Melalui penguatan patroli, pemetaan wilayah rawan, dan peningkatan koordinasi, perusahaan berkomitmen untuk melindungi aset negara sekaligus menjaga keselamatan pekerja.

Menurut Region Head PTPN IV Regional 2, Budi Susanto, tantangan dalam dunia perkebunan saat ini tidak lagi terbatas pada pencurian hasil panen. Dalam sejumlah kejadian, pekerja bahkan menghadapi kelompok yang beraksi secara brutal dan menggunakan senjata.

Baca Juga: Ditemukan Membusuk di Bawah Pohon Kelapa, Polres Tebing Tinggi Tangani Penemuan Mayat di Area Perkuburan

“Ada persoalan yang lebih luas ketika pencurian dilakukan secara berkelompok dan disertai tindakan kekerasan terhadap petugas, apalagi dengan senjata tajam dan panah. Karena itu, kami terus memperkuat sistem pengamanan sekaligus memastikan setiap penanganan di lapangan dilakukan secara terukur dan sesuai ketentuan,” ujar Budi kepada awak media, Selasa (13/10/2026).

Dalam penguatan sistem keamanan kebun, kata Budi, PTPN IV Regional 2 melaksanakan sejumlah langkah seperti peningkatan patroli pada titik-titik rawan, pengawasan akses keluar-masuk kebun, pemetaan pola gangguan keamanan, serta koordinasi dengan aparat keamanan. Semua ini bertujuan agar penanganan dugaan tindak pidana pencurian dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Satu di antara keberhasilan PTPN IV Regional 2 dalam menangani tindak pencurian terjadi di Kebun Kwala Sawit, Kabupaten Langkat, pada 25 Juni 2026 lalu. Saat itu, tim keamanan menemukan sekitar satu ton brondolan yang diduga berasal dari dalam areal kebun. Ketika hendak diamankan, tim mengalami pengadangan berulang oleh sekelompok orang.

Baca Juga: Tim Jatanras Polres Asahan Amankan Empat Terduga Pelaku Pencurian, Kerugian Korban Capai Rp30 Juta

Meski menghadapi tekanan selama perjalanan, petugas tetap berupaya menghindari benturan fisik. Dengan mengedepankan prosedur pengamanan dan koordinasi antarpersonel, tim akhirnya berhasil membawa barang bukti keluar dari lokasi dan menyerahkannya kepada aparat penegak hukum untuk penanganan lebih lanjut.

“Dalam situasi seperti itu, keselamatan petugas tetap menjadi perhatian utama. Kami tidak ingin penanganan pencurian justru memicu benturan yang lebih besar. Karena itu, petugas diarahkan untuk tetap mengikuti prosedur dengan mengamankan barang bukti secara tepat dan menyerahkan penanganan perkaranya kepada aparat berwenang,” kata Budi.

Keberhasilan PTPN IV Regional 2 dalam menangani sindikat pencurian TBS dan brondolan juga terjadi di Kebun Adolina, Kabupaten Serdang Bedagai. Pada 27 Juni 2026 lalu, petugas keamanan kebun berinisial SP mengalami luka parah setelah diserang menggunakan anak panah oleh para pelaku. Peristiwa ini kemudian dilaporkan ke kepolisian untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.

Baca Juga: Atasi Krisis Listrik, Kades Serdang Terpilih Bersama Tokoh Masyarakat Ajukan Usulan Trafo Baru

Pada bulan berikutnya, tepatnya 22 Juli 2026, anggota tim keamanan Kebun Adolina berinisial B juga mengalami luka-luka setelah diserang oleh kelompok pencuri. Kali ini, para pelaku menyerang petugas menggunakan tombak.

Akibat perbuatan mereka, B terpaksa dilarikan ke rumah sakit guna mendapatkan penanganan medis secara intensif. Tak lama berselang, satu di antara terduga pelaku berhasil ditangkap oleh pihak berwajib.

Menurut Budi, rangkaian kejadian di atas menunjukkan bahwa sistem pengamanan kebun membutuhkan strategi yang jitu. Perusahaan lantas membaca pola gangguan, memperkuat kesiapsiagaan, serta membangun koordinasi yang kuat agar pengamanan dapat dilakukan lebih efektif.

Baca Juga: Akibat Cuaca Hujan Badai, Pencarian Korban Tenggelam di Pantai Kalangan Indah Tapteng Sementara Dihentikan

“Setiap kejadian menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk memperbaiki sistem pengamanan. Kami terus berupaya agar petugas memiliki kesiapan yang lebih baik dalam menghadapi situasi di lapangan. Pada saat yang sama, kami menghormati proses hukum dan menyerahkan seluruh penanganannya kepada pihak yang berwenang,” ujarnya.

Menurut Budi, kehilangan hasil panen berdampak langsung terhadap produktivitas dan efisiensi perusahaan. Setiap TBS yang diambil secara ilegal merupakan hasil produksi yang seharusnya mendukung kinerja perusahaan. Sebagai perusahaan negara, PTPN IV Regional 2 berkewajiban menjaga aset agar dapat memberikan kontribusi secara berkelanjutan bagi masyarakat.

Menurut Budi, tindak pencurian TBS dan brondolan juga perlu dilihat dengan konteks yang lebih luas, termasuk penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Berdasarkan pengamatan di lapangan, kata Budi, terdapat dugaan keterkaitan antara persoalan narkoba dan meningkatnya tindak kriminal di sekitar wilayah operasional.

Baca Juga: Kecelakaan Tabrak Lari di Jalan Tebing Tinggi-Medan, Lansia 79 Tahun Tewas di Lokasi Kejadian

“Kami melihat bahwa persoalan keamanan perlu ditangani secara menyeluruh. Pencurian hasil kebun harus ditindak sesuai hukum, sementara penyalahgunaan dan peredaran narkoba juga perlu mendapat perhatian serius karena dampaknya sangat merusak,” kata Budi.

Atas dasar itu, lanjut Budi, PTPN IV Regional 2 mendukung penuh Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk memberantas pencurian hasil perkebunan sekaligus peredaran narkoba. Perusahaan siap memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum demi menangani masalah ini.

Kerja sama dengan pihak aparat, kata Budi, merupakan bagian penting dalam menciptakan kepastian hukum dan mencegah terulangnya tindak pidana. Perusahaan berharap penanganan yang konsisten dapat menjaga kelancaran operasional serta memberi perlindungan kepada masyarakat.

Baca Juga: Viral Video PKS PT TSP di Sipispis Diduga Kembali Buang Air Limbah ke Sungai Bahbolon

“Kami menyampaikan apresiasi atas kerja pihak kepolisian dalam menjaga keamanan dan menindak berbagai bentuk tindak pidana. PTPN IV Regional 2 mendukung penuh upaya Polda Sumatera Utara dalam memberantas pencurian TBS maupun peredaran narkoba. Kami siap berkoordinasi dan memberikan informasi yang diperlukan agar penanganan setiap perkara berjalan sesuai ketentuan hukum,” ujarnya.

Lebih lanjut, Budi mengajak masyarakat di sekitar wilayah perkebunan untuk ikut menjaga agar lingkungan tetap aman dan kondusif. Menurutnya, hubungan yang baik antara kebun dan masyarakat dapat menjadi modal kuat untuk mencegah gangguan keamanan serta menciptakan manfaat ekonomi yang lebih luas.

Budi berharap masyarakat tidak memberikan ruang sedikitpun bagi praktik pencurian maupun peredaran narkoba di lingkungannya. Apabila mengetahui dugaan tindak pidana, masyarakat diimbau menyampaikan informasi melalui saluran yang tepat tanpa membahayakan keselamatan diri.

Baca Juga: Tekan Kejahatan Jalanan, Polsek Padang Hulu dan Padang Hilir Gelar Patroli Bersinggungan

“Kami ingin kebun tetap aman, pekerja dapat menjalankan tugas dengan tenang, dan masyarakat di sekitarnya juga hidup dalam lingkungan yang kondusif. Ini merupakan kepentingan bersama. Mari kita dukung penegakan hukum dan bersama-sama menjaga aset negara agar kegiatan perusahaan dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkas Budi. (*)

Penulis: Ril/Hendra.
Editor: Redaksi.

Artikel Hadapi Sindikat Pencurian TBS, PTPN IV Regional 2 Perkuat Pengamanan dan Dukung Pemberantasan Narkoba Bersama Polda Sumut pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Agenda perdana ini dihadiri jajaran manajemen PTPN IV PalmCo, Komisaris Utama Desrial, Direktur Utama Jatmiko K. Santosa, Direktur Hubungan Kelembagaan Arya Sandhiyudha, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Hilda Savitri, Ketua Umum ASPEKPIR Setiyono, Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Heru Tri Widarto, pemerintah daerah, serta mitra petani dari Regional 1 hingga 7, sebagai langkah memperkuat sinergi strategis dan membangun kemitraan sawit rakyat yang semakin produktif, profesional, dan berkelanjutan.

Baca juga : Dandim 0208/Asahan Hadiri Jambore Kader Posyandu: Perkuat Peran Posyandu Wujudkan Asahan Sehat

Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa menegaskan, kemitraan dengan petani merupakan bagian fundamental dari keberlangsungan operasional perusahaan. “Kami menegaskan komitmen untuk tumbuh bersama petani sawit rakyat melalui kemitraan yang transparan, produktif, saling menguntungkan, dan berkelanjutan. Penguatan hubungan ini tidak hanya memperkokoh keberlangsungan operasional perusahaan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan petani, penguatan industri sawit nasional, serta terciptanya nilai tambah berkelanjutan bagi negara dan masyarakat,” tegas Jatmiko dalam siaran persnya, Minggu (13/09/2026).

Komisaris Utama PTPN IV PalmCo, Desrial, menegaskan besarnya peran pekebun rakyat dalam industri sawit nasional. “Jumlah pekebun sawit rakyat ini secara persentase adalah sekitar 41-42% sehingga ini merupakan suatu kekuatan yang sangat besar untuk industri sawit nasional kita,” katanya.

Sementara itu, Arya Sandhiyudha menjelaskan bahwa Gala Dinner dan PSR Award 2026 merupakan momentum memperkuat serta mempererat hubungan tersebut.

“Pelaksanaan Gala Dinner dan PSR Award PTPN IV PalmCo tahun 2026 yang diselenggarakan di Jogja ini akan menjadi momentum untuk memperkuat dan kebersamaan antara petani sawit rakyat dengan PTPN IV,” ujarnya.

Penguatan hubungan hulu-hilir ini menjadi langkah strategis perusahaan dalam mengembangkan rantai nilai sawit yang terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan, sekaligus sejalan dengan implementasi pendekatan ekonomi sirkular melalui optimalisasi keterhubungan antarmata rantai usaha.

Ketua Umum ASPEKPIR, Setiyono, mengapresiasi komitmen PTPN IV PalmCo dalam membangun hubungan yang semakin harmonis dengan petani sawit rakyat.

“Bagi kami para petani sawit, Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) adalah harapan bagi petani,” ujar Setiyono.

Menurutnya, keberhasilan PSR harus tercermin melalui peningkatan produktivitas, kesejahteraan keluarga petani, penguatan kelembagaan, dan keberlanjutan perkebunan rakyat bagi generasi mendatang.

PSR Award 2026 menghadirkan lima kategori penghargaan yang disusun berdasarkan indikator kinerja terukur dan transparan. Kebun Plasma Terbaik menilai pencapaian produktivitas dan penerapan single management. Regional PSR Terbaik mempertimbangkan komposisi kemitraan, capaian luas terhadap RKAP, realisasi luasan, serta persentase luas terhadap total PTPN IV PalmCo. Selanjutnya, Regional Pembelian TBS Terbaik menilai tonase terhadap RKAP, margin kontribusi terhadap RKAP, dan persentase pasokan TBS kepada PalmCo.

Sementara itu, Unit Pembelian TBS Terbaik dinilai berdasarkan capaian RKAP, margin kontribusi, dan persentase pasokan kepada regional. Adapun Pemasok TBS Terbaik mempertimbangkan kuantum pasokan, konsistensi, kualitas TBS, legalitas, serta ketepatan administrasi. Seluruh indikator tersebut menunjukkan bahwa penghargaan perdana ini tidak diberikan semata berdasarkan jumlah pasokan, tetapi juga mempertimbangkan produktivitas, kualitas, kepatuhan, konsistensi, dan tata kelola kemitraan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Heru Tri Widarto, menyampaikan bahwa pelaksanaan PSR secara nasional telah mencatat perkembangan signifikan sejak dimulai pada 2016.

“Sebenarnya PSR itu cukup membanggakan, karena sudah 440.000 hektar rekomtek yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan sejak tahun 2016,” kata Heru.

Namun demikian, ia menyoroti realisasi PSR melalui jalur kemitraan yang masih sekitar 27.000 hektare, sehingga diperlukan penguatan kolaborasi antara pemerintah, PTPN, petani, dan mitra strategis untuk mempercepat pencapaian target.

Ia mendorong PTPN IV PalmCo bersama para pemangku kepentingan untuk memperkuat hubungan dengan petani plasma sekaligus mempercepat penerbitan rekomendasi teknis (Rekomtek). Menurutnya, percepatan tersebut penting agar peremajaan tanaman tua dapat segera diikuti dengan penggunaan benih unggul dan penerapan praktik budidaya yang baik untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas TBS.

Bagi PTPN IV PalmCo, penguatan kemitraan melalui PSR dapat menciptakan hubungan hulu dan hilir yang semakin terintegrasi. Melalui pendampingan dan konsep pengelolaan bersama, perusahaan dapat membantu memastikan proses pemupukan, pemeliharaan, hingga panen dilakukan secara lebih profesional sesuai standar, sehingga produktivitas kebun rakyat dapat meningkat sekaligus memberikan kepastian terhadap kualitas dan kontinuitas pasokan TBS ke pabrik.

Langkah tersebut juga menjadi bagian dari strategi membangun ekosistem sawit rakyat yang memberikan manfaat bagi seluruh pihak. Kebun rakyat yang produktif akan memperkuat pasokan bahan baku, sementara petani memperoleh peluang peningkatan pendapatan dan kesejahteraan. Dalam perspektif ekonomi sirkular, keterhubungan tersebut mendorong optimalisasi nilai dari setiap mata rantai usaha, mulai dari kebun, petani, koperasi, hingga pengolahan di pabrik, sehingga manfaat ekonomi dapat berputar dan tumbuh secara berkelanjutan di dalam ekosistem perkebunan. (*)

Penulis : Hendra/ril
Editor : Redaksi

Artikel Perkuat Kemitraan Strategis, PTPN IV PalmCo Berikan Apresiasi melalui PSR Awards 2026 pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Selain itu, Kantor Kebun juga turut dirusak oleh amukan massa.

Informasi dihimpun di lokasi kejadian, peristiwa ini dipicu akibat kemarahan massa karena pihak security kebun PT Sibulan Estate diduga telah menganiaya pelaku pencuri tandan buah segar (TBS) hingga meninggal dunia.

Baca juga : DPP PPMA Gelar Upacara HUT RI ke-81 di Simpang Lima, Dandim 0208/Asahan Jadi Inspektur Upacara

“Pembakaran ini karena sebelumnya ada penangkapan warga yang diduga pencuri sawit oleh security kebun Sibulan. Terus dianiaya hingga meninggal. Kalau tidak salah, tadi ditangkapnya sore lah. Sekarang jenazahnya dibawa ke RS Bhayangkara Tebing Tinggi,” ungkap warga disana saat dikonfirmasi.

Akibat pembakaran tersebut, suasana semakin mencekam. Hingga saat ini tim opsnal Polres Tebing Tinggi sedang berada dilokasi

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian maupun pihak perkebunan PT Sibulan Estate. (*)

Penulis/ Editor : Redaksi

Artikel Pencuri Sawit Ditangkap Security dan Tewas, Gudang Milik PT Sibulan Estate Dibakar Massa pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Kegiatan ini didukung satu unit alat berat ekskavator serta dikawal ratusan personel sekuriti perusahaan beserta anggota serikat pekerja yang bernaung di bawah PT BSP Tbk Kisaran, yakni FSPPP KSPSI 1973, SBSI, dan SPSI.

Langkah ini diambil untuk menyelamatkan aset perusahaan di areal Hak Guna Usaha (HGU) yang diduga dikuasai dan digunakan secara liar oleh penggarap yang mengatasnamakan kelompok tani.

Baca Juga: Pria Ditemukan Meninggal Dunia di Bekas Warung Nasi, Polres Tebing Tinggi Lakukan Evakuasi

Manager Social Security dan Partnership (SS & P) PT BSP Tbk Kisaran, Al Haris Nasution, menjelaskan pembuatan parit batas isolasi bertujuan mengamankan aset sekaligus mempertegas batas areal HGU milik perusahaan.

“Pembuatan parit batas isolasi areal kebun ini untuk mempertegas areal HGU kita. Selain itu, pembuatan parit ini juga sudah masuk dalam program kerja dan anggaran yang telah kami siapkan,” tegas Haris.

Lebih lanjut ia menjelaskan, pembangunan parit ini mendesak dilakukan karena lahan milik PT BSP Tbk Kisaran diduga telah digarap oleh masyarakat yang mengatasnamakan kelompok tani.

Baca Juga: Empat Perusahaan Media di Bali Digugat Perdata Rp25 Miliar, Solidaritas Jurnalis Desak Pengadilan Negeri Denpasar Selesaikan Melalui Dewan Pers

“Jika tidak segera dibuatkan parit batas isolasi, penggarap yang mengatasnamakan kelompok tani tersebut akan terus menguasai lahan kami,” ucapnya.

Terkait permasalahan lahan ini, Haris menyebut sebelumnya sudah pernah dilakukan mediasi. Saat ini, SK pembaharuan HGU atas lahan PT BSP Tbk Kisaran telah terbit dari Kementerian ATR/BPN pada pertengahan Juli 2026 dan sedang dalam proses pembuatan sertifikat di lingkungan BPN.

Haris pun menghimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur janji oknum yang menawarkan penguasaan lahan di areal tersebut.

Baca Juga: Diduga Selewengkan Dana Ketahanan Pangan, Rekomendasi Bebas Temuan Kades Petahana Serdang Dipertanyakan

“Kami himbau agar warga tidak mudah terkecoh, semua janji demikian tidak benar. HGU adalah aset negara yang harus dipertanggungjawabkan oleh PT BSP Tbk Kisaran,” pungkasnya. (*)

Penulis: Edi Surya.
Editor: Ronald Pasaribu.

Artikel Dikawal Petugas Keamanan, PT BSP Tbk Kisaran Buat Parit Isolasi Pertegas Batas Lahan HGU di Asahan pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Sebagai entitas penyintas (surviving entity) dari integrasi PTPN III, IV, V, VI, dan XIII, PTPN IV PalmCo tidak hanya menjaga stabilitas kelapa sawit sebagai bisnis inti (core business), tetapi juga berhasil mengakselerasi kinerja pada komoditas non-core atau lini di luar kelapa sawit, yaitu kopi, teh, dan karet.

Baca juga : Jamdasu XI Sukses dan Semarak, Kontingen Kwardasu Siap Kirim 1.039 Peserta Ikuti Jamnas 2026

Hingga Mei 2026, ketiga komoditas tersebut mencatatkan tren pertumbuhan produksi serta efisiensi beban operasional yang konsisten.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa menyatakan, pencapaian di sektor komoditas pendamping ini merupakan indikator bahwa strategi diversifikasi dan konsolidasi aset pasca-penggabungan berjalan sesuai target perusahaan.

“Pasca-merger, kami memiliki tanggung jawab untuk mengelola aset agrikultur yang lebih luas dan beragam. Publik memang lebih mengenal PTPN IV PalmCo melalui kelapa sawit, namun kami memiliki fokus yang sama besarnya untuk mengembangkan komoditas karet, teh, dan kopi. Optimalisasi pada sektor non-core ini terus kami dorong agar seluruh lini bisnis dapat beroperasi secara efisien, mandiri, dan berkontribusi positif pada profitabilitas perusahaan,” ujar Jatmiko dalam siaran persnya, Selasa (14/07/2026).

Hingga Mei 2026, lanjut Jadmiko, komoditas kopi mencatatkan pertumbuhan volume yang menonjol di antara lini non-core lainnya. Volume produksi kopi kering PTPN IV PalmCo tercapai sebanyak 135.570 kg, tumbuh 225 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

“Peningkatan volume produksi ini turut menjaga tren profitabilitas komoditas tersebut. Kopi tercatat menyumbang laba bersih sebesar Rp3,07 miliar pada lima bulan pertama 2026, melanjutkan capaian positif sepanjang tahun buku 2025 yang melalui salah satu unitnya (Java Coffee Estate) mencatatkan laba sebesar Rp42,70 miliar,” sebutnya.

Sedangkan Direktur Operasional PTPN IV PalmCo, Rediman Silalahi, menjelaskan bahwa peningkatan produksi kopi merupakan hasil dari penerapan standarisasi kultur teknis di lapangan, terutama sebagai langkah adaptasi terhadap dinamika iklim.

“Pertumbuhan pada komoditas kopi adalah wujud dari perbaikan kultur teknis yang kini lebih terstandarisasi. Kami mengawal program penyisipan tanaman dan pengaturan penaung secara ketat untuk menjaga mikroklimat perkebunan. Di tengah fluktuasi cuaca yang memengaruhi intensitas hujan dan cahaya, disiplin pangkas dan wiwil menjadi langkah krusial untuk menjaga stabilitas cabang-cabang produktif agar tetap berbuah optimal,” jelas Rediman.

Pemeliharaan Mutu Karet dan Efisiensi Operasional Teh

Selain kopi, perbaikan kualitas operasional juga difokuskan pada komoditas karet. Hal ini tecermin pada kuartal pertama tahun ini dari capaian mutu Ribbed Smoked Sheet (RSS) yang terealisasi pada level 99,63 persen melebihi standar yang hanya 98%, sejalan dengan standar kualitas premium yang ditetapkan perusahaan. Pemeliharaan aspek mutu yang tinggi secara konsisten ini menjadi modal utama bagi keberlanjutan dan penguatan daya saing komoditas karet perusahaan di pasar domestik maupun global.

Menurut Rediman, pemenuhan tenaga kerja di area perkebunan masih menjadi fokus utama manajemen dalam menjaga ritme produksi karet di lapangan.

“Untuk menjaga stabilitas produktivitas, kami menerapkan penataan tenaga deres secara komprehensif di seluruh regional guna menekan area yang tidak tersadap (hanca lowong). Melalui pendekatan Maximum Exploitation yang terukur, kami berupaya memastikan volume harian dan kualitas mutu karet PTPN IV PalmCo tetap terjaga dengan baik,” paparnya.

Sementara itu, pada komoditas teh, PTPN IV PalmCo menitikberatkan pada strategi optimalisasi biaya operasional tanpa mengurangi kualitas hasil kebun. Sepanjang tahun 2025, perusahaan mencatatkan efisiensi beban produksi sebesar Rp46,47 miliar. Langkah efisiensi tersebut terus dilanjutkan hingga Mei 2026, didukung oleh penerapan mekanisasi mesin petik dan perbaikan operasional di berbagai area kebun teh yang terintegrasi.

Jatmiko K. Santosa menambahkan, efisiensi di sektor hulu teh juga diimbangi dengan penyesuaian strategi di sektor hilir untuk menjamin konsistensi mutu yang dihasilkan.

“Pada komoditas teh, kami menyeimbangkan efisiensi operasional dengan pemenuhan permintaan pasar. Selain merasakan dampak penghematan dari mekanisasi, arah produksi saat ini difokuskan pada portofolio Grade 1 seperti BOP I, BP, dan Dust, yang memiliki profil permintaan lebih stabil di pasar global,” tutup Jatmiko.

Pertumbuhan dan efisiensi yang dicapai oleh komoditas kopi, karet, dan teh ini semakin melengkapi postur bisnis PTPN IV PalmCo pasca-merger. Kinerja ini sejalan dengan komitmen perusahaan untuk menjaga ketahanan portofolio melalui diversifikasi agrikultur yang dikelola secara profesional, terukur, dan berkelanjutan. (*)

Reporter : Hendra/ril
Editor : Redaksi

Artikel Kinerja Non-Core PTPN IV PalmCo Tumbuh Positif, Produksi Komoditas Kopi Capai 225 Persen pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Aktivitas ini tidak hanya membuat pendapatan 2.400 pekerja turun drastis, tetapi juga menyebabkan kerugian negara mencapai puluhan miliar rupiah.

Kebun milik PTPN IV Regional 6 ini menjadi sasaran okupasi paksa dan penjarahan oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai warga setempat. Aksi ini muncul karena masa Hak Guna Usaha (HGU) kebun tersebut akan berakhir.

Baca Juga: Padam Berkali-kali dan Manipulasi Data: Darmawan Prasodjo Jadi Dirut PLN Terburuk dalam 20 Tahun Terakhir

Penjarahan yang disertai kekerasan sejak September 2025 ini telah mempengaruhi langsung pendapatan pekerja yang selama ini menggantungkan hidup dari kebun tersebut.

Penjarahan Tandan Buah Segar (TBS) tidak hanya menghilangkan hasil panen, tetapi juga menggerus premi (insentif panen) yang biasanya menjadi bagian penting dari pendapatan bulanan mereka.

Rusli Cut Ali, seorang pekerja kebun, mengaku kepada awak media bahwa kondisi ini telah memberatkan keluarganya.

Baca Juga: Desak Usut Dugaan Fee Proyek 21 Persen, Ratusan Mahasiswa Gelar Aksi di DPRD Simalungun

“Dulu, premi yang besarnya Rp 2-5 juta per bulan menjadi harapan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Namun, sejak akhir tahun lalu, kami tidak lagi menerima premi,” ucap Rusli, Kamis (18/06/2026).

“Anak-anak tetap harus sekolah, dan kita harus tetap bisa makan, sementara penghasilan yang kita andalkan sudah tidak ada. Kami hanya berharap penjarahan ini segera berakhir agar kehidupan kami bisa kembali normal,” harapnya, dimana menurutnya, hal ini sangat mengganggu kesehariannya.

Region Head PTPN IV Regional 6, Yudi Cahyadi, dalam siaran persnya menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan upaya maksimal untuk mencegah penjarahan, termasuk dalam menyelesaikan proses perpanjangan HGU yang menjadi akar masalah.

Baca Juga: Tim Elang Sakti Polres Tebing Tinggi Tangkap Pelaku Pengeroyokan di Lokasi Dugaan Laga Ayam

“Kami telah melakukan upaya pengamanan dan koordinasi dengan aparat terkait, serta melaporkan ke Polisi berkali-kali. Kita juga sudah mengadu ke pemerintah hingga DPR. Proses perpanjangan HGU juga sudah sesuai aturan. Namun, aksi penjarahan oleh warga pendatang ini terus berlanjut,” ungkapnya.

Yudi juga menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi pekerja, keluarga, dan masyarakat sekitar yang sebagian besar hidup dari perkebunan sawit BUMN ini.

“Kita sangat prihatin. Kita berharap tidak terjadi konflik sosial antara pekerja yang telah menjadi warga Cot Girek selama puluhan tahun dengan warga pendatang yang melakukan penjarahan ini,” ujarnya.

Baca Juga: Dukung Ketahanan Pangan Nasional, Lapas Labuhan Ruku Gelar Panen Raya Jagung di Lahan Air Joman

Untuk itu, pihaknya berharap negara melalui semua pihak terkait dapat membantu menyelesaikan tindakan kriminal ini yang telah berdampak signifikan, baik bagi pekerja maupun bagi negara yang mengalami kerugian keuangan.

Luas areal yang diokupasi dan dijarah mencapai sekitar 3.200 hektare, yang menyebabkan kerugian akibat hilangnya produksi hingga puluhan miliar.

“Sampai awal Juni 2026, perhitungan kerugian mencapai Rp 62,6 miliar, tidak termasuk kerusakan tanaman yang nilainya hampir Rp 1 miliar,” terang Yudi.

Baca Juga: Dari Pengembangan Kasus Etomidate, Polres Asahan Ungkap Ratusan Gram Sabu dan Ekstasi di Kisaran

“Kami mohon bantuan semua pihak untuk menyelesaikan masalah ini. Semakin banyak hasil panen yang hilang, semakin besar kerugian negara, dan yang terpenting, semakin besar dampaknya terhadap pendapatan masyarakat yang bergantung pada perkebunan,” jelasnya.

Yudi menambahkan bahwa manajemen PTPN akan terus berjuang untuk melindungi aset negara, hak-hak pekerja sawit, dan masyarakat yang bergantung padanya.

“Kebijakan manajemen akan selalu sejalan dengan harapan semua pekerja dan masyarakat, yaitu masalah ini bisa diselesaikan tanpa konflik fisik dan negara tidak perlu lagi merugi. Kita ingin kebun yang aman, produksi yang normal, karena di balik setiap tandan buah sawit yang hilang, terdapat hak dan kesejahteraan masyarakat yang terampas,” imbuhnya. (*)

Penulis: Hendra/Ril.
Editor: Ronald Pasaribu.

Artikel Kebun PTPN Cot Girek Diokupasi dan Dijarah, 2.400 Pekerja Kehilangan Pendapatan, Negara Merugi Rp 63 Miliar pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Korban diketahui berinisial S (54), warga Desa Cempedak Lobang, Kecamatan Seirampah.

Baca juga : Kejagung Dikabarkan Amankan Kajari dan Kasi Pidsus Sergai, Ini Harta Kekayaannya!!

Kapolsek Sei Rampah AKP Ahmad Albar SH, MH, mengatakan penemuan jasad korban pertama kali diketahui oleh seorang warga yang hendak menuju ladang dan melihat sosok pria dalam kondisi tidak bergerak di sekitar lokasi perkebunan.

“Merasa curiga, saksi kemudian mendekati lokasi untuk memastikan kondisi korban. Setelah mengetahui korban telah meninggal dunia, saksi melaporkan temuannya kepada pihak kepolisian,” ujranya kepada wartawan, Sabtu (06/06/2026).

Setelah menerima informasi pihaknya bersama Inafis Polres Sergai langsung turun ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan penyelidikan.

“Kami masih melakukan penyelidikan dan mengumpulkan keterangan dari para saksi untuk melengkapi proses penanganan kasus ini,” jelasnya.

Hingga saat ini, polisi masih mendalami penyebab kematian korban. Masyarakat diimbau tidak berspekulasi dan menunggu hasil penyelidikan resmi dari pihak berwenang. (*)

Penulis/ Editor : Redaksi

Artikel Geger!! Mayat Pria 54 Tahun Ditemukan Warga di Areal Perkebunan pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Pihak PTPN I (Persero) Regional 7 Kebun Bergen, setelah berkoordinasi dengan JPU telah memberikan sikap atas penawaran restorative justice oleh Majelis Hakim yang disampaikan pada agenda sidang Rabu, 20 Mei 2026.

Baca juga : Setor Rp 4 Juta, Calon Relawan SPPG di Desa Marjanji – Sergai Disuruh Tandatangani Surat Pernyataan Tidak Dipungut Biaya

PTPN I (Persero) Regional 7 Kebun Bergen dan kakek Mujiran telah menandatangani kesepakatan perdamaian, yang disaksikan oleh Formkompimda, Camat Tanjung Sari, dan Kepala Desa Wonodadi. Para pihak sepakat permasalahan hukum diselesaikan melalui keadilan restorative dan tidak menuntut satu sama lain.

“Restorative justice yang dilaksanakan memperhatikan arahan dari BP BUMN, dimana penegakan hukum kepada kakek Mujiran diselesaikan melalui mekanisme keadilan restorative justice dengan memperhatikan aspek kemanusiaan”, ujar Iyan Herianto, Region Head 7 PTPN I (Persero) dalam keterangan pers, Senin (25/05/2026).

Kirim surat kesepakatan perdamaian ke PN Kalianda

PTPN I (Persero) sebagai bentuk itikad baik telah mengirimkan surat Nomor: 7K06/X/2026.05.25-1 tanggal 25 Mei 2026 yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Kalianda perihal persetujuan restorative justice perkara pidana Nomor 168/Pid.B/2026/PN Kla, dengan melampirkan surat kesepakatan perdamaian.

Bertempat di Lapas Kelas II A Kalianda, PTPN I (Persero) juga berkoordinasi dengan Pemkab Lampung Selatan (Lamsel), JPU Kejari Lampung Selatan dan pihak Lapas, yang dihadiri juga oleh kuasa hukum terdakwa, dalam upaya pengalihan status penahanan terdakwa dari tahanan rutan menjadi tanahan kota.

Pengadilan Negeri Kalianda sudah memberikan penetapan No 168/Pid.B/2026/PN Kla, yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua Fredy Tanada, Hakim Anggota Echo Wardoyo, dan Marlina Siagian tertanggal 25 Mei 2026 yang berisikan menetapkan mengalihkan penahanan dari tahanan Rutan menjadi tahanan kota.

Plt. Region Head PTPN I (Persero) Regional 7, Iyan Heryanto, menjelaskan, melalui mekanisme restorative justice, pihaknya bersyukur saat ini kakek Mujiran telah beralih menjadi tahanan kota dan kembali berkumpul bersama keluarganya,” jelas

Iyan menegaskan, arahan Kepala BP BUMN bukan sekadar instruksi administratif. Ini menjadi momentum PTPN I untuk kalibrasi ulang standar operasional pengamanan aset agar lebih humanis.

“Sebagai perpanjangan tangan negara, perlindungan aset tidak boleh dipisahkan dari tanggung jawab sosial dan empati terhadap kondisi masyarakat sekitar,” kata Iyan.

Proses restorative justice berjalan tanpa paksaan dari pihak manapun. Sebelumnya, PTPN I telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Kalianda, Pengadilan Negeri Kalianda, serta Pemkab Lampung Selatan agar penyelesaian ditempuh sesuai koridor hukum.

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mengapresiasi langkah PT Perkebunan Nusantara I Regional 7 yang menyetujui penyelesaian kasus Mbah Mujiran melalui restorative justice.

Wakil Bupati Lampung Selatan, Saiful, menilai keputusan PTPN I menjadi contoh baik sinergi antara BUMN dan pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan sosial kemasyarakatan.

“Kami mengapresiasi PTPN I Regional 7 yang sudah menyetujui Restorative Justice terhadap Mbah Mujiran. Apresiasi khusus kepada Kepala Badan Pengelola BUMN Dony Oskaria, yang sudah memerintah langsung dalam penanganan kasus mbah Mujiran.

Ini menjadi contoh baik bagaimana BUMN hadir tidak hanya menjaga aset, tapi juga menjaga kemanusiaan masyarakat sekitar,” ujar Saiful

“Sebagai pemerintah daerah, kami sejak awal mendorong penyelesaian yang tidak mengorbankan sisi kemanusiaan. Alhamdulillah, hari ini Mbah Mujiran sudah bebas dan bisa berkumpul dengan keluarga setelah PN Kalianda menangguhkan proses hukum,” katanya.

Saiful juga menyebut, koordinasi yang dilakukan PTPN I bersama Kejaksaan Negeri Kalianda, Pengadilan Negeri Kalianda, dan Pemkab Lampung Selatan berjalan baik dan sesuai koridor hukum.

Ia juga meminta kepada semua warga Lamsel untuk koordinasi dengan aparat desa setempat, bila ada warga yang kekurangan atau membutuhkan bantuan.

Anggota DPRD Lampung Fraksi Gerinda Wahrul Silalahi memberikan apresiasi kepada PTPN I Regional 7 yang sudah repot mengurus administrasi mbah Mujiran.

Semoga PTPN I Regional 7 terus maju, sehingga bisa terus berkolaborasi dengan masyakarat dan Kejari Lampung Selatan. Hal ini terjadi berkat sinergisitas Kejari dengan semua pihak, yang mengedepankan keadilan. (*)

Penulis : Hendra/ril
Editor : Redaksi

Artikel Sepakat Berdamai, PTPN I Setujui Restorative Justice Kakek Mujiran pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis (30/04/2026) sekira pukul 03.00 WIB, di areal perkebunan yang lokasinya tidak jauh dari tempat tinggal korban.

Baca juga : Begal Beraksi di Jalinsum Sei Rampah, Motor Aerox Dibawa Kabur

Burjek menyebut sempat diamankan oleh pihak keamanan kebun setelah dituduh melakukan pencurian buah kelapa sawit

Ia membeberkan, setelah diamankan, dirinya diduga mengalami tindakan kekerasan secara bersama-sama oleh sejumlah oknum keamanan di dalam area kebun.

“Sekitar 15 orang yang memukuli saya,” ungkap Burjek, Sabtu (09/05/2026) kepada wartawan.

Akibat kejadian itu, korban mengalami sejumlah luka serius. Ia mengalami luka pada bagian tangan dan jidat yang diduga akibat benda tajam, serta luka lain di beberapa bagian tubuh.

Dari foto yang ditunjukkan korban ke awak media, kondisinya tampak cukup memprihatinkan.

Burjek mengaku sempat mendapatkan penanganan medis di fasilitas kesehatan setempat sebelum akhirnya dirujuk ke salah satu rumah sakit di Kota Medan karena kondisi luka yang cukup parah.

Sementara itu, Istri korban, Vivi, menyayangkan tindakan yang diduga dilakukan oleh para oknum keamanan tersebut.

Ia menilai, meskipun korban diduga melakukan pelanggaran, seharusnya tetap diproses sesuai hukum tanpa adanya tindakan kekerasan.

“Kalau memang bersalah, serahkan ke pihak berwajib. Jangan sampai ada pemukulan seperti ini, karena ini menyangkut nyawa manusia,” keluhnya dengan nada keberatan.

Ia juga merasa tindakan tersebut tidak manusiawi dan mencederai rasa keadilan di tengah masyarakat.

Korban berencana melaporkan kasus ini ke Polres Tebing Tinggi untuk mencari keadilan, setelah upaya mediasi kedua belah pihak di Polsek Tebing Tinggi gagal dan tidak ada kesepakatan.

Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen PTPN III Kebun Rambutan belum memberikan keterangan resmi. Upaya konfirmasi yang dilakukan wartawan melalui sambungan telepon, pesan WhatsApp, maupun dengan mendatangi langsung kantor Afdeling I belum mendapat tanggapan. (*)

Penulis/ Editor : Redaksi

Artikel Mencari Keadilan, Harianto Diduga Jadi Korban Penganiayaan Oknum Keamanan PTPN III Rambutan pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Pasalnya, kuasa hukum dari perwakilan Direksi PTPNI Regional 1 Tanjungmorawa baru hadir pada pelaksanaan sidang ketiga di PHI pada PN Medan.

Baca juga : Gagalkan Peredaran 5 Kg Sabu, Bupati Apresiasi Keberhasilan Polres Asahan

Hal itu saat diungkapkan Majelis Hakim Jupidah Hanum SH saat sidang gugatan dengan perkara Nomor : 161/Pdt.Sus-PHI/2026/PN. Mdn, tanggal 06 April 2026, yang digelar di ruang sidang Kartika pada PN Medan, Kamis (30/04/2026).

Baca juga : Pensiun Karyawan PTPN2 Merasa Dizholimin, Gaji Tidak Sesuai Peraturan Pemerintah

Dari pantauan, kuasa hukum tergugat tidak siap dengan surat kuasa yang belum di legalisir dan di daftarkan di bidang administrasi PHI PN Medan.

“Saya minta saudara jangan memperlambat proses pelaksanaan sidang. Saudara sudah paham dalam pelaksanaan beracara di persidangan. Saya tegaskan, pelaksanaan sidang pada Kamis (07/05/2026) depan, semua sudah selesai. Jika tidak, saya menilai saudara tidak menghargai proses persidangan,” tegasnya.

Menurut Majelis Hakim, seharusnya, Kamis (30/04/2026), sudah masuk tahap jawaban.

Dikatakan, pada Kamis (19/05/2026), agenda sidang sudah masuk tahap replik/duplik.

“Semua pemberkasan sudah dilengkapi, pada Minggu depan, Kamis (07/05/2026),” tegasnya sekaligus mengetuk palu menyatakan sidang di tunda hingga satu minggu.

Sebelumnya Kuasa Hukum pensiunan karyawan PTPNII Tanjung Morawa yang saat ini menjadi PTPNI Regional 1 Tanjungmorawa Abdul Aziz SH mengharapkan, majelis hakim PHI pada PN Medan agar bertindak dengan keputusan menggunakan hati nurani.

“Kita berharap, perkara ini diputuskan majelis hakim dengan mempertimbangkan secara berkeadilan dan menggunakan hati nurani pada putusan tingkat pertama,” harapnya.

Sidang kedua dengan Perkara nomor 161/Pdt.Sus-PHI/2026/PN. Mdn, tanggal 06 April 2026, pihak perwakilan Direksi PTPNI Regional 1 Tanjungmorawa selaku tergugat, tidak hadir.

“PhDP yang diberlakukan PTPN2 yang saat ini berganti nama PTPNI Regional 1 Tanjungmorawa memberlakukan PhDP tahun 2002. Seluruh pensiunan merasa perusahaan perkebunan milik pemerintah tersebut jelas sangat menzholimin. Karena tidak sesuai dengan UU dan peraturan pemerintah yang berlaku,” ujarnya, Kamis (23/04/2026) lalu.

Menurut mereka, peraturan perusahaan plat merah tersebut tidak berlaku dan hanya yang berlaku peraturan pemerintah. “Persoalan PhDP sudah ada perjanjian bersama, Nomor : 2.6/PB/07 /XII/2021 yang berbunyi atas dasar itikad baik demi terciptanya Hubungan Industrial yang harmonis dan berkeadilan serta meningkatkan produktivitas sesuai dengan target yang telah ditetapkan PTPN II,

Maka pada hari ini Jumat tanggal dua puluh empat bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu (24-12-2021) bertempat di Kantor Direksi PTPN II Tanjung Morawa telah tercapai kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Bersama (PB) antara Direksi PTPN II dengan Ketua Umum Pengurus Pusat SPP PTPN II
Dengan kesepakatan sebagai berikut:

1. Para pihak sepakat bahwa tmt 01 Januari 2022, perhitungan PhDP menggunakan PhDP Tahun 2004,

2. Bahwa perhitungan gaji Karyawan Pimpinan menggunakan koefisien 65% dan Karyawan Pelaksana menggunakan koefisien 25%.

Demikian perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangai Irwan Perangin-Angin selaku Direktur PTPN II Mahdian Tri Wahyudi selaku Ketua SPP PTPN II.

“PB yang disepakati tersebut pada poin satu tersebut tidak dilaksanakan pihak perusahaan PTPN II. Apabila dilaksanakan, kami selaku pensiunan karyawan tidak setuju. Karena PTPN IV sudah memberlakukan perhitungan PhDP menggunakan PhDP tahun 2011. Kita sudah sama-sama holding, jangan dibeda-bedakan antara regional ini dan regional itu,” ungkapnya.

“Kami berharap kepada pemerintahan Bapak Presiden Prabowo agar memperhatikan nasib kami. Karena gaji pensiunan seperti kami paling banyak antara Rp 200 ribu – Rp 500 ribu,” harapnya. (*)

Penulis: Hendra
Editor : Redaksi

Artikel Kuasa Hukum Direksi PTPNI Regional 1 Hadir Saat Sidang Ketiga, Hakim PHI Menilai Tidak Menghargai Proses Persidangan pertama kali tampil pada Ini Sumut.