Kunjungan tersebut sekaligus menjadi momen penyerahan piagam penghargaan kepada Polres Nias atas kontribusi dan partisipasi aktif dalam menjaga keamanan selama pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Nias Utara.

Rombongan KPU yang dipimpin oleh Ketua KPU Nias Utara, Elisama Nazara disambut langsung oleh Kapolres Nias, AKBP Revi Nurvelani, S.H, S.I.K, M.H, beserta jajaran.

Baca Juga: Sampaikan Nota Pengantar LKPJ TA 2024, Wali Kota Harap Masukan dan Saran Dari Anggota DPRD

Dalam sambutannya, Ketua KPU menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Polres Nias atas dukungan dan kerja sama yang solid selama tahapan penyelenggaraan Pilkada.

“Kami sangat berterima kasih atas peran serta Polres Nias dalam menjaga stabilitas dan keamanan, sehingga Pilkada 2024 di Nias Utara berjalan aman, damai, dan demokratis,” ungkap Elisama.

KPU juga menyatakan harapannya agar sinergi yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan, termasuk dalam agenda-agenda kepemiluan ke depan. Salah satunya adalah rencana Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih yang akan segera digelar bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk Polres Nias.

Baca Juga: Lahan Perkebunan Dikuasai Tim Satgas PKH, Ini Klarifikasi PT BSP

Dalam kegiatan tersebut, KPU juga akan mengundang Polres Nias untuk membahas data personel yang telah pensiun maupun yang baru ditempatkan.

Kapolres Nias AKBP Revi Nurvelani, menyambut baik apresiasi yang diberikan. Ia menegaskan bahwa keberhasilan Pilkada bukan hanya hasil kerja satu pihak, tetapi kolaborasi semua elemen, termasuk KPU dan masyarakat.

“Kami siap terus mendukung setiap proses demokrasi, termasuk Pilkades mendatang. Dan kami juga siap berpartisipasi dalam rapat koordinasi yang direncanakan oleh KPU,” ujar Kapolres.

Baca Juga: Pererat Hubungan Kelembagaan, Kapolres Tebing Tinggi Terima Audiensi Ketua Pengadilan Agama

Kegiatan diakhiri dengan penyerahan piagam penghargaan dari KPU Kabupaten Nias Utara kepada Polres Nias serta sesi foto bersama sebagai simbol sinergi antara lembaga penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum (APH). (*)

Penulis: DM Harefa.
Editor: Ronald Pasaribu.

Artikel Polres Nias Terima Penghargaan Dari KPU Nias Utara Atas Dukungan Pilkada Serentak 2024 pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Baca juga : Kapolres Tebing Tinggi Hadiri Pemusnahan Surat Suara Rusak dan Pelepasan Logistik Pilkada 2024

Disampaikan Pj. Wali Kota, bahwa kegiatan pendistribusian dan pemusnahan, dalam prosesnya tidak ada kendala yang berarti dan semua bisa disiapkan dengan sebaik-baiknya.

Dalam kesempatan itu, menjelang pelaksanaan pencoblosan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) pada Rabu, 27/11/2024, baik Tingkat Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pj. Wali Kota menghimbau kepada masyarakat, khususnya di Kota Tebing Tinggi, agar menggunakan hak pilihnya untuk mencoblos/memilih di TPS (Tempat Pemungutan Suara) masing-masing.

Sebelumnya, Ketua KPU Tebing Tinggi Emil Sofyan menerangkan, jumlah DPT Kota Tebing Tinggi sebanyak 134.610, yang mana dalam pendistribusian logistik Pilkada tahun 2024 ini, pihaknya akan mendistribusikan 134.002 surat suara Pilgub dan Pilwalkot ditambah surat suara cadangan 3.392.

Tambahnya, bahwa pihak KPU beserta jajaran TNI-Polri dan stakeholder terkait, akan mendistribusikan surat suara dan logistik keperluan Pilkada lainnya ke 5 Kecamatan dan 35 Kelurahan dan TPS yang tersebar di Kota Tebing Tinggi.

Sedangkan untuk kelebihan surat suara yang akan dilakukan pemusnahan yakni surat suara Pilgub sebanyak 365 lembar dan Pilwalkot sebanyak 551 lembar. Sedangkan untuk surat suara rusak (Pilgub) sebanyak 33 lembar dan Pilwalkot sebanyak 135 lembar,” ungkap Ketua KPU. (*)

Penulis/ Editor : Redaksi

Artikel Pj Wali Kota Bersama KPU, Bawaslu dan Forkopimda Lepas Logistik Pemilukada pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Baca juga ,: Kapolres Tebing Tinggi AKBP Andreas Tampubolon Pimpin Sertijab Wakapolres

Namun, meski sudah diberikan kesejahteraan dari Pemerintah, kenyataannya masih ada ASN dan Kepala Lingkungan (Kepling) yang tidak fokus dalam bekerja di instansinya.

Seperti terjadi di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara ini, sejumlah ASN dan Kepling terlibat dalam penyelenggara pemilu dengan ikut menjadi anggota badan adhoc Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Bak kurang sejahtera tanpa memikirkan kesejahteraan masyarakat lainnya yang tidak memliki pekerjaan tetap, ASN dan Kepling malah enak-enakkan mendapatkan pekerjaan double dan upah double dari negara.

Atas adanya ASN dan Kepling yang ikut dalam penyelenggara pemliu ini mendapat sorotan dari DPK LSM STRATEGI Kota Tebing Tinggi.

Sekretaris DPK LSM STRATEGI Kota Tebing Tinggi, Rustam Effendy kepada awak media, Kamis (17/05/2024) sore menyampaikan agar ASN dan Kepling mengambil cuti atau mengambil izin dari atasannya.

Menurutnya, meskipun secara regulasi ASN itu diperbolehkan sebagai anggota penyelenggara pemilu, namun mendapat izin dari atasan, karena ini sifatnya adhoc.

“Yang kita minta, ASN dan Kepling yang terpilih sebagai badan adhock agar mengambil cuti atau terlebih harus meminta izin dari atasannya,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Tebing Tinggi, Emil Sofian saat dikonfirmasi awak media di hari yang sama membenarkan adanya PPK di Kota Tebing Tinggi yang masih berstatus ASN dan Kepling.

”Ya benar, ada ASN dan Kepling yang terpilih sebagai anggota PPK dan menurut aturan tidak masalah bang, kecuali bila mereka menjadi Panwas, itu tidak diperbolehkan bang,” ungkapnya. (*)

Penulis/ Editor : Redaksi

Artikel LSM STRATEGI : ASN dan Kepling Yang Menjadi Adhoc PPK Harus Ada Izin Atasan pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Pengawalan ketat pergeseran hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara ini dikatakan Kasi Humas Polres Tebingtinggi AKP Agus Arianto akan diantar ke Hotel Polonia Jalan Jenderal Sudirman No.14-18, Madras Hulu Kecamatan Medan Polonia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.

Baca Juga: Dua Penumpang Mobil Agya Tewas Usai Tertabrak Kereta Api

“Kami telah mengerahkan personel untuk mengawal dan mengamankan hasil rekapitulasi suara Pemilu 2024 Tingkat Kota Tebingtinggi menuju Hotel Polonia sebagai lokasi rapat pleno terbuka rekapitulasi suara tingkat Provinsi,” terang AKP Agus Arianto.

Pergeseran logistik Pemilu dari KPU Tebingtinggi ke KPU Provinsi Sumut dikawal ketat oleh 4 orang personel, yakni, Ipda Gatot Priadi, Aiptu Zulfan SK, Aiptu Priadi dan Bripka Mara Wira Bumi. Menurut Kasi Humas hal ini sesuai instruksi Kapolres Tebingtinggi sebagai bentuk pelayanan Polri dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

Baca Juga: Keburu Ditangkap Polisi, Pria Pengangguran Gagal Nyabu

“Personel senantiasa siap siaga dalam pengawalan dan pengamanan sehingga hasil rekapitulasi suara bisa sampai dengan aman, lancar tanpa kendala,” sebutnya.

Rombongan pengantar logistik Pemilu berangkat dari Hotel Malibou Tebingtinggi menuju Hotel Polonia Medan. Setibanya di lokasi langsung dilakukan acara seremonial penyerahan formulir model D hasil rekapitulasi tingkat kota dari KPU Tebingtinggi kepada pihak KPU Provinsi.

Baca Juga: Dugaan Penyelewengan Bantuan Beras, Kades Penggalangan Dilaporkan ke Polres Tebing Tinggi

“Penyerahan ini turut juga disaksikan Kordiv Teknis KPU Provinsi Sumut Raja Ahab Damanik, Kordiv SDM Robby Efendi, Kordiv Pasmas Sitori Mendrofa, Kasubbag Logistik Hotaris Banurea, Kasubbag Teknis Agus SE, M.Si, Ketua KPU Kota Tebingtinggi H. Emil Sofyan S.Pdi, Komisioner KPU Tebingtinggi, Bawaslu Tebingtinggi, Pam Wal Polres Tebingtinggi Aiptu Priadi dan Bripka Mara Wira Bumi,” pungkas Agus.

Untuk diketahui, KPU Provinsi Sumut akan melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024 tingkat Provinsi Sumatera Utara mulai 4 sampai 10 Maret 2024 di Hotel Le Polonia Medan dan jadwal untuk KPU Kota Tebingtinggi masih menunggu konfirmasi dari KPU Provinsi Sumut. (*)

Penulis/Editor: Ronald Pasaribu.

Artikel Polres Tebingtinggi Kawal Pergeseran Hasil Rekapitulasi Suara Pemilu 2024 ke KPU Provinsi pertama kali tampil pada Ini Sumut.

“Meski ada laporan dugaan pelanggaran yang direkomendasikan oleh Panitia Pengawas (Panwas) Kota Tebingtinggi, namun KPU tidak akan melakukan PSU di Kota Tebingtinggi,” ujar Ketua KPU Kota Tebingtinggi Emil Sofyan, saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Senin (26/02/2024).

Dalam kesempatan tersebut Emil juga membenarkan, pada kegiatan rekapitulasi kecamatan, Panwas telah merekomendasikan agar dilakukan PSU.

Baca Juga: Sat Lantas Polres Tebingtinggi Sosialisasi Tertib Berlalu Lintas di SMA Djuanda

“Menurut kajian mereka (Panwas-red) ada persoalan, misalnya di Kecamatan Padang Hulu di TPS 002 dan TPS 005 Padang Merbau. Kemudian di Kecamatan Bajenis di TPS 006 Pinang Mancung dan di Kecamatan Rambutan di TPS 02 Sri Padang, akan tetapi sudah diselesaikan. Ada surat suara yang lebih dari pada daftar pemilih tetap (DPT) 2 kelebihan dan sudah ketemu,” paparnya.

“Yang dua ini sudah ketemu orangnya. Satu lagi Ketua KPPS lupa dia menekenkan absen waktu mencoblos di TPS itu. Jadi sudah clear walaupun surat rekomendasinya masih tetap masuk,” tambahnya lagi.

Didalam aturan, lanjut Emil, Undang-Undang 7 tahun 2017 Pasal 373 menjelaskan bahwa PSU itu di rekomendasikan oleh Panwas ke PPK, selanjutnya PPK meneruskan ke KPU, dan rentan waktunya 10 hari setelah pemungutan suara.

Baca Juga: Polres Tebingtinggi Ringkus 3 Pria Pelaku Penganiayaan Hingga Tewas

“Berarti dari tanggal 14 Februari berakhir sampai tanggal 24 Februari 2024. Nah, rekomendasi Panwas itu masuk ke kami tanggal 22 Februari sore dan satu lagi ada kecamatan yang lainnya lagi masuk tanggal 23 sore,” ungkapnya.

Lebih lanjut disampaikan Emil, Berdasarkan surat KPU nomor 369 dijelaskan, bahwa dalam hasil tindak lanjut sebagai mana dimaksud, diperoleh kesimpulan bahwa PSU tidak memungkinkan untuk diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Pasal 372 dan Pasal 373 Tahun 2017 tentang Pemilu. Maka KPU Kabupaten/Kota menerbitkan surat dinas ke Bawaslu Kota bahwa rekomendasi tersebut tidak memungkinkan di keluarkan. Sebagaimana pernah menjadi pertimbangan hukum putusan MK dalam PKPU tahun 2019.

“Jadi karena limitnya sudah selesai, maka tidak memungkinkan kita lakukan PSU. Hampir semua pelanggaran yang direkomendasi oleh Panwas, menurut hemat adalah kesalahan administrasi di TPS, tidak ada pelanggaran pidana disitu,” pungkasnya mengakhiri. (*)

Penulis/Editor: Redaksi.

Artikel KPU Tegaskan Tidak Ada PSU di Kota Tebingtinggi pertama kali tampil pada Ini Sumut.

“Pengawalan pergeseran kotak suara dari PPK Tebingtinggi menuju Gudang Logistik KPU Sergai, yang dilakukan Jumat (23/02/2024) sore sekira pukul 15.30 WIB ini dipimpin Kapolsek Tebingtinggi AKP Saepullah S.Sos, M.H bersama personel gabungan Polsek dan Polres Tebingtinggi,” terang Kasi Humas Polres Tebingtinggi AKP Agus Arianto, Sabtu (24/02/2024) siang.

Baca Juga: Polres Tebingtinggi Tangkap Pengedar Sabu Saat Menunggu Pembeli

Pengawalan pergeseran kotak suara secara ketat tersebut dikatakan AKP Agus Arianto turut dihadiri Ketua Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Tebingtinggi Muhammad Arif Hidayatullah serta Ketua dan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tebingtinggi Kabupaten Serdang Bedagai.

“Adapun logistik yang digeser terdiri dari 710 kotak suara dengan rincian Kotak Suara Pilpres, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota masing-masing 142 kotak suara, hasil pleno 25 buah dan bilik suara 568 buah,” ungkap Agus.

Baca Juga: Polisi Masih Lakukan Penyelidikan Terkait Tewasnya Mr X Yang Diduga Pelaku Pencurian Ternak

Dijelaskan Kasi Humas, pergeseran kotak suara dari kantor PPK Tebingtinggi ke KPU Sergai itu dilakukan menggunakan 3 unit armada pengangkutan, dimana sebelumnya kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan Tebingtinggi Kabupaten Sergai telah selesai secara keseluruhan pada hari Kamis 22 Februari 2024.

“Untuk keseluruhan kotak suara dan logistik Pemilu 2024 sudah dikembalikan ke Gudang Logistik KPU Sergai. Tidak ada kendala selama perjalanan pengawalan. Setibanya di Gudang Logistik KPU Sergai, kotak suara disimpan dengan baik dan dijaga ketat oleh personel kepolisian,” pungkasnya. (*)

Penulis/Editor: Ronald Pasaribu.

Artikel Rekapitulasi Selesai, Polres Tebingtinggi Kawal Pergeseran Kotak Suara ke KPU Sergai pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Selain itu, sebanyak 132 TPS direkomendasikan melaksanakan pemungutan dan/atau penghitungan suara lanjutan (PSL) serta 584 TPS menyelenggarakan pemungutan dan/atau penghitungan suara susulan (PSS).

Sehingga, Bawaslu RI secara keseluruhan mengeluarkan rekomendasi terhadap 1.496 TPS, yang dapat dilakukan paling lambat sepuluh hari setelah hari pemungutan suara pada 14 Februari lalu.

“Rekomendasi ini dikeluarkan untuk mengawal kemurnian hak pilih pemilih dan penggunaan hak pilih di TPS, kemurnian surat suara di TPS, dan kemurnian data hasil penghitungan suara di TPS pada Pemilu 2024,” kata anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Baca Juga: Antisipasi Kejahatan Jalanan, Polsek Padang Hulu Laksanakan Patroli Blue Light

Lolly menjelaskan rekomendasi itu dikeluarkan berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas pemilu, sebagaimana ketentuan Pasal 80, 109, dan 110 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

Menurut Lolly, permasalahan terbanyak yang menjadi penyebab dikeluarkannya rekomendasi tersebut adalah untuk mengakomodasi pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik atau surat keterangan (suket), serta tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilu 2024.

“Terdapat pemilih yang memiliki KTP-el yang memilih tidak sesuai dengan domisilinya dan tidak mengurus pindah memilih, terdapat pemilih DPTb yang mendapatkan surat suara tidak sesuai haknya yang tertera dalam form pindah memilih, serta terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari satu kali,” jelasnya.

Sementara itu, Lolly mengatakan alasan rekomendasi PSL adalah adanya kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya, yang mengakibatkan sebagian tahapan pemungutan suara atau penghitungan suara di TPS tidak dapat dilaksanakan.

Baca Juga: Hadi Tjahjanto Dan AHY Dilantik Jokowi Jadi Menteri di Istana Besok

Sedangkan, lanjutnya, rekomendasi PSS adalah karena terjadinya kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan.

Oleh karena itu, Lolly mengingatkan bahwa batas waktu pelaksanaan PSU, PSL, dan PSS adalah tanggal 24 Februari 2024.

Hingga Rabu, KPU telah menetapkan 542 jadwal PSU, 65 jadwal PSL, dan 175 jadwal PSS.

Terkait strategi pengawasan, Lolly mengatakan hal itu dilakukan sesuai dengan kewenangan masing-masing serta ketentuan peraturan perundang-undangan, baik ketaatan prosedur, ketersediaan logistik, akurasi data, maupun ketentuan khusus mengenai prosedur PSU, PSL, dan PSS. (*)

Sumber: Antaranews.

Artikel Bawaslu RI Rekomendasi 780 TPS Lakukan Pemungutan Suara Ulang pertama kali tampil pada Ini Sumut.