Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat kolaborasi lintas instansi dalam mencegah dan menangani TPPO di wilayah perbatasan Kalimantan Barat.

Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Kalbar, Wahyu Hidayat, hadir dalam seminar yang turut menghadirkan Anggota Ombudsman RI, Dr. Johanes Widijantoro, sebagai narasumber utama.

Baca Juga: Kinerja Kejaksaan Tebing Tinggi Kembali Disorot, DPD MPR Gelar Aksi Tuntut Kinerja Penyidik

Ia didampingi narasumber lainnya, yaitu Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie, dan Kapolres Singkawang, AKBP Dody Yudianto Arruan.

Dalam sambutannya, Wahyu Hidayat menyoroti tingginya risiko TPPO/TPPM (Tindak Pidana Penyelundupan Manusia) akibat posisi Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

Kondisi tersebut memicu meningkatnya pelanggaran keimigrasian, khususnya perlintasan ilegal.

Baca Juga: Syukuran Bertambah Usia di 43 Tahun, Wali Kota Tebing Tinggi Santuni 250 Yatim Piatu

“Oleh karena itu, Imigrasi terus memperkuat pengawasan dan deteksi dini melalui pelayanan paspor, serta pengawasan intensif di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN),” tegas Wahyu.

Anggota Ombudsman RI, Dr. Johanes Widijantoro, menegaskan bahwa TPPO masih menjadi tantangan bersama.

Ia memaparkan sejumlah faktor yang mendorong kerentanan korban, seperti faktor ekonomi, akses perbatasan yang terbuka, pemalsuan dokumen, serta rendahnya pengetahuan masyarakat.

Baca Juga: Pertemuan Dengan Kementerian Komdigi, Yudhis Harap IWO Bisa Berkolaborasi Dengan Komdigi

“Ombudsman mendorong penguatan pelayanan publik yang kolaboratif melalui edukasi masyarakat, peningkatan kapasitas petugas, serta pembangunan sistem ‘One Data TPPO’ untuk pengawasan yang terintegrasi,” ujar Dr. Johanes.

Sementara itu, Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie, menekankan pentingnya pengawasan layanan publik dalam mencegah TPPO.

Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Singkawang saat ini tengah memfinalkan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO sebagai dasar koordinasi dan respons daerah.

Baca Juga: Blackout Aceh Hingga Kebakaran di Palmerah Jadi Momok, Bukti Kinerja Direksi PLN Semakin Bobrok

Kapolres Singkawang, AKBP Dody Yudianto Arruan, turut memaparkan berbagai modus operandi TPPO, mulai dari pengiriman melalui jalur darat menuju Malaysia, pemalsuan identitas, rekrutmen melalui media sosial, hingga penipuan tawaran pekerjaan.

Ia mengakui bahwa tantangan terbesar adalah perbedaan Standar Operasional Prosedur (SOP) antarinstansi, kesulitan pembuktian lintas negara, dan keterbatasan anggaran.

“Integrasi SOP, penguatan pengawasan perbatasan, dan sistem data TPPO yang terpadu sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan ini,” jelas Kapolres.

Baca Juga: Konektivitas Pembangunan Tol Betung-Tempino-Jambi Dikebut, Progres Meningkat

Komitmen Imigrasi untuk Penguatan Pengawasan dan Layanan Humanis

Menutup sesi tersebut, Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Kalbar, Wahyu Hidayat, menegaskan komitmen Imigrasi untuk terus memperkuat koordinasi dengan Ombudsman, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan seluruh pemangku kepentingan.

“Imigrasi Kalbar juga akan meningkatkan kualitas SDM, memperluas ruang dialog publik, dan memperkuat pelayanan yang humanis sebagai bagian dari upaya mencegah maladministrasi dan memperkokoh pengawasan keimigrasian di wilayah perbatasan,” pungkas Wahyu Hidayat. (*)

Penulis/Editor: Redaksi.

Artikel Imigrasi Kalbar dan Ombudsman RI Perkuat Kolaborasi Pelayanan Publik Dalam Pencegahan TPPO pertama kali tampil pada Ini Sumut.