Baca juga : Polres Tebing Tinggi Kembali Gelar Bakti Kesehatan dan Bansos Kepada Pengemudi Ojol

Acara diawali prosesi dipimpin Ephorus HKI Pdt Firman Sibarani M.Th didampingi Sekjend HKI Pdt Hotman Hutasoit M.Th diikuti para Praeses, para Pendeta, panitia kegiatan, para undangan dari Pemkab Tapanuli Utara, Pemkab Tapanuli Tengah, Pemkab Humbang Hasundutan, Pemkab Samosir, Pemkab Toba, Pemkab Simalungun dan Pemerintah Kota Pematang Siantar dan para jemaat yang hadir.

Dipimpin Liturgis Sekjend HKI Pdt Hotman Hutasoit, ibadah diselingi PPr HKI Daerah V (Tapanuli Tengah – Tapanuli Selatan), Koor Gemende Koor HKI Daerah II (Silindung – Pangaribuan), PPr HKI Daerah IX (Humbang) dan Koor Ama HKI Daerah III (Tobasa).

Ephorus HKI Pdt Firman Sibarani M.Th dalam khotbahnya dari nats Alkitab Yesaya 61 : 1-9 mengajak semua jemaat bersama untuk memberitakan Tahun Rahmat Tuhan.

Melalui berkat yang kita terima, mari kita menjadi berkat dan melayani bagi sesama kita terlebih bagi Tuhan. Terkhusus untuk pembangunan Komplek
Pusat Pelayan Terpadu Huria Kristen Indonesia ‘Hangoluan Do Hatam’ yang akan dibangun di Desa Lobu Siregar Kecamatan Siborongborong, kita harus bekerjasama dan bisa menyelesaikan gedung pelayanan ini.

“Tuhan akan memberkati keluarga dan keturunan setiap orang yang memberikan hatinya untuk Tuhan, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui, bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan,” ungkap Ephorus.

Dalam ibadah ini, Ephorus HKI juga meresmikan dan melantik Pengurus Pembangunan Komplek Pusat Pelayan Terpadu Huria Kristen Indonesia ‘Hangoluan Do Hatam’.

Peresmian ditandai dengan penarikan tirai, pemukulan gong dan penandatanganan prasasti.

Adapun Pengurus Pembangunan Komplek Pusat Pelayan Terpadu Huria Kristen Indonesia ‘Hangoluan Do Hatam’ yang dilantik, Ketua St Johannes Hanzen Saruksuk ST. MT yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Tapteng, Sekretaris Marito Simanjuntak SH, MAP, Bendahara Tiur Kalima br Purba, Konsultan Perencana Pernando Marbun ST, Tim Penataan dan Pengamanan Lahan dengan koordinator Rudi Simag SH serta Tim Penggalangan Dana dari Daerah I hingga Daerah XIV.

Usai pelantikan d Ephorus HKI Pdt Firman Sibarani mengingatkan agar pengurus yang telah dilantik dapat bekerjasama dengan semua tim yang ada dalam Surat Keputusan No : 400-PP/565/VI/2025 sesuai dengan gambar yang telah direncanakan.

“Seyogianya acara ibadah dan pelantikan ini kita laksanakan di halaman Pusat Pelayan Terpadu Huria Kristen Indonesia ‘Hangoluan Hatam’ di Lobu Siregar Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara. Namun karena adanya musibah puting beliung di lokasi peresmian sehingga panitia pelaksana sepakat untuk memindahkan acara ini ke HKI Resor Khusus Hutasoit Pardomuan,” sebutnya. (*)

Penulis/ Editor : Redaksi

Artikel Ephorus HKI Resmikan dan Lantik Pengurus Pusat Pelayan Terpadu Huria Kristen Indonesia ‘Hangoluan Do Hatam’ pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Warga masyarakat yang telah mengajukan gugatan diwakili S. Silaban, yang juga mewakili ahli waris Keluarga Besar Silaban menyatakan, sejak diajukannya gugatan terhadap PT. Angkasa Pura II pada bulan Desember 2023 lalu hingga sekarang, yang sudah berjalan selama tujuh bulan, belum ada menemukan titik terang.

Sepertinya Pengadilan Negeri Tarutung gagap atau memang tidak mau membuka kasus ini ke publik, karena kasus kerjasama pihak ketiga Pemkab Taput dengan pihak PT. Angkasa Pura II pasti melibatkan banyak pihak, terutama oknum pejabat daerah dan pihak terkait lainnya, misalnya PT. TPL.

S. Silaban juga menuturkan selama proses kerja sama pihak ketiga, Pemkab Taput tidak pernah melibatkan masyarakat, pada hal pemerintah seharusnya mengetahui bahwa Kabupaten Tapanuli secara umum merupakan tanah wulayat marga-marga yang telah dikuasai dan diusahai secara turun temurun, walaupun saat ini sudah banyak yang ditinggal karena telah banyak warga yang merantau.

Baca Juga: Wabup Sergai Sampaikan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2023 dan RPJPD 2025-2045

Sikap dan kesombongan Pemerintah Tapanuli inilah yang berbuntut adanya gugatan dari warga dan pewaris keluarga besar marga Silaban berinisial S. Silaban. Adapun kronologi laporan S. Silaban itu muncul akibat lahan warisan keluarga besar Silaban yang terletak di daerah Siborong-borong tidak lagi bisa dikuasai dan diusahai oleh pihak keluarga beberapa tahun belakangan ini.

Dimana setelah ditelusuri, ternyata penyebabnya adalah adanya kerjasama Pemkab Taput dengan pihak Angkasa Pura dalam pembangunan Bandara Silangit, yang kini dinamai menjadi Bandara Sisingamangaraja, tanpa pernah melibatkan warga, hingga akhirnya warga mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Taput diwakili oleh S. Silaban, yang merasa dirugikan atas pembangunan bandara tersebut.

Proses sidang lapangan tertanggal 28 juni, yang dihadiri Hakim Pengadilan Negeri, Jaksa merangkap sebagai Kuasa Hukum pihak PT. Angkasa Pura II dan Kuasa Hukum Pemkab Taput, Kepala Desa Siborong-borong, wakil dari PT. TPL, warga masyarakat dan Kuasa Hukum Penggugat, untuk melakukan cek titik koordinat patok lahan warisan keluarga Silaban, telah dilakukan dan berjalan tanpa ada kendala.

Namun proses hukum atas gugatan tersebut belum juga mendapatkan putusan. Dimana kinerja Pengadilan Negeri Taput dalam melakukan proses hukum atas gugatannya itu dinilai S. Silaban sangat lamban, sebab hampir tujuh bulan lamanya Pengadilan Negeri Taput belum juga mampu memberikan putusan hukum terkait gugatan itu.

Baca Juga: Aksi ke-III, LPIB Desak Kajatisu Segera Tetapkan Tersangka Dugaan Pungli Rakerwil Kemenag Sumut

Pantauan awak media, pihak pengadilan sudah berulang kali melakukan penundaan sidang atas kasus ini. Penundaan sidang juga dilakukan pada tanggal 8 Juli 2024. Alasan penundaan sidang itu pun dikritik oleh kuasa hukum penggugat, sebab penundaan sidang sudah sering dilakukan tanpa koordinasi, hingga kuasa hukum penggugat merasa kesal karena dirinya berdomisili di luar daerah yang jauh dari Kabupaten Taput.

Bahkan alasan penundaan sidang pengadilan tanggal 8 Juli ini menjadi sorotan Insan Pers, hingga memunculkan asumsi bahwa pihak pengadilan diduga sering dan sengaja melakukan penundaan sidang, dan diduga enggan membuat keputusan, sebab gugatan itu mengarah pada pihak Pemkab Taput, pihak PT. Angkasa Pura II dan pihak PT. TPL, yang menjadi tergugat.

Lambannya pihak Pengadilan Negeri Taput dan penundaan sidang seperti ini mestinya menjadi perhatian Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebab Ketua Mahkamah Agung selalu mewacanakan bahwa proses pengadilan selalu mengedepankan tata kelola pengadilan yang transparan dan akuntabel. (*)

Penulis: Dalom Sinambela.
Editor: Redaksi.

Artikel Pengadilan Negeri Taput Diduga Gagap Hadapi Gugatan Warga pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Sorotan itu muncul karena setelah sekian tahun lamanya terkesan anggota DPRD tidak melakukan tindakan, kritikan atau pengawasan terhadap program pengelolaan Dana APBD Taput.

Anggota DPRD Taput yang diduga ‘Mati Suri’ itu ternyata telah memberikan kesempatan atau kebebasan pada Bupati Taput Drs. Nikson Nababan, M.Si dan kroni-kroninya bebas menjalankan aksi meloloskan prosedur Pinjaman Dana PEN Pemkab Taput.

Baca Juga: Cabuli Anak Dibawah Umur, Boboho Ditangkap Polres Tebing Tinggi

‘Mati Surinya’ anggota DPRD Taput yang begitu lama telah dimanfaatkan oleh oknum pejabat Taput memuluskan programnya, yang diduga program TIPU-TIPU. Salah satunya adalah prihal persyaratan pinjaman dana PEN sebesar Rp. 398 milliar rupiah.

Kurangnya perhatian, kepedulian dan tidak adanya rasa tanggung jawab sehingga pengawasan/rapat dengar pendapat DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Bupati Taput Drs.Nikson Nababan, M.Si, terkait pengelolaan Dana APBD ditiap tahunnya telah membebani utang pada bupati periode berikutnya.

Perilaku dugaan program TIPU-TIPU terkait pemalsuan dokumen persyaratan pengajuan pinjaman Dana PEN mencapai Rp. 398 miliar, yang pada juknis harusnya digunakan untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat dimasa covid-19, dan kedua terkait adanya unsur dugaan TIPU-TIPU atas pemalsuan dokumen tentang Hutang Piutang Pemkab Taput, mulai tahun 1987 pada PT. Bank Dagang Negara Cabang Sibolga hingga tahun 2022, yang cicilan hutang pokok dan cicilan bunga tidak pernah diangsur Pemkab Taput pada pihak Bank Dagang Negara Cabang Sibolga, malah dengan rasa percaya diri Bupati Taput Drs.Nikson Nababan, M.Si ditanggal 6 Desember 2016 mencoba memohon penghapusan hutang itu pada pihak PT. Bank Dagang Negara yang menghasilkan penolakan atau tidak mendapatkan persetujuan dari pihak Bank.

Baca Juga: Pemkab Sergai Kembali Raih Opini WTP Untuk Keenam Kalinya

Kasus Pinjaman Dana PEN mencapai Rp 398 miliar menurut komentar salah seorang penggiat korupsi berinisial D. Nambela menyatakan pada awak media bahwa perilaku ini bisa jadi bernasib sama seperti Pinjaman Oknum Bupati tahun 1987 yang sampai tahun 2022 meninggalkan hutang mencapai Rp. 3,9 miliar tetapi mengapa anggota DPRD ikut membisu.

Perilaku memalukan oknum Mantan Bupati Tapanuli Utara yang diakhir masa jabatan meninggalkan hutang ratusan miliar ini perlu disikapi oleh Aparat Penegak Hukum dan anggota DPRD, mestinya ikut bertanggungjawab sebab DPRD Taput diduga ikut serta memberikan persetujuan terkait permohonan Pinjaman Dana PEN yang nantinya akan menjadi beban APBD Taput bertahun lamanya.

Perbuatan tidak adanya niat untuk membayar cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman PEN itu bisa saja terjadi seperti pinjaman Pemkab Taput pada PT. Bank Dagang Negara Cabang Sibolga ditahun 1987 itu, bila Bupati Taput yang akan menjabat tahun 2024 bersama DPRD nantinya tidak mau menyetujui pembayaran piutang Dana PEN itu, sebab oknum yang bertanggung jawab atas pengajuan Pinjaman PEN itu diduga hanya melibatkan dua Oknum yaitu Bupati Taput dan Ketua DPRD. (*)

Penulis: Dalom Sinambela.
Editor: Redaksi.

Artikel Persetujuan DPRD Terkait Pinjaman Dana PEN Pemkab Taput Titipkan Hutang Mencapai Rp 398 Miliar pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Baca juga : PT. Socfindo Labuhanbatu Gelar Sosialisasi dan Pelatihan Manfaat Bunga Telang Bagi Ibu PKK Dua Desa

Dilansir dari detiksumut, Presiden Jokowi hadir bersama Ibu Negara, Iriana. Kedatangan Jokowi ini disambut sejumlah pejabat yang ada di Sumut.

“Sudah jam 12 tadi,” kata Bupati Tapanuli Utara, Nikson Nababan, Minggu (26/02/2023). Nikson merupakan salah satu pejabat yang turut menyambut Jokowi di Bandara Silangit.

Sebelum Jokowi, sejumlah pejabat juga telah hadir di Kabupaten Toba sebagai lokasi F1H20. Antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Ketua DPR Puan Maharani.

“Puncaknya F1 Powerboat Danau Toba ini, kita lihat di Balige saat ini hebohnya begitu. Tadinya saya pikir tidak bisa bersih-bersih, kemudian saya tantang itu bupatinya, masa sama Bali, saya minta gubernurnya atau bupatinya untuk bersih-bersih dalam rangka G20 bisa, masa Toba nggak bisa,” ungkap Luhut saat bicara soal F1H2O dikutip dari Youtube Sandiaga Uno, Jumat (24/02/2023).

Luhut meminta agar masyarakat Balige ini dapat menjaga disiplin. Bahkan, ia berharap stigma orang Batak sulit diatur itu hilang. Sebelumnya, Luhut juga sempat bercerita pada saat peninjauan sekitaran vanue masih banyak jemuran pakaian di pinggir jalan.

Luhut pun optimis jika destinasi wisata sekitaran Danau Toba dapat lebih terjual, terlebih dengan adanya F1 Powerboat Danau Toba.

“Ini F1 di Danau Toba, saya pikir akan bisa membawa lebih confident lagi bahwa kita kalau sungguh sungguh fokus akan bisa bagus. Saya confident Danau Toba ini akan bisa menjadi lima destinasi super prioritas akan bisa tercapai,” kata Luhut.

Sumber : detik
Editor : redaksi

Artikel Nonton F1 Powerboat, Presiden Jokowi Tiba di Sumut pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Baca juga : Laka Lantas di Jalan Access Road Inalum Pengendara Vario Tewas

Dilaporkan juga jalan rusak dan ambles, pohon tumbang dan longsor. Pasar Sarulla, Pahae Jae, Taput juga dilaporkan terbakar usai terjadi gempa tersebut. Satu orang warga juga dilaporkan meninggal dunia akibat gempa yang berpusat di darat 15 km barat laut Taput dengan kedalaman 10 km.

Baca juga : Tapanuli Utara Dilanda Gempa, Sejumlah Warga Dilarikan ke RS

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi langsung merespons dengan mengirimkan bantuan logistik yang dibutuhkan masyarakat terdampak bencana, bersama tim personel kaji cepat dan pemetaan drone. Adapun bantuan logistik yang dibawa di antaranya bahan kebutuhan pokok, tenda pengungsian, selimut, matras pengungsi, dan makanan untuk kebutuhan keluarga.

Sementara itu, kaji cepat yang akan dilakukan personel BPBD Sumut di antaranya mendata dampak kerusakan mulai dari rumah, fasilitas umum, hingga fasilitas sosial. Sehingga nantinya bisa dilakukan penanganan seperti pendirian dapur umum, tenda pengungsi, dan kebutuhan dasar lain untuk masyarakat.

“Sesuai dengan instruksi Bapak Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi untuk merespons cepat kejadian bencana dini hari tadi, kita sudah kirim bantuan logistik dan tim personel kaji cepat ke lokasi terdampak bencana. Kaji cepat ini harus segera dilakukan, evaluasi dan pendataan,” kata Kepala BPBD Sumut Haris Lubis melalui telepon, Sabtu (1/10/2022).

Bantuan logistik tersebut diharapkan dapat sampai ke masyarakat pada hari ini. Sehingga dapat segera didistribusikan kepada masyarakat yang terdampak becana yang membutuhkan bantuan. (Hendra)

Artikel Gempa 6,0 SR, Gubernur Sumut Kirim Bantuan dan Tim Tanggap Bencana ke Taput pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Baca juga : Sadis Pelaku Pembunuh Nek Leko Terkuak, Usai Dibanting Nek Leko Dibekap

Setidaknya gempa 3 kali melanda Tapanuli Utara dengan jarak berdekatan, yaitu dengan magnitudo 6, 5,1, dan 5.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tapanuli Utara, Bonggas Pasaribu membenarkan sejumlah korban gempa dilarikan ke rumah sakit.

“Beberapa orang korban gempa dirawat di RSUD Tarutung Taput,” ujarnya.

Hingga pukul 04.00 gempa susulan masih dirasakan masyarakat.

Salah seorang warga Tarutung, Tapanuli Utara, Robert menyebut masih banyak warga memilih bertahan di luar rumah.

Sebelumnya gempa dengan magnitudo 6 di Tapanuli Utara pukul 02.28 WIB. Lokasi gempa berada di titik kordinat 2,13 Lintang Utara (LU), 98,89 Bujur Timur (BT). Pusat gempa berada di darat, 15 km arah timur laut Tapanuli.

Tak lama berselang, 2 gempa susulan dengan magnitudo5,1 dan 5 mengguncang Tapanuli Utara. Gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

Informan terkini yang diterima inisumut.id, terdapat sejumlah rumah warga dan penginapqn yang mengalamai kerusakan akibat gempa ini. (ok/red)

Artikel Tapanuli Utara Dilanda Gempa, Sejumlah Warga Dilarikan ke RS pertama kali tampil pada Ini Sumut.