Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Dusun (Kadus) Desa Nunca, Yosep Milia kepada Inisumut.com saat ditemui dikediamanya, Jumat (13/8/2021)

“Saya pernah menerima tunjangan di tahun 2017 sebesar Rp.1.500.000, dan di tahun 2018 sebesar Rp.2.000.000, setelah itu dari tahun 2019 sampai saat ini saya belum pernah menerima tunjangan aparat desa sama sekali,” ujar Yosep.

Baca Juga: Kades SP 8 Trijaya Musi Rawas Angkat Bicara Terkait Adanya Pencairan BLT DD

Yosep berharap Kepala Desa Nunca, Wempi Sumboong agar secepatnya menyelesaikan pembayaran tunjangan aparat desa dari tahun 2017 hingga 2021 dan dapat menyampaikan apa penyebab sehingga tidak tersalurkannya tunjangan aparat Desa Nunca tersebut.

Sementara itu, Ketua BPD Nunca, Titus Kedong membenarkan dengan tidak terbayarnya gaji aparat desa tersebut.

“Kalau gaji aparat desa, itu belum di cairkan sesuai apa yang telah disampaikan oleh Kadus Nunca itu benar. Dan bukan cuman aparat desa saja, tapi kita BPD di tahun 2020, satu bulan yang belum terbayar dan di tahun 2021, tiga bulan yang belum terbayar,” bebernya.

Baca Juga: Anggelika Suboong S.Pd, Wanita Kuat Yang Siap Bertarung di Pilkades Nunca Taliabu

Lanjut Titus, BPD dan aparat desa sudah dua kali menghadap Bupati Pulau Taliabu melaporkan Kades Nunca tersebut, agar Kades Nunca dievaluasi. Namun hingga saat ini tindak lanjut laporan BPD ke Bupati Pulau Taliabu tidak ada kejelasan dari Bupati.

“Bupati telah memerintahkan Ketua BPD untuk meminta tanda tangan persetujuan pemberhentian Kepala Desa Nunca, dan berkas persetujuan tersebut telah ditanda tangani dan diserahkan kembali ke Bupati, namun sampai sekarang belum juga di evaluasi,” kesalnya.

Terpisah, Kepala Desa Nunca, Wempi Sumboong ketika temui media Inisumut.com mengatakan bahwa soal gaji aparat desa tidak di cairkan itu kesalahan bendahara, karena setiap penyaluran gaji aparat desa, bendahara tidak menyampaikan kepada dirinya.

“Selama ini kita sudah dua kali ganti bendahara. Ada kesalahpahaman internal sehingga saya ganti bendahara baru, dan soal gaji aparat desa, ini saya sudah panggil bendahara supaya di lihat siapa-siapa yang belum terbayar gaji aparat desa supaya kita langsung lunasi,” jelasnya. (Yasin)

Artikel Miriis!! Kades Nunca, 4 Tahun Tidak Berikan Gaji Aparat Desa pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Berdasarkan dari survei awak media Inisumut.com, perkembangan politik desa di Taliabu hingga saat ini masih belum ada jargon calon kepala desa (kades) yang menunjukkan sikap mereka secara politis, baik pemula maupun incumbent (petahana).

Namun seorang wanita kuat berusia 29 tahun bernama Anggelika Suboong S.Pd telah menyatakan dirinya siap untuk menjadi kandidat kades yang telah ditunggu-tunggu oleh warga Desa Nunca, Kecamatan Taliabu Utara, dalam mengawal perubahan.

Baca Juga: Bupati Aliong Mus Teken Komitmen Penanggulangan Stunting di Pulau Taliabu

Ketika ditemui di RM Mas Bima di Kota Bobong, Rabu (11/8/2021) siang, Anggelika Suboong mengatakan tidak hanya seorang pria yang dapat memimpin suatu desa, namun kepemimpinan antara pria dan wanita sama dalam segala aspek, sebab menjadi pemimpin, yang dibutuhkan adalah visi dan misi untuk mewujudkan kemajuan warga dan wilayahnya.

“Kita bisa lihat dari skala nasional, Presiden Indonesia ke-5 yaitu Ibu Megawati Soekarnoputri. Beliau mampu memimpin negara. Dari situlah, saya selaku warganegara yang beralamat di Desa Nunca, Kabupaten Pulau Taliabu, optimis mampu mengembangkan potensi SDA dan SDM di Desa Nunca,” tutur Anggelika Suboong.

Diceritakan Anggelika Suboong, sebelumnya dirinya mengenyam pendidikan di Sekolah Dasar (SD) di Desa Nunca. Setelah lulus, Anggelika Suboong kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Taliabu Barat dan kemudian mengakhiri masa sekolahnya di SMAN 1 Taliabu Barat.

Baca Juga: Kapolres Lhokseumawe Sosok Peduli Kaum Lemah di Tengah Pandemi

Pada tahun 2014, Anggelika Suboong lalu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi pada jurusan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Tompotika Luwuk, Provinsi Sulawesi Tengah. Hingga pada 29 Juni 2018 Anggelika Suboong akhirnya menyabet gelar sarjana.

Anggelika juga mengingatkan, pemimpin sejatinya adalah seseorang yang mampu mencapai target yang telah direncanakan. Ia menyampaikan, seperti perjalanan karir pendidikan, dimana berawal dari sekolah dasar hingga ke tahap sarjana.

“Contohnya jika dimaknai seperti pendidikan, kita harus bersungguh-sungguh dari kecil sampai ke proses yang lebih besar, artinya kita harus mendapatkan apa yang kita impikan. Begitulah yang disebut sebagai upaya seorang pemimpin dalam mewujudkan suatu target,” imbuh Anggelika.

Anggelika menegaskan pemimpin yang komitmen harus paham tentang apa yang disampaikan dan yang dikerjakan. Kalau banyak ucapan tanpa disertai kinerja, maka bisa dikatakan lemah dalam memimpin, baik mereka laki-laki maupun perempuan.

“Untuk itu, meski saya seorang wanita, tetapi saya akan buktikan kinerja saya yang lebih baik untuk warga Desa Nunca kedepannya,” tegas wanita kuat berambut panjang ini sambil tersenyum. (Yasin)

Artikel Anggelika Suboong S.Pd, Wanita Kuat Yang Siap Bertarung di Pilkades Nunca Taliabu pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Pulau Taliabu, Sabtu (7/8/2021) dihadiri oleh seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pulau Taliabu.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Taliabu Aliong Mus menyampaikan bahwa penandatanganan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya stunting dan mendukung pertumbuhan anak balita di Pulau Taliabu.

Baca Juga: Penyidikan Kasus Proyek Puskesmas Sahu-Tikong Menunggu Hasil Tim Ahli

Disebutkan, stunting sendiri merupakan kondisi gagal pertumbuhan pada anak balita (dibawah usia lima tahun). Hal ini sering terjadi akibat kekurangan asupan nutrisi atau malnutrisi dalam waktu cukup lama.

Selain itu, penyebab lainnya adalah makanan yang dikonsumsi tidak memenuhi kebutuhan nutrisi sesuai usia si balita. Dan pada umumnya, stunting terjadi pada balita, khususnya antara usia 1-3 tahun.

Kepala Dinas Kesehatan, Kuraisiah mengapresiasi adanya kegiatan tersebut, dimana penandatanganan ini merupakan langkah untuk mendorong kesehatan tubuh pada anak.

Dipaparkan Kuraisiah, jika masalah tersebut terjadi disebabkan karena faktor kekurangan gizi kronis yang dialami, dan seringkali terjadi pada balita dalam 1000 hari pertama kehidupan.

Ia juga menjelaskan, ada beberapa opsi untuk mencegah stunting kepada balita, salah satu diantaranya adalah dengan adanya perhatian dari berbagai pihak.

“Masalah ini dapat ditanggulangi dan dicegah dengan kerjasama lintas sektor di seluruh kabupaten atau kota, yaitu dengan cara Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif,” terangnya.

“Mengontrol pola hidup anak di usia balita, itu penting, cukupi gizi, lengkapi imunisasi dan perbaiki sanitasi,” imbuh Kuraisiah. (Yasin)

Artikel Bupati Aliong Mus Teken Komitmen Penanggulangan Stunting di Pulau Taliabu pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Belum lama ini, tim ahli dari pihak Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, berhasil mengecek proyek bangunan tersebut. Saat ini, hasilnya sementara dilakukan uji lab.

Dalam kasus ini sendiri, pihak Kejari Taliabu mendikte terdapat temuan sebesar Rp 1,98 milyar dari anggaran sebesar 3,4 milyar.

Baca Juga: Tengah Ditangani Kejari, Pengusutan Kasus Lahan Bandara Dufo Masih Jalan Ditempat

Plh Kajari Taliabu, I Made Eddy Saleh kepada wartawan Jumat (6/8/2021) mengungkapkan, pemeriksaan hasil lapangan telah dikantongi oleh tim ahli. Dan nantinya, setelah dirampungkan, hasil tersebut akan dijadikan dalam bentuk laporan.

“Nantikan mereka kirim hasil laporan itu baru kita tindaklanjuti, koordinasi lagi dengan BPKP. Nanti ahli yang menentukan sejauh mana ini selesai perhitungan secara ahli,” terang I Made yang juga selaku Kasi Pidum Kejari Taliabu.

I Made menambahkan, setelah menerima hasil laporan dari tim ahli, kemungkinan pihaknya kembali melanjutkan pemeriksaan saksi.

Tidak hanya itu, Plh Kejari Taliabu ini juga tengah mendalami dugaan tindak pidana korupsi pada kasus pengadaan obat-obatan tahun 2016, dengan temuan sebesar Rp 1,3 milyar dari nilai anggaran kontrak sejumlah Rp 4,9 milyar.

Kedua kasus terkait, terungkap melibatkan 1 perusahaan yang sama yaitu PT WRK.

Dari pengembangan dua perkara, antara proyek Puskesmas Sahu-Tikong dan pengadaan obat-obatan yang sama berlangsung di tahun 2016 lalu, Kejari berhasil mengungkap kasus baru, terkait dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU) atau money laundring. (Yasin)

Artikel Penyidikan Kasus Proyek Puskesmas Sahu-Tikong Menunggu Hasil Tim Ahli pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Pantauan awak media Inisumut.com, Sabtu (7/8/2021) pagi sekira pukul 10.00 WIT, Langkah pihak sekolah dalam meliburkan proses belajar mengajar disebabkan halaman sekolah SMA N 1 tersebut telah terendam air yang cukup tinggi.

Baca Juga: Tengah Ditangani Kejari, Pengusutan Kasus Lahan Bandara Dufo Masih Jalan Ditempat

Bahkan dampak dari banjir tersebut, pihak sekolah terpaksa harus membangun jembatan darurat yang dapat menghubungkan tiap-tiap ruangan di sekolah SMA Negeri 1 Kecamatan Taliabu Barat ini.

Dan dari informasi yang diterima awak media, lokasi sekolah SMA Negeri 1 ini juga merupakan lokasi yang kerab dilanda banjir ketika diguyur hujan. (Yasin)

Artikel Dilanda Banjir, SMAN 1 Taliabu Barat Libur 2 Hari pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Pembangunan Bandara Dufo sendiri belum dapat dituntaskan, akibat dari terganjalnya ganti rugi lahan warga.

Baca Juga: Babinsa Koramil 02/Bobong Bantu Warga Bangun Masjid di Desa Meranti Jaya

Sejak Januari 2021 lalu, Kejari Taliabu melalui Kasi Intelijen Yahya Alfian mengungkapkan, dari dugaan kasus tersebut, pihaknya berhasil menerima keterangan dari saksi sekitar 23 orang, serta mengantongi sejumlah dokumen terkait.

Dari kasus ini, upaya pengembalian kerugian negara telah dilakukan sebesar Rp 715.292.629, berdasarkan hasil audit BPKP.

Sementara itu, Plh Kajari Taliabu, I Made Eddy Saleh, ketika dikonfirmasi wartawan Jumat (6/8/2021) kemarin belum dapat memberikan penjelasan lebih lanjut untuk kasus lahan Bandara Dufo, dan kasus tersebut masih didalami.

Namun dirinya berjanji akan menginformasikan kasus ini nantinya, setelah berkoordinasi dengan Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Taliabu.

“Jadi saya belum bisa beri pernyataan, baru sekedar itu saja,” ujar I Made Eddy Saleh. (Yasin)

Artikel Tengah Ditangani Kejari, Pengusutan Kasus Lahan Bandara Dufo Masih Jalan Ditempat pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Pembangunan Masjid ini adalah merupakan tahap lanjutan yang bakal diselesaikan, antara Babinsa dengan warga setempat.

Pantauan media ini, Jumat (6/8/2021), ratusan warga sekitar berbondong-bondong gerilya menggenjot pembangunan Masjid di Desa Maranti Jaya tersebut.

Baca Juga: Bupati Taliabu Berharap Suntikan Dana Dari Pusat di 2022 Bertambah

“Alhamdulillah atas bantuan dari warga, pembangunan Masjid di Desa Meranti Jaya hampir selesai,” ucap Serda Afan Gai kepada wartawan Inisumut.com.

Babinsa Serda Afan Gai juga berharap, agar seluruh warga Desa Meranti jaya Kabupaten Pulau Taliabu dapat bersatu untuk saling membantu.

“Yang saya harap kita semuanya yang ada di Desa Meranti Jaya tetap bersama dan selalu membantu antara satu dengan lainnya,” pintanya. (Yasin)

Artikel Babinsa Koramil 02/Bobong Bantu Warga Bangun Masjid di Desa Meranti Jaya pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Bayangkan, dua proyek besar antara lain kantor Bupati dan DPRD sejak 2018 hingga sekarang belum dapat dituntaskan. Apalagi, pemerintah daerah berinisiatif membangun istana daerah atau rumah dinas pimpinan daerah Taliabu di 2022.

Dilain sisi, upaya bahkan misi menyelesaikan infrastruktur jalan poros lintas se-Taliabu nampak berjalan ditempat. Alhasil warga di pedesaan Taliabu, Maluku Utara, harus menerima kenyataan tersebut.

Baca Juga: Pemkot dan Kejari Lubuklinggau Tandatangani MoU Percepatan Penggunaan Anggaran

Dari situ, Bupati Pulau Taliabu, Aliong Mus, memiliki catatan sendiri. Kata dia, alasan pembangunan terhambat lantaran keterbatasan anggaran.

Meski begitu, Bupati dua periode ini berharap ada suntikan dana tambahan dari pemerintah pusat, setelah pihaknya menemukan keganjalan luas wilayah dalam dokumen otonomi daerah tahun 2013 lalu.

Baca Juga: Ketua DPRD Tarik Paksa Mobil Yang Dipinjamkan Pemda Taliabu ke Kejari

Dalam undang-undang otonomi daerah tahun 2013, luas wilayah Pulau Taliabu dicatat seluas 1.500 kilometer persegi. Sementara luas wilayah sebenarnya 4000 kilometer persegi. Tentunya, ini akan berdampak pada anggaran yang ditransfer dari pusat ke daerah.

“Jadi harapannya sudah pasti ada penambahan anggaran. Angka kita untuk posisi Dana Alokasi Umum (DAU) kurang lebih sekitar Rp 7 sampai 8 ratus milyar. Kalau ditambah dengan DAK, kita sudah bisa diangka 1 triliyun pada tahun 2022, itu harapan,” kata Aliong Mus, Senin (2/8/2021).

Sementara itu, Aliong Mus juga mempertanyakan kebijaksanaan dari pihak Kementerian Keuangan, bahwa mestinya, peningkatan DAU bertambah dengan adanya peningkatan jumlah PNS.

“Karena saat ini PNS kita bertambah, DAU kita tidak bertambah, ini sangat menguras APBD,” ungkap politisi Golkar itu. (Yasin)

Artikel Bupati Taliabu Berharap Suntikan Dana Dari Pusat di 2022 Bertambah pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Informasi yang dihimpun media Inisumut.com, sebelumnya pada Selasa pagi lalu, Ketua DPRD telah mendatangi kantor Kejari Pulau Taliabu guna meminta mobil Inova berplat DG 3 PT, yang sebelumnya dipinjam pakaikan Pemda untuk dijadikan mobil operasional Kepala Kejaksaan (Kajari).

Namun, setelah Kajari Pulau Taliabu dimutasi ke Mojokerto, aset Pemda ini langsung diminta secara paksa oleh Ketua DPRD tanpa adanya koordinasi. Bahkan, untuk surat pemberitahuan ke Kejari pun tidak ada.

Baca Juga: Ketua Laskar Muda Taliabu Minta Polres Kepulauan Sula Segera Tindaklanjuti Kasus Rehabilitasi Masjid Raya Bobong

Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Pulau Taliabu, Ridwan Asis ketika dikonfirmasi Minggu (1/8/2021), mengatakan bahwa sebelumnya Sespri DPRD Pulau Taliabu pernah menemuinya minta dibuatkan surat penarikan mobil tersebut, namun karena belum ada perintah dari bupati sebagai atasannya, Ridwan mengaku tidak berani mengeluarkan surat yang dimaksud.

Karena itulah, Ridwan Asis mengaku mobil yang ditarik paksa oleh Ketua DPRD Pulau Taliabu itu tanpa sepengatahuan dirinya.

“Saya pernah didatangi Sespri Ketua DPRD minta ditarik mobil tersebut, tapi karena tidak ada perintah dari pak bupati jadi saya tidak berani,” ungkapnya.

Ridwan juga menyebutkan, aset Pemda berupa mobil yang dipinjam pakaikan kepada Kejaksaan ada sebanyak dua unit, satu unit mobil milik Dinkes, dijadikan mobil tahanan, sebelum mobil tahanan milik Kejaksaan tiba. Sedangkan satu unit mobil lainnya digunakan Kajari.

“Ada dua unit mobil yang dipinjam pakaikan oleh Pemda sejak tahun 2020 lalu untuk mobil operasional di Kejaksaan Pulau Taliabu,” imbuhnya.

Sementara Kajari Pulau Taliabu, Agustinus Herimulyanto ketika dikonfirmasi wartawan mengaku saat ini dirinya telah dimutasi, meski belum ada pelantikan, namun dirinya mengatakan sudah tidak lagi memiliki kewenangan untuk berbicara terkait masalah di Kejari Pulau Taliabu.

“Nanti dikonfirmasi langsung ke bagian umum Pemda saja ya,” ujarnya. (Yasin)

Artikel Ketua DPRD Tarik Paksa Mobil Yang Dipinjamkan Pemda Taliabu ke Kejari pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Kasus yang ditangani Polres Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) ini, sampai saat ini belum ditindak lanjuti oleh Satreskrim Polres Kepsul. Hingga hal ini mengundang tanda tanya dari banyak kalangan, salah satunya, Ketua Laskar Muda Taliabu, Risman Umaternate.

Risman Umaternate mengatakan Satreskrim semestinya sudah memproses dugaan tindak pidana pembanguan rehabilitasi Masjid Raya tersebut, lantaran Masjid Raya Bobong saat ini ketika hujan, tidak bisa digunakan masyarakat untuk salat berjamaah karena sudah bocor hingga air tergenang dalam Masjid.

Baca Juga: Masa Pandemi COVID-19, Pemdes Maluli Kembali Salurkan BLT DD Tahap II

“Ini akibat dari pekerjaannya yang hanya untuk mencari keuntungan saja, sehingga pekerjaannya tidak beres. Karena itu kita mendesak Polres Kepsul untuk segera mengusut kasus ini,” ujar Risman Umaternate kepada Inisumut.com Minggu (1/8/2021).

Menurut Risman, Polres tidak bisa menjadikan alasan karena sedang menangani kasus lain, setiap kasus tindak pidana baik itu umum maupun khusus harus ditindaklanjuti.

“Kami minta Polres segera memproses kasus ini, karena ini menyangkut rumah ibadah,” desak Risman.

Baca Juga: Bupati Sampaikan Kabupaten Pulau Taliabu Masuk Zona Kuning Penyebaran Virus COVID-19

Mantan Ketua HMT Cabang Ternate ini juga menyebutkan, proyek tersebut dikerjakan oleh PT Liver Jaya Pratama, sebagai pemenang tender melalui pelelangan di LPSE Pulau Taliabu tahun 2018, dengan kode lelang 661726 tentang rehabilitasi Masjid Raya Bobong, Kategori Pekerjaan Konstruksi dan Metode Pengadaan e-Lelang Umum dengan nilai Pagu Paket Rp 3.500.000.000,00 dan nilai HPS Rp 3.399.923.951,78 pada tahun 2018 lalu.

“Proyek pekerjaan Masjid ini berdasarkan hasil audit telah ditemukan kerugian negara, sehingga perlu dilakukan penyelidikan oleh Polres,” tegas Risman.

Ketika dikonfirmasi, Kasat Reskrim Polres Kepulauan Sula Iptu Aryo Dwi Prabowo mengatakan bahwa pihaknya belum menindaklanjuti dugaan tindak pidana korupsi kasus Masjid Raya Bobong, sebab saat ini Satreskrim Polres Sula masih fokus menyelesaikan dua kasus lainnya, yakni kasus pembangunan Pasar Makdahi Sula dan Korupsi Dana Desa Wai Ipa.

Namun meski demikian, Kasat Reskrim memastikan akan tetap melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi Masjid Raya Bobong usai penyelesaian kasus Pasar Makdahi dan DD Desa wai Ipa Kepulauan Sula.

“Tetap akan diproses kasus Masjid Raya Bobong,” terang Kasat Reskrim.

Iptu Aryo Dwi Prabowo menambahkan, jika dua kasus yang ditangani saat ini sudah selesai diungkapkan, maka pihaknya langsung fokus menangani kasus Masjid Raya Bobong.

Dirinya beralasan, anggaran Satreskrim Polres Sula dalam satu tahun hanya bisa menyelesaikan dua kasus korupsi sehingga dirinya harus bekerja sesuai anggaran yang ditetapkan.

“Kami di Reskrim Polres Sula, dalam setahun hanya di anggarkan 2 kasus, sehingga kami bekerja sesuai dengan anggaran yang ditetapkan,” tutupnya. (Yasin)

Artikel Ketua Laskar Muda Taliabu Minta Polres Kepulauan Sula Segera Tindaklanjuti Kasus Rehabilitasi Masjid Raya Bobong pertama kali tampil pada Ini Sumut.