LABUHANBATU-Inisumut.id
Bank Mandiri Unit Negerilama Kabupaten Labuhanbatu diduga langgar Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor 9/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), pasalnya proposal bantuan yang diajukan SMP Negeri 1 Bilahilir Kabupaten Labuhanbatu dikembalikan belum lama ini.
Anehnya, didalam Pasal 9 Permen BUMN nomor 9/2015 itu menyebutkan Dana Program Bina Lingkungan disalurkan dalam bentuk bantuan korban bencana alam, bantuan pendidikan dan/atau pelatihan, peningkatan kesehatan, pengembangan prasarana dan/atau sarana umum, sarana ibadah, pelestarian alam, sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan, pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kapasitas Mitra Binaan Program Kemitraan.
Ketua Komite SMP Negeri 1 Bilahilir, berinisial FS (53), ketika menerima kembali proposal dimaksud merasa kecewa karena pihak Bank Mandiri menyarankan agar bentuk proposal seperti ini jalurnya diantar langsung ke kantor cabang.
Baca Juga: Dikawal Polres Tebing Tinggi, Eksekusi Rumah di Desa Binjai Berjalan Lancar
“Proposal seperti ini langsung saja ke cabang pak,” ungkap FS menirukan ucapan karyawan bank plat merah tersebut.
Sementara itu, Kepala Unit Bank Mandiri Negerilama, Janedi Pakpahan ketika ditemui wartawan diruang kerjanya, Rabu (26/07/2023) sore, sekaligus mempertanyakan hal tersebut diatas, mengaku segala bentuk proposal bantuan harus ditangani kantor cabang, modelnya satu pintu.
“Satu pintu, cabang yang tangani pak,” ujarnya.
Baca Juga: Perkara Dimenangkan Aguan Dan Mulyani Putri Rahayu, Eksekusi Lahan Berlangsung Ricuh
Saat ditanya bentuk apa saja yang sudah dilakukan unit dalam mendukung Keputusan Menteri BUMN No. 9/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, pihaknya mengatakan tidak dapat memberikan data atau informasi terkait hal tersebut.
Selain itu lanjut Janedi Pakpahan, aturan Bank Mandiri menyebutkan unit manapun tidak ada kewenangan dalam hal memberikan keterangan apapun kepada pihak luar, ada keterbatasan, harus satu pintu melalui humas, seminimal harus ada kordinasi.
“Kita disini nggak bisa banyak ngomong, harus ada izin dari pimpinan,” ujarnya mengakhiri. (*)
Penulis: Fiktor Situmorang.
Editor: Ronald Pasaribu.
Komentar