Massa bahkan berupaya menggoyang dan memanjat pagar Gedung DPRD setelah meminta Ketua DPRD Pematangsiantar menemui mereka secara langsung.

Puluhan massa hadir membawa spanduk dan pengeras suara yang dipasang pada mobil pickup. Mereka menyuarakan tuntutan terkait integritas, transparansi, dan akuntabilitas lembaga, khususnya dugaan masalah keabsahan dokumen yang dikaitkan dengan salah seorang anggota DPRD berinisial CL.

Baca Juga: Sempat Berupaya Melarikan Diri, Pengedar Sabu 50,68 Gram Ditangkap Polres Asahan di Tanjung Balai

Suasana memanas saat sebagian peserta aksi berusaha menerobos barikade pengamanan untuk masuk ke gedung. Petugas kepolisian yang berjaga kemudian mengamankan situasi agar aksi tidak berkembang menjadi kericuhan.

Dalam pernyataan sikapnya, GAMPERA menyebut persoalan ini telah dilaporkan ke Polda Sumatera Utara pada Oktober 2024 dan disebut diteruskan ke Polres Pematangsiantar.

Kini mereka mempertanyakan perkembangan penanganan laporan tersebut serta sejauh mana Badan Kehormatan (BK) DPRD menjalankan mekanisme pemeriksaan.

Baca Juga: Bawa 1,5 Kg Sabu, Kurir dari Jawa Timur Ditangkap di Asahan

“Kalau memang dokumennya benar, sampaikan bahwa benar. Kalau belum terverifikasi, lakukan verifikasi. Kalau ditemukan pelanggaran, tindak sesuai aturan,” demikian tuntutan GAMPERA.

Mereka menegaskan tidak bermaksud menghakimi pihak tertentu, namun meminta proses verifikasi dilakukan secara menyeluruh dan hasilnya disampaikan secara resmi serta transparan, dengan tetap memperhatikan ketentuan perlindungan informasi pribadi.

Terkait kemungkinan Pergantian Antarwaktu (PAW), GAMPERA menegaskan prosesnya harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.

Baca Juga: Cegah Gangguan Keamanan, Razia Gabungan Sisir Lapas Tebing Tinggi, Temukan Barang Terlarang

Setelah menyampaikan orasi, perwakilan GAMPERA akhirnya diterima Wakil Ketua DPRD Pematangsiantar Frengky Boy Saragih bersama Sekretaris DPRD Charles Siregar.

Keduanya menerima pernyataan sikap dan menandatangani kesepakatan di halaman depan gedung. Dalam dokumen tersebut, GAMPERA memberikan batas waktu 7×24 jam kepada DPRD untuk memberikan tanggapan atau penjelasan resmi.

GAMPERA menyatakan akan terus mengawal persoalan ini melalui jalur yang berlaku, termasuk meminta keterangan kepada kepolisian terkait perkembangan laporan yang telah diteruskan ke Polres Pematangsiantar.

Baca Juga: Komisi V DPR RI dan Kementerian PU Dukung Kelanjutan Pembangunan Jalan Tol di Sumsel Garapan Hutama Karya

Hingga saat ini, redaksi masih menunggu tanggapan resmi dari Ketua DPRD/BK DPRD Pematangsiantar maupun dari Polres Pematangsiantar terkait tuntutan dan perkembangan pemeriksaan tersebut. Keterangan lebih lanjut akan dimuat sesuai perkembangan. (*)

Penulis: Mario.
Editor: Ronald Pasaribu.

Artikel GAMPERA Beri Batas Waktu 7×24 Jam, DPRD Pematangsiantar Diminta Jelaskan Dokumen Anggota Dewan pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Sebelumnya Ketua KBPP Polri Kota Pematangsiantar tersebut dibawa ke rumah sakit pada Sabtu (15/8/2026) sekira pukul 22.00 WIB untuk menjalani pemeriksaan pemindaian (scan) kepala, dikarenakan adanya benjolan setelah mengalami jatuh di rumahnya.

Kematian korban tentunya mendatangkan duka mendalam bagi keluarga besar marga Sirait, khususnya suami dan anak-anaknya, serta Keluarga Besar Putra-Putri Polri (KBPP Polri).

Baca Juga: Sabu 1,65 Gram Disimpan Dalam Kotak Rokok Berhasil Disita, Pria 32 Tahun Diamankan di Perbaungan

“Korban masih dapat menggerakkan tubuhnya saat dibawa ke RS Efarina Etaham untuk rencana pemindaian kepala,” ungkap anak korban, Mario Sirait, kepada awak media, Kamis (3/9/2026) pagi.

Menurut Mario, pihak rumah sakit menyampaikan bahwa pemindaian kepala telah dilakukan sebanyak dua kali, namun tidak berhasil (gagal) karena pasien terus bergerak.

Selanjutnya, dokter di IGD diduga memerintahkan perawat untuk menanyakan kepada keluarga terkait rencana pemberian obat penenang Diazepam.

Baca Juga: Hutama Karya Rayakan Hari Pelanggan Nasional 2026, Hadir Lebih Dekat Lewat Layanan Kesehatan dan Apresiasi Pengguna Jalan

Namun, keluarga menolak karena korban memiliki riwayat stroke ringan yang sudah berlangsung menahun, meskipun sehari-hari masih mampu berjalan dan melakukan aktivitas ringan.

“Kami menduga pasien tetap diberikan obat penenang oleh perawat atas perintah dokter. Tidak berapa lama kemudian, korban mengalami muntah, kejang-kejang, hingga kesulitan bernapas,” jelasnya.

Lebih lanjut Mario menjelaskan bahwa pihak keluarga juga mempertanyakan upaya pertolongan pertama yang diberikan di ruang pemindaian. Dimana saat kondisi pasien memburuk, diduga tidak ditemukan pemberian oksigen sebagai langkah awal penanganan.

Baca Juga: Sengketa Kavling di Kota Batam, Wartawan Jadi Korban Pemukulan

Saat ditanyakan penyebab kondisi tersebut kepada pihak rumah sakit, perawat yang menangani diduga menyampaikan bahwa gejala itu merupakan reaksi dari suntikan Diazepam yang telah diberikan.

“Pihak rumah sakit akhirnya menyatakan orangtua kami, Hotnida Simanjuntak, meninggal dunia pada Minggu (16/8/2026) sekira pukul 01.00 WIB. Namun anehnya setelah orang tua kami meninggal dunia, pihak rumah sakit mengeluarkan data rekam scanning orang tua kami padahal sebelumnya dinyatakan gagal dilakukan,” kesalnya.

Atas dugaan buruknya pelayanan tersebut, pihak keluarga kini mempertanyakan sejumlah hal, antara lain prosedur pemberian obat, persetujuan tindakan medis, penanganan kegawatdaruratan, serta standar pelayanan yang diberikan rumah sakit kepada pasien.

Baca Juga: Pick-up Pengangkut Jeruk Tabrakan Dengan Mobil Box di kawasan Bukit Katarina Asahan, 4 Orang Luka-luka

“Kami meminta pihak rumah sakit bersikap transparan dan memberikan penjelasan kepada keluarga, serta melakukan pemeriksaan medis yang objektif agar kami mendapatkan kejelasan mengenai penyebab kematian orangtua kami,” harapnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi, Humas RS Efarina Etaham Fredy Simanjuntak membenarkan keberadaan pasien atas nama Hotnida Simanjuntak (65) yang dibawa berobat ke rumah sakit pada Sabtu malam tersebut.

“Memang benar informasi tersebut, Pak,” tulisnya singkat, Jumat (4/9/2026) siang.

Baca Juga: Curi Meteran Air Milik Dinas PUTR Sergai, Dua Pemuda Ditangkap

Diketahui, Hotnida Simanjuntak merupakan Ketua organisasi KBPP Polri Resor Pematangsiantar untuk periode 2022–2027. (*)

Penulis/Editor: Redaksi.

Artikel Ketua KBPP Polri Pematangsiantar Hotnida Simanjuntak Meninggal Dunia, Keluarga Soroti Dugaan Buruknya Pelayanan RS Efarina Etaham pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Kegiatan napak tilas dengan iringan lagu rohani tersebut, mengambil titik awal dari kediaman almarhum dr Luhut Lumbantobing di Jalan Simarito nomor 6, Kota Pematangsiantar dan berakhir di GKPI Jemaat Khusus Siantar Kota, Jalan Simbolon nomor 8, Kelurahan Teladan, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar.

Baca juga : Gunung Sinabung Erupsi, Status Waspada

Rombongan napak tilas dipimpin oleh Pendeta Andar M Lumbantobing beserta istri diikuti Ketua Panitia Perayaan HUT GKPI ke-62 JK SK beserta panitia lainnya, para Penetua, dan jemaat dari sektor-sektor GKPI JK SK.

Disela-sela kegiatan, Ketua Panitia Perayaan HUT GKPI ke-62 Jemaat Khusus Siantar Kota (JK SK), Herman Siahaan menerangkan bahwa kediaman dr Luhut Lumbantobing merupakan tempat deklarasi berdirinya GKPI pada tanggal 30 Agustus 1964, sekaligus ibadah pertama jemaat GKPI pada saat itu.

“Perayaan HUT tahun 2026 ini bertemakan Firman Tuhan Menjadi Kegembiraan Bagiku,” ungkap Herman Siahaan.

Diungkapkan Herman Siahaan, selain sebagai ucapan syukur kepada Tuhan, kegiatan Perayaan HUT ke-62 GKPI Jemaat Khusus Siantar Kota juga bertujuan untuk mempererat Persekutuan: membangun kebersamaan, persatuan, dan rasa kekeluargaan yang erat di antara sesama jemaat (Anak Sekolah Minggu, Remaja/Pemuda, Seksi Pria, Seksi Perempuan, dan Seksi Lansia).

“Memotivasi jemaat agar semakin aktif mengambil bagian dalam pelayanan di tengah gereja dan masyarakat sekaligus penggalangan dana untuk pembelian alat-alat musik, proyektor dan media-media lainnya yang menunjang pelayanan di GKPI Jemaat Khusus Siantar Kota,” terang Herman.

Pantauan awak media yang mengikuti napak tilas, kegiatan dilanjutkan dengan melakukan ibadah syukur kepada Tuhan, yang telah menuntun dan merespon pernyataan-Nya kepada Umat GKPI hingga saat ini.

Dalam khotbah Pendeta Andar M Lumbantobing, dari kitab Yeremia 15:15-21, menerangkan bahwa dalam ayat tersebut terdapat janji, kekuatan, serta penyertaan Tuhan yang tidak pernah berubah di tengah berbagai situasi kehidupan.

“Nabi Yeremia tetap dapat menikmati firman-Nya bahkan di tengah pergumulan, tekanan, dan rasa sakit, yang menunjukkan bahwa firman Tuhan adalah sumber ketahanan iman,” terang Pendeta Andar.

Usai kebaktian, Pendeta Andar selaku pimpinan jemaat GKPI Jemaat Khusus Siantar Kota didampingi Panitia dan Para Penetua memotong kue ulang tahun ke-62, serta membagi-bagikan kue tersebut keseluruh Jemaat yang hadir.

Sedangkan puncak acara Perayaan HUT-ke 62 tersebut, digelar di halaman samping Gereja, Jemaat dari 13 Sektor yang ada di GKPI Jemaat Khusus Siantar Kota memberikan silua (buah tangan tanda syukur berupa makanan dan buah-buahan) kepada Panitia HUT, yang kemudian seluruh silua itu dilelang kepada para jemaat.
Selain silua, para jemaat dari 13 Sektor tersebut juga menyampaikan satti satti (buah tangan berupa uang) kepada Panitia.

Kegiatan dirangkai dengan pemberian tongkat dan sarung kepada Jemaat yang telah berusia 75 tahun keatas pada tahun 2026, serta pemberian ulos kehormatan kepada para Jemaat lainnya, diselingi oleh lagu-lagu rohani oleh Grup Band Kota Pematangsiantar.

Acara diakhiri dengan pemberian hadiah lucky draw dan pemenang pada games hiburan serta pertandingan olahraga yang telah dilakukan sejak awal bulan Agustus 2026. (*)

Penulis/ Editor : Redaksi

Artikel Rayakan HUT GKPI ke-62, Jemaat Khusus Siantar Kota Gelar Napak Tilas pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Baca juga : Polsek Dolok Masihul Sita Miras Tanpa Izin Edar di Desa Aras Panjang Sergai

Hadir dalam kunjungan diskusi tersebut, Ketua Pengurus P.Pr Pusat Riong Silaban, S.Pd, MM, Ketau Umum Kongres Nasional Persekutuan Perempuan, Nurhasian Munthe, Ketua P.Pr Daerah I Sumatera Timur I, St. Nora Simanjuntak dan Ketua P.Pr Daerah IX Humbang, Bernaria Simanulang yang juga merupakan Ketua Pelaksana Kongres, Hotnida br Sijabat.

Baca juga : Buron Dua Bulan, Pelaku Penculikan dan Kekerasan Seksual Pada Anak Akhirnya Ditangkap Polres Sergai di Medan

Disela-sela pertemuan, Ketua Pengurus P.Pr Pusat Riong Silaban, S.Pd, MM mengungkapkan bahwa kehadiran mereka beraudensi dengan pucuk pimpinan HKI untuk menyampaikan persiapan pelaksanaan Kongres P.Pr se Indonesia yang direncanakan akan digelar pada 02 – 04 Oktober 2026 mendatang.

“Kongres Nasional P.Pr se Indonesia direncanakan akan digelar pada 02 – 04 Oktober 2026 mendatang di HKI Karunia Silangit Daerah IX Humbang,” sebutnya.

Lanjutnya, saat ini Pengurus Pusat Persekutuan Perempuan HKI sudah membentuk panitia Kongres agar segera mempersiapkan segala hal-hal yang dibutuhkan dalam kegiatan dimaksud.

“Atas rencana ini, kami mohon bimbingan dan arahan serta dukungan dari pucuk pimpinan HKI agar pelaksanaan Kongres Nasional Persekutuan Perempuan HKI Ini dapat berlangsung dengan baik,” ucap Riong Silaban penuh harap.

Menanggapi pemaparan tersebut, Ephorus HKI Ephorus, Pdt. Dr. Tony Liston Hutagalung, M.Sc memberikan apresiasi atas rencana pelaksanaan Kongres Nasional Persekutuan Perempuan ini.

Ia berharap pelaksanaan Kongres Persekutuan Perempuan ini dapat berlangsung dengan baik dan seturut kehendak Tuhan.

Menurut Ephorus, pelaksanaan Kongres ini merupakan salah satu amanat sinode, dimana setiap kepengurusan kelembagaan sebelumnya di bawah Departemen Koininia baik di tingkat pusat, daerah, Resort dan jemaat harus mengikuti periode saat ini 2026-2031.

Kami berharap melalui Kongres Nasional Persekutuan Perempuan ini dapat terpilih Ketua Umum P.Pr baru yang dapat mendukung program kerja Departemen Koininia.

“Dengan persiapan yang baik oleh panitia bekerjasama dengan pengurus pusat P.Pr dan bimbingan Kadep Koininia, semoga agenda Kongres Nasional Persekutuan Perempuan HKI berjalan sukses diberkati Tuhan,” tandasnya. (*)

Penulis/ Editor : Redaksi

Artikel Ephorus HKI Apresiasi Persiapan Pelaksanaan Kongres Persekutuan Perempuan se-Indonesia pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Layanan Catheterization Laboratory ini kini dapat diakses oleh masyarakat dengan penjaminan BPJS Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepastian ini disampaikan langsung oleh Direktur RSUD dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar, drg. Irma Suryani, M.KM., saat memberikan keterangan pada Sabtu (4/7/2026).

Baca Juga: Bongkar Jaringan Narkoba di Dolok Masihul, Satres Narkoba Polres Sergai Tangkap Tiga Pelaku

Ia memastikan layanan Cathlab atau Catheterization Laboratory tersebut telah beroperasi kembali dan siap melayani pasien peserta BPJS.

Ia menjelaskan bahwa Cathlab merupakan ruang tindakan medis yang dilengkapi teknologi canggih berbasis sinar-X.

Teknologi ini dirancang khusus untuk mendiagnosis berbagai kelainan pada organ jantung maupun sistem pembuluh darah pasien.

Baca Juga: Semen Langka dan Harga Meroket di Asahan-Batu Bara, Warga Curiga Ada Permainan Harga

Metode yang digunakan dalam layanan ini bersifat minimal invasif, sehingga penanganan dapat dilakukan tanpa perlu melakukan operasi besar yang menyakitkan dan berisiko tinggi bagi pasien.

Kehadiran kembali layanan ini menjadi kabar baik bagi masyarakat Pematangsiantar dan wilayah sekitarnya.

Pasalnya, warga kini tidak perlu lagi pergi jauh ke rumah sakit lain untuk mendapatkan penanganan gangguan jantung yang memadai.

Baca Juga: LSM STRATEGI Siap Tindaklanjuti Temuan BPKP Sumut Pada Sejumlah SMA/SMK di Sergai dan Kota Tebing Tinggi TA 2025

Terlebih lagi, layanan ini sudah terintegrasi dengan jaminan BPJS Kesehatan, sehingga meringankan beban biaya pengobatan bagi masyarakat yang membutuhkan penanganan medis tersebut. (*)

Penulis: Mario.
Editor: Ronald Pasaribu.

Artikel RSUD dr. Djasamen Saragih Pematangsiantar Kembali Buka Layanan Cathlab, Bisa Dijamin BPJS Kesehatan pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Baca juga : Dugaan Korupsi Pengelolaan Operasional PT Bumi Laksamana Jaya TA 2025 Disorot

Kapolsek Siantar Barat Iptu Raja Kaya Haloho, SH, MH mengatakan, pihaknya melalui Kanit Reskrim Ipda Esron Pasaribu, SH bersama personel piket respon cepat langsung melakukan pengecekan ke lokasi setelah menerima informasi terkait keributan tersebut.

Dari hasil penelusuran, keributan diduga dipicu persoalan hak asuh anak yang melibatkan pasangan yang tengah menghadapi masalah rumah tangga, yakni ES (39) dan IS (38).

Kedua belah pihak kemudian dibawa ke Polsek Siantar Barat untuk dimediasi. Hasilnya, mereka sepakat menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan.

Dalam kesepakatan tersebut, anak tetap diasuh oleh ES, sementara IS diperbolehkan menjenguk anaknya setiap hari pukul 07.00 WIB hingga 21.00 WIB. IS juga berjanji tidak akan menimbulkan keributan saat melakukan kunjungan.

Kesepakatan tersebut dituangkan dalam surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani kedua belah pihak dan disaksikan Ketua RT setempat.

“Permasalahan telah diselesaikan melalui mediasi dan kedua belah pihak sepakat berdamai secara kekeluargaan. Selama proses mediasi berlangsung aman dan lancar,” ujar Iptu Raja Kaya Haloho. (*)

Reporter : Mario
Editor : Redaksi

Artikel Tindaklanjuti Video Viral di Media Sosial, Polsek Siantar Barat Mediasi Keributan Rumah Tangga pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Meski perjuangan menuntut hak telah berjalan 11 tahun lamanya, mereka menegaskan tak akan berhenti sebelum uang senilai Rp4,2 miliar dikembalikan oleh pihak BNI Cabang Pematangsiantar.

Pernyataan ini disampaikan Hotna Lumasi Lumban Toruan, Koordinator dari 15 orang korban, saat berunjukrasa di depan gerbang kantor BNI di Jalan Merdeka, Kota Pematangsiantar, Selasa (23/6/2026).

Baca Juga: Seret Nama Dirut PLN Darmawan Prasodjo, Re-LUN Ungkap Skema Dugaan Suap US$50 Juta Proyek AMI

Aksi unjukrasa ini didampingi elemen Gerakan Pemuda Barisan Negeri (GPBN) serta diawasi ketat personel kepolisian dan petugas keamanan bank.

Para korban menuntut pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1278 PK/Pdt/2023 yang telah berkekuatan hukum tetap.

“Kenapa tega menipu kami yang rata‑rata sudah lansia? Di mana kepala cabang BNI? Kami ingin bertemu,” tegas Hotna.

Baca Juga: Berkat Laporan Warga, Polres Pematangsiantar Tangkap Pengedar Sabu, 1,07 Gram Disita

Dijelaskan pula, dalam putusan pengadilan sebelumnya sejumlah pejabat BNI telah dinyatakan bersalah dan pernah menjalani hukuman penjara, dan kini sudah bebas.

Sementara dari 15 korban yang berjuang sejak awal, empat orang di antaranya telah meninggal dunia karena usia lanjut.

Sepanjang aksi orasi dan duduk damai di depan gerbang, tidak ada perwakilan manajemen BNI yang bersedia menerima atau berdialog.

Baca Juga: Kondisi Infrastruktur JTTS Permai Terjaga Baik, Hutama Karya Pastikan Kenyamanan Pengendara

Ketika salah satu pendukung aksi, Petrus Perando dari GPBN, mencoba membuka gerbang, ia dicegah petugas keamanan. Bahkan saat ia memanjat pagar setinggi 1,5 meter, masih dihadang dan terjadi adu argumen.

“Saya cuma mau ke toilet, kenapa dilarang? Apakah milik kalian sepenuhnya tempat ini?” ujarnya sebelum akhirnya turun kembali.

Karena gerbang sudah dikunci berantai dari dalam, massa kemudian membawa gembok sendiri dan mengunci pintu itu juga dari sisi luar.

Baca Juga: Manuver di Jalan, Truk Tronton Senggol Xenia di Sergai

Sementara di bagian pagar ditempelkan poster bertuliskan “BNI Pematangsiantar Disegel – Atas nama Rakyat korban penggelapan BNI.”

Orasi berlanjut hingga sore tanpa respons dari pihak bank. Menjelang pembubaran sekitar pukul 16.45 WIB, para korban menegaskan akan terus menggelar aksi serupa sampai hak mereka dipenuhi.

Sebagai catatan, pelaksanaan putusan MA sempat terhambat karena pihak BNI mengajukan gugatan perlawanan ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar guna menolak kesepakatan mediasi yang mewajibkan pembayaran ganti rugi sebesar Rp2,7 miliar.

Baca Juga: Enam Pelaku Pengeroyokan di Pematangsiantar Ditahan. Ini Kronologi Lengkapnya !!

Sidang perlawanan ini sudah digelar dua kali dan akan dilanjutkan kembali pada Jumat (3/7/2026).

Status putusan MA baru bisa diketahui keberlakuannya setelah proses hukum selesai, mengingat aturan peradilan masih membuka ruang upaya hukum lanjutan. (*)

Penulis: Mario.
Editor: Ronald Pasaribu.

Artikel Korban Penipuan Koperasi Swadharma Lakukan Aksi Unjukrasa dan Segel Pintu Kantor BNI Pematangsiantar pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Penangkapan tersebut dilakukan di Jalan Melanthon Siregar, Kelurahan Pematang Marihat, Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar, pada Senin (15/6/2026) sore sekitar pukul 16.10 WIB.

Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur T.M. Sitinjak, S.H., S.I.K., M.H., melalui Kasat Resnarkoba AKP Irwatan Sembiring, S.H., M.H., menyampaikan penindakan ini bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas penyalahgunaan narkotika di lokasi tersebut.

Baca Juga: Kondisi Infrastruktur JTTS Permai Terjaga Baik, Hutama Karya Pastikan Kenyamanan Pengendara

Saat penindakan, petugas mengamankan tersangka JA sekaligus menyita barang bukti berupa lima paket sabu dengan berat bruto 1,07 gram, satu unit telepon genggam, serta uang tunai Rp240 ribu yang diduga hasil atau sarana transaksi.

Dalam pemeriksaan, tersangka mengaku memperoleh pasokan sabu dari seseorang berinisial B. Namun, upaya pengembangan kasus hingga saat ini belum berhasil menemukan keberadaan pihak tersebut.

Saat ini tersangka beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Satresnarkoba Polres Pematangsiantar guna menjalani penyidikan lebih lanjut.

Baca Juga: Manuver di Jalan, Truk Tronton Senggol Xenia di Sergai

Tersangka akan disangkakan melanggar Undang‑Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (*)

Penulis: Mario.
Editor: Ronald Pasaribu.

Artikel Berkat Laporan Warga, Polres Pematangsiantar Tangkap Pengedar Sabu, 1,07 Gram Disita pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Baca juga : GMNI Tebing Tinggi Gelar Aksi Bawa Delapan Tuntutan, 4 Jam Berorasi Baru Ditemui Ketua DPRD

Kasat Reskrim Polres Pematangsiantar, AKP Sandi Tiz Akbar dalam konferensi pers yang digelar di Mapolres Pematangsiantar, Senin (22/06/2026) menjelaskan, perkara tersebut ditangani berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/306/V/2026/SPKT/Polres Pematangsiantar/Polda Sumatera Utara tertanggal 30 Mei 2026.

Menurutnya, kasus tersebut merupakan tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap korban hingga menyebabkan korban kehilangan nyawa.

Baca juga : Dua Pelaku Penganiayaan Maut di Taman Bunga Pematangsiantar Ditahan, Empat Masih Diburu

“Korban dalam perkara ini berinisial JM. Sementara tersangka yang telah ditetapkan berjumlah enam orang, yakni RP, FS, SS, RWS, RS dan GS,” ujar Kasat Reskrim.

Berawal Fari Informasi Rumah Sakit

Lanjut Kasat Reskrim, peristiwa pengeroyokan yang menyebabkan korban meninggal dunia terjadi pada 28 Mei 2026. Namun pada saat kejadian, polisi belum menerima laporan resmi dari pihak keluarga korban.

Sehari kemudian, tepatnya pada 29 Mei 2026, Satreskrim Polres Pematangsiantar menerima informasi dari pihak RSUD dr Djasamen Saragih terkait adanya seorang pasien yang dirawat di Instalasi Gawat Darurat (IGD) yang diduga menjadi korban pengeroyokan.

Tak lama setelah menerima informasi tersebut, personel Satreskrim langsung mendatangi rumah sakit guna melakukan pengecekan awal dan mengumpulkan informasi terkait identitas korban serta dugaan tindak pidana yang menyebabkan korban mengalami luka-luka serius hingga meninggal dunia.

“Menindaklanjuti informasi itu, tim langsung bergerak melakukan pengecekan,” jelasnya.

Identitas Keluarga Korban Ditelusuri

Setelah tiba di rumah sakit, penyidik melakukan serangkaian penyelidikan untuk memastikan identitas korban. Tim Operasional Satreskrim kemudian bergerak mencari keberadaan keluarga korban guna memperoleh informasi lebih lanjut sekaligus memenuhi kebutuhan administrasi dalam proses penyidikan.

Setelah identitas korban berhasil diketahui, petugas menghubungi keluarga terdekat korban yang berada di wilayah Kabupaten Simalungun.

Dari hasil komunikasi tersebut, polisi kemudian diarahkan untuk menghubungi keluarga kandung korban, yakni saudara perempuan dan ibu korban.

“Tim Opsnal berkomunikasi dengan keluarga terdekat korban yang berada di Simalungun dan selanjutnya diarahkan untuk menghubungi keluarga kandung korban, yaitu saudara perempuan dan ibu korban,” katanya.

Ibu Korban Dijemput Dari Medan

Karena laporan polisi belum dapat dibuat tanpa kehadiran keluarga korban, Satreskrim Polres Pematangsiantar kemudian melakukan penjemputan terhadap ibu korban yang berada di Kota Medan.

Langkah tersebut dilakukan agar proses hukum dapat segera berjalan sekaligus memastikan pihak keluarga memperoleh informasi yang jelas mengenai kondisi dan penyebab kematian korban.

Pada 30 Mei 2026, ibu korban tiba di Polres Pematangsiantar dan membuat laporan polisi secara resmi terkait peristiwa yang dialami anaknya.

Setelah laporan diterima, penyidik langsung melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi serta mengumpulkan berbagai alat bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut.

CCTV dan Rekaman Video Jadi Petunjuk

Dalam proses penyidikan, Satreskrim Polres Pematangsiantar berhasil mengamankan sejumlah barang bukti penting, termasuk rekaman video dan CCTV yang berkaitan dengan peristiwa pengeroyokan.

Barang bukti tersebut kemudian dianalisis oleh penyidik untuk mengetahui secara jelas rangkaian kejadian serta mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat.

“Dari hasil pemeriksaan saksi dan barang bukti berupa video maupun CCTV, penyidik memperoleh petunjuk yang menjadi dasar dalam pengembangan penyidikan,” terang Kasat Reskrim.

Autopsi Dilakukan Untuk Mengungkap Penyebab Kematian

Kasat Reskrim juga mengungkapkan bahwa proses autopsi sempat menghadapi kendala karena pada awalnya keluarga korban belum memberikan persetujuan.

Namun, penyidik memberikan penjelasan kepada keluarga mengenai pentingnya autopsi untuk memastikan penyebab kematian korban serta memperkuat alat bukti dalam proses hukum.

Setelah memperoleh penjelasan dari penyidik, keluarga akhirnya menyetujui pelaksanaan autopsi.

Jenazah korban kemudian dibawa menggunakan ambulans Polres Pematangsiantar bersama pihak keluarga menuju Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi untuk dilakukan autopsi.

“Hasil autopsi sangat penting untuk membuat terang perkara dan menjadi salah satu alat bukti dalam proses penyidikan,” ujarnya.

Enam Orang Ditetapkan Sebagai Tersangka

Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan, polisi akhirnya menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut, masing-masing berinisial RP, FS, SS, RWS, RS dan GS.

Penyidik memastikan proses hukum terhadap para tersangka terus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Satreskrim Polres Pematangsiantar juga masih melengkapi berkas perkara guna proses lebih lanjut. (*)

Reporter : Mario
Editor : Redaksi

Artikel Enam Pelaku Pengeroyokan di Pematangsiantar Ditahan. Ini Kronologi Lengkapnya !! pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Kegiatan ini bertujuan mengantisipasi terjadinya tindak pidana 3C (Curat, Curas, Curanmor) serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukumnya, pada Minggu (21/6/2026) pagi sekitar pukul 10.30 WIB.

Baca Juga: Ditemukan Saat Patroli, Polres Pematangsiantar Antar Pulang Anak Perempuan Yang Tak Pulang Selama Seminggu

Kapolsek Siantar Barat Iptu Raja Kaya Haloho, S.H., M.H., menjelaskan sasaran patroli kali ini meliputi Taman Hewan di Jalan Gunung Simanuk‑manuk, Kelurahan Tepadan, serta Lapangan Merdeka atau Taman Bunga di Jalan Merdeka, Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar.

Kegiatan ini bertujuan memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang beraktivitas di tempat umum dan area objek vital.

Baca Juga: Residivis Narkoba Kembali Ditangkap Polisi Bersama 12 Paket Sabu Seberat 4,26 Gram

Kegiatan ini juga sekaligus membangun citra baik Polri serta mencegah terjadinya tindak pidana di wilayah hukum Polsek Siantar Barat. (*)

Penulis: Mario.
Editor: Ronald Pasaribu.

Artikel Antisipasi Tindak Pidana 3C dan Gangguan Kamtibmas, Polsek Siantar Barat Patroli Objek Vital pertama kali tampil pada Ini Sumut.