Pengakuan tersebut disampaikan FHS saat dikonfirmasi langsung oleh awak media, di lingkungan SMA Negeri 1 Kota Tebing Tinggi, Kamis (20/08/2026).

Baca juga : Kasus Korupsi Smartboard di Tebing Tinggi, Mantan Kadisdik Divonis 7,6 Tahun

Dalam kesempatan tersebut, FHS didampingi Kepala SMA Negeri 1 Tebing Tinggi, Paino, serta Wakil Kepala Sekolah, Rusdi Ginting.

Kepada wartawan, FHS membenarkan bahwa perempuan yang berada dalam foto tersebut adalah dirinya. Ia mengatakan foto itu diambil sekitar satu tahun lalu.

FHS juga menegaskan bahwa pria yang berada dalam foto tersebut bukan suaminya dan dirinya kini sudah tidak lagi memiliki hubungan dengan pria tersebut.

“Iya itu saya. Tapi saya sudah tidak berhubungan lagi dengan dia,” ujar FHS.

FHS mengaku menyesali perbuatannya setelah foto tersebut beredar dan menjadi perhatian publik. Menurutnya, foto tersebut merupakan bagian dari masa lalu.

Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Tebing Tinggi, Paino, mengatakan pihaknya telah melakukan pembinaan terhadap guru yang bersangkutan.

“Pihak sekolah sudah melakukan pembinaan terhadap yang bersangkutan,” pungkasnya. (*)

Penulis : Tim
Editor : Redaksi

Artikel Oknum Guru Perempuan di SMAN 1 Kota Tebing Tinggi Akui Foto Syur Adalah Dirinya pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Gugatan tersebut dinilai berpotensi mengancam kemerdekaan pers dan bertentangan dengan mekanisme penyelesaian sengketa pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Baca juga : Diduga Selewengkan Dana Ketahanan Pangan, Rekomendasi Bebas Temuan Kades Petahana Serdang Dipertanyakan

Gugatan dengan nomor perkara 958/Pdt.G/2026/PN Dps didaftarkan pada 12 Juli 2026 oleh pengacara Togar Situmorang, berkaitan dengan pemberitaan mengenai penetapan dirinya sebagai tersangka dalam dugaan penggelapan dana klien sebesar Rp1,8 miliar.

Empat perusahaan media yang menjadi tergugat dalam perkara perdata ini yakni, PT Bali Intermedia Digital, PT Artha Media Fajar Bali Utama Press, PT Bali Warta Kencana, dan PT Mangupura Inter Media.

Baca juga : Kelangkaan BBM Resahkan Warga Sumut, Polisi Harus Periksa Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut

Dalam konsolidasi SJB di Denpasar, Selasa (14/07/2026), salah satu anggota SJB yang juga Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Bali, Emanuel Dewata Oja, menegaskan gugatan tersebut salah alamat, karena sengketa yang berkaitan dengan produk jurnalistik seharusnya diselesaikan melalui mekanisme Dewan Pers.

“Sengketa pemberitaan seharusnya diselesaikan melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Pers, yakni melalui hak jawab, hak koreksi, atau mediasi di Dewan Pers,” ujarnya.

Ia menilai apabila gugatan tersebut diterima hingga dimenangkan di pengadilan, maka akan menjadi preseden buruk bagi kebebasan pers di Indonesia. Terlebih, rekomendasi Dewan Pers terkait pemberitaan yang dipersoalkan disebut telah dipenuhi oleh perusahaan media yang digugat.

Di kesempatan yang sama, Ketua Pena NTT, Agustinus Apollonaris Klasa Daton, mengajak seluruh media dan jurnalis di Bali untuk menunjukkan solidaritas terhadap empat perusahaan media tersebut.

Menurutnya, perkara ini bukan hanya menyangkut kepentingan media yang digugat, tetapi juga menyangkut masa depan kebebasan pers.

“Jangan sampai gugatan ini menjadi yuris prudensi yang berdampak pada kebebasan pers di kemudian hari,” katanya.

Sementara itu, perwakilan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Bali, Ambros Boli Berasi, mengusulkan agar dilakukan audiensi dengan PN Denpasar guna memberikan pemahaman bahwa sengketa pers semestinya diselesaikan melalui Dewan Pers, bukan peradilan umum.

Sedangan Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Denpasar, Ni Kadek Novi Febriani, meminta majelis hakim untuk membatalkan gugatan tersebut melalui putusan sela karena pokok persoalan telah ditangani Dewan Pers.

Ia menilai gugatan tersebut merupakan bentuk Unjustified Lawsuit Against Press (ULAP) dan Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) yang berpotensi menciptakan chilling effect terhadap kerja jurnalistik.

Menurutnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145 turut mempertegas jaminan perlindungan hukum bagi insan pers dalam menjalankan tugas jurnalistik sesuai amanat Undang-Undang Pers.

Di sisi lain, Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Bali, I Ketut Adi Sutrisna, menegaskan apabila objek yang dipersoalkan merupakan produk jurnalistik, maka penyelesaiannya harus melalui mekanisme Dewan Pers.

Ia juga mendorong perusahaan pers terus meningkatkan kualitas verifikasi faktual, administrasi, serta tata kelola redaksi.

Hal senada juga disampaikan Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Bali, Nyoman Adi Irawan yang berharap Mahkamah Agung melalui PN Denpasar dapat membangun kesamaan persepsi dengan Dewan Pers sebagaimana kerja sama yang telah dilakukan Kejaksaan Agung dan Polri.

Menurutnya, langkah tersebut penting agar setiap laporan maupun gugatan yang berkaitan dengan karya jurnalistik dapat ditangani sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Pers dan tidak langsung diproses melalui jalur peradilan umum.

Di sela-sela pertemuan, Ketua IWO Bali, Tri Widiyanti, menyatakan bahwa IWO Bali menghormati hak setiap warga negara untuk menempuh jalur hukum. Namun, apabila perkara yang dipersoalkan berkaitan dengan produk jurnalistik, maka penyelesaiannya harus mengacu pada mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, termasuk melalui hak jawab, hak koreksi, dan Dewan Pers.

“Kemerdekaan pers merupakan pilar demokrasi yang dijamin konstitusi. Gugatan perdata dengan nilai fantastis terhadap perusahaan pers berpotensi menimbulkan rasa takut (chilling effect) bagi media dalam menjalankan fungsi kontrol sosial. Kondisi seperti ini harus menjadi perhatian bersama agar tidak menghambat kerja jurnalistik yang profesional dan bertanggung jawab,” ujar Tri Widiyanti.

Menurutnya, IWO Bali mendukung penyelesaian sengketa pers melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Pers sehingga tercipta kepastian hukum sekaligus menjaga keseimbangan antara perlindungan hak setiap warga negara dan kebebasan pers.

“Kami mengajak seluruh insan pers untuk tetap memegang teguh Kode Etik Jurnalistik, melakukan verifikasi secara ketat, serta mengedepankan akurasi dalam setiap pemberitaan. Di sisi lain, semua pihak juga perlu menghormati mekanisme penyelesaian sengketa pers yang telah diatur oleh negara agar tidak tercipta preseden yang dapat mengancam kemerdekaan pers di Indonesia,” tegasnya.(*)

Penulis/ Editor : Redaksi

Artikel Empat Perusahaan Media di Bali Digugat Perdata Rp25 Miliar, Solidaritas Jurnalis Desak Pengadilan Negeri Denpasar Selesaikan Melalui Dewan Pers pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Baca juga : PMD Asahan Laksanakan Sosialisasi Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2026

Kerja jurnalistik bukan sekadar aktivitas mencari dan menyampaikan informasi, melainkan bagian dari tanggung jawab intelektual dalam menjaga keterbukaan, membangun kesadaran publik, serta memastikan ruang demokrasi tetap berjalan sehat dan berimbang.

“Pers hadir bukan hanya untuk memberitakan peristiwa, tetapi juga menjaga nalar publik agar tetap hidup melalui informasi yang faktual, terverifikasi, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Ridwan Siahaan, Jumat (29/05/2026).

Ia mengatakan, dalam menjalankan tugasnya, wartawan bekerja berdasarkan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Karena itu, ia meminta semua pihak dapat memandang profesi wartawan secara proporsional serta menghormati kerja-kerja jurnalistik di lapangan.

“Sering kali masyarakat hanya melihat hasil pemberitaan, tanpa memahami proses panjang di baliknya. Padahal jurnalis bekerja dengan prinsip verifikasi, keberimbangan, dan tanggung jawab moral terhadap informasi yang disampaikan kepada publik,” katanya.

Ridwan juga menekankan bahwa kebebasan pers merupakan bagian penting dari peradaban demokrasi modern.

Namun di sisi lain, kebebasan tersebut harus dibarengi dengan profesionalisme dan integritas insan pers itu sendiri.

Ia mengingatkan para jurnalis agar tetap menjaga independensi, mengedepankan etika, serta tidak terjebak dalam kepentingan-kepentingan yang dapat mencederai marwah profesi.

“Pers yang kuat lahir dari jurnalis yang berintegritas. Ketika media tetap berpijak pada etika dan objektivitas, maka kepercayaan publik akan tetap terjaga,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ridwan berharap hubungan antara insan pers, pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dapat terus terbangun secara sehat dan konstruktif demi menciptakan iklim demokrasi yang matang.

“Jurnalis bukan lawan siapa pun dan musuh kekuasaan. Pers adalah mitra kritis dalam membangun masyarakat yang sadar informasi, terbuka terhadap kritik, dan dewasa dalam demokrasi,” pungkasnya. (*)

Penulis/ Editor : Redaksi

Artikel Ketua IWO Tebing Tinggi : Jurnalis Bukan Musuh, Bekerja Berdasarkan Undang-Undang Pers dan Kode Etik pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Peristiwa tersebut terjadi di Kabupaten Bantaeng pada Sabtu (23/05/2026) lalu sekitar pukul 14.00 WITA dan kini dalam penanganan pihak kepolisian.

Baca juga : Dugaan Mark Up Kontrak Konsultan Hukum Rp13,5 Miliar, 3 Pejabat PLN Pusat Diperiksa Kejati DKI

Informasi yang dihimpun menyebutkan, insiden bermula saat WH diduga mendatangi rumah korban dalam kondisi emosi sambil berteriak dan mengeluarkan makian.

Pihak Bhabinkamtibmas Bonto Rita membenarkan adanya kejadian tersebut dan memastikan kasus kini sedang ditangani aparat kepolisian.

Menurut keterangan Sandi, ipar korban, saat itu Dirga tengah beristirahat di rumah ketika WH datang dan membuat keributan di depan rumah korban.

“Saya mendengar teriakan dan makian karena rumah saya berdampingan dengan rumah Dirga, sehingga saya langsung turun melihat situasi,” ujar Sandi.

Sandi mengaku sempat menanyakan kepada korban terkait penyebab keributan tersebut, namun Dirga mengaku tidak mengetahui persoalan yang membuat WH datang dalam keadaan marah.

Beberapa saat kemudian, Sandi bersama Dirga mendatangi WH menggunakan sepeda motor untuk meminta penjelasan terkait persoalan tersebut. Namun situasi justru memanas ketika keduanya tiba di sekitar lokasi rumah WH.

Menurut Sandi, saat Dirga turun dari sepeda motor, WH yang juga mengendarai motor diduga menabrak korban hingga terjatuh. Keributan pun tidak dapat dihindari.

Warga sekitar yang melihat kejadian langsung berupaya melerai. Namun di tengah situasi itu, WH disebut masuk ke rumah dan mengambil parang.

“Saya lihat WH mengayunkan parang ke arah Dirga sebanyak dua kali. Kalau tidak ditangkis, kemungkinan ibunya WH juga bisa terkena,” ungkap Sandi.

Akibat kejadian tersebut, Dirga mengalami luka dan mengeluarkan darah. Tak lama kemudian, personel Polres Bantaeng tiba di lokasi dan membawa kedua pihak ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.

Hingga kini, polisi masih melakukan penyelidikan guna memastikan kronologi lengkap dan motif dari insiden tersebut.

Ketua IWO Sulawesi Selatan, Zulkifli Thahir, mengecam keras dugaan aksi pembacokan terhadap Ketua IWO Bantaeng tersebut. Ia meminta aparat penegak hukum bertindak cepat dan tegas terhadap pelaku.

“Kami mengecam keras tindakan brutal yang diduga dilakukan terhadap Ketua IWO Bantaeng. Kekerasan dengan menggunakan senjata tajam tidak bisa dibenarkan dalam kondisi apa pun,” tegas Zulkifli Thahir, Minggu (24/05/2026).

Ia juga mendesak aparat kepolisian segera menangkap pelaku dan memproses kasus tersebut sesuai hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.

“Kami meminta aparat penegak hukum segera menangkap pelaku dan menuntaskan kasus ini secara profesional. Jangan sampai ada pembiaran terhadap tindakan kekerasan seperti ini,” tambahnya.

Zulkifli juga berharap kondisi korban segera membaik dan meminta seluruh pihak menahan diri serta menyerahkan proses penanganan sepenuhnya kepada aparat kepolisian. (*)

Penulis/ Editor : Redaksi

Artikel Ketua IWO Bantaeng Jadi Korban Pembacokan, Zulkifli Thahir Minta APH Bertindak Tegas pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Setelah menuntaskan pelantikan di beberapa wilayah tengah dan timur, Panji organisasi wadah wartawan online ini kembali berkibar di Sumatera Selatan (Sumsel) seiring dengan pelantikan secara kolektif Pengurus Wilayah (PW) IWO Sumatera Selatan (Sumsel) beserta 5 Pengurus Daerah (PD) IWO se-Sumsel dalam kegiatan yang digelar di Pendopoan Rumah Dinas Bupati Musi Banyuasin (Muba), Jumat (17/04/2026) siang.

Baca juga : Peringati HUT ke-193, Pemkab Simalungun Akan Gelar Pesta Rakyat dan Hadirkan Artis Ibu Kota

Tampak hadir dalam kegiatan sakral tersebut Bupati Musi Banyuasin HM Toha Tohet, jajaran Forkopimda Muba, Sekda, perwakilan Gubernur Sumsel dan sejumlah perwakilan dari Kabupaten Lainnya.

Prosesi seremonial pelantikan ditandai dengan pembacaan ikrar, dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara, pemberian SK hingga penyerahan pataka kepada masing-masing ketua yakni PW Sumsel, PD Musi Banyuasin, PD Musi Rawas Utara (Muratara), PD Lahat, PD OKU Timur dan PD Lubuk Linggau.

Di momen tersebut, Ketua Umum IWO Teuku Yudhistira mengatakan, pelantikan ini menjadi bukti eksistensi IWO di tanah air selama 2 tahun masa kepemimpinannya.

“Meski rintangan dan berbagai dinamika terus menerpa, hingga saat ini IWO yang menjadi payung kita bersama, sampai saya ini masih eksis dan terus berkembang. Rekan-rekan saya harap tidak terganggu dengan polemik yang ada, karena kita tetap on the track dalam membesarkan IWO tanpa embel-embel menjadikan organisasi ajang mencari keuntungan pribadi,” tegasnya.

Karena itu, untuk mewujudkan cita-cita bersama, Yudhistira berharap, seluruh anggota di jajaran PW dan PD IWO se-Sumsel bisa langsung bergerak cepat menjalankan program-program sebagai upaya membesarkan organisasi di masing-masing wilayah.

“Tentunya di samping bersinergi dan berkolaborasi dengan forkopimda kita tidak bisa melupakan peran pers sebagai kontrol sosial. Seperti di Muba yang dikenal sebagai negeri petro-dollar mengingat 40 persen dari seluruh Sumut minyak di tanah air ada di Muba ini. Tentunya ini perlu menjadi perhatian bersama, khususnya dalam menjaga lingkungan. Jangan hanya menyedot hasil buminya, tapi lingkungannya tidak dijaga. Disini peran IWO dituntut untuk melakukan kontrol,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu, Ketua PD IWO Musi Banyuasin, Sandi Andika, SH selaku tuan rumah turut menegaskan bahwa kepengurusan yang dipimpinnya merupakan kepengurusan yang sah dan memiliki legitimasi organisasi yang jelas.

“Dengan telah dilantiknya kepengurusan ini, kami tegaskan bahwa PD IWO Musi Banyuasin di bawah kepemimpinan saya adalah kepengurusan yang sah. Ini adalah amanah organisasi yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, profesional, dan berintegritas,” tegas Sandi Andika.

Ia juga mengajak seluruh anggota untuk menjaga soliditas dan tidak terpecah oleh kepentingan yang dapat merusak marwah organisasi.

“Kami mengajak seluruh anggota untuk tetap solid, menjaga kekompakan, dan bersama-sama membesarkan IWO di Musi Banyuasin,” tambahnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua PW IWO Sumsel Reinaldy Stanza. Ia berharap seluruh jajarannya terus menjadi soliditas agar seluruh program IWO bisa terlaksana dan cita-cita menjadi konstituen Dewan Pers bisa segera terealisasi.

Sementara itu, Bupati Musi Banyuasin, H.M.Toha Tohet, SH dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas pelantikan IWO wilayah Sumatera Selatan dan pengurus daerah se-Sumatera Selatan periode 2025–2030 dan berharap organisasi ini dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah.Kami menyambut baik kehadiran dan pelantikan PD IWO Musi Banyuasin.

“Pemerintah daerah membutuhkan peran media sebagai mitra dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Namun demikian, kami juga berharap IWO tetap menjaga independensi dan profesionalisme,” ujarnya

Ia juga menekankan pentingnya peran pers dalam menjaga keseimbangan informasi serta mendukung pembangunan daerah secara konstruktif. (*)

Penulis/ Editor : Redaksi

Artikel PW dan 5 PD se-Sumsel Resmi Dilantik, Yudhistira Ajak Jalankan Program Upaya Membesarkan Organisasi pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Para awak media diduga dihalang-halangi saat hendak mendokumentasikan kondisi di sekitar tenda logistik dan dapur umum.

Baca juga : Aksi Nyata Solidaritas, Amri Abdi Serahkan Bantuan Kepada Pengurus IWO Sibolga-Tapteng

Kejadian bermula saat salah seorang wartawan Harian SIB bersama rekan media dari RRI, Lima Kabar, dan Neracanenews.com melakukan wawancara dengan Camat Tukka, Yan Munzir Hutagalung, di Posko Pengungsi SMAN 1 Tukka terkait perkembangan pasca pengosongan tenda pengungsi secara bertahap.

Usai wawancara, Camat Tukka mengajak para wartawan untuk melihat langsung kondisi terkini di posko pengungsian Kelurahan Hutanabolon.

Setibanya di lokasi, wartawan menjalankan tugas jurnalistik dengan mengambil foto dan video sebagai bahan pemberitaan.

Namun, saat berada di tenda yang diyakini sebagai dapur umum atau tenda logistik, beberapa wartawan ditegur dan diminta untuk tidak mengambil dokumentasi oleh seorang perempuan yang awalnya mengaku sebagai lurah setempat.

Kemudian diketahui, perempuan tersebut merupakan istri Lurah Hutanabolon yang bersikeras melarang pengambilan gambar.

Rossy, wartawan Harian SIB, Sabtu (27/02/2026), menyebutkan bahwa sebelumnya telah menjelaskan tujuan kedatangan mereka bersama Camat Tukka dan telah mendapatkan izin untuk meliput di area pengungsian. Meski demikian, larangan tetap disampaikan.

“Jangan ambil video sembarangan. Camat belum ada laporan ke saya,” ujar Rossz menirukan ucapan perempuan yang melarang tersebut.

Situasi sempat memanas ketika wartawan merasa aktivitas jurnalistiknya dihalangi.

Rossy kemudian melaporkan hal itu kepada Camat Tukka. Saat camat memberikan teguran lisan, Rossy mengaku kembali mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari beberapa orang di dalam tenda logistik.

“Wartawan tidak tahu kode etik, ini ruang privasi. Nanti kamu saya laporkan karena sudah sembarangan ambil video,” tutur Rossy menirukan ucapan perempuan yang mengaku sebagai relawan.

Sementara itu, Samsul Pasaribu dari Lima Kabar mengaku sempat berbicara melalui sambungan telepon dengan Lurah Hutanabolon menggunakan ponsel perempuan tersebut. Namun, menurutnya, pernyataan yang disampaikan dinilai kurang menghargai profesi jurnalis.

“Janganlah mengganggu dulu kalian di situ,” ucap Samsul menirukan perkataan lurah.

Para wartawan menilai lokasi pengungsian merupakan ruang publik yang terbuka untuk peliputan, terutama guna memastikan transparansi penyaluran bantuan kepada warga terdampak bencana.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Pada Pasal 18 ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja menghambat atau menghalangi pelaksanaan kerja pers dapat dipidana dengan ancaman maksimal dua tahun penjara atau denda paling banyak Rp500 juta.

Undang-Undang Pers juga menegaskan bahwa pers nasional bebas dari penyensoran, pembredelan, maupun pelarangan penyiaran. Di sisi lain, wartawan tetap berkewajiban menaati Kode Etik Jurnalistik dalam menjalankan tugasnya.

Penulis/ Editor : Redaksi

Artikel Dokumentasikan Kondisi Posko Pengungsian di Tukka, Oknum Istri Lurah Hutanabolon Diduga Larang Wartawan Liputan pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Baca juga : Polres Tebing Tinggi Gelar Rilis Akhir Tahun, Kapolres Paparkan Capaian Kinerja Sepanjang 2025

Kehadiran pengurus IWO Tapteng-Sibolga disambut hangat oleh Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Al-Istiqomah serta warga korban bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pada 25 November 2025 lalu.

Ketua IWO Tapteng-Sibolga, Benny Setiawan, mengatakan kegiatan ini merupakan wujud empati dan kepedulian IWO terhadap sesama yang tengah tertimpa musibah.

“Ini adalah bentuk kepedulian kemanusiaan. Kami hadir langsung agar bisa berinteraksi dengan para korban. Jika ada keluhan yang perlu disampaikan, IWO siap menjadi corong informasi kepada pemerintah setempat,” ujarnya.

Benny menjelaskan, paket bantuan yang disalurkan meliputi beras, minyak goreng, selimut, handuk, serta berbagai kebutuhan dasar lainnya yang sangat dibutuhkan para korban.

“Penyaluran bantuan ini dipusatkan di Masjid Al-Istiqomah, Aek Mais,” tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris IWO Tapteng–Sibolga, Samsul Pasaribu, menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan amanah dari para donatur yang mempercayakan penyalurannya kepada IWO.

“Bantuan ini berasal dari para dermawan yang tidak ingin disebutkan namanya. Jika ada dokumentasi bersama, itu bukan untuk pencitraan, melainkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kami kepada para donatur,” jelasnya.

Sebelum meninggalkan lokasi, para wartawan yang tergabung dalam IWO menyempatkan diri berfoto bersama warga pengungsi, dengan harapan kebersamaan tersebut dapat menjadi kenangan sekaligus memberi semangat dan kekuatan dalam menghadapi hari-hari ke depan. (*)

Penulis/ Editor : Redaksi

Artikel Peduli Sesama, IWO Tapteng-Sibolga Salurkan Bantuan Untuk Korban Bencana pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Bantuan ini sebagai bentuk kepedulian kami kepada warga yang terdampak bencana banjir. Mohon jangan dilihat dari nilainya, tujuan kami ikhlas hanya untuk meringankan beban saudara kami,” ungkap Ketua IWO Tebing Tinggi, Ridwan Siahaan diwakili Bendahara IWO Tebing Tinggi Rustam Effendy didampingi Budi Ahmad, Jumat (28/11/2025) siang, saat menyerahkan bantuan tersebut di Kantor Kelurahan Tanjung Marulak Hilir dan di Kantor Kecamatan Rambutan, yang diterima oleh Lurah Suwarni dan Camat Rambutan Marwan Harahap S.STP.

Baca juga : Banjir Hari Kedua, Jalan Inti Kota Tebing Tinggi Lumpuh Total

Lanjut Ridwan, adapun bantuan sembako yang kami serahkan berupa beras, telur, minyak goreng dan mie instan.

“Semoga bantuan yang kami salurkan melalui dapur umum ini dapat dipergunakan oleh warga yang membutuhkan,” sebutnya.

Baca juga : Hutama Karya Lakukan Penanganan dan Dukung Tanggap Darurat Bencana di Sejumlah Ruas Tol Sumatra, Imbau Pengguna Jalan Tol Berhati-hati

Di kesempatan yang sama, Lurah Tanjung Marulak Hilir Suwarni, mengucapkan terima kasih kepada PD IWO Kota Tebing Tinggi yang peduli dengan warga yang terdampak musibah banjir ini.

“Mewakili warga Kelurahan Tanjung Marulak Hilir, saya mengucapkan terima kasih kepada IWO Tebing Tinggi. Semoga bantuan ini dapat meringankan beban saudara-saudara kita, ditengah bencana banjir ini,” tandas Suwarni.

Sementara Camat Rambutan Marwansyah Harapan menyebut bantuan yang diberikan akan kami salurkan melalui dapur umum yang telah kami dirikan di Kantor Kecamatan Rambutan.

Semoga bantuan sembako ini bermanfaat bagi semua warga yang membutuhkan, apalagi pusat pasar tidak bisa beraktifitas sehingga warga bencana banjir ini sangat membutuhkan makanan agar tetap sehat dan tabah dalam menghadapi musibah banjir ini. Terima kasih buat Pengurus IWO Tebing Tinggi, semoga IWO tetap menjadi mitra pemerintah dan bermanfaat bagi masyarakat khususnya di Kota Tebing Tinggi.

Di lokasi berbeda, Ketua IWO Tebing Tinggi, Ridwan Siahaan memberikan bantuan nasi bungkus dan air mineral kepada warga Jalan S. Parman yang memilih menetap di lantai 2 ruko tempat tinggalnya.

“Kami hanya prihatin, ada warga yang sudah tua lansia dan sedang sakit tidak bisa mengungsi ke tempat lain. Mendapat informasi ini, kami respon dan gerak cepat. Semoga keluarga yang bertahan di rumahnya ini, diberikan kesehatan dan tetap bisa berkomunikasi dengan pihak keluarga,” jelasnya. (*)

Penulis : Rustam Effendy
Editor : Redaksi

Artikel Peduli Dengan Korban Bencana Banjir, IWO Kota Tebing Tinggi Berbagi Bantuan pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Demikian materi yang dibahas saat Menteri Komdigi yang diwakili Dirjen Komunikasi Publik dan Media, Fifi Aleyda Yahya dan jajaran stafnya saat menerima kehadiran jajaran Pengurus Pusat Ikatan Wartawan Online (IWO), dipimpin Ketua Umum HT Yudhistira Adi Nugraha, Anggota Majelis Etik Budi Irawan, Bendahara Umum Adrika Willis dan Wasekjen Sainudin Mahyudin di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Lantai 6, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Selatan, Senin (17/11/2025).

Baca juga : Blackout Aceh Hingga Kebakaran di Palmerah Jadi Momok, Bukti Kinerja Direksi PLN Semakin Bobrok

Didampingi Plt Direktur Ekosistem Media Kemenkomdigi Farida Dewi Maharani, Fifi Aleyda Yahya mengungkapkan, hal tersebut merupakan tantangan yang memerlukan pembahasan serius semua pihak termasuk IWO, sehingga digitalisasi tidak menggerus habis media mainstream yang semakin terseok-seok, khususnya media online akibat menjamurnya media sosial.

“Apalagi akibat disrupsi tersebut, peran sentral media khususnya sebagai kontrol sosial, memberi edukasi kepada masyarakat dan menambah literasi, menjadi kabur akibat hadirnya influencer yang bermain di ranah yang sama tapi mengenyampaikan apa yang menjadi patron media,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu, Ketua Umum IWO H.T Yudhistira turut melontarkan keresahan wartawan media online dan pemilik media digital dengan masifnya media sosial yang terus berkembang seperti jamur di musim hujan.

“Kami berharap ke depan ada regulasi dari Komdigi yang bisa membatasi laju media sosial, sama seperti dengan media online yang dibatasi Undang-Undang Pers sebagai rambu-rambu yang harus dipatuhi,” ungkapnya.

Menurut Yudhis, setiap media online diikat dengan ketentuan harus berbadan hukum yang jelas.

“Media online sesuai UU Pers harus PT, sedangkan media sosial tidak diatur untuk badan hukum ini, tapi kue iklan yang seharusnya menjadi hak media, sekarang banyak berpindah ke medsos. Padahal iklan adalah nyawa media,” cetusnya.

Yudhis juga berharap, organisasi yang kini dipimpinnya bisa berkolaborasi dan berelaborasi dengan Komdigi, untuk berperan dalam mengampanyekan hal-hal positif, terlebih menyangkut program Asta Cita Presiden Prabowo.

“Tentunya banyak hal-hal yang harus disinergikan, misalnya IWO bisa berperan mengampanyekan deradikalisasi dengan conton yang terjadi di SMAN 72 Jakarta Utara, atau terkait kasus judi online yang sampai saat ini masih terus diperangi pemerintah,” tandasnya.

Dalam momen penuh kehangatan tersebut, juga diisi dengan sharing terkait kompetensi wartawan, upaya IWO untuk segera menjadi konstituen Dewan Pers dan ditutup dengan foto bersama. (*)

Penulis/ Editor : Redaksi

Artikel Pertemuan Dengan Kementerian Komdigi, Yudhis Harap IWO Bisa Berkolaborasi Dengan Komdigi pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Di momen tersebut, Agus Andrianto menyampaikan apresiasi atas suksesnya Rakernas yang mengangkat tema “Elaborasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045,”.

Baca juga : EVP PLN Diduga Terlibat Pengeroyokan dan Penganiayaan Jukir di Depok, IWO: Terapkan UU Darurat!

“Kami berharap, IWO sebagai wadah organisasi wartawan online, bisa melahirkan jurnalis profesional yang menguatkan ketahanan informasi nasional dan membangun negara. Jadikan Rakernas ini sebagai momen untuk menyatukan langkah,” pesannya.

Bahkan untuk membesarkan organisasi tersebut, Menteri Imipas siap mendukung setiap kegiatan IWO.

Sebelumnya, Ketua Umum PP IWO, Haji Teuku Yudistira Nugraha, M.I.Kom dalam pidatonya menekankan komitmen IWO dalam sebagai garda depan pembentukan opini publik yang mendukung pembangunan nasional.

Selain itu, rakernas ini diharapkan menjadi momentum bagi IWO untuk mempererat tali silaturahmi dengan dengan seluruh jajaran dari tingkat pusat, wilayah hingga daerah.

Ketum IWO juga menegaskan target utama, kerja keras dan cepat guna mendaftarkan IWO sebagai bagian dari konstituen Dewan Pers, menjadi hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.

“Persyaratan tiga kali Rakernas saat ini sudah terpenuhi. Sekarang tugas PP IWO adalah melengkapi jumlah kepengurusan wilayah yang juga menjadi syarat pendaftaran menjadi konstituen. Sedangkan untuk jumlah pengurus daerah juga sudah terpenuhi,” tandasnya.

Di sisi lain, Yudhis juga mengharapkan rekan-rekan di tingkatan PP, PW hingga PD tetap menjadi integritas, agar marwah organisasi tetap terjaga sampai nanti tidak ada cela negatif saat pendaftaran.

Sedangkan terkait hasil dari Rakernas III, lanjutnya, meski sempat diwarnai perdebatan dengan tekad kebersamaan dan semangat bersama-sama membesarkan organisasi, seluruh hal-hal krusial dan aspirasi rekan-rekan di PW dan PD bakal ditampung dan akan dibahas di kepengurusan pusat

“Nantinya, seluruh hasil rakernas ke III ini, akan kami godok dan kami bahas bersama, sampai akhirnya akan masuk dalam Peraturan Organisasi. Pada kesempatan ini di hadapan Menteri Imipas, kami juga ingin menyampaikan, sebagai organisasi yang memiliki anggota yang tersebar hampir seluruh tanah air, kami siap mendukung dan bersinergi dengan kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam mempublikasi hal-hal positif untuk merealisasikan Asta Cita Presiden Prabowo,” pungkasnya

Hadir dalam penutupan Rakernas III tersebut, Jubir Gubernur DKI Jakarta Irwan Tarigan, Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Pemprov DKI Nasrudin Djoko Surjono, PW IWO Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Bangka Belitung, Sumsel, Lampung, Jawa Barat, Jatim, Bali, Sulsel dan Kaltim, serta ratusan pengurus daerah.

Kegiatan penutupan ini semakin menarik dengan penampilan budaya Betawi palang pintu, hingga menarik antusias bagi seluruh tamu dan peserta Rakernas. (*)

Penulis/ Editor ; Redaksi

Artikel Tutup Rakernas III, Agus Andrianto Harap IWO Lahirkan Jurnalis Profesional Untuk Ketahanan Informasi Nasional pertama kali tampil pada Ini Sumut.