Baca juga : Bawa Lima Tuntutan, LSM Strategi Kota Tebing Tinggi Dukung Aksi Unras Mahasiswa

Kejadian tersebut dialami oleh Usman, pengurus Pengurus Daerah IWO Jeneponto, saat sedang meliput detik-detik penangkapan pelaku yang diduga mengedarkan narkotika jenis sabu di kawasan Jembatan Belokallong, Kelurahan Balang Toa, Kecamatan Binamu.

Oknum Polisi Diduga Rampas Ponsel Wartawan

Menurut Zulkifli, perbuatan oknum polisi itu jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Kami mengecam keras dugaan perampasan ponsel milik wartawan yang terjadi di Jeneponto. Tindakan tersebut bukan hanya pelanggaran hak milik, tetapi juga merupakan bentuk intimidasi dan upaya menghalangi kerja jurnalistik yang dilindungi undang-undang,” tegasnya, Minggu (14/06/2026).

Ia menjelaskan, Pasal 4 ayat (3) UU Pers secara tegas menyatakan pers nasional memiliki hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi. Sementara Pasal 8 menegaskan wartawan berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya.

“Ketentuan itu menjadi dasar bahwa setiap liputan yang dilakukan sesuai hukum wajib dihormati dan tidak boleh diintervensi secara sewenang-wenang,” tambahnya.

Zulkifli menegaskan, Pasal 18 ayat (1) undang-undang yang sama mengancam pelaku penghambatan kemerdekaan pers dengan pidana penjara maksimal dua tahun atau denda hingga Rp500 juta.

Oleh karena itu, pihaknya mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus ini secara profesional dan transparan demi mewujudkan kepastian hukum. PW IWO Sulsel juga mengimbau seluruh lapisan masyarakat menghormati fungsi pers sebagai pilar demokrasi dan jembatan informasi bagi publik.

“Kami akan terus mengawal proses hukum ini dan memberikan dukungan penuh kepada wartawan korban demi menjaga kemerdekaan pers serta perlindungan profesi jurnalistik di Indonesia,” pungkasnya. (*)

Penulis/ Editor : Redaksi

Artikel IWO Kecam Tindakan Oknum Polisi Halangi Wartawan Meliput Peristiwa Narkoba di Jeneponto pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Peristiwa tersebut terjadi di Kabupaten Bantaeng pada Sabtu (23/05/2026) lalu sekitar pukul 14.00 WITA dan kini dalam penanganan pihak kepolisian.

Baca juga : Dugaan Mark Up Kontrak Konsultan Hukum Rp13,5 Miliar, 3 Pejabat PLN Pusat Diperiksa Kejati DKI

Informasi yang dihimpun menyebutkan, insiden bermula saat WH diduga mendatangi rumah korban dalam kondisi emosi sambil berteriak dan mengeluarkan makian.

Pihak Bhabinkamtibmas Bonto Rita membenarkan adanya kejadian tersebut dan memastikan kasus kini sedang ditangani aparat kepolisian.

Menurut keterangan Sandi, ipar korban, saat itu Dirga tengah beristirahat di rumah ketika WH datang dan membuat keributan di depan rumah korban.

“Saya mendengar teriakan dan makian karena rumah saya berdampingan dengan rumah Dirga, sehingga saya langsung turun melihat situasi,” ujar Sandi.

Sandi mengaku sempat menanyakan kepada korban terkait penyebab keributan tersebut, namun Dirga mengaku tidak mengetahui persoalan yang membuat WH datang dalam keadaan marah.

Beberapa saat kemudian, Sandi bersama Dirga mendatangi WH menggunakan sepeda motor untuk meminta penjelasan terkait persoalan tersebut. Namun situasi justru memanas ketika keduanya tiba di sekitar lokasi rumah WH.

Menurut Sandi, saat Dirga turun dari sepeda motor, WH yang juga mengendarai motor diduga menabrak korban hingga terjatuh. Keributan pun tidak dapat dihindari.

Warga sekitar yang melihat kejadian langsung berupaya melerai. Namun di tengah situasi itu, WH disebut masuk ke rumah dan mengambil parang.

“Saya lihat WH mengayunkan parang ke arah Dirga sebanyak dua kali. Kalau tidak ditangkis, kemungkinan ibunya WH juga bisa terkena,” ungkap Sandi.

Akibat kejadian tersebut, Dirga mengalami luka dan mengeluarkan darah. Tak lama kemudian, personel Polres Bantaeng tiba di lokasi dan membawa kedua pihak ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.

Hingga kini, polisi masih melakukan penyelidikan guna memastikan kronologi lengkap dan motif dari insiden tersebut.

Ketua IWO Sulawesi Selatan, Zulkifli Thahir, mengecam keras dugaan aksi pembacokan terhadap Ketua IWO Bantaeng tersebut. Ia meminta aparat penegak hukum bertindak cepat dan tegas terhadap pelaku.

“Kami mengecam keras tindakan brutal yang diduga dilakukan terhadap Ketua IWO Bantaeng. Kekerasan dengan menggunakan senjata tajam tidak bisa dibenarkan dalam kondisi apa pun,” tegas Zulkifli Thahir, Minggu (24/05/2026).

Ia juga mendesak aparat kepolisian segera menangkap pelaku dan memproses kasus tersebut sesuai hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.

“Kami meminta aparat penegak hukum segera menangkap pelaku dan menuntaskan kasus ini secara profesional. Jangan sampai ada pembiaran terhadap tindakan kekerasan seperti ini,” tambahnya.

Zulkifli juga berharap kondisi korban segera membaik dan meminta seluruh pihak menahan diri serta menyerahkan proses penanganan sepenuhnya kepada aparat kepolisian. (*)

Penulis/ Editor : Redaksi

Artikel Ketua IWO Bantaeng Jadi Korban Pembacokan, Zulkifli Thahir Minta APH Bertindak Tegas pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Tercatat sebanyak 27.969 bidang tanah milik pemerintah kabupaten/kota di Sulsel belum tersertifikasi dengan nilai aset mencapai Rp14,1 triliun.

Baca juga : Lakukan Pencurian 2 Ekor Lembu, Pemuda Warga Tebing Syahbandar Diringkus Tim Jatanras Polres Tebing Tinggi

Temuan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi bersama kepala daerah dan jajaran Badan Pertanahan Nasional (BPN) se-Sulsel di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Rabu (29/04/2026) lalu.

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK, Edi Suryanto, menegaskan persoalan aset yang belum tersertifikasi bukan sekadar masalah administrasi, tetapi berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga membuka celah tindak pidana korupsi.

“Kalau tanah tidak dikuasai dan tidak dimanfaatkan pemerintah, bisa diambil pihak lain. Itu berpotensi menjadi masalah hukum, bahkan korupsi,” ujarnya.

Berdasarkan data KPK, total luas aset pemerintah daerah yang belum bersertifikat mencapai sekitar 59 juta meter persegi. Namun, target pensertifikatan pada tahun 2026 baru mencakup 972 bidang atau sekitar 1,9 juta meter persegi.

KPK menilai angka tersebut masih sangat kecil dibanding jumlah keseluruhan aset yang belum memiliki legalitas.

Menurut Edi, lemahnya pengelolaan aset daerah menjadi persoalan serius, terlebih di tengah perubahan pola transfer keuangan dari pemerintah pusat ke daerah. Padahal, aset yang memiliki kepastian hukum dan dikelola secara optimal dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi pemerintah daerah.

Ia juga mengingatkan bahwa aset yang tidak memiliki legalitas berpotensi memicu konflik lahan, sengketa kepemilikan, hingga penyalahgunaan aset oleh pihak tertentu.

Selain itu, pemerintah daerah juga dinilai berpotensi kehilangan pendapatan karena banyak aset yang belum dimanfaatkan secara maksimal.

KPK sendiri memfokuskan pendampingan pada tiga aspek utama, yakni peningkatan kualitas pelayanan publik, pengamanan barang milik daerah, serta optimalisasi pendapatan daerah.

Sementara itu, Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Sulawesi Selatan, Zulkifli Thahir, menilai persoalan aset daerah yang belum tersertifikasi harus menjadi perhatian serius seluruh pemerintah kabupaten/kota di Sulsel.

Menurutnya, aset negara yang tidak memiliki kepastian hukum sangat rentan bermasalah dan berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi daerah.

“Ini bukan persoalan kecil karena menyangkut aset negara bernilai triliunan rupiah. Jangan sampai aset pemerintah hilang, dikuasai pihak lain, atau justru menjadi celah praktik korupsi akibat lemahnya pengawasan dan administrasi,” ujar Zulkifli Thahir di Makassar, Rabu (13/05/2026).

Ia juga mendorong pemerintah daerah agar lebih serius melakukan inventarisasi dan percepatan pensertifikatan aset demi menjaga keamanan barang milik daerah.

Menurutnya, kepastian hukum terhadap aset pemerintah menjadi langkah penting untuk mencegah sengketa lahan sekaligus meningkatkan potensi pendapatan daerah.

“Pemerintah daerah harus bergerak cepat melakukan penataan aset. Kalau aset tertata dengan baik dan memiliki legalitas jelas, maka manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat melalui peningkatan PAD dan pembangunan daerah,” tegasnya.

Zulkifli juga mengapresiasi langkah KPK yang terus melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap pengelolaan aset daerah agar tata kelola pemerintahan berjalan lebih transparan dan akuntabel. (*)

Penulis/ Editor : Redaksi

Artikel KPK Ungkap Aset Pemda di Sulsel Belum Bersertifikat Capai Rp 14,1 Triliun, Zulkifli : Berpotensi Timbulkan Kerugian pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Rais tewas saat sedang dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara, sedangkan Alli saat ini sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Wahidin Soedirohusodo.

Mereka diduga ditembak oleh oknum TNI di Jalan Galangan Kapal, Kecamatan Tallo, Kota Makassar pada Minggu (5/5/2024) dini hari.

Rais terkena tembakan di bagian kepala sedangkan Alli terkena tembakan pada bagian dada sebelah kanan.

Baca Juga: JPU Bacakan Dakwaan Dugaan Korupsi Rp. 2,4 M di Dinas BMBK Sumut, Kejati : Kawal Proses Persidangan

Terduga pelaku yang diketahui adalah prajurit TNI AL berinisial Koptu ZB bertugas di Lantamal VI Makassar, saat ini telah diamankan di POM AL.

Komandan Lantamal VI Makassar, Brigjen TNI Marinir Andi Rahmat membenarkan hal itu.

Adapun kronologinya kata Andi Rahmat, saat itu terjadi pertikaian antar kelompok di sekitar kediaman Koptu ZB yakni di Jalan Galangan Kapal, Tallo.

Rumah ZB terkena lemparan batu sehingga kaca rumahnya pecah. ZB keluar ke balkon rumahnya di lantai 2 dan menegur warga tapi tidak dihiraukan malah warga melempari ZB menggunakan batu.

“Koptu ZB kemudian mengambil senapan angin jenis CPC dan menembak dari lantai 2 ke arah warga yang bertikai sebanyak 3 butir,” ujar Andi Rahmat mengurai kronologi kejadian itu.

Baca Juga: Gelar Aksi Demo di Depan Mapolres, KNPI Tebing Tinggi Minta Kasat Narkoba Dicopot

Selanjutnya, ZB turun ke samping pagar tol dekat rumahnya dan melihat ada tiga orang membawa parang dari arah kampung Paccelang menuju sisi tol.

ZB kemudian menembak tiga orang tersebut dan peluru tepat mengenai satu di antaranya yakni VL alias Alli.

Tidak lama setelah itu, Koptu ZB melihat ada seseorang di sisi jalan tol yang membawa senter, dia adalah Rais.

ZB langsung menembak dan mengenai kepala Rais. Rais dilarikan ke Rumah Sakit Bhayangkara namun nyawanya tidak tertolong.

“Saya turut berduka atas adanya korban jiwa dan akan terus memberikan perhatian kepada korban yang masih dirawat. Dan pelaku akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku,” katanya menandaskan. (*)

Sumber: Beritasulsel.com.
Editor: Redaksi.

Artikel Oknum TNI Tembak 2 Orang Warga di Makassar, 1 Tewas Dan 1 Kritis, Begini Kronologinya pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Apa yang dilakukan oleh kerabat terdakwa dan pegawai KSU Bina Duta itu sudah melanggar pasal 18 ayat 1 UU Pokok Pers Nomor 40 Tahun 1999 karena menghalangi dan atau menghambat wartawan dalam melaksanakan tugasnya, ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah.

Baca juga : Miliki Sabu 3,76 Gram, Pria Warga Nagori Parbalokan Ditangkap Sat Narkoba Polres Simalungun

Demikian ditegaskan Ketua PW IWO (Ikatan Wartawan Online) Sulawesi Selatan, Zulkifli Thahir saat bereaksi keras dan meminta rekan pewarta dari TVRI melakukan upaya hukum dengan melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada pihak berwajib, Selasa (8/3/2023)

Lanjut Zulkifli Thahir, kami minta rekan pewarta yang mendapat perlakuan kurang baik untuk segera melaporkan ke pihak berwajib dan kami juga berharap agar laporan itu nantinya diatensi untuk segera ditindak lanjuti yang tentunya peristiwa semacam ini tidak selalu terulang lagi.

“Didorong rasa solidaritas sesama profesi, saya Ketua PW IWO Sulsel bersama rekan rekan pewarta akan mengawal kasus ini hingga tuntas. Sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali,” tandas Ketua PW IWO Sulsel yang akrab disapa Abang Chule.

Informasi yang diterima, kejadian berawal saat kerabat terdakwa Andri Yusuf alias Sewang yang didakwa dalam kasus dugaan korupsi dana sewa lods dan jasa produksi di Pasar Butung meninggalkan ruang sidang Pengadilan Negeri Makassar Jl. R.A. Kartini.

Andri Yusuf dikawal oleh Jaksa dan keluarganya saat sidang dalam agenda pemeriksaan saksi namun ditunda meninggalkan ruang sidang tersebut pada pukul 13.30 WITA. Terdakwa juga dikawal ketat oleh anggota Jasa Koperasi Bina Duta Pasar Butung dengan berseragam bertuliskan KSU Bina Duta saat meninggalkan ruang sidang Wirjono pengadilan Negeri Makassar.

Andri Yusuf disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah ke dalam UU Nomor 20 Tahun 2022, serta disangka melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu dibawa menggunakan kendaraan milik kejaksaan Negeri Makassar.

Saat Andri Yusuf hendak dikembalikan ke rutan dan di Giring menuju kendaraan jaksa, sejumlah awak media yang melakukan peliputan, dihalangi oleh sejumlah kerabat dan bawahannya, hingga sempat terjadi keributan di halaman kantor pengadilan negeri Makassar.

Saat awak media diantaranya, TVRI, RadarOnline dan Berita Kota Makassar ingin merekam saat keluar dari ruang pengadilan, para awak media ini pun mendapat pelarangan dari para pengawalnya yang datang dan langsung membentak, bahkan melecehkan awak media.

“Kalian dari mana, jangan mengambil gambar,” ujar sejumlah kerabat dan karyawan koperasi Jasa Bina Duta kepada para pewarta,”

Kepada para awak media, Awal pewarta TVRI menjelaskan bahwa saat melakukan peliputan kasus Korupsi Pasar Butung, kerabat dan pegawai KSU Bina Duta itu selain membentak dan mengintimidasi awak media, juga menghampiri bahkan menampar kamera milik wartawan yang meliput, hingga suasana pun sempat memanas hingga diwarnai adu mulut.

Keributan pun mereda saat Pegawai Kejaksaan Negeri Makassar datang melerai, karena mendapat perlakukan yang tidak semestinya dan merasa dilecehkan, sejumlah awak media pun langsung berbalik pulang meninggalkan pengadilan dan melaporkan intimidasi dan pelarangan peliputan jurnalistik itu, ke kantor Polrestabes Makassar dengan Nomor laporan: 457/III/2023/Reskrim/Restabes MKS/Polda Sulsel.

“Iya, kita diintimidasi dan dihalangi-halangi saat bertugas,” ujarnya saat ditemui di Polrestabes Makassar. Dalam melakukan pelaporan, ia bersama Wartawan RadarOnline membawa barang bukti video dugaan intimidasi.

“Kita ada bukti video, dan dua saksi. Ini sudah masuk upaya menghalang-halangi tugas wartawan yang tertuang dalam UU Pers No 40 tahun 1999,” pungkasnya.

Sumber : IWO Sulsel
Editor : Redaksi

Artikel Wartawan Dihalangi Liput Kasus Korupsi, Ketua IWO Sulsel Angkat Bicara pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Ketika dikonfirmasi wartawan terkait dengan adanya penangkapan kedua pelaku, Kasat Reserse Narkoba Polres Takalar AKP Agus Triputranta membenarkan jika anggota dilapangan telah mengamankan DRM dan IRF, yang diduga adalah merupakan pengedar sabu di wilayah Kecamatan Polong Bangkeng Utara Kabupaten Takalar.

“Kedua pemuda tersebut, diduga adalah merupakan pengedar sabu di wilayah Kecamatan Polong Bangkeng Utara Kabupaten Takalar dan berhasil diamankan oleh Tim Drugs Hunter yang sedang melakukan patroli pada Selasa (8/6/2021) tengah malam sekitar pukul 00:30 WITA lalu”, ungkap AKP Agus Triputranta.

Baca Juga: Polda Aceh Gagalkan Penyeludupan 1 Kg Sabu di Bandara Sultan Iskandar Muda

Terpisah, Kanit II Satuan Narkoba Ipda Muhammad Faisal Akbar menjelaskan bahwa kronologi penangkapan terhadap kedua pelaku berawal dari adanya kecurigaan anggota yang sedang melaksanakan patroli ketika melihat keberadaan kedua pemuda tersebut di pinggir jalan raya di Kecamatan Polong Bangkeng Utara.

“Ketika DRM dan IRF di sambangi oleh anggota, gerak gerik kedua pemuda ini semakin mencurigakan sehingga anggota kami langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, hingga akhirnya menemukan 1 bungkus plastik klip bening berlapis dua, yang berada disamping sepeda motor, dan hendak dibuang pelaku”, jelas Ipda Muhammad Faisal.

Dari hasil pemeriksaan, kedua pelaku yang ditangkap di Lingkungan Palleko Kelurahan Palleko Kecamatan Polong Bangkeng Utara ini mengakui bahwa barang bukti 1 bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya.

Kedua pelaku selanjutnya digelandang ke Satuan Narkoba Polres Takalar untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut serta mempertanggungjawabkan perbuatannya.

“Kini kedua pelaku akan dijerat dan dipersangkakan melanggar Pasal 114 dan 112 undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman diatas 5 tahun penjara”, tegas Ipda Muhammad Faisal Akbar. (Arfah)

Artikel Tim Drugs Hunter Satnarkoba Polres Takalar Ciduk Dua Pemuda Pemilik Sabu pertama kali tampil pada Ini Sumut.