Miris !! Mobiler dan Ruang Belajar SMKN 1 Sei Rampah Banyak Rusak, Kepala Sekolah Bungkam

SERGAI-Inisumut.id
Tujuan didirikannya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) negeri adalah untuk menghasilkan tenaga kerja terampil yang memenuhi kebutuhan dunia kerja. Selain itu, SMK juga bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik menjadi warga negara yang berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab.

Namun, bagaimana tujuan ini bisa tercapai bila sarana dan prasarana di SMK Negeri tidak mendukung. Padahal SMK Negeri ini merupakan milik pemerintah yang didanai Pemerintah dan juga menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai penunjang pendidikan.

Inilah pantauan awak media bersama tim Inteligen LSM STRATEGI pada SMK Negeri 1 Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) Provinsi Sumatera Utara, Sabtu (21/12/2024) pagi, terlihat sejumlah mobiler (meja/ kursi) dan ruangan belajar yang digunakan pelajar banyak yang rusak. Kosen, daun jendela dan daun pintu serta plafon dan lantai banyak rusak sehingga terlihat seperti sudah difungsikan lagi. Diperkirakan ada 10 rombel yang mengalami kerusakan pada mobiler dan ruangan belajar.

Anehnya, walaupun sarana dan prasarana belajar banyak yang rusak dan masuk tanggungan pemeliharaan pada Dana BOS, namun pihak sekolah memilih untuk membangun tembok yang sudah selesai namun belum diplester. Kalau kondisi sarana dan prasarana sekolah seperti ini, bagaimana para pelajar di sekolah ini bisa menuntut ilmu dengan baik.

Dari data yang didapat di sekolah, diketahui tahun ajaran 2024/ 2025, SMK Negeri 1 Se’i Rampah menerima pelajar kelas X sebanyak 288 orang dengan jurusan TKJ 4 rombel, TBSM 2 rombel dan TKR 2 rombel. Bila setiap tahun terdapat pelajar 288 orang, maka saat ini diperkirakan terdapat 864 pelajar yang menimbah ilmu di sekolah ini dengan jumlah 24 rombel.

Atas sejumlah kerusakan pada sarana dan prasarana pada SMK Negeri 1 Sei Rampah ini menjadi tanda tanya bagi masyarakat, untuk apa saja digunakan Dana BOS di sekolah ini. Belum lagi ada dana tambahan atas penerimaan uang SPP dari setiap pelajar yang dipungut oleh pegawai KTU inisial Htm

Irwan, Satpam pada sekolah ini tidak banyak memberi jawaban saat ditanyai keberadaan Kepala SMKN 1 Sei Rampah, Rizal Amri. Ia yang mengaku baru dua bulan bekerja pada sekolah ini hanya meminta para tamu yang berkunjung untuk mengisi absen agar bisa dilaporkan kepada Kepala Sekolah.

“Terkait banyaknya sarana dan prasarana yang rusak dan jumlah pelajar, saya tidak tahu. Setahu saya, tembok yang baru selesai dibangun seminggu lebih dibangun untuk menjaga pelajar agar jangan bolos dari belakang. Tadi pagi Kepala Sekolah yang katanya warga Medan ini ke sekolah, namun saat ini sudah tidak berada di sekolah,” ucapnya.

Sementara Sumiyati, seorang orangtua pelajar yang kebetulan menjemput anaknya didepan gerbang sekolah menyebutkan tidak mengetahui atas kerusakan sarana dan prasarana pada sekolah ini.

“Yang kami tahu anak kami datang ke sekolah ini untuk menuntut ilmu. Terkait SPP yang dikutip pihak sekolah, harus wajib dibayar setiap bulan dan uang yang dibayar sama besar nilainya, baik warga mampu ataupun tidak mampu. Bila anak kami tidak bayar maka diberikan sangsi tidak diberikan kartu ujian,” terangnya.

Saat awak media mencoba konfirmasi kepada Rizal Amri selaku Kepala SMKN 1 Sei Rampah melalui chat whatsapp dan telpon langsung, namun Kepala Sekolah yang sudah menjabat hampir 3 tahun di sekolah ini memilih bungkam.

Ketua LSM STRATEGI, Ridwan Siahaan saat diminta tanggapannya atas hal ini menyampaikan sangat prihatin atas dugaan tidak layaknya sarana dan prasarana pada sekolah ini

Menurut Ridwan, besarnya dana BOS yang diterima pihak sekolah hingga milliaran rupiah setiap tahunnya, tidak menjamin peserta didik menerima pendidikan yang baik bila semua rombel di sekolah ini tidak dapat dipergunakan.

Hal ini menunjukkan bobroknya kinerja Rizal Amri sebagai pengguna anggaran dana BOS ini sehingga dia dinilai tidak mengerti apa yang menjadi prioritas dalam penggunaan dana ini.

“Apalagi selain dana BOS, sekolah ini juga memberlakukan wajib kutipan uang SPP setiap bulannya, bahkan kepada siswa yang PKL juga dibebankan biaya administrasi. Untuk apa saja digunakan pihak sekolah semua uang ini ?? Kami akan segera membuktikan laporan pertanggungjawaban penggunaan kedua sumber dana ini,” tegas Ridwan Siahaan yang juga menjabat sebagai Ketua KBPP Polri. (*)

Penulis : Tim
Editor : Redaksi