MEDAN-inisumut.id
Dugaan penyimpangan dan korupsi bernilai miliaran rupiah dalam proyek pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di lingkungan PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara (Sumut) terungkap.
Kasus ini kini sedang menjadi sasaran penyelidikan intensif dari Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumut, membuat sejumlah pejabat di lingkungan PLN UID Sumut berada dalam tekanan tinggi. Berbagai pihak terkait pun sudah mulai dimintai keterangan oleh penyidik.
Menurut sumber terpercaya di lingkungan Poldasu, fokus pemeriksaan tertuju pada pelaksanaan proyek pembangunan SPKLU yang tersebar di beberapa Unit Pelayanan dan Pengaturan Distribusi (UP3) dengan Tahun Anggaran 2024-2025.
Baca Juga: Wakil Bupati Asahan Lepas Gerak Jalan Santai Sekaligus Lantik Pengurus DPD PPMA
“Proyek ini merupakan program utama PLN UID Sumut, namun pelaksanaannya diserahkan ke masing-masing UP3,” ungkap sumber tersebut.
Poin krusial yang menjadi sorotan dan diduga kuat menyalahi aturan adalah proses pengadaan yang tidak dilakukan melalui lelang terbuka.
Informasi yang diperoleh menyebutkan, paket proyek bernilai besar justru dipecah-pecah menjadi bagian-bagian bernilai lebih kecil agar bisa dikerjakan melalui mekanisme penunjukan langsung.
Baca Juga: Bobol Dapur MBG, Dua Pelaku Diciduk Sat Reskrim Polres Tebing Tinggi
“Berdasarkan aturan di PLN, proyek dengan pagu di atas Rp300 juta wajib dilelang terbuka. Namun di kasus ini, nilainya dipecah sedemikian rupa. Contohnya di PLN UP3 Binjai, proyek dibagi jadi dua paket, satu untuk pembangunan shelter SPKLU nilainya di bawah Rp200 juta, dan satu lagi untuk penyediaan mesinnya. Karena di bawah batas Rp300 juta, maka jalurnya jadi Penunjukan Langsung (PL),” jelas sumber menjelaskan modus yang diduga dilakukan.
“Yang melanggar aturan itu adalah, proyek yang secara keseluruhan bernilai miliaran rupiah dan merupakan program pusat PLN UID Sumut, justru diturunkan ke UP3 dan dipecah nilainya supaya tidak perlu dilelang. Belum lagi muncul isu bahwa pembangunan shelter SPKLU tersebut dilaksanakan tanpa dasar kontrak dan anggaran yang jelas,” tambahnya lagi.
Saat berusaha dikonfirmasi terkait hal ini, General Manager PLN UID Sumut, Mundhakir, hanya membaca pesan yang dikirimkan melalui pesan singkat WhatsApp namun tidak memberikan tanggapan apa pun.
Demikian pula dengan Manajer Komunikasi PLN UID Sumut, Darma Saputra, yang juga memilih untuk bungkam dan tidak memberikan penjelasan terkait dugaan penyimpangan ini. (***)
Penulis/Editor: Redaksi.
Komentar