JAKARTA-inisumut.id
Penggeledahan Cafe de’Clan Signature di Cipete, Jakarta Selatan, pada Rabu (8/7/2026), berlangsung dramatis.
Sejak pukul 11.30 WIB hingga malam hari, tim gabungan Polri dan Brimob bersenjata lengkap mengepung lokasi.
Di balik tumpukan uang puluhan miliar rupiah yang disita dari balik lemari rahasia, tercium aroma persaingan antar-lembaga yang tajam.
Publik mencium adanya drama lama yang terulang kembali, serupa dengan masa lalu saat perseteruan antar-institusi memuncak.
Namun kali ini, panggung menampilkan persaingan yang tak kalah sengit antara Korps Bhayangkara dan Korps Adhyaksa.
Ketegangan ini bukan sekadar penegakan hukum biasa. Bahkan prajurit TNI bersenjata harus memagari rumah Jampidsus Kejaksaan Agung di Kramat Pela, bukti nyata adanya gesekan hebat di tingkat elite.
Baca Juga: Ribuan Pramuka Padati Sibolangit, Jamda XI Sumut 2026 Resmi Dibuka Wagub Surya
Pengamanan ketat itu memperlihatkan ancaman dan intimidasi telah mencapai taraf mengkhawatirkan, hingga kejaksaan memerlukan perlindungan khusus.
Jika hukum hanya bisa tegak lewat moncong senapan, di mana esensi supremasi hukum yang demokratis?
Sinyalemen semakin kuat bahwa manuver di lapangan berujung pada praktik saling menyandera dan barter kasus.
Keadilan tak boleh dijadikan komoditas transaksi di bawah meja. Publik mendesak pembenahan total tanpa pandang bulu.
Tidak boleh ada berkas perkara yang disimpan sengaja sebagai kartu truf untuk saling mengancam. Semua institusi, Polri, Kejaksaan, KPK, maupun TNI, wajib tunduk pada asas kesetaraan di hadapan hukum.
Kegemparan di Cipete dan barikade di Kramat Pela turut mengirim sinyal bahaya ke Istana Merdeka. Presiden Prabowo Subianto kini berada di posisi krusial.
Baca Juga: Jalin Sinergitas, Dandim 0208/Asahan Silaturahmi Bersama Insan Pers dan Tokoh Pemuda Tiga Wilayah
Di saat Presiden sibuk memantapkan fondasi ekonomi dan pertahanan, ego sektoral para pembantunya justru berpotensi menggerus wibawa pemerintahan demi kepentingan kelompok masing-masing.
Pejabat yang hanya pandai bersuara di depan kamera namun minim kinerja dinilai layak dievaluasi lewat perombakan kabinet menyeluruh.
Langkah tegas reshuffle diperlukan agar agenda besar negara dan akselerasi Asta Cita tidak terhambat oleh kepentingan kekuasaan yang sempit.
Rakyat sudah lelah menyaksikan drama institusional, yang dibutuhkan adalah hukum yang tegak tanpa kompromi, serta para pemimpin yang fokus bekerja alih-alih memicu kegaduhan.
Di bawah janji Kabinet Merah Putih, bulan-bulan awal pemerintahan Prabowo-Gibran justru diwarnai sejumlah kekeliruan kebijakan.
Mulai dari kenaikan PPN 12 persen hingga aturan Elpiji 3 kg yang menyulitkan rakyat, sejumlah kementerian dinilai melahirkan kebijakan tanpa perhitungan matang.
Baca Juga: Ketiga Pria Ini Ditangkap Sat Resnarkoba Polres Tebing Tinggi, Turut Disita 9,59 Gram Sabu
Sektor pangan dan tata niaga ekspor-impor pun tak luput dari masalah. Di tengah semangat swasembada, muncul ketidaksesuaian data produksi beras, lambatnya izin impor bahan pokok yang menaikkan harga, hingga polemik proyek cetak sawah.
Belum lagi penyalahgunaan wewenang pejabat, mulai dari anggaran tak wajar hingga pemakaian fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi.
Komisi III Apresiasi dan Dukung Kortas Tipikor Usut Korupsi Batubara
Sementara itu, terkait penegakan hukum, Ketua Komisi III DPR RI dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman memberikan apresiasi sekaligus dukungan penuh kepada Kortas Tipikor Mabes Polri dalam upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi pada kasus korupsi batubara.
Kasus ini harus diusut tuntas dalam koridor presisi, prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, serta tetap menjaga kemandirian penyidikan.
Siapapun yang terlibat dalam kasus ini wajib dimintai pertanggungjawaban hukum. Korupsi batubara tak hanya merugikan keuangan negara dalam jumlah sangat besar, namun juga berdampak luas hingga terjadinya pemadaman listrik di berbagai daerah yang menyusahkan masyarakat luas. (*)
Penulis/Editor: Redaksi.
Komentar