Penangkapan berlangsung pada Selasa (21/07/2026) malam dan sempat diwarnai upaya pelarian tersangka, namun akhirnya berhasil diringkus berkat koordinasi cepat dengan perangkat desa setempat.

Pengungkapan kasus ini bermula dari gelombang laporan warga yang merasa resah dengan maraknya transaksi gelap narkotika di kawasan permukiman tersebut.

Baca Juga: Gagal Lolos X-Ray! Kurir Asal Aceh Bawa 2 Kg Sabu Ditangkap Polda Riau di Bandara SSK II, Polisi Telusuri Asal Barang

Menindaklanjuti informasi yang masuk, tim Satres Narkoba segera turun melakukan penyelidikan dan pengawasan secara intensif.

“Saat petugas mendatangi rumah yang disinyalir menjadi lokasi transaksi, terdapat tiga orang di dalamnya. Mereka berusaha melarikan diri saat melihat kedatangan kami. Dua orang lainnya, yakni seorang wanita berinisial SM (38) dan pria berinisial FS (36), berhasil diamankan di sekitar lokasi, namun tersangka utama sempat meloloskan diri,” ujar Kasatres Narkoba Polres Sergai, AKP Erikson David.

AAI diketahui sempat bersembunyi di salah satu rumah warga sekitar. Berkat kesiapsiagaan petugas serta dukungan perangkat desa, persembunyiannya terdeteksi dan ia berhasil digiring keluar tanpa perlawanan.

Baca Juga: Dukung Kejuaraan Taekwondo Regional, Wali Kota Tebing Tinggi: Prestasi Olahraga Harus Berdampak Pada Ekonomi Warga

Dari hasil penggeledahan yang dilakukan di kediaman tersangka dan disaksikan oleh perangkat desa, petugas menyita barang bukti berupa dua bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga sabu dengan total berat bruto 7,08 gram (masing-masing seberat 5,87 gram dan 1,21 gram), serta uang tunai sebesar Rp225.000 yang tergeletak di meja dapur.

Kasi Humas Polres Sergai, AKP Bringin Jaya, membenarkan peristiwa tersebut saat dikonfirmasi pada Sabtu (25/07).

“Benar, kami telah mengamankan AAI atas dugaan peredaran dan kepemilikan narkotika. Penangkapan ini berkat partisipasi aktif warga yang tidak ingin lingkungannya tercemar peredaran gelap narkoba,” katanya.

Baca Juga: Klarifikasi Dugaan Penyalahgunaan Dana BOSP, LSM GAMPKER Didampingi LBH Panglima Hukum Penuhi Panggilan Polres Asahan

Hasil pemeriksaan awal dan tes urine juga menunjukkan bahwa SM dan FS positif mengonsumsi narkotika.

Kini ketiganya beserta seluruh barang bukti telah dibawa ke Markas Polres Sergai untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Tersangka AAI disangkakan melanggar Pasal 114 Ayat (2) juncto Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Baca Juga: Sering Dijadikan Lokasi Transaksi, Dua Pria Ditangkap Satres Narkoba Polres Asahan di Jalan Penggalang Kisaran

Pihak kepolisian mengapresiasi keberanian warga dalam memberikan informasi dan mengimbau masyarakat untuk terus berperan aktif menjaga lingkungan dari ancaman narkotika. (*)

Penulis: Roy Manroe.
Editor: Ronald Pasaribu.

Artikel Sempat Kabur dan Bersembunyi di Rumah Warga, Pengedar Sabu di Serba Jadi Akhirnya Diringkus Polres Sergai pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Penyesuaian tersebut didasarkan pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM), laju inflasi, serta faktor lain yang memengaruhi besaran tarif tol. Ketentuan ini menjadi landasan agar seluruh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) menjalankan tata kelola operasi jalan tol secara baik, konsisten, dan akuntabel.

Namun, di sisi lain, publik kerap mempertanyakan kebijakan penyesuaian tarif berkala tersebut. Pertanyaan yang muncul umumnya serupa: mengapa tarif tol harus naik setiap dua tahun, sementara pada beberapa ruas masih ditemukan kondisi jalan berlubang atau kemacetan?

Baca Juga: Mobil Avanza Ditabrak di Perlintasan Kereta Api, 7 Tewas dan 1 Kritis

Publik juga mempertanyakan mengapa jalan tol yang sudah beroperasi puluhan tahun dan dianggap telah “balik modal” tidak dibebaskan atau digratiskan. Alih-alih gratis, tarif justru terus meningkat. Padahal, alasan penyesuaian tarif sudah berulang kali disampaikan, dan setiap rencana penyesuaian umumnya didahului sosialisasi oleh BUJT kepada publik dan media.

Dalam praktiknya, setelah izin penyesuaian tarif diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, respons publik sering kali tetap menolak atau meminta penundaan, terutama dengan alasan kondisi ekonomi yang dinilai belum stabil. Perlu digaris bawahi, penyesuaian tarif tidak dilakukan serentak untuk seluruh ruas, melainkan per ruas sesuai siklus masing-masing.

Karena itu, pemahaman publik mengenai mekanisme penyesuaian tarif berkala perlu terus dikomunikasikan secara berulang oleh BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol), agar informasi yang sama tidak selalu muncul sebagai “kejutan” setiap kali ada rencana penyesuaian.

Baca Juga: Diduga Akibat Ulah Napi Koruptor, Rutan I Medan Diserang Hoaks

Di titik ini, kedisiplinan BUJT sebagai operator, BPJT sebagai regulator, serta Kementerian Pekerjaan Umum sebagai otoritas pembina menjadi hal yang mutlak. Ketiganya perlu konsisten menjelaskan kepada publik terkait kebijakan tarif, prasyarat yang harus dipenuhi BUJT, serta
kaitannya dengan pemenuhan SPM agar keamanan dan kenyamanan pengguna jalan tetap menjadi prioritas utama.

Kenaikan Tarif Tol, Inflasi, dan Biaya Logistik

Berdasarkan data BPS yang sering dirujuk, inflasi Indonesia pada 2023 tercatat 2,61% (yoy) dan pada 2024 sebesar 1,57% (yoy), sedangkan pada 2025 diperkirakan sekitar 2,5%. Dalam perhitungan penyesuaian tarif, rumus yang digunakan secara sederhana adalah: Tarif Baru = Tarif Lama × (1 + Inflasi).

Dengan mekanisme ini, besaran penyesuaian tarif pada umumnya relatif moderat, sehingga dampaknya terhadap inflasi secara agregat dinilai tidak signifikan.

Baca Juga: Pasca Banjir dan Longsor, Pemerintah Cabut Izin 28 Perusaahan. Ini Daftarnya !!

Dari perspektif investor dan BUJT, penyesuaian tarif yang telah diatur oleh undang-undang pada prinsipnya perlu dijalankan untuk menjaga keberlanjutan investasi, menjamin kemampuan operasional dan pemeliharaan, serta memastikan layanan tetap memenuhi SPM.

Apabila mekanisme yang diatur undang-undang tidak dijalankan tanpa dasar yang kuat, hal itu berpotensi menjadi sengketa karena dapat dianggap mengabaikan kepastian regulasi yang menjadi acuan
investasi.

Lalu bagaimana kaitannya dengan biaya logistik?

Secara umum, biaya logistik nasional terdiri dari beberapa komponen utama.

Baca Juga: Serahkan 248 SK Kepala Sekolah, Gubernur Sumut Tegaskan Larangan Pungli di Sekolah

Pertama, biaya transportasi, yang mencakup biaya pengangkutan barang dari asal ke tujuan seperti bahan bakar, perawatan kendaraan, upah pengemudi dan awak, tol, serta asuransi.

Kedua, biaya pergudangan,
yaitu biaya penyimpanan barang di gudang termasuk utilitas, keamanan, dan manajemen inventaris.

Ketiga, biaya inventaris, yakni biaya penyimpanan, risiko kehilangan/kerusakan, serta biaya modal yang “terkunci” dalam persediaan. Keempat, biaya administrasi, meliputi biaya tenaga kerja administrasi, sistem informasi, dan manajemen rantai pasok. Kelima, biaya pelayanan, yang terkait dengan pemenuhan kepuasan pelanggan seperti pengemasan, pengiriman cepat, dan layanan purna jual.

Baca Juga: Residivis Narkoba Ini Dibekuk di Berastagi, Polisi Amankan Sabu 3,12 Gram

Dalam konteks ini, biaya logistik sangat rentan dipengaruhi dua faktor besar, harga BBM dan pungutan liar (pungli). Ketika dua faktor tersebut meningkat, tekanan terhadap biaya logistik akan naik dan dapat berkontribusi pada inflasi. Artinya, penyesuaian tarif tol sebagai salah satu komponen di dalam biaya transportasi tidak bisa berdiri sendiri sebagai penyebab utama inflasi, karena ada banyak faktor lain yang sering kali jauh lebih dominan.

Masih ada pendapat yang menyatakan bahwa kenaikan tarif tol pasti langsung menaikkan biaya logistik. Pandangan ini perlu dilihat lebih proporsional. Data BPS yang kerap digunakan menunjukkan biaya logistik nasional berada di kisaran 14,29% terhadap PDB pada 2023/2024, sementara target nasional 2045 adalah 9% terhadap PDB.

Biaya logistik Indonesia juga sering disebut masih relatif tinggi dibanding beberapa negara ASEAN. Tingginya biaya logistik memang dapat berdampak pada inflasi, tetapi penyebabnya bersifat multifaktor dan tidak semata-mata ditentukan oleh tarif tol.

Baca Juga: Regenerasi Kepemimpinan, Kapolres Tebing Tinggi Pimpin Sertijab Kabag SDM dan Kasat Lantas

Salah satu faktor yang sulit ditekan adalah pungli yang terjadi di berbagai simpul logistik— gudang, pelabuhan, bandara, hingga jalan raya termasuk koridor tol. Tantangan penindakan muncul karena persoalan ini menyangkut perilaku oknum, penegakan hukum, dan tata kelola birokrasi yang belum sepenuhnya efektif.

Berdasarkan data yang diklaim dihimpun dari pemilik truk, Organda, dan Asosiasi Truk Indonesia (Atrindo), pungli dari oknum tertentu dapat mencapai sekitar 20% dalam satu kali perjalanan.

Sebagai ilustrasi, pungli pada transportasi darat rata-rata bisa muncul di pelabuhan penyeberangan (sekitar Rp200.000 per kendaraan), di jalur non-tol seperti Pantura (sekitar Rp150.000–Rp500.000 per kendaraan—baik di jalan maupun jembatan timbang), termasuk di luar pelanggaran seperti ketiadaan dokumen atau isu ODOL.

Baca Juga: Dipimpin Kapolrestabes Medan, Personel Gabungan Bongkar Barak dan Jaringan Narkoba di Tembung

Di jalan tol, pungli disebut berada di kisaran Rp150.000–Rp250.000 per kendaraan. Beban tersebut pada praktiknya banyak ditanggung pengemudi. Jika pungli di koridor jalan tol dapat dihilangkan, ongkos logistik berpotensi berkurang dan dapat membantu menutup tambahan biaya akibat penyesuaian tarif tol.

Langkah Ke Depan

Pertama, dari perspektif kebijakan publik, penyesuaian tarif tol secara terpisah tidak serta-merta meningkatkan inflasi secara langsung. Namun, penyesuaian tarif tetap dapat menambah beban pelaku usaha transportasi dalam rantai logistik. Karena itu, penegakan hukum harus dijalankan secara tegas agar transporter dapat berperan sebagai penguat rantai pasok, bukan menjadi pihak yang paling rentan menanggung biaya-biaya nonformal.

Kedua, BUJT perlu menjaga kondisi jalan tol secara konsisten agar tetap aman dan nyaman. Publik membayar lebih sehingga ekspektasi terhadap kualitas layanan akan meningkat. Kerusakan seperti lubang jalan dapat memicu ban pecah atau pelek rusak, sementara genangan air saat hujan dapat meningkatkan risiko aquaplaning. Jalan tol harus dijaga tetap mulus—sepadan dengan standar layanan yang dijanjikan.

Baca Juga: Terima Informasi Maraknya Peredaran Narkoba, Polres Sergai Ringkus Pengedar Sabu di Rumah Kosong

Ketiga, koordinasi antar-institusi dalam menyambut kebijakan Zero ODOL pada awal 2027 harus dilaksanakan dengan tata kelola yang baik. Jika penanganan ODOL berjalan efektif, kerusakan jalan dan potensi kecelakaan di koridor jalan tol dapat ditekan secara signifikan. (*)

Penulis: Agus Pambagio (Pengamat Kebijakan Publik).

Artikel Pengaruh Inflasi dan Biaya Logistik Pada Kenaikan Tarif Tol pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Artikel Kartu Tanda Anggota INI SUMUT pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Dalam unggahan tersebut, tampak aksi pengeroyokan terhadap seorang juru parkir (jukir) di Jalan Raya Cinere, Kota Depok, pada Minggu (26/10/2025).

Menurut informasi yang beredar, insiden ini bermula dari pertengkaran kecil akibat klakson mobil, namun berujung pada kekerasan fisik dan ancaman menggunakan senjata tajam.

Baca Juga: ISTP Medan Luluskan 44 Sarjana Baru, Rektor Ajak Lulusan Berperan Dalam Pembangunan Bangsa

Dikutip dari sejumlah media, Kasi Humas Polres Metro Depok AKP Made Budi menjelaskan bahwa konflik terjadi setelah pengemudi mobil Ford mengklakson dan melontarkan kata-kata kasar kepada korban.

“(Korban) cekcok dengan pengemudi mobil Ford yang mengklakson dan mengeluarkan bahasa kasar sehingga terjadi pemukulan kepada korban,” ujarnya, Selasa (28/10/2025).

Dalam video viral tersebut terlihat seorang pria berbaju merah meneriaki pria bertopi yang diduga jukir. Tak lama, seorang wanita berpakaian daster merah muda memukul kepala korban. Para pelaku kemudian mengeluarkan parang dari mobil dan mengancam korban.

Baca Juga: Dugaan Korupsi Smart Board Rp 14 Miliar, Kejati Sumut Geledah Kantor Disdik Tebing Tinggi

Polisi yang menerima laporan langsung bergerak cepat. Dua pelaku, masing-masing berinisial CEN dan SPN, berhasil ditangkap di kawasan Limo, Cinere, Depok, pada Selasa (28/10/2025).

“Kedua pelaku sudah ditangkap dan diproses,” ujar Kasatreskrim Polres Metro Depok Kompol Made Gede Oka.

Barang bukti yang disita antara lain dua bilah parang, satu bambu sepanjang hampir dua meter, serta mobil Ford Everest bernopol B 1444 ZJD yang digunakan pelaku.

Baca Juga: Bupati Sergai : TNI TMMD ke-126 Dukung Percepatan Pembangunan di Wilayah Pedesaan

“Pelaku melakukan penganiayaan dengan menggunakan benda atau alat dan diduga dilakukan oleh dua orang,” tambah AKP Made Budi.

Menariknya, salah satu pelaku disebut-sebut merupakan pejabat tinggi di PT PLN (Persero).

“(Pelakunya) iya, Chorinus Eric Nerokou yang berinisial CEN itu. Jabatannya Executive Vice President atau EVP Bantuan Hukum,” ungkap sumber di PLN Pusat, Kamis (30/10/2025).

Baca Juga: Rakerda Pertama dan Diklat PWRI Tebing Tinggi, Plt Kadis : Organisasi Profesi Junjung Etika dan Pofesionalisme

“Dia orang kepercayaan Bapak Direktur LHC Yusuf Didi Setiarto,” beber sumber tersebut.

Menanggapi hal ini, Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO) sekaligus Koordinator Nasional Relawan Listrik Nasional (Re-LUN), H. Teuku Yudhistira, mendesak aparat penegak hukum untuk bersikap tegas.

“Penyidik Jatanras Polres Metro Depok harus menerapkan pasal berlapis terhadap para pelaku, mulai dari Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan hingga Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan,” tegasnya di Jakarta, Kamis (30/10/2025).

Baca Juga:

Ia juga menambahkan bahwa aparat perlu menerapkan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, terkait kepemilikan dan penggunaan senjata tajam.

“Jika benar yang bersangkutan adalah pejabat EVP PLN, ini pelanggaran berat yang tidak bisa ditolerir. Selain proses hukum, kami mendesak pimpinan PLN segera memecat yang bersangkutan,” lanjut Yudhistira.

Lebih lanjut, Yudhistira juga meminta pimpinan Danantara untuk mengevaluasi posisi Direktur Legal dan Human Capital (LHC) PLN, Yusuf Didi Setiarto, sebagai atasan langsung dari pelaku.

“Secara korporasi, ini bentuk kegagalan pimpinannya. Karena itu, bukan hanya pelaku yang harus dicopot, tapi juga Direktur LHC PLN sebagai bentuk tanggung jawab terhadap perilaku anak buahnya,” pungkasnya. (*)

Penulis/Editor: Redaksi.

Artikel EVP PLN Diduga Terlibat Pengeroyokan dan Penganiayaan Jukir di Depok, IWO: Terapkan UU Darurat! pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Dimana perayaan HUT RI di desa ini tak kalah menarik dibanding daerah perkotaan, penuh canda tawa, keringat, dan kebersamaan. Hal itu dibuktikan dengan berbagai ajang lomba dan turnamen yang digelar oleh panitia HUT ke-80 RI.

Sejumlah perlombaan tersebut diantaranya turnamen catur, trup gembira, futsal dengan kostum daster, lomba balita sehat, cerdas cermat tingkat TK, SD, dan SMP, memindahkan belut, memasukkan paku ke dalam botol, makan kerupuk emak-emak, balon gembira, memasukkan ceteng ke dalam gelang, siap padukan tutup, senam aerobik, serta senam kelompok.

Baca Juga: Sekitar 350 Rumah Rusak di Teluk Mengkudu, Kapolres dan Wabup Salurkan Bantuan Bagi Warga Bencana Puting Beliung

Pada malam resepsi penutupan, usai penyerahan piala dan penghargaan, acara semakin meriah dengan penampilan tujuh tarian daerah oleh Sanggar Tari Tampang Jaya Lestari binaan Ketua TP PKK Desa Sei Tampang.

Ketujuh tarian tersebut menjadi simbol tujuh etnis yang mendiami Desa Sei Tampang, yang selama ini hidup berdampingan secara rukun dan damai.

Ketua Panitia, Bariah Sinaga, melalui sambungan telepon selular kepada wartawan, Sabtu (23/8) sore, menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan panitia serta terima kasih kepada seluruh peserta.

Baca Juga: Festival Seni Budaya Pertama di Desa Perkebunan Aek Nagaga Resmi Dibuka Oleh Anggota DPRD Sumut

Ia juga menjelaskan, pada lomba futsal yang digelar di Lapangan Capital Futsal, tepat di samping kantor desa, seluruh peserta pria diwajibkan mengenakan kostum daster wanita.

“Tampilan dan performa peserta jadi unik, lucu, serta jenaka. Penonton dan peserta riuh, jaim tumbang, peserta ibarat badut. Walau perhelatan belum usai, penat di punggung panitia pun lenyap seketika,” ungkap Bariah Sinaga sambil tertawa.

Kepala Desa Sei Tampang, Moh. Asmui, ketika ditemui di salah satu tongkrongan CF 2 Sekawan milik Ahmad Ismawan, Sabtu (23/8) sore, menjelaskan bahwa hanya lomba balita sehat yang digelar di Pustu desa, sedangkan seluruh lomba lainnya dipusatkan di sekitar kompleks kantor desa.

Baca Juga: Karang Taruna Kecamatan Pulau Rakyat Asahan Gelar Khitanan Massal Gratis

Menurutnya, para juara lomba mendapatkan hadiah juara I, II, III, dan IV, sementara peserta yang belum beruntung tetap mendapat hadiah hiburan.

“Refleksi dari kegiatan ini adalah ajang kebersamaan sekaligus mempererat tali silaturahmi antar warga, menumbuhkan sikap gotong-royong, serta memperkokoh kebhinnekaan. Semangat kemerdekaan seperti ini akan menjadi kekuatan besar dalam membangun desa dan menata kota sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu,” pungkas Moh. Asmui. (***)

Penulis: Fiktor Situmorang.
Editor: Ronald Pasaribu.

Artikel Meriahkan HUT ke-80 RI, Desa Sei Tampang Labuhanbatu Gelar Ragam Perlombaan pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Kegiatan ini merupakan tradisi tahunan yang selalu dinantikan oleh umat Buddha di Kota Tebing Tinggi, sebagai perwujudan penghormatan kepada Dewa Seng Ong Kong, Dewa Pelindung Masyarakat.

Acara ini dihadiri oleh Wakapolres Tebing Tinggi Kompol Slamet Riyadi, S.H, M.H. Selain itu, hadir pula AKBP Purn. Drs. Sofyan Khayat, S.H, M.H, Kapolsek Padang Hulu AKP Marolop Samosir, Koordinator Persatuan Sepeda Onthel Kota Tebing Tinggi Temmy Tribiantoro serta Biksu Darma Surya selaku pimpinan vihara.

Baca Juga: Hadiri Pengajian, Bupati Sergai : Pentingnya Sinergi Antara Pemerintah dan Masyarakat Dalam Membangun Daerah

Rangkaian acara dimulai dengan sambutan protokol, kemudian dilanjutkan dengan pelepasan pawai arak-arakan Patung Dewa Seng Ong Kong oleh Wakapolres Tebing Tinggi, sebagai tanda dimulainya prosesi.

Pawai yang diiringi oleh pertunjukan Barongsai dan Reog Ponorogo ini dimulai dari depan Yayasan Perguruan Budhi Dharma di Jalan Veteran, berlanjut melewati beberapa ruas jalan utama seperti Jalan Jend. Sudirman, Jalan Iskandar Muda, dan berakhir di Vihara Avalokitesvara.

Peserta pawai terdiri dari berbagai kelompok, termasuk rombongan pertunjukan Barongsai yang dibina oleh Vihara Avalokitesvara, pertunjukan Jaran Kepang/Reog Ponorogo, rombongan sepeda onthel, serta masyarakat pejalan kaki.

Tema perayaan tahun ini adalah “Mari Kita Mempererat Silaturahmi Antar Umat Beragama”, menegaskan semangat kebersamaan dan toleransi antar umat beragama di Kota Tebing Tinggi.

Pihak kepolisian turut mengamankan jalannya acara, terutama selama pawai arak-arakan berlangsung, untuk memastikan kelancaran lalu lintas serta mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

“Tujuan dilaksanakan pengamanan adalah untuk mengantisipasi kemacetan serta mencegah tindak kejahatan seperti pencurian dan kekerasan selama berlangsungnya kegiatan,” ungkap Kasi Humas Polres Tebing Tinggi Iptu Masdulhak secara terpisah. (*)

Penulis: AS/RP.
Editor: Ronald Pasaribu.

Artikel Wakapolres Hadiri Perayaan HUT Dewa Seng Ong Kong di Vihara Avalokitesvara Tebing Tinggi pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Artikel KEANGGOTAAN INI SUMUT TAHUN 2024 pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Baca juga : Polda Sumut Ringkus 7 Kurir Narkoba Sindikat Jaringan Internasional

Hal tersebut disampaikan politisi PDI Perjuangan itu tatkala membuka pertemuan Pansus DPRD Sumut dengan Kabupaten Simalungun.

Pada acara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang standar Penyelenggaraan Pariwisata di Sumut itu, Baskami menyoroti persoalan ‘kartu kuning’ yang diberikan Unesco kepada Badan Pengelola Caldera Toba.

“Ini menjadi perhatian kita bersama. Mari kita sama-sama meningkatkan pengembangan wisata Danau Toba ini,” katanya kepada awak media, Senin (11/09/2023).

Baskami menekankan, status Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang melekat pada Danau Toba, sebagai upaya daru kerja kolektif, lintas sektor dalam pengembangan objek wisata itu dari berbagai bidang.

“Seperti pertumbuhan ekonomi, kesejarahan, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat,” ungkapnya.

Baskami juga berharap kepada Pemprov Sumut untuk memfasilitasi seluruh pemda yang berada di kawasan Danau Tobaduduk bersama membahas langkah konkrit yang akan dilakukan.

Dikatakannya, saat ini DPRD Sumut sedang berupaya menyusun ranperda standar kepariwisataan,untuk nantinya menjadi acuan bagi seluruh Pemkab/Pemkot se-Sumut.

“Standarisasi ini sangat penting untuk pembangunan pariwisata berkelanjutan,” tambahnya.

Pantauan di lapangan, Baskami diterima oleh Wakil Bupati Simalungun, Zonny Waldi didampingi Ketua DPRD Simalungun Timbul Jaya Sibarani bersama Sekda Esron Sinaga.

Sementara itu, Wakil Bupati Simalungun Zonny waldi dalam sambutanya menjelaskan bahwa, Kabupaten Simalungun memiliki kurang lebih 161 objek wisata yang tersebar di 32 Kecamatan.

Zonny berharap, pemerintah provinsi mampu menjembatani pengelola pariwisata di daerah lain seperti Bali dengan pengelola wisata yang berada di kawasan Danau Toba.

“Dinas Pariwisata Provinsi kiranya dapat menjembatani antara pengelola pariwisata yang ada di Pulau Bali dengan pengelola pariwisata di Kawasan Danau Toba guna untuk memajukan pariwisata di kawasan Danau Toba,”sebutnya.

Diketahui, keputusan pemberian kartu kuning kepada Geopark Kaldera Toba di kawasan Danau Toba diumumkan oleh UNESCO melalui laman resmi unesco.org.

Peringatan kartu kuning tersebut disebabkan Geopark Kaldera Toba karena dinilai badan pengelola tak berjalan.

UNESCO mendorong pembangunan kawasan Toba mencakup tiga pilar, yakni pemberdayaan masyarakat lokal, edukasi, dan konservasi.

Kaldera Toba diberi waktu dua tahun untuk perbaikan agar keanggotaannya di UNESCO Global Geopark bisa diperpanjang lagi. (*)

Penulis : Hendra
Editor : Hans

Artikel Geopark Caldera Toba Mendapat Kartu Kuning, Ketua DPRD SU Minta Perhatian Semua Pihak pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Baskami Ginting menyampaikan itu saat menerima kunjungan peserta Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri di ruang kerjanya, Selasa (25/07/2023).

Perhelatan pesta demokrasi 2024 juga menjadi topik pembahasan dalam kunjungan itu. Kepada para peserta Sespimti, Baskami menyatakan, keyakinannya, pemilu yang akan datang berjalan tertib dan aman.

“Di Sumut ini terdiri dari beragam etnis, suku, agama, ras dan antar golongan. Namun saya yakin Sumut tetap kondusif. Kita juga melibatkan banyak tokoh agama, budayawan, FKUB dalam upaya memberikan pencerahan masyarakat jelang pemilu,” katanya.

Baskami menjelaskan, Pemprovsu telah menetapkan anggaran pemilu di Sumatera Utara sebesar Rp 100 milyar.

“Dana ini kita harapkan nanti mampu meningkatkan efektifitas kerja-kerja dalam mewujudkan stabilitas keamanan di Sumut jelang pemilu,” tambahnya.

Sementara itu, salah seorang peserta Sespimti, KBP Alfis Suhali mengatakan, kemungkinan terjadinya polarisasi di dunia maya sangat besar, menjelang pemilu.

“Berkaca pada 2019 lalu,terjadi polarisasi di ruang digital yang akhirnya menimbulkan kegaduhan. Kita juga harus mengedepankan berita-berita yang terverifikasi dari media akuntabel dan berizin,” ucapnya.

Alfis Suhali mengatakan, rendahnya literasi digital menyebabkan sebagian netizen percaya saja, pemberitaan media sosial yang masih diragukan kebenarannya.

“Era digital ini, netizen lebih percaya berita yang simpang siur di medsos. Seringkali kami mendengar keluhan rekan-rekan jurnalis yang mengeluhkan kecenderungan netizen percaya medsos ketimbang media-media yang kredibel dan berizin,” jelasnya.

Alfis berharap,pemerintah provinsi beserta forkopimda dapat memberikan program untuk meningkatkan literasi digital di masyarakat.

“Sehingga ekskalasi jelang pemilu di masyarakat akibat polarisasi di ruang digital ini dapat kita redam,” pungkasnya.

Pantauan lapangan, hadir pada pertemuan tersebut, para peserta Sespimti, antara lain Komisaris Besar Polisi (KBP) Robinson, KBP Asep Ruswanda, KBP Edi Suroso, KBP Rudi.
KBP Alfis Suhali, KBP Ade R dan lainnya.

Turut hadir Sekwan DPRDSU Zulkifli, Wakil Ketua DPRD Sumut, Rahmansyah Sibarani, Anggota DPRD Sumut, Rudi Hermanto, Rony Situmorang. (*)

Penulis : Hendra
Editor : Ridwan Hans

Artikel Baskami Ginting Optimis Pemilu 2024 Di Sumut Tertib Dan Aman pertama kali tampil pada Ini Sumut.

Kegiatan yang dilaksanakan di Pos Pengamanan Terpadu Gerbang Tol Tebing Tinggi tersebut atas dasar undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Surat Telegram Kapolda Sumut Nomor : ST / 325 / IV / Res.4. / 2023 / Ditresnarkoba dalam rangka mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh angkutan awak darat selama pelaksanaan Operasi Kepolisian Ketupat Toba 2023.

Baca Juga: Tim Supervisi Sops Mabes Polri Kunjungi Pos Pelayanan Simpang Beo Tebing Tinggi

Sebanyak 28 orang personil yang melaksanakan kegiatan test urine terhadap para pengemudi angkutan umum tersebut terdiri dari 10 orang personil dari Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi, 5 personil gabungan Satuan Samapta dan Satlantas, 3 personil BNN Kota Tebing Tinggi, 2 personil Dinas Kesehatan Tebing Tinggi, 4 personil Dinas Perhubungan dan 4 personil dari Satpol PP Kota Tebing Tinggi.

Sebelum pelaksanaan kegiatan seluruh personil terlebih dahulu melaksanakan apel dan diberikan pengarahan oleh Kasat Narkoba Polres Tebing Tinggi AKP Jhon H Panjaitan. Selanjutnya dilakukan test urine yang diawali oleh Kapolres Tebing Tinggi AKBP Andreas Luhut Jaya Tampubolon dengan hasil negatif dan dilanjutkan terhadap para pengemudi angkutan umum.

Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan test urine terhadap para pengemudi angkutan umum ini adalah untuk memastikan bahwa para pengemudi angkutan umum tidak ada yang mengkonsumsi narkotika guna menjaga keselamatan dari para penumpang angkutan umum tersebut dari human eror para pengemudi.

Baca Juga: Berikan Pemahaman Layanan Kunjungan Hari Raya Idul Fitri 1444 H, Lapas Tebing Tinggi Gelar Sosialisasi Kepada WBP

Alat yang digunakan untuk melakukan tes urine terhadap para pengemudi angkutan umum tersebut adalah alat tes kid merk Healgen. Dari kegiatan ini telah dilakukan test urine terhadap lima orang pengemudi bus angkutan umum, dimana hasil test urine dari ke lima pengemudi tersebut adalah negatif.

Bagi para pengemudi angkutan umum yang telah mengikuti test urine dan hasilnya negatif selanjutnya dipersilahkan untuk melanjutkan kembali perjalanannya dan diimbau agar tetap mematuhi protokol kesehatan guna terhindar dari penyebaran COVID-19. (*)

Penulis/Editor: Ronald Pasaribu.

Artikel Polres Tebing Tinggi Lakukan Test Urine Terhadap Para Pengemudi Angkutan Umum pertama kali tampil pada Ini Sumut.