DELISERDANG-Inisumut.id
Limbah yang diduga berasal dari perusahaan PT Delifood pabrik pengolahan buah-buahan mulai mencemari lingkungan di sekitar Desa Ujung Labuhan Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara (Sumut).
Baca juga : Kanwil Kemenkumham Sumut Berhasil Raih Predikat WBK Tahun 2023
Pantauan Tim Intelijen dan Investigasi DPP LSM STRATEGI Sumut di lokasi pabrik yang dipimpin langsung Koordinator Tim 1, Supir Taringan bersama rekannya, Jumat (15/12/2023), ditemukan limbah kulit buah durian sirsak dan wortel yang sudah membusuk dan mengeluarkan bau aroma tak sedap dan mengalir di parit yang tidak jauh dari perumahan warga. Kejadian ini sudah bertahun tahun di keluhkan oleh warga sekitar pabrik
Kepada inisumut.id, Panus A Taringan yang juga merupakan Kordinator Tim 2, mengungkapkan sangat menyesalkan sikap perusahaan yang tidak peka dan tanggap dengan kesehatan warga selama kurang lebih hampir 15 tahun.
“Bahkan selama PT Delifood beroprasi, diduga tidak pernah melaksanakan kewajibannya yakni CSR kepada masyarakat seperti kompensasi sesuai dengan peraturan pemerintah,” sebut Panus yang juga warga desa Ujung Labuhan
Anehnya, lanjut Panus, saat Tim Intelijen Investigasi mengambil fhoto dokumentasi ke area pembuangan limbah, rekan tim Investigasi mendapat teguran dari perwakilan perusahaan dengan melarang atau menghalang-halangi.
“Jangan kalian ambil fhoto dan buat beritanya, nanti itu bisa menjadi pencemaran nama baik. Terkait limbah itu, biar pihak perusahaan yang akan menjawabnya,” tandas Panus menirukan ucapan perwakilan perusahaan tersebut.
Menurut Panus, tindakan PT Delifood diduga melanggar pasal 60 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi, setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke lingkungan hidup tanpa izin.
Begitu juga di pasal 104 disebutkan, setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/ atau bahan ke lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, dipidana penjara paling lama 3 (tiga tahun) dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000.00 (tiga miliar rupiah).
“Atas adanya dampak limbah ini, kami masyarakat Desa Ujung Labuhan keberatan atas berdirinya PT Delifood ini. Sebab sejak perusahaan ini berdiri, masyarakat Desa Ujung Labuhan tidak pernah mendapatkan perhatian dari PT Delifood, baik itu berupa bantuan, CSR (corporate soscial responsibility) atau TJSL (tangung jawab sosial dan lingkungan) sesuai dengan Peraturan Pmerintah no 47 tahun 2012,” ketus Panus.
Sementara itu, menanggapi adanya temuan ini, Ketua DPP LSM STRATEGI SUMUT, Nining Titi Sundawa mengatakan bahwa setiap perseroan harus melaksanakan CSR atau tangung jawab sosial kepada masyarakat dan lingkungan tempatnya berdiri.
Sifat CSR ini wajib. Apabila tidak dilakukan, perusahaan terancam terkena sanksi.Lalu bagaimana regulasi perseroan menyisikan dananya untuk CSR? Serta, apa sanksi jika tidak melakukannya?
,”Regulasi yang mewajibkan perusahaan melakukan CSR tertera pada peraturan pemerintah atau PP nomor 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan perseroan terbatas. Pada pasal 2 dan 3, PP tersebut jelas disebutkan bahwa setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan,” tegas Nining.
Saat informasi adanya dugaan limbah dari PT Delifood ini ditanyakan kepada perwakilan perusahaan, ibu Sugi melalui chat whatsapp ke nomor
0813 7003 6XXX, Senin (18/12/2023) siang, hingga berita ini diturunkan, pihak perusahaan tidak bersedia memberikan tanggapan. (*)
Penulis/ Editor : Redaksi
Komentar