Janji itu menegaskan tekad untuk menempatkan pesantren sebagai salah satu arus utama sistem pendidikan juga pilar utama pembangunan bangsa.

Setahun berselang, 22 Desember 2024, Romo H. Muhammad Syafi’i, yang saat itu telah menjabat Wakil Menteri Agama dalam Kabinet Merah Putih, kembali hadir di Cipasung.

Baca Juga: Polres Asahan dan Tim Paus Gelar KRYD Tekan Peredaran Narkoba

Dalam kunjungan tersebut, Romo Syafi’i menegaskan bahwa pemerintah siap menunaikan janji Presiden Prabowo sebagaimana pernah diucapkan di tempat yang sama.

“Tiga fungsi pesantren sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tidak cukup lagi dikelola hanya oleh satuan kerja setingkat eselon II,” ujarnya, menandai keseriusan Kementerian Agama memperjuangkan kelembagaan pesantren yang lebih kuat dan terhormat.

Kehadiran Romo bukan sekadar kunjungan kerja, melainkan peneguhan komitmen moral dan gestur politik Presiden Prabowo terhadap dunia pesantren.

Baca Juga: Sambut HUT ke 8, Rumah Adzakyab Komitmen Bentuk Siswa Menjadi Pribadi Mandiri

Dengan menapaki kembali jejak tempat Prabowo pernah berikrar, ia memperlihatkan kesinambungan niat bahwa janji bukan sekadar retorika, tetapi amanah yang sedang ditunaikan langkah demi langkah.

Pernyataan itu kini terbukti bukan sekadar wacana. Pada 21 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto menandatangani Surat Nomor B-617/M/D-1/HK.03.00/10/2025 tentang Persetujuan Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama.

Melalui surat tersebut, Presiden secara resmi memberikan izin prakarsa pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren di lingkungan Kementerian Agama, sebuah tonggak sejarah bagi dunia pesantren Indonesia.

Baca Juga: Banjir di Pemukiman Warga, DPD MPR Minta Kejaksaan Tebing Tinggi Usut Izin Pendirian Fantasy Waterpark

Langkah ini menjadi kado istimewa bagi seluruh santri di Indonesia, karena ditetapkan sehari sebelum Hari Santri Nasional, 22 Oktober 2025. Bagi kalangan pesantren, keputusan ini bukan sekadar penataan birokrasi, tetapi pengakuan formal negara atas peran historis dan strategis pesantren dalam membangun pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

Secara historis, pesantren mulai diakui dalam Sistem Pendidikan Nasional setelah terbitnya UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.

Beberapa tahun kemudian, dibentuk Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren di bawah Ditjen Pendidikan Islam. Pada 2024, satuan kerja tersebut berubah menjadi Direktorat Pesantren, dan kini, sejalan dengan izin prakarsa Presiden, sedang disiapkan peningkatan statusnya menjadi Direktorat Jenderal Pesantren.

Baca Juga: Seluruh Eksepsi PWO Ditolak PN Medan, “Berita Soal Klien Kami Kalah Bentuk Pembodohan Publik”

Menurut Wamenag Romo Muhammad Syafi’i, pembentukan Ditjen Pesantren telah memenuhi tiga kriteria penataan organisasi yang efektif, tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukur. Dari sisi fungsi, Pasal 4 UU Nomor 18 Tahun 2019 menegaskan tiga peran utama pesantren, pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat, fungsi yang sesungguhnya telah dijalankan pesantren sejak abad ke-15 dan menjadi ruh peradaban Islam Nusantara.

Fungsi pendidikan pesantren terus berkembang dari tingkat dasar hingga ma’had aly (setara perguruan tinggi), menjadi pusat pembelajaran Islam rahmatan lil ‘alamin yang melahirkan generasi berilmu dan berakhlak mulia.

Fungsi dakwah pesantren membangun kehidupan sosial yang moderat dan harmonis, menanamkan nilai tawassuth (moderat), tawazun (seimbang), i’tidal (adil), dan tasamuh (toleran) sebagai karakter khas Islam Indonesia.

Baca Juga: Sakit Hati, Pria di Hatonduhan Simalungun Nekat Bakar Rumah Orang Tuanya

Sementara fungsi pemberdayaan masyarakat menjadikan pesantren sebagai pusat ekonomi umat, berperan nyata dalam pengentasan kemiskinan, pemerataan kesejahteraan, dan penguatan kemandirian di tingkat lokal.

Dengan disetujuinya izin prakarsa ini, pemerintah membuka jalan bagi lahirnya Ditjen Pesantren sebagai lembaga yang akan memperkuat tiga fungsi utama tersebut secara lebih sistematis, inklusif, dan berkelanjutan.

Ini bukan hanya pemenuhan janji politik, tetapi juga langkah strategis memperkokoh kemitraan antara negara dan pesantren menuju visi Indonesia Emas 2045.

Baca Juga: Polres Simalungun Tangkap Pengedar Sabu dan Buru Pemasok Asal Pematangsiantar

Dari Cipasung janji itu diucapkan, dari Istana janji itu diwujudkan. Kado Hari Santri dari Presiden Prabowo Subianto ini menjadi simbol nyata bahwa pesantren menjadi arus utama kebijakan yang telah berdiri di jantung pembangunan nasional, tempat di mana iman, ilmu, dan kemandirian tumbuh bersama demi kemajuan bangsa dan kemuliaan Indonesia. (*)

Penulis: Nona Gayatri Nasution.(Staf Khusus Kementerian Agama RI)
Editor: Redaksi.

Artikel Kado Hari Santri 2025 Dari Presiden Prabowo pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Mobil tersebut diketahui menggunakan pelat dinas Polri dan dilengkapi dengan strobo serta sirine.

Setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian, terungkap bahwa pengemudi berinisial AR (37) bukanlah anggota Polri.

Baca Juga: Sengketa Lahan Kembali Muncul, Ahli Waris Klaim Tanah di Areal HGU PT. BSP

Ia diketahui merupakan warga sipil yang tidak memiliki keterkaitan dengan institusi Kepolisian. Hal ini disampaikan langsung oleh Kapolres Tasikmalaya Kota, AKBP Moh. Faruk Rozi, S.H., S.I.K., M.Si.

“Sudah kita amankan, ternyata itu bukan anggota Polri, itu masyarakat sipil. Kemudian untuk pelat nomornya, strobo, dan sirine sudah kami perintahkan untuk dicopot. Alhamdulillah, sudah dicopot,” ujar Kapolres, dikutip Selasa (21/10).

Pengungkapan ini bermula dari video viral yang memperlihatkan aksi berbahaya pengemudi Pajero tersebut di salah satu ruas jalan padat di Kota Bandung.

Baca Juga: Lapas Tebing Tinggi Edukasi Warga Binaan Lewat Keterampilan Ketahanan Pangan

Aksi tersebut menuai banyak kecaman dari warganet yang menilai penggunaan pelat dinas dan atribut kepolisian secara ilegal sangat meresahkan dan mencoreng nama baik institusi.

Kapolres menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendalami kasus ini dan memastikan bahwa tidak ada oknum sipil yang menyalahgunakan identitas atau atribut milik instansi Kepolisian.

Hingga saat ini, AR masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui motif penggunaan atribut dinas Polri secara ilegal.

Baca Juga: Polsek Tanjung Beringin Tinjau Lokasi Banjir dan Berikan Bantuan

Pihak Kepolisian juga mengimbau masyarakat agar tidak menggunakan atribut TNI maupun Polri jika tidak memiliki kewenangan, karena hal tersebut melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana.

Proses hukum terhadap AR akan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. (*)

Penulis/Editor: Redaksi.
Sumber: Divisi Humas Polri.

Artikel Sopir Pajero Pelat Dinas Gadungan di Tasikmalaya Diamankan Polisi, Ternyata Warga Sipil pertama kali tampil pada Ini Sumut.