember 2025, ditargetkan selesai 31 Desember 2026. Hingga minggu ketiga Agustus 2026, progres fisik mencapai 58,78%, dengan 8 dari 28 titik telah tuntas. Penanganan ini melibatkan 81 karyawan dan 315 tenaga kerja.

Sementara itu, Ruas Batas Aceh Tengah/Gayo Lues–Blangkejeren (PPK 3.4) memiliki 23 titik terdampak sepanjang 123 kilometer, dengan panjang penanganan efektif 2,7 kilometer. Terdiri dari tujuh titik longsor dan satu jembatan pada Ruas N22 Aceh Tengah–Blangkejeren, serta 15 titik longsor pada Ruas N23 Blangkejeren–Aceh Tenggara.

Baca Juga: 190 Atlet Dari Tiga Kabupaten/Kota Ikuti Ujian Kenaikan Tingkat Taekwondo di Tebing Tinggi

Pekerjaan mencakup pemasangan precast buis beton, beton siklop FC15, dinding penahan beton, dan timbunan pilihan. Progres fisik per minggu ketiga Agustus 2026 mencapai 46,17%, dengan dukungan sekitar 130 karyawan dan 190 tenaga kerja.

Ruas Batas Gayo Lues/Aceh Tenggara–Kota Kutacane (PPK 3.5) mencakup enam titik penanganan: dua jembatan dan empat titik longsor, dengan total panjang penanganan 3.775 meter. Meliputi longsor di Ketambe, Kafetingir, Bener Berpapah, Lawe Ger-ger, serta Jembatan Penanggalan dan Jembatan Mengkudu. Pekerjaan mencakup drainase, box culvert, struktur penahan tanah, hingga pembangunan jembatan rangka baja. Progres fisik mencapai 57,06%, didukung 76 karyawan dan 155 pekerja.

Selain jalan, Hutama Karya juga memulihkan layanan air bersih melalui SPAM Pascabencana di Aceh Tamiang dan Aceh Timur. Di Aceh Tamiang dibangun dua IPA baru dan delapan sumur bor; di Aceh Timur direhabilitasi dua IPA dan dibangun 12 sumur bor. Pekerjaan dimulai 22 Desember 2025, ditargetkan selesai 17 Desember 2026, dengan progres fisik mencapai 39,25%. Kegiatan ini didukung 30 karyawan dan 48 tenaga kerja.

Baca Juga: Permudah Aktivitas Warga Kelurahan Mandailing, Jembatan Merah Putih Diresmikan

Penanganan tanggap darurat ini dilakukan sebagai respons atas dampak bencana yang menyebabkan longsor, kerusakan jembatan, serta gangguan infrastruktur air minum. Fokusnya tidak hanya pada pemulihan fisik, tetapi juga keberlanjutan fungsi infrastruktur bagi masyarakat — mendukung mobilitas, distribusi logistik, serta aktivitas sosial dan ekonomi antarkawasan.

Dalam pelaksanaannya, Hutama Karya berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, BP2JN/BPJN Provinsi Aceh, PPK terkait, serta konsultan pengawas. Metode dan kebutuhan teknis disesuaikan pada setiap titik agar infrastruktur dapat kembali berfungsi optimal.

Upaya ini sejalan dengan Asta Cita Pemerintah, khususnya dalam mendorong pembangunan infrastruktur yang memperkuat konektivitas antardaerah serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Baca Juga: Lurah Bandar Utama Kota Tebing Tinggi Diduga Kondisikan Pembentukan Pokmas Pala Bersinar

Pj. Executive Vice President Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Hamdani, menyampaikan bahwa penanganan ini merupakan bagian tanggung jawab Perseroan dalam mendukung percepatan pemulihan masyarakat di wilayah terdampak.

“Kami berupaya memastikan infrastruktur dapat kembali berfungsi secara optimal sehingga aktivitas dan mobilitas masyarakat berjalan lebih baik. Kami terus mengedepankan kualitas pekerjaan, keselamatan, serta ketepatan waktu agar setiap penanganan memberikan manfaat nyata,” ujar Hamdani.

PT Hutama Karya (Persero), bagian dari Danantara, adalah BUMN yang bergerak di bidang konstruksi dan pengelolaan infrastruktur strategis nasional, termasuk jalan tol, jembatan, gedung, dan kawasan. Perusahaan menjalankan setiap proyek dengan tata kelola baik, standar keselamatan tinggi, serta perhatian pada kelestarian lingkungan. (*)

Penulis/Editor: Redaksi.

Artikel Dari Jalan Hingga Air Bersih, Hutama Karya Percepat Pemulihan Infrastruktur Aceh Pascabencana pertama kali tampil pada Ini Sumut.