Rencana tersebut disampaikan oleh Wali Kota Tebing Tinggi, H. Iman Irdian Saragih, saat melakukan peninjauan lapangan di Jalan Pahlawan, Kelurahan Rambung, tepatnya di kawasan persimpangan Tugu Air Mancur/Bundaran Mandiri, Selasa (27/10/2026).

Baca juga : Bea Cukai Teluk Nibung Musnahkan BMMN dan Barang Bukti Berkekuatan Hukum Tetap Senilai Rp745 Juta

Adapun penerapan sistem satu jalur ini nantinya akan mencakup kawasan sepanjang Jalan Dr. Sutomo hingga kawasan Balai Kota, serta berakhir di persimpangan Stasiun Kereta Api Indonesia (KAI).

“Hari ini kami meninjau langsung ke lokasi dalam rangka merancang rekayasa lalu lintas, mulai dari Jalan Dr. Sutomo, mengarah ke Balai Kota, hingga kawasan stasiun KAI,” ujar Wali Kota yang hadir didampingi Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Erwin Suheri Damanik.

Selain penataan arus lalu lintas, Pemko Tebing Tinggi juga menyiapkan langkah relokasi bagi para Pedagang Kaki Lima (PKL) guna mendukung pertumbuhan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar lebih tertib dan terpusat. Para pedagang nantinya akan diarahkan untuk menempati lokasi baru di Jalan Veteran dan Jalan Gereja.

“Kepada pedagang kaki lima, mohon dukungannya supaya bisa kita tempatkan dalam satu lokasi. Supaya kota kita lebih rapi, tertata lebih bersih sehingga pelaku UMKM bisa tumbuh lebih baik,” tambah Wali Kota.

Guna memperkuat kebijakan penataan kota ini, Pemko Tebing Tinggi saat ini tengah mengkaji rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Perda ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum yang jelas dalam penataan kawasan perkotaan ke depan.

“Kita segerakan Perda-nya supaya lebih jelas legalitasnya. Ini juga tidak lepas dari doa dan dukungan masyarakat Kota Tebing Tinggi. Kebijakan ini wajib kita dukung bersama agar kota ini menjadi lebih tertata rapi, bersih, dan warganya semakin sehat,” pungkas Wali Kota.

Peninjauan lapangan ini turut dihadiri oleh para kepala OPD terkait atau yang mewakili, Camat Tebing Tinggi Kota Henci br Siregar, Lurah Rambung Rezi Triandi. (*)

Penulis/ Editor : Redaksi

Artikel Penataan Pusat Kota, Pemko Tebing Tinggi Berencana Terapkan Satu Jalur di Jalan Protokol pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota berharap bantuan pangan ini dapat meringankan beban masyarakat, terutama di tengah kondisi harga kebutuhan pokok yang masih tinggi.

Baca juga : Modus Lelang Mobil Murah dan Catut Nama Keluarga, Polres Tebing Tinggi Tangkap 4 Anggota Komplotan Penipuan Online

Wali Kota juga menegaskan agar bantuan yang disalurkan benar-benar dimanfaatkan dengan baik dan tidak boleh diperjualbelikan oleh pihak mana pun.

“Semoga bantuan ini dapat bermanfaat bagi bapak, ibu sekalian. Pastikan kualitasnya baik dan tidak boleh diperjualbelikan. Jika ada yang diperjualbelikan, langsung di-blacklist dan tidak boleh lagi menjadi penerima manfaat,” tegas Wali Kota.

Wali Kota mengungkapkan bahwa bantuan ini merupakan bentuk nyata kepedulian Pemerintah Kota Tebing Tinggi terhadap warga kurang mampu yang terdata dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Bagi warga yang tidak mendapat bantuan dari Kementrian Sosial, kita berikan dari pemerintah daerah. Artinya komitmen pemerintah daerah kepada masyarakat Kota Tebing Tinggi, ini juga tanggung jawab kami kepada bapak ibu,” tambah Wali Kota.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Sosial, Tigahara Hasibuan, dalam laporan kegiatannya menyampaikan bahwa penyaluran ini didasarkan pada DPA-SKPD Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2026 serta SK Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 100.3.3.3/1256 Tahun 2026.

Adapun rincian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh kecamatan meliputi, Kecamatan Padang Hilir sebanyak 2.220 KPM, Kecamatan Rambutan sebanyak 2.302 KPM, Kecamatan Bajenis sebanyak 2.044 KPM, Kecamatan Padang Hulu sebanyak 1.960 KPM, serta Kecamatan Tebing Tinggi Kota sebanyak 1.474 KPM.

Tigahara menjelaskan, program penyaluran beras ini dibagi ke dalam tiga tahap. Tahap pertama telah disalurkan pada bulan Juli 2026 lalu ke seluruh kelurahan di Kota Tebing Tinggi. Penyaluran hari ini dilanjutkan untuk tahap kedua dan ketiga sekaligus, dengan total keseluruhan penerima sebanyak 10.000 KPM.

“Untuk alokasi tahap kedua dan ketiga ini, setiap KPM masing-masing menerima 5 kilogram beras per tahap, sehingga total yang diterima warga pada hari ini adalah 10 kilogram beras,” jelasnya.

Setelah menyerahkan bantuan secara simbolis dan berfoto bersama di Kelurahan Tambangan, Wali Kota beserta jajaran langsung melanjutkan agenda penyerahan bantuan pangan di Kantor Kelurahan Bandar Sono, Jalan Damai Nomor 8.

Adapun jumlah penerima penyaluran hari itu meliputi, Kelurahan Tambangan sebanyak 300 KPM dan Kelurahan Bandar Sono sebanyak 250 KPM.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Erwin Suheri Damanik, Kaban Kesbangpol Ramadhan Barqah Pulungan, Camat Padang Hilir Melly Rahmayanti Harahap, Camat Padang Hulu Nanda Aulia Yusuf Purba, Lurah Tambangan Genta Lutfi, Lurah Bandar Sono Yenli Saragih, para lurah atau perwakilan se-Kecamatan Padang Hilir dan Padang Hulu serta warga penerima bantuan. (*)

Penulis : Hans
Editor : Redaksi

Artikel Serahkan Beras Bagi Warga Tidak Mampu, Wali Kota Tegaskan Bantuan Tidak Diperjualbelikan pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Hal tersebut ditegaskan Wali Kota saat menyerahkan Bantuan Permakanan Bagi Anak, Lanjut Usia (Lansia), dan Penyandang Disabilitas Terlantar yang berlangsung di Ruang Balai Latihan Kerja (BLK) Disnakerperin, Jalan Gunung Leuser BP7, Jumat (23/10/2026).

Baca juga : Laporan Viral di Medsos Ditindaklanjuti, Warga Padang Hilir Ucapkan Terima Kasih ke Polres Tebing Tinggi

“Ayo bersama-sama kita pupuk empati dan kepedulian kepada masyarakat yang kurang mampu, terkhusus bagi Dinas Sosial yang bersentuhan langsung dengan program ini. Pemko Tebing Tinggi berkomitmen untuk terus hadir dan peduli terhadap warga yang membutuhkan,” ujar Wali Kota.

Wali Kota berharap bantuan yang disalurkan dapat memberikan manfaat nyata bagi para penerima dalam memenuhi kebutuhan pokok harian mereka.

“Jangan dilihat dari nominalnya, tapi ini sebagai kepedulian Pemerintah Kota Tebing Tinggi kepada masyarakat. Pemerintah Kota Tebing Tinggi harus berkomitmen untuk terus hadir dan peduli kepada masyarakat yang susah dan kurang mampu. Semoga kegiatan ini menjadi amal jariyah bagi kita semua,” tambah Wali Kota.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi, Tigahara Hasibuan, menjelaskan bahwa penyaluran ini merupakan bagian dari Sub-Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga. Program ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan dasar kelompok rentan di Kota Tebing Tinggi.

“Penerima bantuan permakanan tahun 2026 ini mencakup 10 anak, 10 lansia, dan 10 penyandang disabilitas. Seluruh penerima telah terdaftar dalam Data Terpadu Sosio-Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1–5 serta bukan merupakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program PKH maupun BPNT,” terang Tigahara.

Rangkaian acara ditutup dengan penyerahan bantuan secara simbolis serta sesi foto bersama.

Turut hadir mendampingi Wali Kota dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Erwin Suheri Damanik, Kadisnakerperin Zahidin, Kaban Kesbangpol Ramadhan Barqah Pulungan, perwakilan camat dan lurah se-Kota Tebing Tinggi, serta para warga penerima manfaat. (*)

Penulis : Hans
Editor : Redaksi

Artikel Serahkan Bantuan Permakanan, Wali Kota Ajak Masyarakat dan Aparatur Pemerintah Peduli Warga Kurang Mampu pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Kunjungan yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Tebing Tinggi, H. Iman Irdian Saragih, tersebut berfokus pada penguatan tata kelola pelayanan kesehatan di daerah.

Baca juga : Festival Seni Qasidah XIX Tebing Tinggi 2026 Dibuka, Sekda : Jadikan Ruang Pererat Silaturahmi dan Persaudaraan

Rombongan Pemko Tebing Tinggi disambut hangat oleh Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat, beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Wonosobo di Pendopo Bupati Wonosobo, Jalan Merdeka No. 1, Wonosobo Timur.

Wali Kota Tebing Tinggi, H. Iman Irdian Saragih, menyampaikan bahwa kunjungan kerja ini bertujuan untuk menggali informasi serta menimba pengalaman terkait peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya bagi tim manajemen dan Dewan Pengawas RSUD dr. H. Kumpulan Pane Tebing Tinggi.

Secara khusus, Wali Kota menyoroti pemanfaatan aplikasi digital di RSUD KRT Setjonegoro Wonosobo yang terbukti efektif mempermudah kerja manajemen dalam meningkatkan mutu pelayanan serta efisiensi proses klaim rumah sakit. Sistem dan inovasi digital ini diharapkan dapat direplikasi dan diterapkan di RSUD dr. H. Kumpulan Pane.

Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat, menyambut baik kedatangan jajaran Pemko Tebing Tinggi. Ia berharap momentum ini tidak hanya mempererat tali silaturahmi antar daerah, tetapi juga membuka ruang komunikasi yang berkelanjutan serta pertukaran wawasan antar pemerintah daerah dalam memajukan daerah masing-masing.

Usai pertemuan resmi di Pendopo Bupati, Wali Kota Tebing Tinggi beserta rombongan melanjutkan peninjauan lapangan ke RSUD KRT Setjonegoro Wonosobo. Peninjauan ini dilakukan untuk melihat secara langsung ragam pelayanan kesehatan dan tata kelola manajerial yang diterapkan rumah sakit tersebut.

Sebagai informasi, RSUD KRT Setjonegoro Wonosobo pernah meraih penghargaan sebagai salah satu RSUD dengan inovasi terbaik pada tahun 2024. Kendati berdiri di atas lahan yang relatif terbatas seluas 1,1 hektare, rumah sakit ini dinilai berhasil memaksimalkan potensi ruang yang ada.

Melalui kunjungan ini, manajemen RSUD dr. H. Kumpulan Pane diharapkan dapat mengadopsi langkah-langkah strategis, terutama dalam melakukan inovasi tata ruang. Salah satunya dengan merenovasi gedung secara optimal untuk menghadirkan wajah baru pelayanan tanpa harus mengubah struktur utama bangunan yang sudah ada.

Turut hadir dalam rombongan dari Pemko Tebing Tinggi, antara lain Ketua TP PKK Tebing Tinggi Ny. Hj. Susmira Wanti Iman Irdian Saragih, Kepala Dinas Kesehatan yang juga Ketua Dewan Pengawas RSUD dr. H. Kumpulan Pane dr. Fitri Sari Saragih beserta anggota Dewan Pengawas dr. Sara Bintang Saragih dan Noviriany Lubis. Selain itu, hadir pula Direktur RSUD dr. H. Kumpulan Pane drg. Lili Marliana, Wakil Direktur Pelayanan Herita Amalia Sari Asih, serta Wakil Direktur Umum dan Keuangan Ayu Zurlaini. (*)

Penulis/ Editor : Redaksi

Artikel Tingkatkan Layanan Kesehatan, Pemko Tebing Tinggi Studi Tiru ke Pemkab Wonosobo pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Sebanyak 279 peserta dari berbagai wilayah di Kota Tebing Tinggi ambil bagian dalam perhelatan yang mengusung tema “Bersinergi Dalam Melestarikan Budaya Untuk Masyarakat Tebing Tinggi Yang Religius.”

Baca juga : Rayakan HUT Humas Polri ke-75, Polres Sergai Salurkan Bantuan Sembako ke Panti Asuhan Anak Sumatera

Dalam sambutannya, Sekda menegaskan bahwa Festival Seni Qasidah bukan sekadar ajang perlombaan untuk unjuk bakat dan kreativitas, melainkan sarana strategis memperkuat nilai keagamaan, melestarikan seni budaya Islam, serta menumbuhkan akhlak mulia di tengah masyarakat.

“Melalui lantunan syair dan irama musiknya, pesan-pesan keislaman dapat disampaikan secara indah, santun, dan mudah diterima oleh berbagai kalangan. Pembangunan di Kota Tebing Tinggi tidak boleh hanya berfokus pada fisik, tetapi harus diimbangi dengan penguatan nilai spiritual dan karakter,” ujar Sekda, Erwin Suheri Damanik.

Sekda menambahkan, Pemko Tebing Tinggi berkomitmen untuk terus mendukung kegiatan keagamaan dan kebudayaan positif seperti ini. Diharapkan perhelatan ini menjadi wadah pembinaan, khususnya bagi generasi muda agar tumbuh menjadi pribadi yang kreatif, percaya diri, berprestasi, serta menjadi teladan masyarakat.

Kepada para peserta, Sekda berpesan untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai sportivitas dan menjadikan kompetisi ini menjadi ruang untuk mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan.

“Kemenangan adalah sebuah kebanggaan, namun jangan pernah melupakan bahwa semangat untuk terus belajar dan memberi manfaat bagi sesama merupakan nilai yang jauh lebih penting,” tegasnya.

Selain itu, Sekda meminta dewan juri bekerja secara objektif, profesional, dan adil, seraya mengapresiasi kerja keras panitia penyelenggara yang telah mempersiapkan acara dengan baik.

“Marilah kita jadikan Festival Seni Qasidah ini sebagai momentum untuk memperkuat nilai-nilai religius dalam kehidupan sehari-hari, melestarikan seni budaya yang bernilai luhur, serta mewujudkan Kota Tebing Tinggi yang terus bersinergi. Semoga kegiatan ini berjalan lancar, bermanfaat bagi seluruh masyarakat, dan menjadi bagian dari ikhtiar kita bersama dalam membangun kehidupan yang lebih baik,” tutupnya.

Melalui penyelenggaraan rutin festival ini, Pemko Tebing Tinggi berharap seni budaya Islam tetap lestari sekaligus menjadi benteng moral bagi generasi muda dalam kehidupan bermasyarakat.

Kegiatan pembukaan Festival Seni Qasidah XIX ini turut dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi Sakti Khaddafi Nasution, perwakilan Kapolres Tebing Tinggi Iptu Gatot Supriadi, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tebing Tinggi H. M. Ghazali Saragih, Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Tebing Tinggi H. Yusnul Adhari, perwakilan Kepala Kantor Kementerian Agama H. M. Amin Lubis, serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, dan Lurah se-Kota Tebing Tinggi. (*)

Penulis : Hans
Editor : Redaksi

Fhoto :
Pembukaan Festival Seni Qasidah XIX Tingkat Kota Tebing Tinggi Tahun 2026 yang berlangsung di Gedung Hj. Sawiyah, Rabu (21/10/2026)

Artikel Festival Seni Qasidah XIX Tebing Tinggi 2026 Dibuka, Sekda : Jadikan Ruang Pererat Silaturahmi dan Persaudaraan pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Langkah ini diwujudkan melalui kunjungan kerja (kunker) dan studi tiru tata kelola ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tidar Kota Magelang, Jawa Tengah, Senin (19/10/2026).

Baca juga : Pastikan Kenyamanan Pengguna Jalan, Hutama Karya Lakukan Pemeliharaan JTTS dan Bangun Akses Baru di Tol Terpeka

Rombongan Pemko Tebing Tinggi dipimpin langsung oleh Wali Kota Tebing Tinggi, H. Iman Irdian Saragih, bersama Ketua TP PKK Kota Tebing Tinggi, Ny. Hj. Susmira Wanti Iman Irdian Saragih, serta Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Tebing Tinggi, Erwin Suheri Damanik.

Jajaran manajemen RSUD dr. H. Kumpulan Pane dan Dewan Pengawas turut hadir secara lengkap, di antaranya Kepala Dinas Kesehatan selaku Ketua Dewan Pengawas dr. Fitri Sari Saragih bersama anggota Dewan Pengawas dr. Sara Bintang Saragih dan Noviriany Lubis. Hadir pula Direktur RSUD dr. H. Kumpulan Pane drg. Lili Marliana, Wakil Direktur Pelayanan Herita Amalia Sari Asih, serta Wakil Direktur Umum & Keuangan Ayu Zurlaini.

Kedatangan mereka diterima hangat oleh Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono, bersama Wakil Wali Kota Sri Harso dan Pj. Sekda Kota Magelang Indah Dwi Antarari.

Wali Kota Tebing Tinggi, H. Iman Irdian Saragih, mengungkapkan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari strategi pengembangan rumah sakit dan peningkatan mutu pelayanan.

Menurutnya, Kota Magelang dan Kota Tebing Tinggi memiliki banyak kesamaan, baik dari segi kondisi geografis maupun visi pembangunan sebagai kota jasa dan perdagangan.

Kesamaan itu, tambah Wali Kota Tebing Tinggi, menjadi salah satu alasan pihaknya memilih Magelang sebagai tempat belajar, terutama dalam pengelolaan rumah sakit daerah.

“Kami sudah beberapa kali berdiskusi dan berencana melangsungkan studi tiru ke RSUD Tidar. Alhamdulillah, hari ini niat tersebut dapat terealisasi,” ujar Wali Kota Iman Irdian Saragih.

Wali Kota Iman Irdian Saragih berharap, hasil studi tiru ini dapat membawa perubahan positif dan pembelajaran berharga dalam membenahi tata kelola RSUD dr. H. Kumpulan Pane, mulai dari pengelolaan keuangan, perbaikan mutu pelayanan, hingga membangun kembali kepercayaan masyarakat/pasien. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Imam juga mengapresiasi penataan Kota Magelang yang dinilainya rapi, bersih, dan nyaman.

Sementara itu, Wali Kota Magelang Damar Prasetyono menyampaikan bahwa RSUD Tidar merupakan salah satu rujukan terbesar di kawasan Kedu Raya. Rumah sakit ini melayani warga Kota Magelang hingga kabupaten sekitar, seperti Magelang, Temanggung, Purworejo, Wonosobo, dan Kebumen.

“Dengan tingkat kunjungan pasien poliklinik yang mencapai hampir 1.000 orang per hari, RSUD Tidar terus berbenah memperkuat kapasitas serta kualitas pelayanannya,” jelas Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono.

Saat ini, RSUD Tidar memiliki 416 tempat tidur dan menargetkan peningkatan kapasitas hingga 500 tempat tidur. Selain itu, perluasan fasilitas juga mencakup Instalasi Gawat Darurat (IGD), Bedah Sentral, Unit Perawatan Intensif (ICU), hingga layanan Hemodialisis.

Pemko Magelang juga berencana mengembangkan layanan spesialistik onkologi dan trauma center agar pasien tidak perlu dirujuk jauh ke Yogyakarta atau Semarang.

Tak hanya sektor rumah sakit, Pemko Magelang turut memperluas akses layanan puskesmas hingga pukul 20.00 WIB guna memudahkan warga yang berhalangan berobat di pagi atau siang hari.

Wali Kota Damar menambahkan, pengembangan RSUD Tidar diselaraskan dengan strategi kota jasa dan perdagangan melalui konsep hospital tourism, termasuk menghadirkan fasilitas layanan VIP di lantai 6 RSUD Tidar.

“Salah satu potensi yang dikembangkan ialah hospital tourism, yakni layanan kesehatan yang dapat menarik kunjungan masyarakat dari luar daerah, termasuk layanan VIP di lantai 6 RSUD Tidar,” ungkap Wali Kota Magelang.

Selain fokus pada sektor kesehatan, selama rangkaian kunjungan kerja di Kota Magelang, rombongan Pemko Tebing Tinggi juga dijadwalkan meninjau sejumlah lokasi untuk mempelajari praktik baik pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. (*)

Penulis/ Editor : Redaksi

Artikel Tingkatkan Layanan RSUD Kumpulan Pane, Rombongan Pemko Tebing Tinggi Kunker ke RSUD Tidar Magelang pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Hal ini sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Sumut No 93.B/T/LHP/DJPKN-V.MDN/PPD.01/05/2026 tanggal 26 Mei 2026.

Baca juga : Berpakaian Lusuh Berambut Gondrong Dikira ODGJ, Warga Curiga Pria di Desa Serdang Asahan Ini Bukan Sembarang Orang

BPK menyebut, dari hasil pemeriksaan diketahui terdapat 227 penerima hibah pada Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Provinsi Sumatera Utara senilai Rp 96.017.931.796,00.

Sebanyak 72 penerima hibah telah menyampaikan LPJ senilai Rp 64.791.931.796,00, sedangkan sisanya sebanyak 155 penerima hibah belum menyampaikan LPj senilai Rp 31.226.000.000,00 hingga sampai pemeriksaan berakhir.

Adapun rincian kelompok penerima hibah yang belum menyampaikan LPj ini antara lain, Kelembagaan terdapat 3 kelompok senilai Rp 8.495.000.000, Pendidikan terdapat 65 kelompok senilai Rp 10.324.000.000 dan Rumah Ibadah terdapat 87 kelompok senilai Rp 12.407.000.000.

BPK mengemukakan, dari hasil wawancara dengan Kasubbag Tata Usaha Biro Kesra diketahui bahwa keterlambatan penyampaian LPj dana hibah disebabkan anayar lain karena penerima dana hibah belum memahami tata cara penyusunan laporan pertanggungjawaban hibah serta waktu pencairan dana hibah yang mendekati akhir tahun.

Sementara keterangan penerima hibah menyebut bahwa laporan pertanggungjawaban belum disusun karena kegiatan yang diajukan dalam proposal masih belum selesai dilaksanakan.

BPK RI menjelaskan, dari anggaran belanja hibah Provinsi Sumatera Utara pada LRA Tahun 2025 sebesar Rp 882.656.024.000, terdapat realisasi sebesar Rp 799.152.656.001,00 atau 90,54% dengan rincian
– Belanja hibah kepada pemerintah pusat Rp 86.779.000.000
– Belanja hibah kepada badan, lembaga organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Rp 210.914.194.755
– Belanja hibah dana BOS Rp 466.380.796.246
– Belanja hibah bantuan keuangan untuk partai politik Rp 35.058.665.000

Pengelolaan belanja hibah Provinsi Sumatera Utara diantaranya dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat dan proses penganggaran dana hibah kepada badan/ lembaga/ organisasi Tahun 2025 dimulai sejak tahun 2024.

Biro Kesra menerima proposal yang diajukan oleh badan/lembaga/ organisasi, dilanjutkan dengan pelaksanaan survei atas kelayakan proposal dari calon penerima hibah. Sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara, anggaran belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan pada Biro Kesra tahun 2025 sebesar Rp 175.908.500.000 dan realisasi sebesar Rp 96.017.931.796.

Di tempat terpisah, pegiat anti korupsi, Ridwan Siahaan menyampaikan Biro Kesra Provinsi Sumut harus benar-benar melakukan pengawasan kepada semua penerima hibah dalam penggunaan dana hibah yang mereka bagikan.

Ia mengingatkan, sebelum melakukan penyaluran dana hibah, tim administrasi dan tim survei harus melakukan cross chek kelengkapan dokumen dan turun ke lokasi agar dana hibah ini tepat sasaran dan bukan hanya untuk kepentingan perorangan, kelompok atau sejenisnya.

“Pengelolaan dana hibah ini akan kami terus monitor, untuk menghindari terjadinya praktik setoran (fee tersistim) dalam pemanfaatan dan penyaluran dana hibah pada biro Kesra Setdaprov Sumut ini,” tegasnya saat dihubungi via telepon seluler, Rabu (21/10/2026).

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Biro Kesra Setdaprov Sumatera Utara. (*)

Penulis / Editor : Redaksi

Artikel BPK RI Temukan 155 Penerima Hibah Dari Biro Kesra Sumut Senilai Rp 31,2 Milliar Belum Sampaikan LPj pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Baca juga : Kongres Pertama ANSU Digelar di Sergai, Tekankan Perlindungan Hak Nelayan dan Ekosistem Laut

Penghargaan tertinggi dalam keterbukaan informasi publik tersebut diterima oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tebing Tinggi.

Mewakili Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution, Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara H. Surya, B.Sc., menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan pilar utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan terpercaya.

“Tujuan utama kita bukan sekadar meraih penghargaan, tetapi memastikan masyarakat betul-betul merasakan manfaat keterbukaan informasi. Kita bertugas melayani dan memudahkan masyarakat. Keterbukaan adalah cara kita melayani sekaligus membangun kepercayaan publik,” ujar Wagub Surya dalam arahannya.

Wagub Surya menambahkan, keterbukaan informasi jangan hanya dianggap sebagai kewajiban administratif semata, melainkan harus menjadi budaya kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal itu perlu didukung oleh tata kelola data yang tertib, optimalisasi peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta pemanfaatan teknologi digital dengan tetap memperhatikan perlindungan data pribadi dan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wagub Surya juga mengucapkan selamat kepada seluruh badan publik yang berhasil meraih predikat Informatif. Menurutnya, penghargaan tersebut hendaknya menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi sekaligus menjadi contoh praktik baik bagi instansi lainnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat, Hafidha Farwa, mengingatkan pentingnya penguatan peran PPID dan transformasi digital untuk memperluas akses informasi bagi masyarakat. Ia menekankan bahwa Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang dilakukan bukan hanya instrumen penilaian kepatuhan, melainkan sarana mendorong mutu pelayanan publik menuju Indonesia Emas 2045.

“Penghargaan ini harus menjadi motivasi untuk memperkuat pelayanan publik. Jadikan ini budaya kerja, perkuat peran PPID agar lebih responsif, dan pastikan transformasi digital benar-benar memperluas akses informasi masyarakat demi menyongsong Indonesia Emas 2045,” tegasnya.

Hafidha turut mengapresiasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara atas penyelenggaraan KI Sumut Award 2026. Ia juga mendorong penguatan sinergi antara Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, pemerintah daerah, dan seluruh badan publik melalui perbaikan berkelanjutan.

Sementara itu, Ketua KI Provinsi Sumatera Utara, Abdul Haris Nasution, menjelaskan bahwa KI Sumut Award 2026 menerapkan standar penilaian yang lebih ketat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Nilai ambang batas (passing grade) untuk meraih predikat Informatif dinaikkan dari 80 menjadi 90.

“Dari hasil Monev tahun ini, sebanyak 24 pemerintah kabupaten/kota di Sumut berhasil meraih predikat Informatif, tiga daerah masuk kategori Menuju Informatif, lima berpredikat Tidak Informatif, dan satu daerah tidak mengisi instrumen,” papar Haris.

Kota Tebing Tinggi menjadi salah satu daerah yang berhasil menembus standar kualifikasi tertinggi tersebut.

Haris berharap hasil KI Sumut Award 2026 menjadi bahan evaluasi bagi seluruh badan publik untuk terus memperkuat komitmen terhadap keterbukaan informasi melalui penyediaan informasi yang akurat, berkala, dan mudah diakses masyarakat.

“Capaian ini sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk mendorong peningkatan kualitas layanan informasi, transparansi penyelenggaraan pemerintahan, serta pemenuhan hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik,” ujarnya.

Merespons capaian ini, Kepala Dinas Kominfo Kota Tebing Tinggi, Ghazali Rahman, menyampaikan rasa syukur sekaligus menegaskan bahwa predikat ini membawa tanggung jawab besar bagi Pemko Tebing Tinggi.

“Predikat Informatif ini bukan sekadar pencapaian seremonial, melainkan pendorong bagi kami untuk terus berbenah. Keterbukaan informasi adalah soal bagaimana pemerintah hadir memberikan informasi yang akurat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat,” tegas Ghazali.

Ghazali menambahkan, Diskominfo Kota Tebing Tinggi akan terus memperkuat koordinasi antar perangkat daerah serta mengoptimalkan peran PPID dan kanal komunikasi digital. Ghazali menekankan bahwa keberhasilan dan keberlanjutan keterbukaan informasi membutuhkan sinergi dan komitmen bersama seluruh instansi di lingkungan Pemko Tebing Tinggi dalam menyediakan informasi yang berkualitas. Hal ini menjadi bagian penting untuk mempertahankan predikat Informatif sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Melalui raihan ini, Pemko Tebing Tinggi berkomitmen memperkuat transparansi dan akuntabilitas demi mewujudkan pelayanan publik yang responsif, partisipatif, serta semakin dipercaya oleh masyarakat.

Acara penganugerahan ini turut dihadiri oleh para kepala daerah se-Sumatera Utara, pimpinan BUMD, serta perwakilan instansi vertikal di wilayah Sumut. (*)

Penulis : Hans
Editor : Redaksi

Artikel Pemko Tebing Tinggi Kembali Raih Predikat Informatif KI Sumut Award 2026 pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Apresiasi tersebut disampaikan Wali Kota saat memberikan sambutan dalam acara Peninjauan Sekolah Penerima Hasil Revitalisasi Tahun 2026 Bersama Kemendikdasmen dan BPMP Sumut di SD Negeri 165735, Jalan Ir. H. Djuanda, Kelurahan Karya Jaya, Jumat (16/10/2026).

Baca juga : Bos Damor Rutin Santuni Anak Yatim dan Dhuafa, Bentuk Bakti Untuk Orang Tua Yang Telah Berpulang

“Kami sangat terbantu dengan adanya dana revitalisasi dari pemerintah pusat serta jajaran pemerintah provinsi yang hadir dan terus mendukung Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Kami juga pemerintah daerah dengan anggaran yang terbatas, kami menerima bantuan ini dengan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya,” ujar Wali Kota.

Lebih lanjut, Wali Kota menegaskan bahwa pendidikan bukan sekadar investasi jangka panjang, melainkan juga pemenuhan sarana dan prasarana belajar mengajar secara optimal.

“Lingkungan sekolah harus aman dan nyaman. Ini yang harus diterapkan oleh seluruh kepala sekolah di Kota Tebing Tinggi, dan semuanya harus berjalan sesuai regulasi,” tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kota Tebing Tinggi, Muhammad Deni Saragih, menjelaskan bahwa SD Negeri 165735 mendapat alokasi anggaran revitalisasi tahun 2026 dari Kemendikdasmen sebesar Rp633 juta.

Deni mengungkapkan, perbaikan dilakukan untuk mengatasi masalah banjir tergenang yang kerap melanda sekolah tersebut saat hujan deras.

“Berdasarkan informasi sebelumnya, sekolah ini sering tergenang saat hujan. Karena itu, posisinya ditinggikan. Alhamdulillah, sejak selesai direhabilitasi, air tidak lagi menggenang meski turun hujan deras. Saat ini, SD Negeri 165735 menampung 212 siswa dengan 12 tenaga pendidik,” jelas Deni.

Ia menambahkan, cakupan revitalisasi di SD Negeri 165735 meliputi perbaikan enam ruang kelas (kelas 1 hingga 6), pengecatan ulang ruang administrasi, ruang kepala sekolah, toilet, serta satu unit rumah dinas.

Program perbaikan ini pun disambut hangat oleh warga sekolah dan orang tua murid. Mifta Rizki Amalia, salah satu orang tua siswa kelas 3, mengaku anak-anak kini jauh lebih bersemangat untuk pergi ke sekolah.

“Fasilitas dan lingkungan sekolah yang baru ini membuat anak-anak lebih bersemangat. Kami sangat berterima kasih atas program pemerintah ini, sekolah kami menjadi jauh lebih baik,” tuturnya.

Senada dengan Mifta, perwakilan Komite Sekolah, Abdul Halim Sinaga, turut mengapresiasi bantuan pemerintah tersebut. Ia menilai, pembuatan sekat pada pagar belakang sekolah tidak hanya menambah kenyamanan, tetapi juga membuat lingkungan belajar menjadi lebih aman.

Usai memberikan sambutan, Wali Kota bersama rombongan meninjau ruang kelas dan melihat langsung proses pembelajaran interaktif menggunakan smartboard.

Rombongan kemudian melanjutkan peninjauan ke SMP Negeri 6 di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kelurahan Pabatu. Di SMP Negeri 6, Perwakilan Kemendikdasmen/BPMP Sumatera Utara selaku Penanggung Jawab Program (PIC), Arofah Mega Siregar, menjelaskan bahwa peninjauan ini merupakan bentuk pengawalan terhadap Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto.

Program PHTC dirancang untuk mempercepat rehabilitasi, renovasi, infrastruktur fisik, serta mendorong digitalisasi sarana pendidikan di seluruh Indonesia.

“Melalui PHTC, gedung dan lingkungan sekolah diperbaiki agar nyaman digunakan, sementara digitalisasi dihadirkan melalui penyediaan perangkat interaktif digital di kelas,” terang Mega.

Mega mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan merawat fasilitas pendidikan yang telah dibangun.

“Program ini dibiayai oleh uang masyarakat, sehingga harus kita dukung dan jaga bersama. Semoga seluruh sarana yang telah dibangun ini membawa berkah bagi kita semua,” pungkasnya.

Sebagai informasi, total alokasi anggaran revitalisasi sekolah di Kota Tebing Tinggi tahun 2026 menyasar 12 unit SD dengan total anggaran sebesar Rp4.978.184.446,- serta 4 unit SMP dengan total anggaran sebesar Rp1.873.008.000,-.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Erwin Suheri Damanik, para Camat dan Lurah se-Kecamatan Rambutan dan Padang Hulu, jajaran Kepala Sekolah SD Negeri 165735 dan SMP Negeri 6 dan para tamu undangan. (*)

Penulis : Hans
Editor : Redaksi

Artikel Belasan SD dan SMP di Kota Tebing Tinggi Terima Bantuan Revitalisasi, Wali Kota Sampaikan Apresiasi pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat terkait fasilitas penerangan jalan umum (PJU), khususnya di area gang pemukiman warga yang belum terjangkau tiang listrik. Ia berharap PLN ULP Tebing Tinggi dapat mendukung pengadaan dan perluasan jaringan listrik di titik-titik tersebut.

Baca juga : Wujudkan Instansi dan Tempat Kerja Bersih dari Narkoba, Pemko Tebing Tinggi Gelar Workshop Penggiat PG4N

Wali Kota juga meminta percepatan proses penyambungan kembali arus listrik di fasilitas kolam renang milik Pemko Tebing Tinggi. Menurutnya, pembiayaan untuk operasional fasilitas tersebut telah dialokasikan dalam anggaran tiga bulan ke depan, terhitung Oktober hingga Desember 2026.

“Kalau bisa prosesnya berjalan optimal bulan Oktober ini, fasilitas kolam renang ditargetkan sudah bisa dimanfaatkan masyarakat pada November mendatang. Hal ini sangat penting untuk memastikan proyek infrastruktur daerah tidak terbengkalai,” ujar Wali Kota.

Menanggapi hal tersebut, Manajer PLN ULP Tebing Tinggi, Deriko Guananda, mengapresiasi kerja sama yang telah terjalin baik dengan Pemerintah Kota Tebing Tinggi dan berkomitmen untuk terus meningkatkan sinergi lintas instansi.

Terkait penyambungan arus listrik di kolam renang Pemko, Deriko optimis penanganan teknis dapat rampung dalam bulan ini. Sementara untuk penerangan jalan, pihaknya telah berkoordinasi intensif dengan Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi terkait sosialisasi dan meterisasi PJU.

Sementara, terkait gang yang belum memiliki tiang lampu jalan, Deriko Guananda menjelaskan, bahwa pihaknya akan mengusulkan kepada PLN kantor pusat, tiang sederet.

“Ada tiang pendek disana kalau memang tidak terjangkau dengan lampu jalan,” jelas Deriko.

Turut hadir mendampingi Wali Kota dalam audiensi tersebut Kepala BPKPD Sri Imbang Jaya Putra, perwakilan Dinas Perhubungan Erwin S. Dan Kabag Prokopim Setdako Faisal Ahmad. (*)

Penulis : Hans
Editor : Redaksi

Artikel Audensi Bersama PLN Tebing Tinggi, Wali Kota Minta Fasilitas Penerangan Jalan dan Percepatan Listrik Kolam Renang pertama kali tampil pada Ini Sumut.