JAKARTA-inisumut.id
Nama Darmawan Prasodjo disebut sebagai salah satu pejabat yang cukup lama menjabat sebagai Direktur Utama PT PLN (Persero), setelah sebelumnya posisi tersebut juga pernah dipegang cukup lama oleh Eddi Widiono Suwondho.
Memimpin sejak era Presiden ke-7 Joko Widodo pada awal tahun 2021, hingga kini Darmawan Prasodjo masih menduduki posisi sebagai orang nomor satu di perusahaan listrik negara tersebut. Bahkan hingga memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, posisi tersebut masih dipercayakan kepadanya.
Dengan demikian, saat ini Darmawan Prasodjo telah memasuki tahun keenam memimpin PLN. Bersama dirinya terdapat Yusuf Didi Setiarto yang menjabat sebagai Direktur Legal & Human Capital (LHC), yang dilantik pada tahun yang sama.
Menanggapi kondisi tersebut, Koordinator Nasional Relawan Listrik Untuk Negeri (Re-LUN) H Teuku Yudhistira menilai lamanya masa kepemimpinan tersebut dinilai berdampak terhadap dinamika organisasi di tubuh BUMN tersebut.
Menurutnya, berdasarkan informasi dan sejumlah cerita dari pegawai internal, kepemimpinan Darmawan Prasodjo dan Yusuf Didi Setiarto dinilai cukup berpengaruh terhadap berbagai kebijakan organisasi.
“Dengan posisi yang kuat tersebut, berbagai kebijakan dapat diambil secara luas sehingga berpengaruh terhadap jalannya organisasi,” ungkap Yudhistira kepada wartawan di Jakarta.
Baca Juga: Presma Universitas Royal Asahan Minta Semua Pihak Hormati Proses Perpanjangan HGU PT BSP
Ia menjelaskan, sebagai Direktur Utama, Darmawan Prasodjo memiliki peran strategis dalam menentukan arah perusahaan, sementara Yusuf Didi Setiarto yang membidangi sumber daya manusia memiliki kewenangan dalam penempatan dan pengelolaan SDM di lingkungan PLN.
Yudhistira juga menyebutkan adanya informasi yang berkembang mengenai perekrutan sejumlah tenaga profesional (professional hire/prohire) yang masuk melalui anak perusahaan atau sub holding PLN, kemudian ditempatkan di perusahaan induk.
“Atas situasi tersebut muncul kekhawatiran dari sejumlah pihak bahwa jabatan strategis di beberapa unit kerja berpotensi tidak sepenuhnya melalui proses meritokrasi yang ideal,” ujarnya.
Ia menambahkan, terdapat juga sejumlah informasi mengenai penempatan pejabat pada beberapa posisi strategis yang dinilai masih menimbulkan perdebatan terkait kompetensi dan proses pengangkatannya.
Menurutnya, kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran di kalangan sebagian pegawai terkait sistem jenjang karier dan mekanisme penilaian kinerja di lingkungan perusahaan.
Selain itu, Yudhistira juga menyampaikan adanya informasi mengenai perekrutan pegawai dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dinilai perlu ditelusuri lebih lanjut terkait prosedur dan mekanisme yang digunakan.
Baca Juga: Pengedar Sabu Diciduk Polres Tebing Tinggi Dalam Penggerebekan di Kampung Kurnia
Oleh karena itu, ia mendorong pihak-pihak berwenang untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh guna memastikan tata kelola perusahaan berjalan sesuai prinsip transparansi dan profesionalitas.
Di sisi lain, Yudhistira juga menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah, khususnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam menyusun pembaruan regulasi terkait tenaga kerja, termasuk pengaturan mengenai PKWT dan tenaga alih daya (outsourcing) dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru.
Hal tersebut juga berkaitan dengan pembahasan dalam Agreement on Reciprocal Trade (ATR), di mana Amerika Serikat memberikan sorotan terhadap praktik penggunaan tenaga alih daya dalam bisnis inti serta pembatasan masa kontrak pekerja.
Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa ketentuan lanjutan akan dibahas dalam proses penyusunan regulasi baru, termasuk menyesuaikan sejumlah pasal yang sebelumnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.
Dengan adanya pembaruan regulasi tersebut, diharapkan tata kelola ketenagakerjaan di berbagai sektor, termasuk di BUMN, dapat semakin transparan dan berkeadilan bagi seluruh pekerja. (*)
Penulis/Editor: Redaksi.
Komentar