Pembayaran Pengadaan Papan Tulis Interaktif Tahun 2024 Senilai Rp 14,2 Miliar, Bebani APBD TA 2025

TEBINGTINGGI-Inisumut.id
Pengadaan Papan Tulis Interaktif (PTI) pada Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi senilai Rp 14,2 miliar tahun 2024 dinilai telah membebani belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Darah (APBD) TA 2025.

Baca juga : Hadiri FGD Cipayung Plus Tebing Tinggi, Wali Kota Berharap Mahasiswa Bersatu Menjadi Garda Terdepan Dalam Pembangunan

Sejumlah pegiat anti korupsi di Kota Tebing Tinggi menilai kegiatan pengadaan PTI yang dilaksanakan pada akhir tahun 2024 dan sudah dibayarkan pada bulan Januari 2025 melalui anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT) pada APBD TA 2025 ini diduga bukanlah termasuk kegiatan yang mendesak atau kebutuhan darurat.

Baca juga : Pembayaran Pengadaan Papan Tulis Interaktif Senilai Rp 14,2 Miliar Dipertanyakan

Ketua LSM STRATEGI Tebing Tinggi, Ridwan Siahaan, saat diminta tanggapannya mengungkapkan pengadaan PTI ini harus ditinjau kembali peruntukannya. Apakah pengadaan PTI masuk kategori kebutuhan mendesak atau darurat pada pemerintah ?

Baca juga : LSM STRATEGI Minta Kejaksaan Tebing Tinggi Turunkan Tim Ahli Hitung Kerugian Dugaan Korupsi Pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM

Menurutnya, BTT pada pemerintah merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk kebutuhan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, namun kebutuhan mendesak dalam penggunaan anggaran BTT ini harusnya lebih terperinci.

“Akibat pengadaan PTI tahun 2024 yang tidak bisa dibayarkan pada tahun berjalan, sehingga kegiatan ini diduga dipaksakan dibayar melalui anggaran BTT pada APBD TA 2025. Hal ini menjadi tanda tanya atas perencanaan anggaran Pemko Tebing Tinggi TA 2024 atas pengadaan PTI tersebut,” sebut Ridwan, Selasa (5/8/2025) pagi.

Menurut Ridwan, seharusnya Pemerintah Kota lewat Plt Sekdako selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang merupakan oknum yang bertugas melaporkan pelaksanaan TAPD kepada Pj Wal Kota untuk aktif melakukan pengawasan pengelolaan keuangan termasuk untuk kegiatan pengadaan tersebut.

Bila memang keuangan tidak memungkinkan untuk pembayaran pengadaan PTI tersebut, mengapa kegiatan harus dipaksakan untuk tetap dilaksanakan.

“Diduga akibat tidak bisa dibayarkannya pengadaan PTI pada tahun 2024, sehingga Pj Wali Kota menerbitkan surat pemberitahuan Perubahan Atas Perwa No 36 Tahun 2024 Tentang Penjabaran APBD TA 2025 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Tebing Tinggi ini,” tandas Ketua LSM STRATEGI ini.

Terbitnya surat pemberitahuan yang ditangani Pj Wali Kota Moettaqien Hasrimi tanggal 31 Januari 2025 ini, kini menjadi sorotan pubik karena Wali Kota Tebing Tinggi Terpilih sudah dilantik Presiden RI tanggal 20 Februari 2025.

Sementara itu, Ketua DPRD Tebing Tinggi, Sakit Khaddafi Nasution saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (5/8/2025) pagi menjelaskan bahwa pengadaan PTI sebelumnya sudah masuk dalam P.APBD TA 2024. Namun karena keuangan Pemko Tebing Tinggi tidak mencukupi, sehingga melalui Perwa terkait penggeseran anggaran, maka pengadaan PTI ini dibayarkan dengan anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT) pada APBD TA 2025.

“Terkait surat pemberitahuan yang disampaikan Pj Wali Kota Tebing Tinggi, Moettaqien Hasrimi tentang Perubahan Atas Perwa No 36 Tahun 2024 Tentang Penjabaran APBD TA 2025, saya sudah meneruskannya kepada semua anggota DPRD, sehingga pergeseran anggaran BTT tersebut telah dimasukkan kedalam P.APBD TA 2025,” ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, bahwa surat tanggal 31 Januari 2025 dalam hal Pemberitahuan Perubahan Atas Perwa No 36 Tahun 2024 Tentang Penjabaran APBD TA 2025 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Tebing Tinggi dan ditandatangani Pj Wali Kota Moettaqien Hasrimi ini disebutkan Pemko Tebing Tinggi telah melakukan pergeseran BTT untuk pembayaran kewajiban oleh Pemko Tebing Tinggi dalam hal Dinas Pendidikan terhadap hasil pekerjaan pihak ketiga (rekanan) pada tahun 2024 sebesar Rp 14.275.500.000 (empat belas miliar dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) berupa pembayaran pengadaan papan tulis interaktif untuk SMP Negeri.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemko Tebing Tinggi memandang perlu untuk melakukan perubahan atas Perwa No 36 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Kota Tebing Tinggi TA 2025 dan telah ditetapkan dengan Perwakilan No 1 Tahun 2025 tentang perubahan Perwa No 36 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Kota Tebing Tinggi TA 2025 tanggal 13 Januari 2025 untuk selanjutnya akan dicantumkan pada Perubahan APBD TA 2025 dan/ atau pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) jika tidak melakukan perubahan APBD.

Dalam sidang paripurna DPRD Tebing Tinggi agenda pengambilan keputusan terkait Ranperda perubahan APBD TA 2025 yang digelar pada 22 Juli 2025 yang lalu, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Tebing Tinggi dalam pandangan akhir yang dibacakan Ir. Horas Gumanti Tampubolon menyatakan menolak pengesahan anggaran belanja PTI dalam perubahan APBD TA 2025.

Menurut Fraksi PDI Perjuangan, pengadaan Papan Tulis Interaktif pada Dinas Pendidikan ini bukanlah merupakan kebutuhan darurat dan mendesak, sehingga menolak dicantumkannya dalam anggaran perubahan APBD TA 2025. (*)

Penulis / Editor : Redaksi