Komitmen itu disampaikan saat menerima audiensi Pengurus Daerah Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Samosir di Kantor Kejari Samosir, Parbaba, Kecamatan Pangururan, Rabu (14/10/2026).

Baca juga : Suroso Isnandar Resmi Jabat Dirut PLN Gantikan Darmawan Prasodjo, Ini Profil Lengkap dan Sepak Terjangnya

Audiensi tersebut dipimpin Ketua IWO amosir Fernando Sitanggang SH MH, didampingi Wakil Ketua Ranto Limbong, Sekretaris Petrus Tampubolon serta anggota Pandang Simbolon, Jefry Butarbutar dan Nurhayati Pakpahan.

Dalam pertemuan itu, Fernando mengapresiasi kesediaan Kajari Samosir menerima insan pers melalui organisasi profesi IWO. Ia berharap pertemuan tersebut menjadi langkah awal mempererat silaturahmi sekaligus meningkatkan kemitraan dalam publikasi kegiatan dan kinerja kejaksaan.

“Pada kesempatan ini, kita berharap kemitraan ini dapat semakin ditingkatkan lebih terbuka dengan kerjasama pemberitaan kegiatan-kegiatan kejaksaan untuk lebih diketahui masyarakat Samosir,” ujar Fernando Sitanggang.

Fernando juga berharap Kejari Samosir semakin terbuka terhadap peliputan kegiatan dan kinerjanya oleh insan pers, mengingat informasi mengenai penegakan hukum berkaitan langsung dengan kepentingan publik.

“Berbagai program sebelumnya sudah kita kerjakan mulai dari Diskusi Publik, Pelatihan Jurnalistik sehingga kami selalu menyampaikan kepada anggota IWO Samosir harus tetap bekerja sesuai dengan kaidah jurnalistik dibawah UU Pers Nomor 40/1999,” ujar Fernando.

Menanggapi hal tersebut, Kajari Samosir Akwan Annas menyambut baik kehadiran pengurus IWO. Menurutnya, wartawan merupakan mitra penting yang tidak terpisahkan dari keberhasilan pelaksanaan tugas kejaksaan.

“Kami akan selalu tetap terbuka dalam berkomunikasi dan selalu konsisten dengan kemitraan bersama teman teman jurnalis,” ujar Akwan Annas didampingi Kasi Intel Juna Karo-karo SH MH.

Akwan menegaskan bahwa pembenahan internal dan eksternal menjadi bagian dari tugasnya, termasuk menyelesaikan berbagai tunggakan perkara hukum yang ada di Kejari Samosir.

“Tugas saya cukup berat untuk membenahi Kejari Samosir baik dalam dan luar gedung termasuk tunggakan hukum yang ada, karenanya kita berharap koordinasi kedepannya dan kami akan tetap terbuka untuk semua pemberitaan Kejari Samosir,” ujar Akwan.

Pada akhir pertemuan, Akwan juga menyatakan dukungannya terhadap program-program IWO Samosir, khususnya yang bertujuan meningkatkan kompetensi wartawan dan kegiatan positif lainnya. (*)

Penulis/ Editor : Redaksi

Artikel JaIin Kemitraan Pers, IWO Samosir Desak Kajari Terbuka Dalam Pemberitaan pertama kali tampil pada Ini Sumut.

DPRD Samosir menghasilkan sejumlah rekomendasi yang akan menjadi bahan tindak lanjut pemerintah pusat dalam mengevaluasi izin pengelolaan HKM tersebut.

Baca juga : Pelaku Sindikat Pencurian Mobil L300 di Sergai Ditangkap, Tiga Rekannya Masih Diburu

Hal tersebut terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan komisi guna membahas pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKM) oleh Koperasi Jasa Parna Jaya Sejahtera (KPJS), di gedung DPRD Kabupaten Samosir, Senin (08/06/2026).

Dalam RDP tersebut, DPRD Kabupaten Samosir kembali mengambil peran sebagai fasilitator untuk mendorong penyelesaian persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

Melalui forum yang mempertemukan seluruh pihak terkait, DPRD menghasilkan sejumlah rekomendasi yang ditujukan untuk mempercepat penyelesaian polemik melalui koordinasi dengan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.

RDP yang merupakan pertemuan ketiga antara masyarakat Kenegerian Ambarita dan Koperasi Jasa Parna Jaya Sejahtera itu dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Samosir, Nasip Simbolon dan anggota DPRD gabungan komisi serta perwakilan Pemerintah Kabupaten Samosir, Balai Perhutanan Sosial Medan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, UPTD KPH Wilayah XIII Dolok Sanggul, unsur Forkopimda, pers dan para pihak yang berkepentingan dalam persoalan pengelolaan HKM.

Dalam rapat tersebut, Muhammad Sholihin dari Balai Perhutanan Sosial Medan memaparkan hasil monitoring lapangan yang dilaksanakan pada 16–17 April 2026 sebagai tindak lanjut rekomendasi RDP sebelumnya.

Monitoring itu dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari DPRD Kabupaten Samosir, Polres Samosir, Kodim 0210/TU, Balai Perhutanan Sosial Medan, Balai Penegakan Hukum Kehutanan, dan KPH Wilayah XIII Dolok Sanggul.

Berdasarkan hasil pembahasan dan masukan dari berbagai pihak, DPRD Kabupaten Samosir merumuskan rekomendasi utama sebagai langkah tindak lanjut dantaranya :
– Pemerintah Kabupaten Samosir diminta melakukan koordinasi secara lebih intensif dengan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia guna menindaklanjuti berbagai persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan HKM oleh Koperasi Jasa Parna Jaya Sejahtera.
– Langkah tersebut dinilai penting mengingat kewenangan pemberian maupun evaluasi izin berada pada pemerintah pusat.
– Balai Perhutanan Sosial Medan diminta segera menyampaikan dan mengoordinasikan hasil monitoring lapangan kepada Kementerian Kehutanan Republik Indonesia sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan terhadap Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan yang dimiliki Koperasi Jasa Parna Jaya Sejahtera serta secara bersama menjaga situasi tetap aman dan kondusif di tengah masyarakat.

Di kesempatan yang sama, Ketua DPRD Kabupaten Samosir, Nasip Simbolon, menegaskan bahwa DPRD tidak memiliki kewenangan untuk mencabut ataupun mengubah izin pengelolaan HKM karena kewenangan tersebut sepenuhnya berada di tangan Kementerian Kehutanan.

“DPRD hanya memfasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat dan mempertemukan seluruh pihak yang berkepentingan. Keputusan terkait izin maupun evaluasi pengelolaan HKM merupakan kewenangan Kementerian Kehutanan,” ujar Nasip Simbolon.

Ia juga mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan dialog, menjaga komunikasi yang baik, serta menahan diri dari tindakan-tindakan yang berpotensi menimbulkan konflik selama proses penyelesaian masih berlangsung.

Sementara itu, perwakilan Pemerintah Kabupaten Samosir Hotraja Sitanggang menyatakan siap menindaklanjuti hasil RDP dan rekomendasi yang telah disepakati melalui koordinasi dengan instansi terkait di tingkat pusat.

“Evaluasi terhadap pelaksanaan izin pengelolaan menjadi tanggung jawab instansi kehutanan yang menerbitkannya. seperti perwakilan KPH Wilayah XIII Dolok Sanggul dan Balai Perhutanan Sosial yang memiliki fungsi pengawasan serta pembinaan terhadap pengelolaan kawasan hutan sosial,” ujar Hotraja Sitanggang.

Hal senada juga disampaikan Perwakilan Parna Jaya, JWH Sidabutar yang menyatakan menghormati hasil RDP DPRD Samosir tersebut dan siap melakukan apapun rekomendasi dari Kementerian Kehutanan RI.

“Kita sangat menghormati RDP yang digelar DPRD Samosir hari ini, dan kami hadir secara khusus serta akan menghormati apapun keputusan Kementrian RI kedepannya,” ujar JWH Sidabutar.

Dikatakannya bahwa sebagai pengelola Hutan Kemasyarakatan (HKM), Koperasi Jasa Parna Jaya Sejahtera (KPJS) mengaku sudah melakukan beberapa kegiatan yang memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat sekitar.

“Sejatinya KPJS telah melakukan optimalisasi pemanfaatan SDM masyarakat lokal Kabupaten Samosir dan memberikan dukungan pada beberapa kegiatan kemasyarakatan, bahkan pada sarasehan kita kemarin sudah kita diskusikan melakukan pemanfaatan hutan bukan kayu yaitu dari sektor pariwisata dengan memanfaatkannya sebagai lokasi wisata alam,” tegas JWH Sidabutar.

Rapat berlangsung dalam suasana dialogis dan kondusif. Seluruh pihak sepakat menunggu tindak lanjut dan keputusan dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia sebagai otoritas yang berwenang dalam persoalan tersebut.

Melalui forum RDP tersebut, DPRD Kabupaten Samosir berharap proses penyelesaian polemik HKM dapat berjalan secara objektif, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga keharmonisan masyarakat di Kenegerian Ambarita. (*)

Penulis/ Editor : Redaksi

Artikel Izin Pengelolaan HKM Dievaluasi di RDP DPRD Samosir, Koperasi Jasa Parna Berikan Dampak Kesejahteraan Masyarakat pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Kepala Kejaksaan Negeri Samosir, Satria Irawan, menerima langsung massa aksi di halaman kantor kejaksaan.

Baca juga : Firasat Kurang Enak Saat di Sawah, Satu Unit Rumah Milik Sianipar Terbakar di Sergai

Dalam pertemuan dengan perwakilan aksi tersebut, Satria Irawan didampingi Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) Parlin Situmorang, Kasi Datun Sahat Rumahorbo, serta Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejari Samosir.

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan apresiasi kepada Kajari Samosir yang telah menetapkan tersangka dan menahan Kepala Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Samosir berinisial FAK atas dugaan penyimpangan penyaluran Bansos PENA di Kenegerian Sihotang.

Menanggapi tuntutan massa, Satria Irawan menegaskan komitmennya dalam menegakkan hukum secara profesional dan objektif.

Ia menyatakan setiap laporan serta fakta hukum akan diproses sesuai ketentuan perundang-undangan tanpa pandang bulu.

“Kejaksaan bekerja berdasarkan alat bukti dan hukum yang berlaku. Kami berkomitmen menyelesaikan perkara ini secara adil dan bertanggung jawab,” ujar Satria Irawan.

Aksi unjuk rasa tersebut diwarnai orasi dari dua perwakilan massa, yakni Hayun Gultom dan Pangihutan Sinaga, yang menyuarakan tuntutan penegakan hukum secara tegas dan transparan dalam kasus Bansos PENA.

Dalam orasinya, Hayun Gultom menyampaikan bahwa dugaan penyimpangan penyaluran Bansos PENA di Kenegerian Sihotang telah disuarakan masyarakat sejak tahun 2024.

Ia mengungkapkan, pada 4 November 2024, sebanyak 117 warga dari tiga desa di Kenegerian Sihotang secara resmi menyurati Prabowo Subianto untuk meminta perhatian dan intervensi pemerintah pusat.

Menurut Hayun, surat tersebut merupakan bentuk keputusasaan masyarakat akibat tidak adanya penyelesaian di tingkat daerah terkait persoalan penyaluran Bansos PENA.

Menindaklanjuti pengaduan tersebut, melalui Kementerian Sekretariat Negara, pada 29 November 2024 Bupati Samosir telah disurati agar melakukan evaluasi dan perbaikan penyaluran bantuan sosial tersebut.

Namun demikian, Hayun menilai hingga kini tidak ada langkah konkret dan transparan dari Bupati Samosir untuk memperbaiki mekanisme penyaluran Bansos PENA. Kondisi tersebut dinilai memperkuat dugaan adanya pembiaran terhadap pelanggaran hukum.

Sementara itu, Pangihutan Sinaga selaku penanggung jawab aksi menambahkan bahwa berdasarkan petunjuk teknis Kementerian Sosial, Dana Bansos PENA seharusnya disalurkan melalui transfer langsung ke rekening penerima manfaat.

Namun, dalam praktiknya di Kenegerian Sihotang, bantuan tersebut justru diubah menjadi bantuan dalam bentuk barang.

“Perubahan skema dari transfer tunai ke barang ini bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi berpotensi menimbulkan kerugian negara dan membuka ruang korupsi,” tegas Pangihutan dalam orasinya.

Ia menilai penyimpangan tersebut tidak mungkin terjadi tanpa adanya kelalaian atau pembiaran dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan pengawasan di tingkat daerah.

Pangihutan juga mengungkapkan bahwa pada 15 Januari 2025, seorang warga Kabupaten Samosir, Marko Panda Sihotang, telah secara resmi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi Bansos PENA ke Kejaksaan Negeri Samosir.

Pangihutan menegaskan bahwa kepala daerah memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan seluruh program bantuan sosial berjalan sesuai aturan yang berlaku.

“Pihak Kejaksaan Negeri Samosir telah menemukan kerugian Negara sebesar Rp516 juta. Sehingga pihak Kejaksaan Negeri Samosir sudah memegang alat bukti yang sahih,” tegas Pangihutan Sinaga.

Ia menambahkan, dengan rangkaian peristiwa tersebut, patut diduga adanya keterlibatan pihak-pihak lain yang memiliki kewenangan strategis, termasuk kepala daerah, dan mendorong Kejaksaan Negeri Samosir untuk mengungkap secara tuntas semua pihak yang terlibat.

Massa aksi juga mendesak Kejaksaan agar tidak hanya memproses Kepala Dinas Sosial dan PMD yang telah ditahan, tetapi turut menelusuri tanggung jawab pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.

Kedua orator sepakat bahwa penegakan hukum yang tegas dan transparan menjadi kunci utama untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan bantuan sosial.

Aksi unjuk rasa berlangsung tertib dan damai dengan pengawalan aparat kepolisian tanpa gangguan keamanan. Massa aksi menyatakan akan terus mengawal proses hukum kasus Bansos PENA hingga terungkap secara terang benderang dan berkeadilan. (*)

Penulis/ Editor : Redaksi

Artikel Apresiasi Atas Penahanan Kadis Sosial, Koalisi Masyarakat dan Mahasiswa Tuntut Kejari Samosir Ungkap Bansos PENA pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Musda yang dihadiri Ketua PABERSI Sumut Concalwes Sirait yang diwakili Wakil Ketua Dony Damanik serta Ketua KONI Kabupaten Samosir Rismawaty Simarmata itu menetapkan Fernando Sitanggang sebagai Ketua Cabor PABERSI Samosir secara aklamasi.

Baca juga : Gotong Royong di Pasar Inpres Tebing Tinggi, Wali Kota : Stand dan Kios Bukan Untuk Diperjualbelikan

Musda tersebut sekaligus menandai berdirinya organisasi PABERSI di Kabupaten Samosir sebagai wadah pembinaan atlet angkat berat yang kini telah mandiri sebagai salah satu cabang olahraga prestasi di bawah naungan KONI.

Kegiatan ini juga dihadiri unsur Pengurus KONI Samosir serta para pegiat olahraga angkat berat yang rutin berlatih di Samosir Gym Pangururan dan Strong Gym Kecamatan Nainggolan.

Wakil Ketua Pengprov PABERSI Sumut, Dony Damanik, menyampaikan bahwa pembentukan Cabor PABERSI di Samosir merupakan langkah strategis untuk memperluas pembinaan olahraga angkat berat di daerah guna menjaring atlet potensial agar mampu berprestasi di tingkat daerah, nasional, hingga internasional.

Menurutnya, Samosir memiliki sumber daya atlet yang perlu dibina secara terstruktur dan berkelanjutan.

“Pengprov PABERSI Sumut siap memberikan pendampingan teknis, pembinaan pelatih, serta akses ke kompetisi resmi khususnya yang terdekat adalah POR Provinsi agi atlet PABERSI Samosir,” tegas Doni Damanik.

Dony juga mengingatkan pentingnya soliditas organisasi agar seluruh program pembinaan dapat berjalan maksimal dan mampu mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi maupun nasional.

Ketua KONI Samosir, Rismawaty Simarmata, mengapresiasi terselenggaranya Musda PABERSI dan terbentuknya kepengurusan baru.

Ia menilai kehadiran PABERSI akan memperkaya cabang olahraga prestasi di Kabupaten Samosir.

Menurut Rismawaty, dengan berdirinya Cabor PABERSI di Samosir, maka saat ini jumlah cabang olahraga di bawah KONI Samosir menjadi 17.

“KONI Samosir mendukung penuh setiap cabor yang berorientasi pada pembinaan atlet dan prestasi dan angkat berat memiliki peluang besar untuk menyumbangkan medali mengharumkan nama Kabupaten Samosir,” tegas Risma Simarmata.

Ia juga mendorong pengurus PABERSI Samosir agar segera menyusun program kerja yang realistis, terukur, dan berkelanjutan.

“Segera lengkapi administrasi kepengurusan supaya segera keluar rekomendasi KONI, kami siap bersinergi selama pembinaan dilakukan secara serius dan berkesinambungan,” ujar Rismawaty.

Ditambahkan Rismawaty, dengan bertambahnya cabang olahraga di Samosir, pengurus KONI akan mengusulkan penambahan dana pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten Samosir.

Sementara itu, Ketua Cabor PABERSI Samosir terpilih, Fernando Sitanggang, menyatakan amanah yang diberikan kepadanya akan dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Ia menegaskan fokus awal kepengurusannya adalah membangun organisasi yang solid serta menyiapkan sistem pembinaan atlet remaja.

“Walau PABERSI Samosir masih sangat muda tapi kami bertekad atlit yang muncul dapat mengikuti kejuaraan resmi tingkat provinsi seperti POR Provsu dalam waktu dekat sebagai bagian dari penguatan jam terbang atlet,” ujar Fernando Sitanggang.

Anggota dan Ketua KPU Samosir periode 2009–2019 ini juga bertekad membangun sinergi dengan KONI, Pengprov, dan pemerintah daerah agar PABERSI Samosir mampu berprestasi dan membawa nama baik Kabupaten Samosir. (*)

Penulis/ Editor : Redaksi

Artikel Cabor Angkat Berat Hadir di Samosir, Fernando Sitanggang Ketua Terpilih pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Dengan menggalang bantuan secara mandiri sebagai kritik moral atas lambatnya bantuan ke lokasi yang sampai saat ini belum terakses petugas, para Jurnalis bergerak bersatu untuk membantu sesama.

Baca juga : Raja Toga Sirait Tebing Tinggi Rayakan Natal dan Ulang Tahun ke 65

Komunitas para jurnalis yang sering mangkal di Warung Sederhana ini sepakat mengumpulkan bantuan untuk korban bencana Banjir terhebat yang pernah terjadi di Sumatera Utara, Aceh dan Sumatera Barat pada 25 November 2025 lalu dan telah menewaskan hampir 1000 jiwa dan 500 orang hilang serta jutaan orang terpaksa mengungsi.

Bantuan berupa sembako beras, mie instan dan baju bekas yang layak pakai berhasil dikumpulkan dari internal para wartawan yang selama ini aktif melakukan fungsinya sebagai fungsi kontrol pemerintahan di Kabupaten Samosir.

Seluruh bantuan terlihat diserahkan oleh para jurnalis ke HKBP Distrik VII Samosir yang diterima langsung oleh Praeses HKBP Distrik VII Samosir melalui Staff Distrik Ana Sinabutar, Minggu (07/12/2025), untuk kemudian mulai disalurkan HKBP Distrik VII Samosir pada Selasa, 09 Desember 2025 mendatang.

“Seluruh bantuan yang terkumpul hari ini bukti dari kepedulian para kuli tinta, kami mengumpulkannya dari segala kekurangan kami dan berdoa pada Tuhan agar bantuan ini berguna meringankan beban para saudara kami korban bencana disana,” ujar Fernando Sitanggang sebagai perwakilan para jurnalis didampingi Ambrosius Simbolon, Jefry Sitanggang, Juan Simarmata, Junjungan Marpaung dan Dian Sinaga.

Ia juga menyatakan apresiasinya kepada Praeses HKBP Distrik VII Samosir yang bersedia menjadi posko pengumpulan segala jenis bantuan untuk para korban bencana.

“Saya apresiasi tinggi Praeses HKBP Distrik VII Samosir Pendeta Rinta Sianturi yang segera sigap berikan perhatian dan membuka posko dari seluruh pihak, apalagi akan rela langsung kelokasi bencana untuk menyalurkan langsung kepada warga korban,” pungkas Fernando Sitanggang yang kesehariannya adalah Ketua IWO Samosir ini.

Praeses HKBP Distrik VII Samosir melalui Staff Distrik Ana Sinabutar menyampaikan apresiasi kepada para jurnalis di Samosir yang telah menunjukkan kepeduliannya.

“Terimakasih kepada para jurnalis di Samosir yang telah berperan memberikan donasi untuk meringankan beban para saudara kita korban bencana banjir, bantuan ini akan kita salurkan mulai hari Selasa ke Sibolga, Tapteng dan Tapsel,” ungkap Ana Sinabutar.

Sementara itu salah satu wartawan senior Efendy Naibaho berharap bantuan ini segera disalurkan sembari meminta pemerintah pusat dan provinsi Sumatera Utara serius menangani seluruh korban bencana.

“Bantuan ini mungkin tak seberapa tapi kami lakukan dengan ikhlas, karenanya kami meminta pemerintah pusat dan provinsi untuk segera menyalurkan bantuan ke lokasi yang belum terakses, atau kalau perlu dinaikkan status bencana ini menjadi Bencana Nasional supaya penangannya lebih baik dan terarah,” tegas Efendy Naibaho.

Terkait adanya kerusakan lingkungan yang diduga memperparah dampak banjir tersebut, jurnalis Ranto Limbong meminta segera diusut setiap pihak yang terlibat.

“Kami meminta pemerintah khususnya Kementerian Kehutanan mengusut tuntas perusak lingkungan yang melakukan penambahan hutan di Tapsel, Tapteng, Sibolga dan Taput, tangkap dan bawa ke pengadilan, yang paling penting tutup dan usut TPL,” tegas Ranto Limbong.

Langkah para jurnalis Samosir ini bukan hanya tindakan sosial, melainkan cermin dari krisis tata kelola lingkungan dan kesiapsiagaan bencana yang masih rapuh di kawasan barat Indonesia. (*)

Penulis/ Editor : Redaksi

Artikel Aksi Kemanusiaan, Jurnalis Samosir Serahkan Bantuan Untuk Korban Bencana Sumut pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Aksi ini menjadi gelombang penolakan terbaru dari pamong desa yang menilai aturan tersebut menghambat pembangunan di tingkat desa.

Baca juga : Polres Sergai Gagalkan Peredaran Ganja 24,6 Kg Dari Bus Travel Toyota Hiace

Saat menyampaikan aspirasi, mereka yang dipimpin Ketua APDESI Kabupaten Samosir, Raja Sondang Simarmata diterima oleh Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Samosir, Marudut Sitinjak.

Baca juga : Bersama Forkopimda, Pemko Tebing Tinggi Gelar Rakor Antisipasi Banjir, Nataru dan BBM

Dalam aksi tanpa kehadiran Bupati Samosir tersebut, Ketua APDESI Kabupaten Samosir Raja Simarmata dengan tegas menolak PMK 81 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan PMK NO 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

“Akibat dari PMK 81 Tahun 2025 ini, pembangunan di desa jadi terhambat, banyak juga program fisik yang sudah selesai namun tidak bisa di bayarkan akibat tidak cair Dana Desa tahap 2,” tegas Raja Sondang Simarmata di hadapan Sekda dan Asisten Pemkab Samosir.

Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir menyatakan dukungan terhadap aksi para kepala desa dan mengaku telah mengirimkan surat kepada pemerintah atasan dalam hal ini Menteri Keuangan RI.

Setelah menyampaikan aspirasi di kantor bupati, selanjutnya massa aksi yang mendapat pengawalan ketat pihak kepolisian bergerak menuju Kantor DPRD Samosir.

Di Kantor DPRD, mereka diterima langsung oleh Ketua DPRD Samosir Nasib Simbolon, Wakil Ketua Sarochel Tamba, Wakil Ketua Osvaldo Simbolon, serta sejumlah anggota DPRD lainnya.

“PMK 81 tahun 2025 telah menciderai Musrembang Desa, PMK 81 juga sangat bertentangan dengan UU nomor 3 tahun 2024 dan kami berharap PMK 81 diberlakukan 2026 saja,” ucap Raja Simarmata didampingi para orator desa seperti Kades Rianiate Sitanggang, Kades Pangalaoan Donald Lumban Raja, Kepala Desa Turpuk Limbong Viktor Sinaga, Kades Pardugul Gunawan Sinurat, dan ratusan kades lainnya dari 128 desa di Kabupaten Samosir.

Di kesempatan yang sama, Ketua APDESI Kecamatan Simanindo Johanes Rumahorbo juga menyampaikan keberatan atas pemberlakuan aturan baru terkait mekanisme dana desa yang dinilai meresahkan serta berpotensi merugikan perangkat desa, guru sekolah Minggu, dan masyarakat yang bergantung pada alokasi anggaran desa.

“Aksi yang kami lakukan ini merupakan bagian dari gerakan serentak pemerintah desa di seluruh Indonesia. Para kepala desa menyuarakan keberatan terhadap perubahan aturan yang dinilai mendadak dan tidak mempertimbangkan kesiapan desa,” ujar Johanes Rumahorbo di depan para wakil rakyat.

Ia menegaskan, PMK Nomor 81 Tahun 2025 semestinya diberlakukan pada 2026, bukan di tengah tahun anggaran.

“Perubahan aturan secara tiba-tiba, menimbulkan ketidakpastian dalam perencanaan dan mengganggu hak-hak penerima manfaat dana desa,” tandasnya.

Sementara Kades Pangalaoan, Donald Lumban Raja mengungkapkan bahwa para kepala telah memenuhi seluruh persyaratan pencairan dana desa tahap kedua sesuai aturan sebelumnya. Namun, upaya tersebut dinilai tidak dihargai karena pemerintah pusat tetap memberlakukan mekanisme baru yang dianggap memberatkan.

Para kepala desa juga meminta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Presiden Prabowo Subianto, dan DPR RI untuk meninjau ulang PMK Nomor 81 Tahun 2025.

Mereka berharap aspirasi yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten dan DPRD Samosir ini, dapat diteruskan ke pemerintah pusat agar kebijakan tersebut dibatalkan atau setidaknya ditunda penerapannya.

“Gerakan ini kami lakukan bukan framing atau mencari panggung, tetapi murni sebagai gerakan nurani para kepala desa bukan hanya di Samosir tetapi serentak di seluruh Indonesia untuk menolak PMK Nomor 81 Tahun 2025. Kami ingin pemerintah pusat mendengar bahwa aturan ini menyulitkan,” tegas Kades Pangalaoan, Donald Lumban Raja. (*)

Penulis/ Editor : Redaksi

Artikel Tolak PMK 81 Tahun 2025, Ratusan Kades di Samosir Geruduk Kantor Bupati dan DPRD pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Kini, masyarakat di wilayah Pangururan Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, bisa menikmati beragam pilihan layanan hemat dan praktis yang ditawarkan oleh Maxim.

Layanan Maxim yang tersedia antara lain transportasi (Maxim, Bike, Maxim Car, Maxim Car L untuk perjalanan dengan kapasitas maksimal 6 penumpang), pengiriman (Maxim Delivery, Car Delivery), hingga layanan pesan-antar (Maxim Food&Shop). Seluruh layanan ini bisa dinikmati cukup dengan langkah-langkah mudah.

Baca Juga: Demo Kasus Judi Sabung Ayam Oknum DPRD Dibatalkan, Warga Desak Jaksa Segera P-21 Berkas

Untuk layanan pertama yang dipesan di wilayah Pangururan adalah Maxim Bike dengan Rute Bank Sumut yang terletak di Jalan Kejaksaan menuju Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir yang terletak di Jalan Pelabuhan.

Diharapkan ke depannya akan semakin banyak masyarakat yang bisa menikmati beragam layanan Maxim di Pangururan.

“Kami melihat potensi yang besar untuk Maxim berkembang di Pangururan. Kami berharap dengan adanya layanan Maxim, kebutuhan masyarakat akan transportasi dan layanan pengantaran bisa terakomodir dengan baik,” ujar Rihot Togutua Manullang, Head of Subdivision Maxim Pangururan.

Baca Juga: Upaya Berantas Korupsi, Bupati Sergai Ikuti Rapat Perkuat Sinergi Kolaborasi Dengan KPK RI

Selain memberikan layanan transportasi dan pengantaran yang terjangkau, Maxim juga mengajak masyarakat Pangururan untuk bergabung menjadi mitra pengemudi. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui laman https://taxsee.pro/id/id-ID/.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kantor Maxim melalui alamat e-mail di
pangururan@taximaxim.com atau melalui alamat kantor di Jalan Dr. Hadrianus Sinaga, Huta Namora Siambalo, No 806, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, 22392.

Informasi mengenai layanan Maxim lainnya bisa diakses melalui laman
http://id.taximaxim.com. (*)

Sumber: Release.
Editor: Redaksi.

Artikel Kehadiran Maxim di Pangururan Tawarkan Layanan Hemat Untuk Masyarakat pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Menurut pengakuan jurnalis yang berkarir di Media Online Mata Lensa ini, dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh orang suruhan oknum Kepala Dinas di Samosir berinisial RL, terjadi saat ia sedang minum santai usai liputan, di salah satu Lapo Batak (kedai/warung-red) di Desa Saitnihuta, Kecamatan Pangururan, Kamis (7/11/2024) kemarin.

Tak terima, Ranto langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Samosir. Menurut Ranto Limbong Sihole, sebelum kejadian, oknum Kepala Dinas berinisial RL ini menghubungi via telepon seluler menanyakan lokasi keberadaan dirinya.

Baca Juga: Polres Tebing Tinggi Ringkus Warga Aceh Pemilik Ratusan Butir Pil Ekstasi

“Terlapor (oknum Kadis berinisial RL) menelepon saya dan menanyakan posisi saya, ketika saya sampaikan, dia langsung datang bersama kawan-kawannya dan melakukan penganiayaan terhadap saya,” jelas Ranto.

Informasi yang berhasil dihimpun, dugaan penganiayaan yang menimpa anggota IWO Kabupaten Samosir ini terkait pemberitaan ‘Dugaan Korupsi Rekonstruksi Jalan Hutaginjang’.

Terpisah, Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), Aipda Patri Sihaloho mengaku telah menerima laporan dari Ranto Limbong Sihole.

Baca Juga: Cawalkot H. Iman Irdian Saragih Tatap Muka Bersama KBPP Polri Dan IWO Kota Tebing Tinggi

“Jadi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur, kami berupaya untuk melakukan Restorasi Justice, ya kalau bisa didamaikan, kita damaikan. Namun, beliau berharap supaya pidananya tetap dilanjutkan,” kata Aipda Patri Sihaloho.

Kepala SPKT Polres Samosir itu juga menjelaskan bahwa pihak Kepolisian telah mengeluarkan surat laporan yang akan segera ditindaklanjuti.

“Kami telah menerbitkan laporan kepolisian terhadap beliau dan selanjutnya akan di lakukan visum et repertum sesuai dengan pasal 184 tentang alat bukti, bahwa salah satu alat bukti penganiayaan itu adalah visum et repertum agar kita tahu bahwa sebenarnya penganiayaan tersebut benar terjadi,” jelasnya.

Baca Juga: Polres Tebing Tinggi Gerebek Sarang Narkoba di Desa Tinokkah Sergai

Sementara itu, Amri Abdi, S. I. Kom, Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Wartawan Online Sumatera Utara (PW IWO Sumut), mengutuk dugaan penganiayaan yang kembali terjadi. Apalagi korbannya anggota IWO Samosir.

“Secara pribadi dan lembaga, saya mengutuk aksi ‘koboi’ oknum Kadis berinisial RL bersama suruhannya, yang diduga melakukan penganiayaan kepada anggota IWO Samosir,” kata Ketua PW IWO Sumut.

Selain mengutuk aksi dugaan penganiayaan, Ketua PW IWO Sumut juga mendesak Kapolres untuk bertindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.

Baca Juga: Tragis, Suami Bunuh Istri Saat Live Karaoke di Sergai. Ini Penjelasannya !!

“Kita juga meminta Kapolres Samosir, untuk tegas dalam penegakan hukum, tanpa pandang bulu, apapun pangkat dan jabatannya, mau orang biasa ataupun pejabat daerah, agar aksi dugaan penganiayaan terhadap jurnalis tidak lagi terjadi di masa yang akan datang,” pintanya. (*)

Penulis/Editor: Tim/Redaksi.

Artikel Diduga Dianiaya Orang Suruhan Oknum Kadis, Anggota IWO Samosir Buat Laporan ke Polres pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Dalam laporannya, Jefri warga Desa Onan Runggu, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir ini mengajukan keberatan atas tindakan seorang pengguna akun facebook (FB) dengan nama “Tigor Manik”, yang diduga telah mempublikasikan konten yang merugikan dirinya.

Menurutnya, kejadian bermula pada Jumat (18/10/2024) sore sekitar pukul 16.00 WIB. Dimana saat itu Jefri mengaku mendapatkan informasi dari rekannya, Hasbon Samosir, yang menginformasikan adanya unggahan di facebook dari akun Tigor Manik.

Baca Juga: Kegiatan Porseni Meriahkan Peringatan Hari Listrik Nasional Ke-79 di Bandung

Dalam unggahannya tersebut, akun Tigor Manik memosting foto Jefri Butarbutar yang disertai dengan kata-kata yang dinilai menghina dan merendahkan martabatnya.

Esok harinya, tepatnya Sabtu (19/10/2024), akun yang sama kembali mengunggah postingan serupa, kali ini dengan narasi yang lebih memperparah situasi, menggunakan bahasa yang tidak pantas.

Merasa nama baiknya tercemar, Jefri menyatakan keberatannya dan melaporkan tindakan tersebut kepada pihak berwajib.

Baca Juga: Peringatan Dini BMKG Selasa 22 Oktober 2024, Siap-Siap 4 Wilayah di Indonesia Waspada Hujan Lebat!

Dalam surat laporannya yang ditujukan kepada Kapolres Samosir, AKBP Yogie Hardiman, S.H., S.I.K., M.H., Jefri berharap agar pelaku dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Ia juga meminta keadilan dan perlindungan dari pihak kepolisian atas kerugian yang dialaminya, baik secara materi maupun non-materi, akibat tindakan yang dianggap telah merusak nama baiknya.

“Perbuatan yang dilakukan oleh akun facebook tersebut sangat merugikan saya, baik secara materi maupun batin. Saya berharap laporan ini bisa segera ditindaklanjuti dan diproses sesuai hukum,” tegas Jefri dalam laporannya.

Baca Juga: Kawanan Begal Bacok Pria Warga Pantai Cermin di Simpang Tiga Perbaungan

Kasus ini kini tengah menjadi perhatian pihak Polres Samosir, dengan harapan pelaku dapat segera ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait pencemaran nama baik melalui media sosial.

Jefri Butarbutar juga mengharapkan keadilan serta perlindungan hukum agar kasus ini tidak kembali terulang dan memberikan efek jera kepada pelaku. (*)

Penulis: Tim/Redaksi.
Editor: Ronald Pasaribu.

Artikel Lakukan Fitnah di Medsos, Jefri Butarbutar Laporkan Akun Facebook Tigor Manik ke Polres Samosir pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Baca juga : Cabor Berkuda PON Digelar di Sergai, DKI Jakarta dan Sumut Sukses Raih Medali Emas

Kehadiran Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai dalam acara tersebut turut membawa dukungan penuh bagi tim sepak bola KORPRI Kabupaten Serdang Bedagai yang ikut berpartisipasi dalam ajang ini. Acara ini juga menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk membangun semangat sportivitas dan kebersamaan.

Bupati Serdang Bedagai, H. Darma Wijaya menyampaikan apresiasinya diadakannya kegiatan ini.

“Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini, karena melalui ajang turnamen ini kita tidak hanya berkompetisi secara sehat, tetapi juga diberikan kesempatan untuk saling berinteraksi, menjalin silaturahmi, dan memperkuat rasa persaudaraan antar pemerintahan di Sumatera Utara. Kegiatan seperti ini sangat penting dalam mempererat hubungan antar daerah, sehingga dapat tercipta kolaborssi yang lebih baik dalam membangun daerah masing-masing dan membawa Sumatera Utara menjadi lebih maju.” ujar Bupati Serdang Begadai.

Wakil Bupati Serdang Bedagai, H. Adlin Tambunan, mengatakan ajang ini menjadi momen untuk memperkuat hubungan pemerintah se-Sumatera Utara.

“Tentu keikutsertaan Serdang Bedagai dalam turnamen ini memperkuat hubungan dan kolaborasi antara pemerintah daerah di Sumatera Utara. Saya berharap turnamen ini dapat berlangsung dengan baik dan menjadi acara yang memotivasi kita semua,” ungkapnya.

Dalam sambutannya Bobby Nasution selaku Penasehat KORPRI Kota Medan mengatakan kegiatan ini menjadi sarana memperkuat silaturahmi.

“Turnamen ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat silaturahmi dan kerjasama di antara pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Melalui olahraga, kita dapat membangun kebersamaan dan semangat sportivitas yang tinggi di kalangan anggota KORPRI,” ujar Wali Kota Medan.

Dalam laporan Ketua Panitia, Benny Sinomba Siregar yang juga Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan mengatakan, bahwasanya dalam turnamen ini diikuti 33 Kabupaten/Kota se-Sumatera utara dan acara ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi antara anggota KORPRI Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara. (*)

Penulis : Rustam Effendy
Editor : Redaksi

Artikel Bupati dan Wabup Sergai Hadiri Pembukaan Turnamen Sepakbola KORPRI Se Sumut di Samosir pertama kali tampil pada Ini Sumut.