ASAHAN-inisumut.id
Hasil pendataan Sensus Ekonomi di Kabupaten Asahan kini menuai sorotan tajam. Banyak ditemukan data yang dinilai melenceng jauh dari kenyataan di lapangan.
Akibatnya, sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang seharusnya berhak menerima bantuan sosial justru terancam tereliminasi. Sebaliknya, warga yang tergolong mampu justru masuk ke dalam daftar golongan kurang mampu.
Salah satu kasus yang mencuat terjadi di Desa Serdang, Kecamatan Meranti. Warga setempat bernama Edi menyoroti kelemahan dalam proses validasi data yang berujung pada kerugian warga yang benar-benar membutuhkan.
Baca Juga: Pusat Hiburan Malam Menjamur di Asahan, Pengawasan Pemerintah Kabupaten Diduga Lemah
Ia mengungkapkan kekecewaannya secara terbuka terhadap kinerja dan hasil pendataan yang dilakukan petugas di lapangan. Menurutnya, para petugas sensus bekerja tidak cermat dan minim melakukan verifikasi kepada pihak desa.
Edi membeberkan sejumlah contoh nyata yang dinilai tidak masuk akal. Salah satunya dialami warga Dusun X, Desa Serdang, yang bekerja di bengkel sepeda motor dan tinggal di tempat sewa bulanan.
Namun dalam aplikasi pendataan, petugas mencatat status tempat tinggal sebagai rumah sewa kontrak dan jenis pekerjaan di bidang transportasi serta perdagangan.
Baca Juga: Perkuat Kemitraan Strategis, PTPN IV PalmCo Berikan Apresiasi melalui PSR Awards 2026
Akibat kesalahan input tersebut, status warga tersebut tiba-tiba meloncat ke desil 10.
“Mau tidak mau dia terlempar dan tidak akan mendapatkan bantuan,” tegas Edi saat ditemui, Minggu (13/9/2026).
Menurut Edi, ketidakakuratan data ini mayoritas disebabkan petugas sensus yang bekerja kaku tanpa melakukan konfirmasi maupun verifikasi silang kepada pemerintah desa terlebih dahulu. Padahal banyak warga sasaran merupakan lansia yang kerap merasa takut atau kebingungan saat didatangi petugas.
Baca Juga: Dandim 0208/Asahan Hadiri Jambore Kader Posyandu: Perkuat Peran Posyandu Wujudkan Asahan Sehat
“Harapan saya, kalau petugas sensus ragu-ragu, tanya dulu ke desa,” ucapnya.
Ia juga menyoroti kebijakan perekrutan petugas yang ternyata bukan warga setempat, sehingga tidak memahami kondisi riil lingkungan maupun situasi narasumber yang didata. (*)
Penulis: Edi Surya.
Editor: Ronald Pasaribu.
Komentar