Namun, mereka mengungkapkan adanya provokasi dari sekelompok kecil masyarakat yang bukan pemilik lahan.

“Ada provokasi dari sebagian kecil masyarakat yang bukan pemilik lahan,” tegas keluarga Wajong, yang menambahkan bahwa dukungan untuk proyek ini datang dari pemilik lahan yang sah.

Kondisi menjadi semakin tegang setelah insiden teror dan perusakan rumah warga yang mendukung proyek geothermal terjadi, ungkap salah satu pemilik lahan.

“Kami mengalami teror berupa perusakan rumah. Ini membuat kami merasa terancam,” ujarnya.

Baca Juga: Promosi, AKBP Andreas Tampubolon Kini Jabat Kabag Binkar Polda Papua

Kesaksian ini menegaskan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang berusaha memicu konflik demi kepentingan mereka sendiri.

Pemerintah daerah berperan sebagai koordinator dan Ketua Tim Persiapan Pengadaan Lahan, telah mengikuti seluruh tahapan sesuai dengan peraturan dalam penerbitan dokumen Penetapan Lokasi (Penlok).

Proses tersebut mencakup sosialisasi awal, konsultasi publik, inventarisasi lahan, serta kolaborasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda).

Semua langkah ini dilakukan untuk memastikan transparansi dan melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan.

Media lokal, seperti Floresa, juga menjadi sorotan karena dinilai memperkeruh suasana dengan pemberitaan sepihak.

Baca Juga: Cegah Kejahatan Jalanan, Polsek Perbaungan Laksanakan Patroli

“Pimred Floresa bekerja untuk kepentingan provokasi dan pemberitaan satu arah,” ungkap sumber yang enggan disebutkan namanya.

Ahang, seorang jurnalis yang memahami dinamika di lapangan, menambahkan, wartawan di Floresa tidak menunjukkan etika jurnalistik yang seharusnya, mereka lebih memilih berita sensasional yang menguntungkan pihak tertentu daripada menyajikan informasi yang berimbang.

Pada hari pertama aksi demonstrasi, kelompok demonstran menutup jalan umum, memaksa pihak kepolisian untuk memutar arah sebagai upaya pendekatan humanis.

Di hari kedua, demonstran semakin memperburuk situasi dengan menutup akses menuju lahan milik warga yang sah.

Keluarga Wajong kembali menegaskan bahwa provokator di balik aksi ini termasuk JPIC SVD dan Pater Simon, yang dianggap menggerakkan masyarakat non-pemilik lahan untuk melakukan demonstrasi.

Baca Juga: Aksi Massa dan Provokator Warnai Pengadaan Lahan PLTP Ulumbu, Pemda Manggarai Tetap Gunakan Pendekatan Humanis

Tindakan ini memperburuk situasi dan menimbulkan ketegangan antara warga yang mendukung proyek geothermal dan para demonstran.

Sementara dari pihak PLN, dijelaskan bahwa proses pengadaan lahan tahap pertama telah berjalan dengan baik.

“Kami sudah melakukan pengadaan lahan (tahap 1) dan pendekatan sejak tahun 2022, termasuk melalui adat dan gereja,” terang perwakilan PLN.

Sejak tahun 2022, PLN telah melakukan berbagai pendekatan kepada masyarakat adat, tokoh gereja, dan pemimpin setempat untuk memastikan proyek ini mendapatkan dukungan dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Sebagai penutup, Kornelius Wajong menyampaikan pesan penting bahwa kemajuan daerah tidak boleh terhambat oleh provokasi yang tidak bertanggung jawab.

“Daerah kita butuh listrik dan kemajuan. Jangan sampai kita terprovokasi oleh segelintir pihak yang tidak memiliki kepentingan sah,” ujarnya. (*)

Penulis/Editor: Redaksi.

Artikel Terungkap! Pendemo Tolak Geothermal Pocoleok Bukan Pemilik Tanah, Ada Provokasi Berantai! pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Baca juga : Ikuti Desk Evaluasi, Kalapas Tebing: Tinggi : Kami Pasti WBK

Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Manggarai, Marianus Yosef Jelamu, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan langkah awal dari proses pengadaan lahan yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021. Proses identifikasi ini melibatkan para pemilik lahan, aparat TNI, dan Kepolisian yang mengedepankan pendekatan humanis. Meskipun ada insiden kecil, kegiatan berlangsung lancar selama dua hari.

“Kegiatan selama dua hari ini berjalan lancar, walaupun ada insiden kecil, itu biasa dalam proses pembangunan. Kami akan terus mengevaluasi dan melakukan pendekatan humanis kepada masyarakat yang terdampak,” ujar Marianus Yosef Jelamu, yang juga bertindak sebagai Ketua Tim Persiapan Pengadaan Lahan.

Menurut Jelamu, pengadangan yang dilakukan oleh sejumlah warga bukan berasal dari pemilik lahan di area pengembangan PLTP Ulumbu Unit 5-6 di Poco Leok, tepatnya pada access road menuju Wellpad D di Desa Mocok, Kecamatan Satar Mese.

“Warga yang menghalangi petugas sejak hari pertama dan kedua saat identifikasi lahan untuk access road bukanlah pemilik lahan,” tegasnya.

Ia menambahkan, meskipun ada penolakan, pemerintah tetap membangun komunikasi dan memberikan kesempatan kepada warga untuk menyampaikan alasan keberatan mereka. Namun, warga tersebut tetap menolak tanpa memberikan alasan yang jelas.

“Di lapangan, kami tetap mengajak mereka berdialog dan memberikan imbauan. Pada hari kedua, kami bahkan memberikan waktu bagi mereka untuk menjelaskan penolakannya, tetapi jawabannya hanya ‘pokoknya tolak’,” jelas Jelamu.

Tahap identifikasi lahan ini merupakan bagian dari rencana pengembangan PLTP Ulumbu Unit 5-6 yang diharapkan dapat meningkatkan keandalan sistem kelistrikan di Pulau Flores dan mendukung transisi energi nasional melalui pemanfaatan sumber daya panas bumi.

Pemda Manggarai, lanjut Jelamu, akan terus mengupayakan kelancaran proyek ini karena selain bertujuan memajukan wilayah Manggarai dengan meningkatkan sistem kelistrikan, proyek ini juga merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berperan penting dalam mendukung transisi energi di Indonesia.

“Pemda Manggarai memastikan semua tahapan akan berjalan lancar, demi kepentingan masyarakat dan kemajuan daerah yang berkelanjutan,” tuturnya.

Sementara itu, Kornelis Wajong, salah satu pemilik lahan di Wellpad D, mengungkapkan bahwa aksi massa tersebut diprovokasi oleh pihak luar yang tidak ingin daerahnya berkembang.

“Tanah ini sudah dibagi secara adat, dan mereka yang datang ini tidak punya hak. Apalagi memblokir jalan umum seperti ini,” ujar Kornelis Wajong. (*)

Penulis/ Editor : Redaksi

Artikel Aksi Massa dan Provokator Warnai Pengadaan Lahan PLTP Ulumbu, Pemda Manggarai Tetap Gunakan Pendekatan Humanis pertama kali tampil pada Ini Sumut.